15 November 2026

PT Pertamina (Persero)

Pertamina Sudah Bayar Pembelian MT Sembakung Sejak 2014, Tapi Tankernya Tidak Pernah Ada 1753941738947

Pertamina Sudah Bayar Pembelian MT Sembakung Sejak 2014, Tapi Tankernya Tidak Pernah Ada

Hedi Batubara 31 Juli 2025

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina (Persero) Hanung Budya dan Senior Vice President (SVP) Perkapalan PT Pertamina (Persero) Mulyono pada awal tahun 2013 telah memesan 16 kapal tanker berbobot masing masing 17.500 DWT ( Deadweight Tonnage) di galangan kapal dalam negeri dan luar negeri.

Maksud dan tujuan pengadaan kapal tanker saat itu agar pada hari peringatan HUT Kemerdekaan RI ke 70 tanggal 17 Agustus 2015, Pertamina mampu mempersembahkan dan menunjukkan bahwa Pertamina genap memiliki 70 kapal tanker.

Namun tujuan itu akhirnya gagal, Pertamina hanya punya 67 kapal tanker saat itu. Sebab, ternyata tiga tanker telah gagal diterima hingga saat ini, meskipun Pertamina telah membayar 20 persen hingga 80 persen. Informasi soal ini sangat tertutup rapat di internal PT Pertamina International Shipping group.

Demikian diungkapkan Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman, Kamis (31/7/2025) di Jakarta.

“Tanker MT Sembakung yang telah dipesan dan sudah dibayar oleh Pertamina sejak tahun 2014 sebesar 80% dari nilai kontrak sebesar USD 17,5 juta atau sekitar Rp 225 miliar kepada galangan kapal Chenye di China, ternyata sudah lama bangkrut dan tutup permanen. Akibatnya, sampai kapan pun, MT Sembakung itu gak akan pernah dimiliki Pertamina,” beber Yusri.

Anehnya, lanjut Yusri, tidak pernah terdengar BPK RI atau BPKP atau aparat penegak hukum mempersoalkan kerugiaan negara untuk tanker MT Sembakung senilai sekitar Rp 225 miliar itu.

“Adapun pejabat perkapalan terkait saat proses pengadaan dan pengawasan pembangunan tanker adalah berinisial SHM, IZF dan GNH,” ungkap Yusri.

Dibeberkan Yusri, begitu juga dengan nasib dua tanker lainnya, yaitu MT Pattimura dan MT Putri. Keduanya sudah dipesan dan sudah dibayar sebagian oleh Pertamina kepada PT Multi Ocean Shipyard (MOS) sejak 7 Mei 2014. MOS merupakan anak usaha PT Soechi Line Tbk (SOCI).

“Menurut media Situsenergi.com dan Esensinews.com edisi 18 September 2018, potensi kerugian negara untuk dua tanker ini mencapai USD 46 juta, belum termasuk denda penalti,” jelas Yusri.

Potensi kerugian itu menurut Yusri lantaran Pengadilan Negeri Sumatera Utara pada 12 September 2018 mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang (PKPU) oleh Excelift Sdn Bhd dan PT Kawasan Dinamika Harmonitarna terhadap termohon PT MOS.

“Namun yang menjadi pertanyaan besar kami adalah mengapa PT Soechi Line Tbk malah menjadi pemasok lima besar sewa tanker di PT Pertamina International Shipping?,” tanya Yusri.

