22 November 2026

PT PLN (Persero)

MoneyTalk, Jakarta – Dugaan penyimpangan dalam penggunaan batu bara berkalori rendah di lingkungan PT PLN (Persero) kembali mencuat ke publik. Ketua Padepokan Hukum Indonesia, Mus Gaber, dan Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) segera menyelidiki praktik yang diduga merugikan negara sekaligus membahayakan kesehatan masyarakat.

Mus Gaber mengungkapkan, hasil riset terbaru dari Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) tahun 2023 menemukan bahwa emisi dari PLTU Suralaya menyebabkan sekitar 1.470 kematian per tahun, dengan kerugian kesehatan mencapai Rp14,2 triliun.

“Tingginya angka kematian dan kerugian ekonomi tersebut diduga kuat akibat penggunaan batu bara dengan kadar kalori rendah, di bawah standar yang ditetapkan. Ini bisa menjadi indikasi adanya penyimpangan dalam pengadaan dan penggunaan batu bara di PLN,” tegas Mus Gaber, Rabu (7/10/2025).

Ia menduga kualitas batu bara yang digunakan di PLTU Suralaya tidak sesuai spesifikasi, sehingga menyebabkan pembakaran tidak efisien dan emisi berbahaya meningkat. “Kondisi ini berkontribusi besar terhadap memburuknya polusi udara dan gangguan kesehatan masyarakat di sekitar kawasan PLTU,” lanjutnya.

Senada dengan Mus Gaber, Uchok Sky Khadafi dari CBA menilai bahwa praktik penggunaan batu bara berkalori rendah di PLN bukan hal baru. Ia mencontohkan kasus yang pernah diungkap dalam sidang korupsi pengadaan bahan bakar batu bara untuk PT PLN (Persero) di Pengadilan Tipikor Palangka Raya pada tahun 2024.

“Dalam perjanjian jual beli batu bara untuk penanganan keadaan darurat antara PLN dengan PT Borneo Inter Global (PT BIG), ditemukan bahwa batu bara yang dikirim tidak sesuai spesifikasi,” ungkap Uchok.

Berdasarkan dokumen Certificate of Analysis (CoA) yang diterbitkan oleh PT IBIS, batu bara yang dikirim PT BIG ke PLTU Rembang tahap pertama memiliki kalori hanya 3.660 Kcal/Kg, sementara tahap kedua bahkan lebih rendah, hanya 2.992 Kcal/Kg. Padahal, menurut ketetapan Menteri ESDM, standar minimal adalah 4.200 Kcal/Kg.

“Ini bukti bahwa PLN pernah menerima batu bara dengan kualitas jauh di bawah standar. Jika ini terjadi secara sistematis di banyak PLTU, maka negara berpotensi dirugikan triliunan rupiah dan masyarakat menjadi korban polusi,” ujar Uchok.

Oleh karena itu, CBA mendesak Kejagung untuk segera melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap seluruh kontrak pembelian batu bara oleh PLN, termasuk verifikasi kualitas dan kuantitas batu bara yang digunakan di berbagai PLTU.

“Langkah pertama, Kejagung harus memanggil perusahaan-perusahaan pemasok batu bara ke PLN. Setelah itu, panggil juga Dirut PLN, Darmawan Prasodjo, jajaran direksi, serta para komisaris untuk dimintai keterangan,” tegas Uchok.

Ia menambahkan, penyelidikan ini penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang negara dan kesehatan publik tidak dikorbankan demi kepentingan korporasi. “Kejagung harus turun tangan agar tidak ada lagi praktik permainan kalori batu bara yang berujung pada korupsi dan kematian rakyat,” pungkas Uchok Sky Khadafi.

MoneyTalk, Jakarta – Gelombang kemarahan publik terhadap kinerja PT PLN (Persero) kembali membara setelah akun Instagram @akademiskildigital.id merilis video berdurasi 1 menit yang membeberkan fakta mengejutkan:

PLN menjadi BUMN paling merugi di Indonesia, dengan total kerugian mencapai lebih dari Rp700 triliun.

Dalam narasi tajam yang viral itu, sang kreator mempertanyakan logika manajemen PLN:

“Gue bingung kenapa perusahaan BUMN yang gak punya saingan bisa rugi sampai 700 triliun. Lah, totoh! Kan mereka sendiri yang kampanyekan hemat listrik!”

Menurut akun tersebut, akar persoalan PLN justru muncul dari oversupply, yaitu kelebihan pasokan listrik dibanding permintaan. Artinya, pembangkit sudah memproduksi terlalu banyak daya, sementara masyarakat justru disuruh menghemat pemakaian.

“Listrik itu bukan barang yang bisa kedaluwarsa atau dibuang gitu aja,” lanjut narator.

“Aneh banget, mereka rugi karena kelebihan stok tapi masih suruh kita irit!”

Fenomena ini menimbulkan tanda tanya besar di publik: apakah ini kesalahan strategi bisnis, atau ada permainan kebijakan energi di balik layar?

