15 November 2026

PT Pertamina (Persero)

Kasus Korupsi, Dugaan Kerugian Triliunan Rupiah hingga Beban Utang, Pertamina Dihadapkan pada Ujian Transparansi Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri

Kasus Korupsi, Dugaan Kerugian Triliunan Rupiah hingga Beban Utang, Pertamina Dihadapkan pada Ujian Transparansi

Hedi Batubara 15 Oktober 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – PT Pertamina (Persero), perusahaan energi milik negara yang menjadi salah satu tulang punggung ketahanan energi nasional, kembali menghadapi sorotan publik. Sejumlah perkara dugaan korupsi, persoalan kerja sama pengelolaan migas, pengadaan teknologi SPBU, serta persoalan keuangan menjadi pekerjaan besar yang harus diselesaikan melalui penegakan hukum dan pembenahan tata kelola.

Persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena Pertamina bukan perusahaan biasa. Pengelolaan minyak mentah, impor bahan bakar minyak (BBM), distribusi energi, hingga pengadaan infrastruktur perusahaan berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat dan keuangan negara.

Dalam perkembangan terbaru, Kejaksaan Agung mengusut dugaan korupsi kerja sama operasi (KSO) pengelolaan migas antara PT Minyak dan Gas Bumi Kota Bekasi dengan PT Pertamina EP. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani perkara dugaan korupsi proyek digitalisasi SPBU Pertamina dengan estimasi kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah.

Di sisi lain, perkara tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023 juga menjadi salah satu kasus besar yang menyita perhatian publik.

Rangkaian perkara tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar: seberapa efektif pengawasan terhadap perusahaan energi negara, bagaimana memastikan setiap rupiah belanja perusahaan memberikan manfaat, dan sejauh mana kerugian akibat penyimpangan dapat dipulihkan?

Dugaan Korupsi KSO Migas Bekasi, Kerugian Ditaksir Rp2 Triliun

Salah satu perkembangan terbaru datang dari penyidikan Kejaksaan Agung terhadap kerja sama operasi pengelolaan migas antara PT Minyak dan Gas Bumi Kota Bekasi dengan PT Pertamina EP.

ANTARA pada 12 Oktober 2026 melaporkan bahwa Kejagung memperkirakan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut mencapai sekitar Rp2 triliun.

Penyidik mendalami kerja sama periode 2009-2024 yang berkaitan dengan pengelolaan sumur minyak di wilayah Kota Bekasi. Menurut keterangan Kejagung, dugaan penyimpangan antara lain berkaitan dengan mekanisme perizinan dan tata kelola kerja sama.

Dalam perkembangannya, penyidik memeriksa sejumlah saksi untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi berkas perkara.

Kejagung juga menyebut dugaan penyimpangan tersebut berdampak terhadap kondisi keuangan perusahaan daerah maupun Pertamina.

Namun, angka Rp2 triliun tersebut merupakan estimasi kerugian yang disampaikan penyidik dalam proses penyidikan, bukan jumlah kerugian yang telah diputus secara final oleh pengadilan. Hingga laporan tersebut diterbitkan, penyidikan masih berlangsung dan Kejagung belum mengumumkan penetapan tersangka dalam perkara ini.

Perkara ini penting karena memperlihatkan bahwa pengawasan Pertamina tidak hanya perlu dilakukan terhadap transaksi pembelian minyak atau impor BBM, tetapi juga terhadap kerja sama operasi, pemanfaatan aset migas, perizinan, dan hubungan bisnis dengan mitra.

Setiap kerja sama yang melibatkan sumber daya energi negara seharusnya mempunyai dasar hukum yang jelas, mekanisme pengawasan yang memadai, serta perhitungan keuntungan dan risiko yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kasus Digitalisasi SPBU, Negara Diduga Rugi Rp322,18 Miliar

Selain perkara KSO migas Bekasi, KPK menangani dugaan korupsi pengadaan digitalisasi SPBU Pertamina periode 2018-2023.

Pada 4 Agustus 2026, KPK mengumumkan penahanan tiga tersangka, yakni Dian Rachmawan, Weriza, dan Elvizar. Ketiganya memiliki riwayat jabatan atau hubungan bisnis dengan PT Telkom dan perusahaan penyedia yang terkait dengan proyek tersebut.

Menurut KPK, dugaan pengaturan dan pengondisian pengadaan dalam proyek digitalisasi SPBU menyebabkan kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya Rp322,18 miliar.

Angka tersebut terdiri atas dua komponen utama.

Pertama, sekitar Rp193,75 miliar terkait pengadaan perangkat automatic tank gauge (ATG), yaitu sistem untuk memantau volume BBM dalam tangki SPBU.

Kedua, sekitar Rp128,42 miliar terkait pengadaan mesin electronic data capture (EDC), termasuk persoalan kemahalan harga dan perangkat yang disebut tidak sesuai spesifikasi.

KPK menduga terjadi pengondisian dalam penentuan penyedia barang dan jasa. Dugaan tersebut menjadi bagian dari materi penyidikan yang harus dibuktikan melalui proses hukum.

Kasus ini memperlihatkan bahwa proyek modernisasi teknologi sekalipun tidak otomatis menjamin efisiensi apabila proses pengadaan tidak berjalan secara transparan.

Digitalisasi seharusnya membantu Pertamina meningkatkan ketepatan pemantauan persediaan BBM, memperbaiki transaksi, dan menekan potensi penyimpangan. Namun, jika pengadaan perangkat justru menimbulkan dugaan kemahalan harga atau pengaturan penyedia, tujuan efisiensi tersebut patut dievaluasi.

Karena itu, pemeriksaan tidak cukup berhenti pada pihak yang menandatangani kontrak. Aparat perlu mengungkap rangkaian proses pengadaan, penentuan spesifikasi, penetapan harga, pelaksanaan pekerjaan, serta pengawasan terhadap hasil yang diterima perusahaan.

Perkara Tata Kelola Minyak, Angka Kerugian Menjadi Sorotan

Perkara lain yang menjadi perhatian adalah dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina periode 2018-2023.

Dalam perkembangan awal perkara, angka kerugian yang mencuat ke ruang publik mencapai sekitar Rp968,5 triliun. Namun, angka tersebut tidak boleh langsung disamakan dengan nilai kerugian yang digunakan dalam dakwaan di pengadilan.