CERI: Pidsus Kejagung Harus Segera Panggil Ahok Agar Terungkap Modus Operandi Permainan Pengadaan Minyak di Pertamina Cawe-Cawe Ahmad Sahroni di Kasus Lelang Rp250 Miliar Kejagung, CBA Desak Bareskrim Selidiki Alat Intelijen

CERI: Pidsus Kejagung Harus Segera Panggil Ahok Agar Terungkap Modus Operandi Permainan Pengadaan Minyak di Pertamina

Hedi Batubara 2 Maret 2025

MoneyTalk, Jakarta – Tantangan Basuki Tjahaja Purnama Alias Ahok sebagai mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) periode 25 November 2019 hingga 2 Febuari 2024, yang telah menyatakan di berbagai media akan membuka modus operandi pengadaan minyak mentah, BBM, LPG dan aditif serta lainya terkait kasus dugaan permainan pengadaan minyak periode 2018 hingga 2023 yang sedang disidik oleh Pidsus Kejagung, jika dia dipanggil Tim Pidsus harusnya perlu diapresiasi dan didukung penuh.

Demikian diutarakan Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman, Minggu (2/3/2025) yang juga merupakan salah satu peserta demo 212 pada tahun 2016 silam.

“Sehingga jika ada pihak-pihak yang skeptis atau bahkan menyerang Ahok dengan menyatakan kenapa sekarang Ahok baru bicara, dulu ngapian saja, maka patut diduga orang tersebut tak paham bagaimana kondisi Ahok semasa menjabat sebagai Komut Pertamina yang telah dikeroyok banyak pihak di internal Pertamina maupun pihak eksternal,” ungkap Yusri.

Maka, lanjut Yusri, pihaknya perlu memberikan beberapa catatan khusus. Di antaranya, ia sangat percaya terhadap kredibilitas Ahok sebagai Komut Pertamina.

“Selama dia menjabat sebagai Komut Pertamina, ada sekitar 50 surat CERI dan pesan wa yang kami sampaikan langsung ke nomor whatsapp Ahok terkait temuan kami atas dugaan penyimpangan proses bisnis dari hulu ke hilir di Pertamina Group, ternyata tidak lebih dari 24 jam semua pertanyaan CERI telah direspon dengan baik dengan tindak lanjut untuk memperbaikinya. Kami sangat mengapresiasinya,” ungkap Yusri.

Selain itu, imbuh Yusri, berdasarkan hal-hal tersebut, selama CERI mengamati proses bisnis Pertamina sejak tahun 2014 hingga 2024, maka CERI dengan berani menyatakan bahwa Ahok adalah Komisaris Utama Pertamina terbaik dalam mengawasi kinerja Pertamina agar menjadi baik, meskipun banyak kebijakan dia tak jalan di dalam pelaksanaanya, sebab terkesan Kementerian BUMN juga tak sejalan dengan konsep Ahok dalam memperbaiki proses bisnis Pertamina agar lebih transparan dan akuntabel.

“Kami berharap Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung untuk segera mengundang Basuki Tjahaja Purnama untuk mengungkap apa yang dia ketahui agar semakin terang benderang peristiwa pidana yang sudah berhasil diungkap oleh kerja profesional penyidik Pidsus Kejagung,” beber Yusri.

Yusri mengatakan, CERI sangat berharap Ahok berani mengungkap di hadapan Penyidik Pidsus Kejagung apa isi pembicaraan dalam pertemuan di rumah Ricardo Galael sekitar tahun 2022 – 2023 yang katanya dihadiri utusan 2khusus yang sangat berpengaruh di kementerian agar Ahok tutup mata dalam proses bisnis pengadaan minyak mentah dan BBM.

“Saat itu katanya Ahok menolak mentah-mentah ajakan itu yang membuat semua kecewa atas sikap Ahok tersebut. Keberanian dan kejujuran Ahok sangat dinanti oleh rakyat Indonesia agar bisa mengungkap benang merah bagan struktur hasil pemetaan orang-orang yang diduga terlibat dalam proses bisnis impor minyak di Pertamina telah beredar luas di media sosial. Sekali layar terkembang surut kita berpantang,” pungkas Yusri.

KPK Didesak Jangan pilih kasih di Kasus Korupsi Digitalisasi SPBU, Masa Pertamina Gak Tersangkut?           Uchok Sky Khadafi

KPK Didesak Jangan pilih kasih di Kasus Korupsi Digitalisasi SPBU, Masa Pertamina Gak Tersangkut?          

