MoneyTalk, Jakarta – Untuk menjaga ketahanan energi nasional akibat rendahnya lifting minyak nasional, maka PT Pertamina (Persero) sudah sejak 20 tahun terakhir telah banyak mengakuisisi Participating Interest (PI) blok Migas di luar negeri setidaknya di 25 wilayah kerja dari 13 negara dengan pinjaman global bond puluhan miliar Dollar Amerika.
Menurut Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia, Yusri Usman, faktanya hari ini produksi minyak dari PI Pertamina di 13 negara itu hanya berkisar 156.000 barel perhari, Ironisnya Pertamina sudah seperti lembaga intelijen sangat tertutup memberikan informasi berapa volume dari produksi tersebut bisa dipasok untuk kilangnya sendiri.
“Padahal jika kita bandingkan ketika PHE mengambil alih Blok Rokan dari PT Chevron Pasifik Indonesis yang produksinya sekitar 165.000 barel perhari lewat mekanisme tender pada tahun 2018, Pertamina hanya mengeluarkan dana sekitar USD 725 juta untuk signature bonus yang itupun disetorkan bagi negara dengan Komitmen Kerja Pasti USD 500 juta selama 5 tahun,” beber Yusri.
Sementara, lanjut Yusri, Pertamina pada sekitar tahun 2015 hingga tahun 2019 entah apa pertimbangannya telah mengakusisi saham perusahaan Maurel & Prom di Perancis sebanyak 72,65% dengan nilai transaksi 700 Juta Euro yang memiliki aset produksi migas di tiga negara yaitu Gabon, Tanzania dan Nigeria.
“CERI sejak Agustus 2016 hingga tahun 2020 sudah berulang kali mempertanyakan kepada manajemen Pertamina apa alasan dan pertimbangannya harus mengakuisisi saham Maurel & Prom tetapi tidak menguasai aset potensi produksi Migasnya, namun faktanya tak pernah dijawab oleh Pertamina hingga hari ini,” timpal Yusri.
Terbaru, kata Yusri, CERI mendapatkan informasi yang mengejutkan bahwa untuk kebutuhan pasokan minyak mentah kilang Pertamina, PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) harus melalui tender untuk bisa membeli Rabi Light Crude setiap bulannya 600.000 barel yang diproduksi dari lapangan assetnya Maurel & Prom yang saham PI Pertamina Hulu Energi mencapai sekitar 72,65%.
“Namun sebelumnya berulang kali manajemen Pertamina selalu mengatakan melalui media bahwa untuk menjamin pasokan minyak mentah kilangnya, Pertamina harus mengakuisisi banyak PI blok Migas di luar negeri untuk menjaga ketahanan energi nasional, lantaran penyebabnya lifting minyak nasional saat ini hanya sekitar 585.000 barel perhari, sementara komsumsi BBM nasional sudah mencapai 1,5 juta barel perhari, menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadia defisitnya sekitar 1 juta barel perhari.
“Pertanyaanya, jika PT Kilang Pertamina Internasional harus lewat mekanisme tender untuk memperoleh Rabi Light Crude di aset yang telah diakuisisi sahamnya oleh Pertamina sebesar 72,65 % dan Pertamina hingga saat ini sudah menggelontorkan uangnya sekitar 1 Miliar Euro atau setara Rp 16,9 triliun, wajar timbul pertanyaan untuk kepentingan siapa Pertamina harus mengakuisisi saham Maurel & Prom tersebut?,” tanya Yusri.
Kemudian, Yusri juga mempertanyakan, berapa persen volume dari total produksi minyak mentah dari seluruh PI Migas dari 13 negara sekitar 156.000 BOPD yang bisa dipasok untuk kebutuhan kilang Pertamina setiap bulannya tanpa mekanisme tender?
Terkait hal ini, CERI telah melayangkan konfirmasi resmi kepada CEO PT Pertamina Internasional EP (PIEP) Jafee A Suardin pada Senin (3/2/2025) lalu melalui surat elektronik nomor 03/EX/CERI/II/2025. Akan tetapi, hingga Rabu (5/2/2025) petang, Jafee tak memberikan keterangan apa pun alias bungkam.
CERI juga telah mengirimkan tembusan surat konfirmasi tersebut ke Menteri BUMN, Menteri ESDM, Dirjen Migas Kementerian ESDM, Kepala SKK Migas, Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Pertamina (Persero) Holding, Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Subholding PT Pertamina Hulu Energi serta Dewan Direksi Subholding PT Kilang Pertamina International.
KPK Telisik Dugaan Tipikor Akuisisi Saham Maurel & Prom
BPK-RI pada 15 Januari 2024 oleh Wakilnya Ketuanya Hendra Susanto resmi menyerahkan hasil LHP audit investigasi bersama antara KPK dengan BPK ke pimpinan KPK terkait dugaan penyimpangan pada akuisisi saham Maurel & Prom berpotensi merugikan negara 60 juta Euro atau sekitar Rp 1,014 triliun ( kurs 1 Euro Rp 16.900).
Dilansir dari media Kabar24.bisnis.com tanggal 17 Januari 2024, Wakil Ketua KPK saat itu Alexander Marwata mengatakan ” akuisisi sumur minyak di salah satu negara afrika sudah lama diselidiki, KPK bekerja sama dengan BPK telah melakukan audit investigasi dan hasilnya sudah diperoleh “.
Sekarang publik bertanya kapan KPK akan mengumumkan para tersangkanya dan menjelaskan peristiwa pidana yang sudah terjadi merugikan negara.