Dalam persidangan, angka yang disampaikan jaksa dan dipaparkan melalui perhitungan auditor mencapai sekitar Rp285,18 triliun untuk komponen kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara.

Perbedaan tersebut berkaitan dengan dasar, komponen, dan tahapan penghitungan yang berbeda. Karena itu, kedua angka tersebut tidak bisa diperlakukan sebagai dua nilai kerugian final yang setara.

Pada 26 Februari 2026, Reuters melaporkan bahwa pengadilan menjatuhkan hukuman penjara kepada sembilan terdakwa dalam perkara besar yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan impor minyak mentah dan penyewaan terminal BBM. Para terdakwa dijatuhi hukuman antara sembilan hingga 15 tahun penjara. Sejumlah pihak menyatakan akan mengajukan banding.

Proses hukum perkara ini menunjukkan pentingnya pembuktian atas transaksi minyak mentah, impor BBM, pengangkutan, penyewaan terminal, dan pengelolaan produk kilang.

Besarnya nilai perkara juga membuat pemulihan aset menjadi persoalan penting. Penanganan korupsi tidak hanya berkaitan dengan penghukuman pelaku, tetapi juga penelusuran aset dan pelaksanaan pembayaran uang pengganti sesuai putusan pengadilan.

Publik perlu memperoleh penjelasan yang terang mengenai nilai yang telah dipulihkan, aset yang berhasil disita atau dirampas berdasarkan mekanisme hukum, serta kewajiban yang masih harus diselesaikan.

Nilai kerugian dalam dakwaan tidak otomatis sama dengan uang yang dapat segera dikembalikan ke kas negara. Pemulihan harus mengikuti pembuktian, putusan, dan mekanisme eksekusi yang berlaku.

Bagaimana dengan Utang dan Kondisi Keuangan Pertamina?

Persoalan hukum perlu dibaca bersama kondisi keuangan perusahaan. Meski demikian, utang, kerugian, dan dugaan korupsi merupakan tiga hal berbeda yang tidak boleh dicampuradukkan.

Berdasarkan laporan kinerja tahun buku 2025 yang diberitakan ANTARA pada 24 Juni 2026, Pertamina membukukan pendapatan sebesar US$70,89 miliar atau setara Rp1.167,99 triliun. Perusahaan juga mencatat laba bersih US$3,35 miliar atau sekitar Rp55,20 triliun, dengan EBITDA US$11,43 miliar atau sekitar Rp188,33 triliun.

Pertamina juga melaporkan kontribusi kepada negara sebesar Rp360,76 triliun melalui pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan dividen.

Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa Pertamina masih menghasilkan laba dan mempunyai kontribusi besar terhadap penerimaan negara. Karena itu, tidak tepat menyebut perusahaan mengalami kerugian usaha hanya berdasarkan munculnya sejumlah perkara korupsi.

Namun, besarnya pendapatan dan laba juga tidak berarti persoalan tata kelola dapat diabaikan.

Untuk menilai kesehatan keuangan Pertamina secara menyeluruh, publik perlu melihat laporan posisi keuangan konsolidasian, total liabilitas, pinjaman berbunga, jatuh tempo utang, beban bunga, arus kas, serta kemampuan perusahaan membayar kewajiban.

Perlu pula dibedakan antara utang berbunga kepada kreditur dan piutang kepada pemerintah yang timbul dari mekanisme subsidi atau kompensasi energi. Keduanya mempunyai karakter dan dampak berbeda terhadap likuiditas perusahaan.

Data total utang konsolidasian Pertamina yang telah diverifikasi belum tersedia dalam bahan yang digunakan untuk laporan ini. Oleh sebab itu, angka utang tertentu tidak dicantumkan agar tidak menimbulkan kesan seolah-olah jumlah tersebut merupakan data resmi terbaru.

Pembayaran Subsidi dan Kompensasi Energi Mencapai Rp331,4 Triliun

Persoalan arus kas Pertamina juga perlu dilihat dalam hubungan keuangan perusahaan dengan pemerintah.

Katadata pada 21 September 2026 melaporkan bahwa pemerintah telah membayarkan total utang subsidi dan kompensasi energi kepada PLN dan Pertamina sebesar Rp331,4 triliun hingga 31 Agustus 2026.

Angka tersebut merupakan pembayaran gabungan kepada dua perusahaan, bukan pembayaran yang seluruhnya diterima Pertamina.

Pembayaran subsidi dan kompensasi mempunyai arti penting bagi likuiditas BUMN energi. Dalam menjalankan penugasan pemerintah, perusahaan harus menjaga pasokan energi sekaligus mengelola kebutuhan pembelian, pengolahan, dan distribusi.

Karena itu, transparansi mengenai nilai tagihan, jadwal pembayaran, mekanisme penghitungan, serta rekonsiliasi antara pemerintah dan perusahaan perlu dijaga.

Di sisi lain, mekanisme kompensasi tidak boleh menjadi alasan untuk mengendurkan pengawasan internal. Setiap pengeluaran perusahaan tetap harus memenuhi prinsip efisiensi, kewajaran harga, dan akuntabilitas.

Banyaknya Perkara Menuntut Pembenahan Pengawasan

Berbagai perkara yang ditangani aparat penegak hukum memperlihatkan bahwa pengawasan perusahaan energi negara harus mencakup seluruh rantai bisnis.

Mulai dari pengadaan minyak mentah, impor BBM, pengangkutan, penyewaan terminal, pengelolaan sumur minyak, hingga pengadaan perangkat teknologi di SPBU.

Titik rawan yang perlu diperiksa meliputi penentuan mitra bisnis, transparansi tender, kewajaran harga, kepatuhan perizinan, pengawasan kontrak, dan pemeriksaan hasil pekerjaan.

Audit internal maupun eksternal perlu memastikan bahwa barang yang dibeli benar-benar sesuai spesifikasi, pekerjaan dilaksanakan sebagaimana kontrak, dan pembayaran didukung dokumen yang sah.

Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, perusahaan harus segera melakukan evaluasi dan memberikan akses kepada aparat penegak hukum untuk mengusutnya sesuai kewenangan.