Hedi Batubara 24 Februari 2025

MoneyTalk, Jakarta – Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak transparan dalam mengusut dugaan kasus dugaan korupsi digitalisasi SPBU di PT Pertamina (Persero).

Direktur Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi, menegaskan meskipun sudah disebutkan bahwa tersangka dalam kasus ini berjumlah 3 orang yakni 2 dari PT Telkom dan 1 pihak swasta, namun KPK harus berani juga menyeret pihak Pertamina.

Pasalnya kata dia, proyek dengan Kontrak Nomor SP-12/C00000/2019-SO, tertanggal 18 April 2019 itu melibatkan PT Telkom dan PT Pertamina (Persero) senilai Rp 3,6 triliun. Mencakup sistem monitoring distribusi dan transaksi penjualan BBM di 5.518 SPBU Pertamina.

“KPK jangan tutup mata, Pertamina juga harus digarap tuh. KPK juga jangan pura-pura bodoh, membiarkan Pertamina tidak disentuh. Masa tersangka SPBU Pertamina hanya tiga orang, dua Telkom, satu swasta? KPK masih disimpan, sampai kapan nih? Jangan menyimpan kotoran yang busuk, nanti wangi bau menyengat juga keluar,” kata Uchok Sky saat berbincang dengan dengan awak Media, Minggu (23/2/2025).

Berdasarkan informasi yang dihimpun bahwa 3 orang diduga tersangka adalah Direktur Enterprise & Bussines Service PT Telkom periode 2017-2019, Dian Rachmawan (DR); SGM SSO Procurement PT Telkom Indonesia periode 2012 – 2020, Weriza (W); Direktur PT Pasific Cipta Solusi Elvizar (E).

Uchok Sky kembali menyoroti perjanjian kerja sama dalam proyek tersebu. Terungkap bahwa penandatanganan itu dilakukan oleh Direktur Pemasaran Retail Pertamina Mas’ud Khamid dan Direktur Enterprise & Business Service Telkom Dian Rachmawan

Turut disaksikan oleh Menteri BUMN Rini M. Soemarno; Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar; Kepala BPH Migas M. Fanshrullah Asa; Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati; Direktur Utama Telkom Alex J. Sinaga.

“Mereka harus diperiksa semua, masa bawahan saja yang mau dikorbankan. Saya kira kasus dugaan korupsi LNG menjadi patokan juga buat KPK menyeret pihak diduga terlibat. Bahwa saat itu mantan bos Pertamina Karen Agustiawan dinyatakan bersalah oleh KPK, sebab secara sepihak langsung memutuskan untuk melakukan kontrak perjanjian pengadaan LNG dengan beberapa perusahaan LLC Amerika Serikat. Terbukti kan, akhirnya dia dihukum gegara perbuatannya itu,” bebernya.

Uchok Sky melanjutkan bahwa alokasi anggaran proyek tersebut dengan rincian Rp 2,8 triliun untuk pengadaan dan pemasangan sistem, infrastruktur pendukung, serta data center, dan Rp 788,5 miliar untuk biaya support. Jangka waktu pekerjaan ditetapkan mulai 4 Oktober 2018 hingga 31 Desember 2019.

Namun PT Telkom disebut mengalami keterlambatan dalam penyelesaian proyek. Hingga 21 November 2019, baru 1.415 SPBU atau 25,64 persen yang berhasil diintegrasikan dari target 5.518 SPBU. Implementasi proyek ini jauh dari target yang direncanakan. Padahal, tahapan implementasi yang dijanjikan mencakup 1.000 SPBU pada 2018 dan 4.518 SPBU pada 2019.

“Dari data itu, saya harap KPK tak hanya menyeret pihak Telkom saja. KPK jangan pandang bulu juga. Namun patut dipertanyakan juga transparansi lembaga anti rasuah,” harapnya.

Saksi-saksi yang dipanggil dan diperiksa

Pada hari Rabu (19/2/2025) KPK memanggil mantan anggota BPH Migas Henry Achmad, Direktur PT ECS Indo Jaya Husin Tjandera, dan Direktur Utama PT Jaring Mal Indonesia Indra Aris Kurniawan.

Pada Selasa (18/2/2025) kemarin, KPK memanggil Head of Bussiness Strategic PT Sempurna Global Pertama Dwi Utomo Haryanto, Senior Analyst III Digital Transformation PT Pertamina (Persero) periode 2018-2020, Endriyanto, GM Sales Bussines Service & Sinergy Group PT PINS Indonesia periode 2018-2020, Ernis Rondang Marojahan, serta Direktur PT Sempurna Global Pertama Hendriyanto.

Pada Senin (17/2/2025) KPK memanggil Agustinus Yanuar Mahendratama, Koordinator Pengawasan BBM di BPH Migas; Aily Sutejda, Head of Outbound Purcashing PT Sigma Cipta Caraka (Telkomsigma) periode 2018–2020; dan Anton Trienda, Karyawan BUMN, VP Corporate Holding & Portfolio IA PT Pertamina.

Kemudian, Aribawa, VP Sales Support PT Pertamina Patra Niaga; Asrul Sani Direktur PT Dabir Delisha Indonesia periode 2018–2020; Benny Antoro, Pensiunan BUMN (Direktur Sales & Marketing PT Pins Indonesia periode 2016–2019); dan Charles Setiawan, Komisaris PT Ladang Usaha Jaya Bersama.

Pada Kamis (30/1/2025) KPK memanggil VP Sales Enterprise PT Packet Systems tahun 2018, Antonius Haryo Dewanto.

Pada Jumat (24/1/2025) KPK memanggil Direktur Utama PT Multimedia Nusantara (Telkommetra) periode 2016-2019, Otong IIP bersama dengan GM Procurement PT PINS INDONESIA periode 2017- 2018, Revi Guspa.

Senior Account Manager PT Telkom periode 2018-2023, Reza Prakasa; GM Energy Recource Service PT Telkom periode 2018-2023, Saleh; EGM Information Technology PT Telkom, Direktur Enterprise & Bussines Solution PT Sigma Cipta Caraka periode 2018, Sihmirmo Adi.

Manager Wireless Deployment Divisi Planning and Deployment PT Telkom, Sri Damar Setiawan; External Relation PT AKR CORPORINDO, Tbk. Tri Margono; Direktur Enterprise & Bussines Service PT Telkom periode 2017-2019, Dian Rachmawan; SGM SSO Procurement PT TELKOM Indonesia periode 2012 – 2020, Weriza; Direktur PT Pasific Cipta Solusi Elvizar.

Pada Selasa (21/1/2025) KPK memanggil Pensiunan PT Telkom (Principal Expert Bagian Oil and Gas pada Divisi Enterprise Service PT Telkom Periode Tahun 2016-2019), DDW, Asisten Manager Channel Improvement PT Pertamina periode 2016-2019 Dwi Puja Ariestya; Senior Solution Architect (General Manager Project Business Big Data & IoT (Internet of Thing) PT Sigma Cipta Caraka periode 2018 Silvester Fadjar Tandabawana; Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Nutech Integrasi Fiqih Syamsu Rokhman; Auditor PT Pertamina Hamdani Febrian; dan Manager Channel Digitalization Operation PT Pertamina Patra Niaga Hari Prasetyo Tri Wicaksono.

Pada Senin (20/1/2025), KPK memanggil saksi perdana dalam kasus ini yakni Agustinus Yanuar Mahendratama, Koordinator Pengawasan BBM di BPH Migas; Aily Sutejda, Head of Outbound Purchasing PT SCC; Anton Trienda, VP Corporate Holding and Portfolio IA PT Pertamina (Persero); Antonius Haryo Dewanto, mantan VP Sales Enterprise PT Packet Systems; Charles Setiawan, Komisaris PT Ladang Usaha Jaya Bersama; Aribawa, VP Sales Support PT Pertamina Patra Niaga; Asrul Sani, eks Direktur PT Dabir Delisha Indonesia; Benny Antoro, mantan Direktur Sales & Marketing PT PINS Indonesia; dan Bobby Rasyidin, Direktur PT LEN Industri.