Pada saat yang sama, penting untuk membedakan tanggung jawab perusahaan sebagai institusi dengan tanggung jawab pidana individu. Dugaan pelanggaran oleh orang atau pihak tertentu tidak serta-merta membuktikan seluruh jajaran perusahaan terlibat.

Publik Berhak Mengetahui Perkembangan Pemulihan Kerugian

Besarnya nilai perkara membuat transparansi menjadi tuntutan yang tidak bisa dihindari.

Publik membutuhkan informasi mengenai perkembangan penyidikan, status hukum para pihak, nilai kerugian yang dapat dibuktikan, aset yang berhasil dipulihkan, dan langkah perbaikan sistem pengadaan.

Pertamina juga perlu menjelaskan pembenahan tata kelola yang dilakukan setelah munculnya perkara-perkara tersebut, termasuk penguatan sistem kepatuhan, pengawasan mitra, audit pengadaan, serta mekanisme pelaporan pelanggaran.

Informasi itu penting untuk memastikan bahwa penanganan kasus tidak berhenti pada penetapan tersangka atau penjatuhan hukuman. Perusahaan juga harus memperbaiki sistem yang memungkinkan penyimpangan terjadi.

Bagi pemerintah sebagai pemegang saham, pengawasan terhadap Pertamina merupakan bagian dari tanggung jawab menjaga aset negara dan ketahanan energi nasional.

Sementara bagi masyarakat, persoalan Pertamina bukan hanya urusan korporasi. Kualitas pengelolaan perusahaan akan berpengaruh terhadap penggunaan uang negara, keandalan pasokan energi, dan kepercayaan terhadap BUMN.

Dengan demikian, pekerjaan besar Pertamina bukan hanya mempertahankan pendapatan dan laba, melainkan memastikan bahwa setiap transaksi dapat dipertanggungjawabkan, setiap dugaan pelanggaran ditangani secara terbuka, dan setiap kerugian yang terbukti dapat dipulihkan melalui mekanisme hukum.

Ujian Pertamina adalah membuktikan bahwa perusahaan energi milik negara mampu menjaga kinerja bisnis sekaligus menegakkan integritas. Tanpa transparansi dan pengawasan yang kuat, besarnya pendapatan perusahaan tidak akan cukup untuk menjawab tuntutan publik mengenai akuntabilitas pengelolaan kekayaan negara.

CBA Desak Presiden Prabowo Copot Dirut Pertamina: Krisis BBM Berulang Bukti Kegagalan Kepemimpinan CBA Desak Presiden Prabowo Copot Dirut Pertamina: Krisis BBM Berulang Bukti Kegagalan Kepemimpinan

CBA Desak Presiden Prabowo Copot Dirut Pertamina: Krisis BBM Berulang Bukti Kegagalan Kepemimpinan

Hedi Batubara 15 Oktober 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Krisis dan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan Pertamax yang melanda Provinsi Bali hingga Rabu (14/10) menuai kritik pedas dari Center For Budget Analysis (CBA). Antrean panjang di berbagai SPBU yang telah berlangsung selama sepekan terakhir dinilai bukan sekadar gangguan teknis, melainkan bukti nyata ketidakmampuan manajemen PT Pertamina (Persero) dalam mengelola distribusi energi nasional.

Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menegaskan bahwa krisis BBM di wilayah yang menjadi etalase pariwisata internasional ini sangat memalukan. Kekecewaan masyarakat kian memuncak karena jajaran direksi Pertamina terkesan lambat dan baru menyampaikan permohonan maaf setelah gejolak sosial meluas.

“Krisis BBM di Bali ini sangat memalukan. Pertamina benar-benar seperti sudah hilang kepedulian. Warga sudah terlanjur kesal dan kecewa, baru kemudian Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, buka suara dan meminta maaf,” tegas Uchok Sky, Rabu (14/10).

Uchok menyuarakan bahwa Bali hanyalah episentrum terbaru dari rangkaian krisis BBM yang terjadi secara berulang di berbagai wilayah Indonesia sepanjang tahun ini. Menurutnya, jika kelangkaan terjadi sekali, hal itu mungkin bisa dianggap sebagai musibah. Namun, jika terjadi berkali-kali di berbagai provinsi, masalah utamanya terletak pada kompetensi kepemimpinan.

“Kelangkaan BBM ini terlalu sering berulang, sudah kayak tur konser. Kalau sekali, itu musibah. Tapi kalau berkali-kali di provinsi yang berbeda, itu masalah kompetensi. Ini membuktikan Simon Aloysius Mantiri tidak punya kapasitas untuk memimpin BUMN sekeliber Pertamina,” ujarnya.

Atas dasar itu, CBA mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk bertindak tegas dengan melengserkan Dirut Pertamina dari jabatannya.

Lebih lanjut, CBA menyoroti pola kerja manajemen Pertamina yang dinilai reaktif dan baru bergerak setelah masalah tersebut menjadi viral di media sosial.

“Pertamina di era Simon Aloysius Mantiri kerjanya mirip admin Instagram: nunggu DM netizen masuk dulu baru merespons. Rakyat harus mengantre BBM di bawah terik matahari Bali, sementara Dirut baru sibuk buat klarifikasi setelah viral dan masuk FYP,” sindir Uchok.

Uchok juga memprotes dalih Pertamina yang menyalahkan keterlambatan kapal pengangkut BBM sebagai pemicu utama krisis di Bali. Bagi CBA, alasan logistik semacam itu sangat tidak masuk akal bagi BUMN energi terbesar di Indonesia.

“Hebat memang. Pertamina ini BUMN energi terbesar, tapi manajemen distribusinya justru kalah dari warung makan. Warteg saja kalau kehabisan beras tidak pakai alasan ‘kapal telat’—mereka langsung sigap beli ke pasar,” tutup Uchok.

Panic Buying, CBA: Dasco Harusnya Salahkan Bahlil dan Dirut Pertamina 1769438275333

Panic Buying, CBA: Dasco Harusnya Salahkan Bahlil dan Dirut Pertamina

Hedi Batubara 6 Maret 2026

MoneyTalk, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengimbau masyarakat agar tidak melakukan panic buying atau pembelian bahan bakar minyak (BBM) secara berlebihan. Imbauan itu disampaikan menyusul munculnya antrean di sejumlah SPBU yang dipicu kekhawatiran masyarakat terhadap ketersediaan BBM menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Politikus dari Partai Gerindra tersebut memastikan pemerintah bersama DPR tengah menyiapkan berbagai skenario untuk menjaga ketersediaan BBM di masyarakat.

“Tidak perlu panic buying atau membeli BBM secara berlebihan. Skenario yang ada akan segera digodok agar ketersediaan BBM bagi masyarakat tetap tercukupi, apalagi menjelang Hari Raya Idul Fitri,” ujar Dasco.

Namun imbauan tersebut mendapat tanggapan dari Koordinator Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman. Ia meminta agar masyarakat tidak disalahkan atas fenomena panic buying yang terjadi.

Menurut Jajang, masyarakat saat ini hanya berupaya bertahan di tengah kondisi ekonomi yang dinilai sedang tidak mudah.

“Jangan menyalahi masyarakat. Mereka butuh survive agar roda ekonomi tetap jalan di tengah-tengah sulitnya kondisi ekonomi saat ini,” kata Jajang, Jumat (6/3/2026).

Jajang menilai kepanikan masyarakat justru dipicu oleh pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang sebelumnya menyebut stok BBM Indonesia hanya cukup untuk sekitar 20 hari.

Menurutnya, pernyataan tersebut memicu kekhawatiran publik terhadap ketahanan energi nasional.

“Panic buying yang saat ini terjadi di masyarakat adalah akibat ‘Bahlil Efek’, yaitu pernyataan Bahlil yang menyatakan stok BBM Indonesia hanya mencapai 20 hari,” tegas Jajang.

Ia juga menyinggung isu dua kapal minyak milik PT Pertamina (Persero) yang disebut tidak dapat melewati jalur pelayaran strategis di Selat Hormuz. Kondisi itu disebut semakin memperkuat kekhawatiran masyarakat.

“Gara-gara isu stok BBM 20 hari ini dan dua kapal minyak Pertamina tidak bisa melewati Selat Hormuz, masyarakat akhirnya ikut-ikutan antre di SPBU,” ujarnya.

Selain itu, Jajang juga menyoroti minimnya komunikasi publik dari Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri.

Menurutnya, dalam situasi yang sensitif seperti saat ini, publik membutuhkan penjelasan langsung dari pimpinan perusahaan energi milik negara tersebut agar tidak muncul spekulasi di tengah masyarakat.

“Kadang-kadang publik itu melihat, siapa sebenarnya Direktur Utama Pertamina? Apakah masih Simon Aloysius Mantiri atau sudah diganti oleh Bahlil Lahadalia,” kata Jajang.

Ia menilai saat ini justru Menteri ESDM yang lebih banyak memberikan penjelasan mengenai kondisi BBM nasional dibandingkan pihak Pertamina.

“Masa urusan BBM dan Pertamina yang banyak bicara saat ini adalah Bahlil Lahadalia, bukan Simon Aloysius Mantiri. Sehingga publik menilai mahal sekali harga kata-kata yang keluar dari mulut Dirut Pertamina,” pungkasnya.

Dirut Pertamina dan Menteri ESDM Terancam “Disemprot” Prabowo, CBA: Stok BBM Cuma 20 Hari! IMG-20260303-WA0106

Dirut Pertamina dan Menteri ESDM Terancam “Disemprot” Prabowo, CBA: Stok BBM Cuma 20 Hari!

Hedi Batubara 3 Maret 2026

MoneyTalk, Jakarta – Situasi geopolitik global kembali memanas setelah Selat Hormuz dikabarkan ditutup oleh Teheran. Dampaknya tak hanya mengguncang pasar energi dunia, tetapi juga memicu kekhawatiran di dalam negeri. Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menyebut kondisi ini bisa berubah menjadi “mimpi buruk” bagi petinggi sektor energi Indonesia.

Sebelumnya, pada akhir 2025, Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, sempat mendapat sorotan positif setelah berhasil memboyong 1 juta barel minyak mentah dari Aljazair, Afrika Utara, menggunakan kapal MT Spyros yang bersandar di perairan selatan Cilacap. Pengadaan tersebut dinilai sebagai langkah strategis di tengah dinamika pasokan global.

Namun, menurut Uchok, kebanggaan itu kini berpotensi berubah menjadi kepanikan.

“Tenang saja Simon Aloysius Mantiri,” ujar Uchok menyindir, merujuk pada pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang sebelumnya memastikan stok BBM nasional aman untuk 20 hari ke depan meski Selat Hormuz diblokade Iran, Selasa (3/3/2026).

Uchok menilai, angka 20 hari tersebut justru menjadi alarm keras bagi pemerintah. Ia memperingatkan, jika dalam rentang waktu itu pemerintah gagal mengamankan pasokan tambahan atau terjadi lonjakan harga minyak dunia secara drastis, maka dampaknya akan terasa langsung pada stabilitas ekonomi dan sosial di dalam negeri.

“Yang jelas setelah 20 hari, Simon Aloysius Mantiri dan Bahlil Lahadalia siap-siap ‘disemprot’ alias dimarahi oleh Presiden,” kata Uchok. Ia bahkan memprediksi potensi kenaikan harga BBM bisa “naik tinggi di atas langit Teheran” jika distribusi terganggu dan pemerintah tidak sigap mengambil langkah darurat.

Dalam pernyataannya, Uchok juga menyinggung aspek politik dari krisis energi ini. Ia menyebut posisi Menteri ESDM lebih rentan dibandingkan Dirut Pertamina.

“Siap-siap Bahlil Lahadalia dicopot sebagai Menteri ESDM,” ujarnya. Sementara itu, ia berpendapat bahwa Simon Aloysius Mantiri kemungkinan relatif aman dari pergantian jabatan.

Isu ini tentu menambah tekanan terhadap kabinet pemerintahan Prabowo Subianto, yang dihadapkan pada tantangan besar menjaga ketahanan energi nasional di tengah konflik global.

Selat Hormuz merupakan jalur vital distribusi minyak dunia. Sekitar 20 persen pasokan minyak global melewati jalur ini setiap hari. Penutupan atau gangguan distribusi di kawasan tersebut berpotensi langsung mendorong lonjakan harga minyak mentah internasional.