Dari 9 saksi itu, Antonius Haryo Dewanto, mantan VP Sales Enterprise PT Packet Systems dan Bobby Rasyidin, Direktur PT LEN Industri, mangkir. (an)

Pidsus Kejagung Diduga Telah Salah strategi Mengungkap Dugaan Permainan Penjualan MMKBN Peningkatan Utang dan Kemampuan Pertamina Melunasinya

Pidsus Kejagung Diduga Telah Salah strategi Mengungkap Dugaan Permainan Penjualan MMKBN

Hedi Batubara 12 Februari 2025

MoneyTalk, Jakarta – Jika menurut Kapuspen Kejagung Harli Siregar SH bahwa Pidsus Kejaksaan Agung pada hari Senin 10 Febuari 2025 telah menggeledah Ditjen Migas untuk mencari atau menambah alat bukti agar semakin terang telah terjadi peristiwa pidana atas dugaan permainan penjualan MMKB oleh KKKS ke Kilang Pertamina, maka langkah Pidsus kejagung kemaren langsung menggeledah Ditjen Migas tanpa menggeledah SKK Migas patut dipertanyakan apa pertimbangan, sebab soal kewajiban KKKS menawarkan hak prioritas MMKBN ke Kilang Pertamina itu berdasarkan Permen ESDM 18 Tahun 2021, sementara SKKMigas memberi kuasa menjual MMKBN ( Minyak Mentah & Kondensat Bagian Negara) ke KKKS beralaskan PTK 06 Tahun 2017.

Lagipula, posisi Ditjen Migas dalam tata kelola MMKBN itu berada di hilir, yaitu hanya melaksanakan apa hasil kesepakatan antara KKKS dengan Pertamina Kilang,ungkap Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman, Rabu (12/2/2025).

Jika alasan Pertamina menolak MMKBN lantaran secara komersial tidak memberikan margin kepada Kilang atau tidak sesuai dengan program kilang dalam memproduksi jenis BBM nya, maka Ditjen Migas atas persetujuan Menteri ESDM harus menerbitkan rekomendasi ekspor ke Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdangangan untuk menerbitkan izin ekspor, jika tidak maka akan menggaggu lifting KKKS tersebut karena terjadi “toptank”, lanjut ungkap Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman, Rabu (12/2/2025).

Jika baru belakangan Pidsus Kejagung baru akan menggeledah maka itu langkah terlambat karena sudah diantisipasi oleh SKKMigas tak akan dapat alat bukti yang bisa membuat semakin terangnya peristiwa pidana tersebut, jadi kami menilai Pidsus Kejagung telah salah strategi dan bisa gagal mengungkap dugaan kasus korupsi penjualan MMKBN di KKKS selama ini.

Untuk itu kami berharap Jamwas dan Jambin Kejagung bisa memeriksa Dirdik Kejagung untuk mempertanggungjawabkan kegiatan penggeledahan di Ditjen Migas tanpa menggeledah SKK Migas, sambungnya

Sebab, terungkap keanehan terkait aturan Pedoman Tata Kerja ( PTK) SKKMigas Nomor 065/2017 bisa mengeliminir aturan yg lebih tinggi diatasnya yaitu SK Menteri ESDM nomor 5543/13/MEM.M/2014 tanggal 1 September 2014 tentang Penunjukan PT Pertamina (Persero) untuk mengelola seluruh MMKBN yang diperkuat oleh SK Kepala SKK Migas Nomor Kep 0131/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Penunjukan PT Pertamina ( Persero) sebagai penjual seluruh MMKBN diperkuat surat perjanjian penunjukan Penjual seluruh MMKBN antara SKK Migas dgn Pertamina pada tgl 18 September 2015.