Bagi Indonesia yang masih mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri, gangguan di Selat Hormuz bisa memicu tekanan pada neraca perdagangan, subsidi energi, hingga stabilitas harga BBM domestik.

Pemerintah sendiri melalui Kementerian ESDM menyatakan telah menyiapkan skenario mitigasi, termasuk optimalisasi stok cadangan, diversifikasi sumber impor, serta percepatan distribusi dari kilang dalam negeri.

Namun demikian, pernyataan Uchok Sky memperlihatkan bahwa publik dan pengamat anggaran masih meragukan daya tahan sistem energi nasional jika krisis berlangsung lebih dari beberapa pekan.

PT Pelita Air Service Rugi USD 20 Juta, CBA Soroti Tantiem Direksi dan Desak Pertamina Pecat Manajemen 1768310184687

PT Pelita Air Service Rugi USD 20 Juta, CBA Soroti Tantiem Direksi dan Desak Pertamina Pecat Manajemen

Hedi Batubara 13 Januari 2026

MoneyTalk, Jakarta – Kinerja keuangan PT Pelita Air Service (PT PAS), anak usaha PT Pertamina (Persero), kembali menjadi sorotan publik. Perusahaan penerbangan milik negara tersebut tercatat mengalami kerugian besar pada tahun buku 2023.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mengungkapkan bahwa PT PAS mencatat kerugian mencapai USD 20.107.160 pada 2023. Kerugian tersebut, menurutnya, tidak dapat ditutupi oleh perolehan laba perusahaan yang hanya sebesar USD 5.914.075 pada tahun 2024.

“Tahun 2023 PT PAS rugi besar, mencapai USD 20.107.160. Kerugian ini tidak bisa ditutupi oleh laba perusahaan yang hanya sekitar USD 5,9 juta,” ujar Uchok Sky dalam keterangannya, Selasa (13/1/2026).

PT Pelita Air Service merupakan perusahaan penerbangan yang saat ini mengoperasikan 12 unit pesawat dan dimiliki hampir sepenuhnya oleh PT Pertamina. Berdasarkan struktur kepemilikan saham, PT Pertamina menguasai 828.744 lembar saham atau 99,997 persen, sementara PT Pertamina Pedeve Indonesia hanya memiliki 26 lembar saham atau sekitar 0,003 persen.

Sejak 4 November 2024, PT Pertamina dipimpin oleh Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama, menggantikan Nicke Widyawati. Dengan posisi Pertamina sebagai induk usaha, kinerja PT PAS dinilai mencerminkan lemahnya pengawasan terhadap anak perusahaan.

Yang paling disorot CBA adalah kebijakan remunerasi manajemen PT PAS di tengah kondisi perusahaan yang merugi. Uchok Sky menyebut, pada saat perusahaan mengalami kerugian, Direktur Utama PT PAS Dendy Kurniawan justru tetap menerima tantiem sebesar Rp808.886.154, serta remunerasi mencapai Rp131.444.000.

“Ini menggelikan. Perusahaan merugi, tapi Direksi masih menikmati tantiem dan remunerasi besar. Seharusnya ketika perusahaan rugi, Direksi dan Komisaris ‘puasa’ dulu, misalnya dengan pemotongan remunerasi,” tegas Uchok Sky.

Menurutnya, kebijakan tersebut mencederai rasa keadilan publik dan menimbulkan kesan bahwa jajaran direksi dan komisaris hanya menjadikan perusahaan sebagai tempat mencari keuntungan pribadi, tanpa komitmen kuat meningkatkan kinerja dan memperbaiki core bisnis.

“Jangan sampai publik menilai Direksi dan Komisaris hanya numpang cari makan di PT PAS, tanpa ada upaya serius memajukan perusahaan,” sindirnya.

Lebih lanjut, CBA mendesak Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, untuk bersikap tegas terhadap anak perusahaan yang terus merugi.

“Kalau ada anak perusahaan yang rugi dan tidak menunjukkan perbaikan kinerja, pecat saja mulai dari jajaran Direksi sampai Komisaris agar tidak terus membebani perusahaan induk,” pungkas Uchok Sky.

Sorotan terhadap PT Pelita Air Service ini menambah daftar panjang evaluasi terhadap kinerja dan tata kelola keuangan BUMN, khususnya terkait konsistensi antara kinerja perusahaan dan pemberian kompensasi kepada para petinggi perusahaan.

LPMLK: Tuduhan Pemerasan NHM Bukti Kepanikan, Robert Wachjo Jangan ‘Sok Kaya’ Jika Beli Solar Masih di Bawah Harga Jual! 1760675126854

LPMLK: Tuduhan Pemerasan NHM Bukti Kepanikan, Robert Wachjo Jangan ‘Sok Kaya’ Jika Beli Solar Masih di Bawah Harga Jual!

Hedi Batubara 18 Oktober 2025

MoneyTalk, Jakarta – Polemik dugaan transaksi mencurigakan antara PT Pertamina (Persero) dan PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) semakin memanas. Lingkar Pemuda Mahasiswa Lawan Korupsi (LPMLK) menanggapi keras bantahan NHM dan menuding manajemen perusahaan tambang tersebut sedang “gelisah dan panik.”

Juru bicara LPMLK, Nurdin Sumadiharjo, menegaskan kepanikan NHM muncul setelah Direktur Eksekutif Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menyoroti dugaan bahwa Pertamina menjual Solar Nonsubsidi kepada PTNHM dengan harga di bawah harga jual terendah (bottom price).

Tuduhan CBA Berbasis Data Dakwaan Jaksa

Nurdin Sumadiharjo menjelaskan bahwa kritik CBA bukan sekadar opini, melainkan memiliki dasar hukum yang kuat.

“Apa yang dikatakan CBA adalah berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan Jaksa di Pengadilan Tipikor, Jakarta, pada Kamis (9/10/2025). Hasil audit internal dan pemeriksaan jaksa menunjukkan bahwa total keuntungan tidak sah salah satunya dinikmati oleh PTNHM, yang pemegang sahamnya adalah Haji Robert Nitiyudo Wachjo,” tegas Nurdin.