Jadi, jika ditinjau dari perspektif hirarki peraturan perundang undang, maka PTK 065 / 2017 dapat diklasifikasi cacat hukum, sehingga patut diduga kuasa yang telah diberikan oleh SkK Migas ke KKKS selama ini untuk menjual MMKBN adalah tindakan ilegal, pungkas ungkap Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman.

Janggal, PT KPI Harus Lewat Tender untuk Beli Minyak Mentah dari Asset 72,65% Saham Pertamina di Maurel & Prom Prancis Ilustrasi Pertamina

Janggal, PT KPI Harus Lewat Tender untuk Beli Minyak Mentah dari Asset 72,65% Saham Pertamina di Maurel & Prom Prancis

Hedi Batubara 7 Februari 2025

MoneyTalk, Jakarta –  Untuk menjaga ketahanan energi nasional akibat rendahnya lifting minyak nasional, maka PT Pertamina (Persero) sudah sejak 20 tahun terakhir telah banyak mengakuisisi Participating Interest (PI) blok Migas di luar negeri setidaknya di 25 wilayah kerja dari 13 negara dengan pinjaman global bond puluhan miliar Dollar Amerika.

Menurut Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia, Yusri Usman, faktanya hari ini produksi minyak dari PI Pertamina di 13 negara itu hanya berkisar 156.000 barel perhari, Ironisnya Pertamina sudah seperti lembaga intelijen sangat tertutup memberikan informasi berapa volume dari produksi tersebut bisa dipasok untuk kilangnya sendiri.

“Padahal jika kita bandingkan ketika PHE mengambil alih Blok Rokan dari PT Chevron Pasifik Indonesis yang produksinya sekitar 165.000 barel perhari lewat mekanisme tender pada tahun 2018, Pertamina hanya mengeluarkan dana sekitar USD 725 juta untuk signature bonus yang itupun disetorkan bagi negara dengan Komitmen Kerja Pasti USD 500 juta selama 5 tahun,” beber Yusri.

Sementara, lanjut Yusri, Pertamina pada sekitar tahun 2015 hingga tahun 2019 entah apa pertimbangannya telah mengakusisi saham perusahaan Maurel & Prom di Perancis sebanyak 72,65% dengan nilai transaksi 700 Juta Euro yang memiliki aset produksi migas di tiga negara yaitu Gabon, Tanzania dan Nigeria.

“CERI sejak Agustus 2016 hingga tahun 2020 sudah berulang kali mempertanyakan kepada manajemen Pertamina apa alasan dan pertimbangannya harus mengakuisisi saham Maurel & Prom tetapi tidak menguasai aset potensi produksi Migasnya, namun faktanya tak pernah dijawab oleh Pertamina hingga hari ini,” timpal Yusri.

Terbaru, kata Yusri, CERI mendapatkan informasi yang mengejutkan bahwa untuk kebutuhan pasokan minyak mentah kilang Pertamina, PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) harus melalui tender untuk bisa membeli Rabi Light Crude setiap bulannya 600.000 barel yang diproduksi dari lapangan assetnya Maurel & Prom yang saham PI Pertamina Hulu Energi mencapai sekitar 72,65%.

“Namun sebelumnya berulang kali manajemen Pertamina selalu mengatakan melalui media bahwa untuk menjamin pasokan minyak mentah kilangnya, Pertamina harus mengakuisisi banyak PI blok Migas di luar negeri untuk menjaga ketahanan energi nasional, lantaran penyebabnya lifting minyak nasional saat ini hanya sekitar 585.000 barel perhari, sementara komsumsi BBM nasional sudah mencapai 1,5 juta barel perhari, menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadia defisitnya sekitar 1 juta barel perhari.

“Pertanyaanya, jika PT Kilang Pertamina Internasional harus lewat mekanisme tender untuk memperoleh Rabi Light Crude di aset yang telah diakuisisi sahamnya oleh Pertamina sebesar 72,65 % dan Pertamina hingga saat ini sudah menggelontorkan uangnya sekitar 1 Miliar Euro atau setara Rp 16,9 triliun, wajar timbul pertanyaan untuk kepentingan siapa Pertamina harus mengakuisisi saham Maurel & Prom tersebut?,” tanya Yusri.

Kemudian, Yusri juga mempertanyakan, berapa persen volume dari total produksi minyak mentah dari seluruh PI Migas dari 13 negara sekitar 156.000 BOPD yang bisa dipasok untuk kebutuhan kilang Pertamina setiap bulannya tanpa mekanisme tender?

Terkait hal ini, CERI telah melayangkan konfirmasi resmi kepada CEO PT Pertamina Internasional EP (PIEP) Jafee A Suardin pada Senin (3/2/2025) lalu melalui surat elektronik nomor 03/EX/CERI/II/2025. Akan tetapi, hingga Rabu (5/2/2025) petang, Jafee tak memberikan keterangan apa pun alias bungkam.

CERI juga telah mengirimkan tembusan surat konfirmasi tersebut ke Menteri BUMN, Menteri ESDM, Dirjen Migas Kementerian ESDM, Kepala SKK Migas, Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Pertamina (Persero) Holding, Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Subholding PT Pertamina Hulu Energi serta Dewan Direksi Subholding PT Kilang Pertamina International.

KPK Telisik Dugaan Tipikor Akuisisi Saham Maurel & Prom

BPK-RI pada 15 Januari 2024 oleh Wakilnya Ketuanya Hendra Susanto resmi menyerahkan hasil LHP audit investigasi bersama antara KPK dengan BPK ke pimpinan KPK terkait dugaan penyimpangan pada akuisisi saham Maurel & Prom berpotensi merugikan negara 60 juta Euro atau sekitar Rp 1,014 triliun ( kurs 1 Euro Rp 16.900).

Dilansir dari media Kabar24.bisnis.com tanggal 17 Januari 2024, Wakil Ketua KPK saat itu Alexander Marwata mengatakan ” akuisisi sumur minyak di salah satu negara afrika sudah lama diselidiki, KPK bekerja sama dengan BPK telah melakukan audit investigasi dan hasilnya sudah diperoleh “.

Sekarang publik bertanya kapan KPK akan mengumumkan para tersangkanya dan menjelaskan peristiwa pidana yang sudah terjadi merugikan negara.

Siapa Pemain Gas Elpiji Melon Di Pertamina Patra Niaga 1738823298760

Siapa Pemain Gas Elpiji Melon Di Pertamina Patra Niaga

Hedi Batubara 6 Februari 2025

MoneyTalk, Jakarta – Centre Budget for Analysis (CBA) mendesak PT Pertamina (Persero) khususnya PT Pertamina Patra Niaga untuk membuka pemain distribusi gas melon (Gas Tabung Ukuran 3Kg). Sebab, pemain utama kerah putih di dalam distribusi gas Melon diperkirakan menjadi biang kerok distribusi sehingga merugikan subsidi anggaran negara.

“Saya mendesak Pertamina Patra Niaga, buka-lah datanya, siapa pemilik agen-agen itu, jatahnya berapa jadi ketahuan siapa saja jajaran pengurus perusahaan, afiliasinya dan lainnya. Kisruh ini, berawal dari hulu, jangan salah menuding pengecer, yang sebenarnya hanya untuk hidup, atau keperluan cuan recehan,” cetus Uchok Sky Khadafi, Direktur CBA di Jakarta, Kamis (6/2).

Ia menegaskan, ada sumber yang mengatakan adanya penyimpangan distribusi sejak dari hulu penetapan agen distribusi. Uchok mengatakan, ada campur Senayan, untuk jatah-jatah agen ini, sehingga harus dibuka aja semua, siapa yang nakal sebenarnya.