Menurutnya, puncak kepanikan pihak NHM terlihat dari upaya mereka menuduh Uchok Sky Khadafi melakukan pemerasan.

“Hal yang paling membuat panik dari pihak PT NHM adalah menuduh Uchok Sky Khadafi melakukan pemerasan terhadap Haji Robert Nitiyudo Wachjo. Tuduhan ini tanpa bukti hukum apapun, hanya opini tanpa nama dari Manajemen NHM. Tuduhan balik ini jelas upaya untuk mengalihkan isu pokok,” kata Nurdin.

Kritik Pedas: Jangan Sok Kaya, Tetapi Beli Solar Murah

LPMLK melontarkan kritik pedas terhadap Haji Robert Nitiyudo Wachjo terkait praktik bisnis tersebut.

“Makanya Robert Nitiyudo Wachjo jangan sok kaya. Masa untuk beli Solar Nonsubsidi ke Pertamina saja, PTNHM harus beli dengan harga di bawah harga jual terendah (bottom price)? Ini sangat ironis untuk perusahaan tambang besar,” lanjut Nurdin Sumadiharjo.

Nurdin menilai kasus ini secara terang-terangan telah merusak komitmen PTNHM terhadap prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance).

Kasus Suap Mantan Gubernur Maluku Utara Disinggung Kembali

Selain isu Solar, LPMLK juga mengingatkan kembali dugaan keterlibatan Haji Robert dalam kasus suap terhadap mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba (AGK).

“Kasus ini juga ditambah dengan kasus dugaan suap terhadap mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba (AGK). Dalam perkara itu, Haji Robert sempat disebut sebagai pemberi suap,” ujar Nurdin.

LPMLK berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menghentikan pengusutan kasus suap tersebut meskipun AGK telah meninggal dunia.

“Kasusnya sempat terkesan mandek di KPK, mungkin menunggu waktu saja, KPK akan melanjurkan kasus suap tersebut. Kami akan terus mengawal dan mendesak KPK untuk menyelesaikan kasus-kasus yang melibatkan Haji Robert demi penegakan hukum dan transparansi di sektor tambang,” pungkas Nurdin Sumadiharjo.

LPMLK: Manajemen PT NHM dan Haji Robert Nitiyudo Panik Usai Kasus Solar Murah Pertamina Terbongkar 1760675126854

LPMLK: Manajemen PT NHM dan Haji Robert Nitiyudo Panik Usai Kasus Solar Murah Pertamina Terbongkar

Hedi Batubara 17 Oktober 2025

MoneyTalk, Jakarta – Lingkar Pemuda Mahasiswa Lawan Korupsi (LPMLK) menyoroti kepanikan yang muncul dari pihak manajemen PT Nusa Halmahera Minerals (PT NHM) dan pemegang saham pengendalinya, Haji Robert Nitiyudo Wachjo, setelah munculnya temuan dari Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, terkait dugaan praktik penjualan solar nonsubsidi di bawah harga jual terendah (bottom price) oleh PT Pertamina (Persero) kepada PT NHM.

Ketua LPMLK, Nurdin Sumadiharjo, menegaskan bahwa pernyataan Uchok Sky Khadafi bukan tuduhan tanpa dasar, melainkan berdasarkan surat dakwaan jaksa yang dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Kamis (9/10/2025).

“Hasil audit internal dan pemeriksaan jaksa menunjukkan total keuntungan tidak sah yang dinikmati salah satunya adalah perusahaan tambang PT NHM yang dimiliki oleh Haji Robert Nitiyudo Wachjo,” ujar Nurdin dalam keterangannya, Jumat (17/10/2025).

Menurut Nurdin, pihak NHM justru tampak panik dan reaktif dengan menuding Uchok Sky Khadafi melakukan pemerasan terhadap Haji Robert tanpa dasar hukum yang jelas.

“Yang paling panik dari pihak PT NHM adalah menuduh Uchok Sky Khadafi melakukan pemerasan terhadap Haji Robert Nitiyudo Wachjo tanpa bukti hukum apapun. Itu hanya opini tanpa nama dari manajemen NHM,” tegas Nurdin.

Ia juga menyoroti ironi di balik sikap Haji Robert yang selama ini dikenal sebagai pengusaha kaya raya.

“Makanya Haji Robert jangan sok kaya. Masa untuk beli solar nonsubsidi ke Pertamina saja, PT NHM harus beli dengan harga di bawah harga jual terendah (bottom price),” sindir Nurdin.

LPMLK menilai praktik tersebut telah mencederai prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan menunjukkan lemahnya komitmen etika bisnis di tubuh PT NHM.

Lebih lanjut, Nurdin mengingatkan bahwa kasus ini menambah panjang daftar persoalan hukum yang membayangi perusahaan tambang tersebut. Ia menyinggung dugaan keterlibatan Haji Robert dalam perkara suap terhadap mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba (AGK).

“Dalam perkara itu, Haji Robert sempat disebut sebagai pemberi suap. Namun setelah AGK meninggal dunia, kasusnya terkesan mandek di KPK. Mungkin hanya menunggu waktu saja, KPK akan melanjutkan kasus suap tersebut,” pungkas Nurdin Sumadiharjo.

LPMLK menyerukan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menutup mata terhadap dua kasus besar yang menyeret nama Haji Robert dan PT NHM ini, karena menyangkut integritas tata kelola perusahaan tambang besar di Indonesia serta keadilan bagi publik.

Hasan Nasbi Menambah Daftar Panjang Komisaris Bakortiba di Pertamina Group 1758436191382

Hasan Nasbi Menambah Daftar Panjang Komisaris Bakortiba di Pertamina Group

Hedi Batubara 21 September 2025

MoneyTalk, Jakarta – Pengangkatan Hasan Nasbi sebagai anggota komisaris di PT Pertamina (Persero) oleh BPI Danantara setelah Hasan dicopot dari Kepala Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office) wajar jadi trending topik di medsos. Sebab, publik menilai secara keseluruhan bahwa semua anggota Komisaris Pertamina baik di holding dan sub holding saat ini tidak memiliki kompetensi atau rekam jejak mumpuni atau pernah mengelola sebuah korporasi sekelas Pertamina atau di bawahnya.