“Coba saja, jadi agen itu tidak gampang bos, kalau tidak ada pelicin. Nah kalau saja, agen sudah mengeluarkan uang jago, didepan, tentu sebagai pengusaha akan cari peluang lain untuk menutupinya.”

Uchok melanjutkan, bahwa para agen ini juga kreatif melalui salah satunya peluang jatah kuotannya tidak semua disalurkan ke Pangkalan, pasti ‘kencing’ di jalan, distribusi langsung ke pengecer. “Kalau dikirim ke pangkalan kan harga sudah jelas, tidak bisa bermain. Tetapi kalau disalurkan ke pengecer, menang banyak para agen itu.”

Jadi, kata Uchok, sudah dari hulunya sudah ada permainan, jangan tuding pengecer terus yang modal tak seberapa, apalagi dituding mengoplos. Memang, lanjut Uchok, harga ke tingkat pengecer tinggi sekitar Rp22 ribu sampai Rp25 ribu per tabung Gas Melon, sudah tak masuk akal. “Hal ini terjadi karena buntut permainan di hulu, jangan pengecer gurem malah dituding,” tuturnya.

Aparat Harus Segera Bergerak

Direktur CBA, Uchok Sky Khadafi meminta Aparatur Penegak Hukum (APH) segera bertindak melalui penyelidikan menelusuri biang kerok kerugian negara ini terutama distributor yakni Pertamina Patra Niaga. APH harus menelusuri dari proses penganggaran, penetapan para agen dan pangkalan maupun proses pelaksanaanya distribusi dan lainnya, berkaitan dengan ini segera dikumpul tuntas.

“Ini harus bergerak APH itu, jangan tunggu ramai-ramai baru jalan, kan kelamaan. Karena semua itu, mengaku untuk rakyat, tapi rakyat mana?” tukasnya.

Uchok meminta kepada Presiden Prabowo melalui menteri-meterinya bergerak secara simultan soal kasus distribusi Elpiji Melon. Diketahui, bahwa tahun 2025, pemerintah mengalokasikan subsidi Gas Melon Rp87,6 triliun secara nasional. Angka tercatat lebih tinggi dibanding tahun lalu, sebesar Rp85,6 Triliun. Dari anggaran tersebut, volume subsidi gas melon yang harus disalurkan pemerintah adalah sebesar 8,17 juta ton./

Kado Pahit Rezim Prabowo: Rakyat Dikasih Harga BBM Naik, Pengusaha Diberi Insentif Libur Pajak Fufufafa Bakal Jadi Presiden Bila Skenario Ini Terjadi!

Kado Pahit Rezim Prabowo: Rakyat Dikasih Harga BBM Naik, Pengusaha Diberi Insentif Libur Pajak

Hedi Batubara 6 November 2024

MoneyTalk,Jakarta – Sejumlah badan usaha penyedia Bahan Bakar Minyak (BBM), seperti PT Pertamina (Persero), Shell Indonesia, BP-AKR hingga PT Vivo Energy Indonesia kompak menaikkan harga produk BBM non subsidi. Dan kenaikan harga tersebut berlaku sejak 1 November 2024.

(lebih…)

Baca Juga Berita Ini

Listyo Sigit Prabowo

Pakar Siber Curigai Alat Penyadapan Presiden Prabowo Dibeli dengan Uang Judi Online

Hedi Batubara 14 November 2026
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka

Mohamad Sobary Pertanyakan Surat Pengunduran Diri Gibran: MPR Jangan Lembek, Makzulkan!

Hedi Batubara 14 November 2026
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto Dan Presiden Prabowo Subianto

Buni Yani Minta Prabowo dan Kapolri Bongkar Dugaan Bunker Uang Jokowi di Solo

Hedi Batubara 14 November 2026
Jokowinisti: Allah SWT Memberkati dan Menyelamatkan Gibran

Jokowinisti: Allah SWT Memberkati dan Menyelamatkan Gibran

Hedi Batubara 14 November 2026