Atau jangan jangan CEO Danantara beranggapan penjarahan besar besaran yang terjadi di Pertamina selama ini karena kurang banyak surveyor dari lembaga survei yang duduk sebagai Komisarisnya. Demikian diungkapkan Direktur Eksekutif Center of Energy and Reaources Indonesia (CERI) Yusri Usman, Minggu (21/9/2025).

“Jika komisaris tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup dalam menjalankan proses bisnis Migas dari hulu hingga hilir, bagaimana mungkin mereka bisa mengawasi dan memperbaiki kerja direksi dalam mengoperasikan perusahaan untuk bisa melayani dengan baik kebutuhan BBM, LPG dan gas yang efisien untuk masyarakat dan industri hingga daerah terluar, terjauh dan tertinggal yang harus tersedia dengan satu harga?,” tanya Yusri.

Sehingga, kata Yusri, publik menilai bahwa saat ini Pertamina sedang dijejali Komisaris Bakortiba, alias baca koran kerjanya setiap hari setiap akhir bulan terima bayaran.

“Kerisauan publik sangat wajar atas kebijakan ini di saat terungkapnya penjarahan besar-besaran tata kelola pengadaan minyak mentah dan produk BBM untuk periode 2018 hingga 2023, yang menurut Kejaksaan Agung telah merugikan negara Rp 285 triliun, malah jika dihitung sejak Jokowi menjadi Presiden pada periode 2014 hingga 2024, bisa mencapai Rp 1000 triliun. Sebuah nilai yang fantastis dan mengerikan,” lanjut Yusri.

Menurut Yusri “Itu belum termasuk kasus korupsi yang sedang ditangani oleh KPK saat ini, seperti kasus Katalis, kasus Korupsi PGN Tbk dan Digitalisasi SPBU bernilai Rp 3,6 triliun serta akuisisi PI blok migas Maurel & Prom perusahan di Prancis dengan 3 aset di Afrika Barat”.

Padahal, sambung Yusri, banyak sekali mantan direksi atau pejabat Migas yang memiliki rekam jejak baik dan berintegritas dan punya prestasi sewaktu bekerja di Pertamina, KKKS, Kementerian ESDM, SKK Migas dan BPH Migas yang harusnya bisa dimanfaatkan, namun tak dimanfaatkan untuk menjadi komisaris hanya karena tidak memiliki akses ke penguasa.

“Malah kami juga mendengar mereka menghindar dan menolak dari tawaran makelar jabatan yang bergentayangan di hotel-hotel seputar Senayan untuk bisa dapat posisi jabatan dengan kewajiban menyetor angka berkisar Rp 5 hingga Rp 10 miliar agar bisa diatur ke BPI Danantara untuk bisa dapat jabatan,” ungkap Yusri.

Menurut pengamatan CERI selama 20 tahun terakhir, ungkap Yusri, Pertamina pernah memiliki Komisaris Utama terbaik, mulai Jenderal Pol (Purn) Sutanto, Jenderal TNI (Purn) Endriartono Sutarto dan terakhir, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, tetapi sekarang tampaknya tak mungkin bisa ada lagi.

Sementara itu, lebih menyedihkan lagi, lanjut Yusri, faktanya BPI Danantara saat ini malah secara terang terangan berani melawan hasil putusan Makamah Konsitusi yang jelas melarang Wakil Menteri rangkap jabatan menduduki Komisaris di BUMN.

Jadi, lanjut Yusri, tak salah publik sudah mulai mencurigai bahwa kinerja BPI Danantara ke depan bisa lebih buruk dari kinerja BUMN selama di bawah Erick Tohir ini yang juga sangat menyedihkan.

“Kami berharap Bapak Presiden Prabowo Subianto mampu mencari tau dari jaringan intelijennya atas gerak gerik makekar jabatan ini yang juga merangkap makelar kasus,” harap Yusri.

Selain itu, beber Yusri, ironisnya, pihaknya juga mendengar bisik-bisik deras di internal Pertamina, ada juga komisaris bekerja sama dengan mantan narapidana melakukan intervensi ke pejabat-pejabat di beberapa sub holding untuk mengatur agar perusahaan jagoannya mendapat paket pekerjaan sebanyak mungkin.

“Hal ini haruslah dicegah dan dilawan,” pungkas Yusri.

Akan tetapi menurut Yusri, “ada hal yang paling menakjubkan terjadi, Pertamina Perkapalan sudah sejak tahun 2012 telah mengeluarkan uang ratusan miliar untuk membeli tiga kapal tanker MT Sembakung dari galangan kapal Chenye di China, MT Putri dan MT Patimura dari anak usaha PT Soeci Tbk yaitu PT Multi Ocean Shipyard, terbukti lebih dari 10 tahun tankernya tak pernah ada dalam aset Pertamina tapi BPK RI dan BPKP serta aparat penegak hukum tak bertindak apapun untuk menyelamatkan potensi kerugian negera”.

CBA Soroti Transparansi Audit Pertamina oleh KAP Purwantono, Ungkoro & Surja, Total Fee 5 Tahun Capai Rp55,75 Miliar Kordinator CBA, Jajang Nurjaman

CBA Soroti Transparansi Audit Pertamina oleh KAP Purwantono, Ungkoro & Surja, Total Fee 5 Tahun Capai Rp55,75 Miliar

Hedi Batubara 9 Agustus 2025

MoneyTalk, Jakarta – Center for Budget Analysis (CBA) menyoroti praktik penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Ungkoro & Surja (EY) sebagai auditor laporan keuangan konsolidasian PT Pertamina (Persero) selama lima tahun terakhir. Koordinator CBA, Jajang Nurjaman, menilai KAP tersebut bak “anak perusahaan” Pertamina karena selalu mendapat proyek audit setiap tahun.

“Dari tahun 2020 sampai 2022, akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan Pertamina adalah Feniwati Chendana. Lalu, pada 2023 dan 2024 berganti ke Widya Arijanti, tapi tetap dari KAP Purwantono, Ungkoro & Surja (EY),” ungkap Jajang, Jumat (9/8/2025).

Menurut Jajang, fee yang diterima KAP tersebut terbagi dua kategori, yaitu jasa audit laporan keuangan tahunan dan jasa non-audit. Untuk jasa audit, dari 2020 hingga 2024, EY menerima Rp20,935 miliar. Sementara untuk jasa non-audit, nilainya mencapai Rp34,815 miliar.

“Totalnya selama lima tahun, Purwantono, Ungkoro & Surja menerima Rp55,75 miliar dari Pertamina,” kata Jajang.

Namun, Jajang mempertanyakan transparansi hasil audit tersebut. Ia menilai publik hanya disuguhi laporan keuangan, seremonial penghargaan yang diterima Pertamina, dan pernyataan umum dari komisaris utama Mochamad Iriawan serta direktur utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, tanpa ada paparan temuan audit yang substansial.

“Judulnya proyek audit, tapi apa yang diaudit dan hasilnya tidak pernah diperlihatkan. Yang ada hanya pamer penghargaan dan basa-basi,” tegas Jajang.

CBA mendorong agar praktik penunjukan auditor dilakukan secara transparan dan rotasi KAP diterapkan untuk mencegah potensi konflik kepentingan dalam pengawasan keuangan BUMN strategis seperti Pertamina.

Simon Aloysius Mantiri Dinilai Gagal Majukan Pertamina, CBA: Lebih Cocok Jadi Tukang Kredit! 1754559464463

Simon Aloysius Mantiri Dinilai Gagal Majukan Pertamina, CBA: Lebih Cocok Jadi Tukang Kredit!

Hedi Batubara 7 Agustus 2025

MoneyTalk, Jakarta – Kinerja Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, kembali menjadi sorotan tajam. Sudah lebih dari satu tahun menjabat, namun menurut pengamat anggaran Uchok Sky Khadafi dari Center For Budget Analysis (CBA), belum ada terobosan atau capaian membanggakan yang ditorehkan oleh Mantiri. Bahkan, kondisi perusahaan pelat merah tersebut dinilai mengalami kemunduran signifikan di bawah kepemimpinannya.

“Bila dibandingkan dengan Nicke Widyawati (mantan Dirut Pertamina), Presiden Prabowo Subianto bisa saja berkerut kening melihat performa Simon yang biasa-biasa saja,” kritik Uchok dalam keterangannya, Kamis (7/8/2025).

Menurut Uchok, Pertamina saat ini seperti berada dalam “ruangan gelap” karena beberapa indikator penting perusahaan justru mengalami penurunan drastis. Ia mengungkapkan bahwa aset, pendapatan, dan laba Pertamina dari tahun 2023 ke 2024 mengalami kemerosotan signifikan, seperti kendaraan yang meluncur tanpa rem.

Berdasarkan data yang dikutip Uchok, aset Pertamina pada 2023 tercatat sebesar USD 95.434.278.000, namun pada 2024 menurun menjadi USD 94.160.959.000. Artinya, terjadi penurunan sebesar USD 1.273.319.000 atau sekitar Rp 20,3 triliun, dengan asumsi kurs Rp 16.000 per dolar AS.

Hal serupa terjadi pada sisi pendapatan perusahaan, yang pada tahun 2023 tercatat USD 75.787.812.000, namun di tahun 2024 hanya mampu meraih USD 75.326.967.000. Artinya, turun sebesar USD 460.845.000 atau sekitar Rp 7,3 triliun.

Paling mengkhawatirkan, menurut Uchok, adalah penurunan laba Pertamina yang sangat tajam. Dari USD 4.769.994.000 pada 2023, laba bersih anjlok menjadi hanya USD 3.446.897.000 pada 2024. Itu berarti penurunan sebesar USD 1.323.097.000 atau setara Rp 21,1 triliun.

“Ini bukan sekadar penurunan biasa, tapi penurunan tajam yang menunjukkan lemahnya kepemimpinan dan strategi bisnis dari Simon,” tegas Uchok.

Meski demikian, ia mengakui masih ada sisi yang sedikit menggembirakan, yakni penurunan liabilitas atau utang perusahaan dari USD 54.193.435.000 pada 2023 menjadi USD 50.267.454.000 pada 2024. Total penurunan utang mencapai USD 3.925.981.000 atau sekitar Rp 62,8 triliun.

Namun, bagi Uchok, capaian itu bukanlah prestasi yang cukup untuk membenarkan posisi Simon sebagai Direktur Utama. Justru, ia menyindir tajam bahwa Simon lebih cocok jadi “tukang kredit” daripada memimpin perusahaan energi sebesar Pertamina.

“Naikin pendapatan dan laba enggak punya keahlian. Tapi kalau nurunin utang, bisa jadi jagonya. Ya, cocoknya sih jadi tukang kredit saja,” tutup Uchok Sky Khadafi dengan nada satir.

Di tengah tantangan global dan fluktuasi harga energi dunia, memang diperlukan figur pemimpin korporasi yang memiliki visi kuat, kemampuan inovatif, serta daya dorong untuk menavigasi perubahan. Ketika Pertamina merupakan pemain kunci dalam sektor energi nasional, apalagi saat Indonesia sedang gencar mendorong transisi energi dan kemandirian energi nasional, kritik terhadap kinerja direksi tentu tidak bisa dianggap sepele.

Penurunan tiga indikator penting aset, pendapatan, dan laba menjadi catatan serius bagi pemegang saham, khususnya Kementerian BUMN dan Presiden. Apakah Presiden Prabowo akan mempertahankan Simon, atau mencari sosok baru yang lebih tangguh dan progresif untuk membawa Pertamina ke arah yang lebih kompetitif di era globalisasi energi, patut ditunggu.

Baca Juga Berita Ini

Listyo Sigit Prabowo

Pakar Siber Curigai Alat Penyadapan Presiden Prabowo Dibeli dengan Uang Judi Online

Hedi Batubara 14 November 2026
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka

Mohamad Sobary Pertanyakan Surat Pengunduran Diri Gibran: MPR Jangan Lembek, Makzulkan!

Hedi Batubara 14 November 2026
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto Dan Presiden Prabowo Subianto

Buni Yani Minta Prabowo dan Kapolri Bongkar Dugaan Bunker Uang Jokowi di Solo

Hedi Batubara 14 November 2026
Jokowinisti: Allah SWT Memberkati dan Menyelamatkan Gibran

Jokowinisti: Allah SWT Memberkati dan Menyelamatkan Gibran

Hedi Batubara 14 November 2026