Direksi Digaji Mewah di Tengah Rugi Ratusan Triliun

Yang lebih memancing emosi warganet, dalam video tersebut disebutkan gaji direksi PLN mencapai Rp277 juta per bulan, belum termasuk bonus miliaran rupiah setiap tahun meski perusahaan tengah merugi.

“Perusahaan mana yang bikin rugi tapi direksinya digaji besar dan dikasih bonus miliaran? Cuma di BUMN coy!” ujar narator dengan nada geram.
“Karyawan bikin rugi malah diapresiasi. Emang sakit orang-orang pemerintahan ini.”

Ungkapan tersebut dengan cepat diserbu komentar publik, sebagian besar menyindir mental pejabat BUMN yang lebih fokus memperkaya diri ketimbang memperbaiki sistem.

Narasi video itu menutup dengan kalimat yang kini viral di kalangan pengguna Instagram dan TikTok:

“Mereka gak mikirin gimana caranya bikin perusahaan untung. Mereka cuma mikirin gimana caranya ngambil keuntungan pribadi sebelum pensiun.”

Ungkapan ini mencerminkan kekecewaan luas terhadap birokrasi BUMN yang tak punya arah bisnis jelas.
PLN yang semestinya menjadi simbol energi nasional justru berubah menjadi lubang hitam keuangan negara.

Pengamat energi yang dihubungi Forum Ekonomi Nasional menilai, kritik publik semacam ini mencerminkan krisis kepercayaan terhadap tata kelola BUMN energi.

“Kalau PLN terus bermain di zona nyaman monopoli tanpa efisiensi, maka kerugian Rp700 triliun itu baru permulaan,” ujar sumber yang enggan disebutkan namanya.

Sementara di sisi lain, rakyat terus dibebani tarif listrik yang tidak stabil, subsidi yang tidak transparan, dan ancaman pemadaman di beberapa daerah.

PLN kini berdiri di antara dua pilihan: menjadi perusahaan publik yang efisien dan transparan, atau tetap menjadi sapi perah elite kekuasaan.

Publik tak lagi butuh jargon “transformasi digital” atau “green energy” kalau kenyataannya gaji direksi lebih tinggi dari laba tahunan.
Seperti yang disampaikan dalam narasi viral tersebut:

“Perjuangan sejati itu yang membawa dampak nyata bagi rakyat, bukan bagi rekening pejabat.”

MoneyTalk, Jakarta – Transparansi PT PLN (Persero) kembali dipertanyakan setelah mencuat dugaan adanya praktik pengadaan batubara yang dilakukan tanpa melalui mekanisme tender resmi. Hal ini diungkapkan oleh Mus Gaber, Ketua Padepokan Hukum Indonesia, dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta.

Menurut Mus Gaber, pengadaan batubara yang seharusnya dilakukan dengan sistem terbuka dan sesuai aturan pengadaan barang/jasa pemerintah, justru diduga ditempuh dengan cara penunjukan langsung. Praktik tersebut dinilai berpotensi merugikan negara sekaligus mengurangi kepercayaan publik terhadap komitmen PLN dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang transparan dan akuntabel.

“Kami menduga ada kontrak pengadaan batubara di PLN yang tidak melalui proses tender sebagaimana mestinya. Jika benar, ini jelas menyalahi prinsip transparansi dan akuntabilitas BUMN. PLN harus membuka data agar publik tahu apa yang sebenarnya terjadi,” ujar Mus Gaber.

Ia menambahkan, sektor energi, khususnya ketenagalistrikan, menyangkut hajat hidup orang banyak. Karena itu, setiap langkah pengadaan harus dilakukan dengan hati-hati, terbuka, dan sesuai aturan agar tidak ada celah penyalahgunaan kewenangan.

Mus Gaber juga menyoroti potensi praktik monopoli dan kolusi yang bisa muncul apabila pengadaan dilakukan tanpa tender. Ia mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Kejaksaan Agung untuk turun tangan melakukan penyelidikan lebih lanjut.

“Kami tidak ingin ada mafia batubara yang bermain di balik kebutuhan energi nasional. PLN harus berani transparan, dan aparat penegak hukum jangan tinggal diam,” tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak PLN belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan tersebut. Publik kini menanti langkah nyata dari PLN untuk menjawab keraguan atas komitmen transparansi perusahaan dalam pengelolaan energi nasional.

MoneyTalk, Jakarta – Gaya hidup mewah tampaknya menjadi bagian tak terpisahkan dari sosok Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo. Kegiatan plesir yang dilakukannya, baik di dalam maupun luar negeri, sering kali menjadi sorotan publik, terutama di saat-saat penting bagi perusahaan.

‎Ironisnya, kebiasaan ini muncul di tengah upaya Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong efisiensi di seluruh sektor. Terbaru, Darmo, sapaan akrabnya, terdeteksi melakukan perjalanan ke luar negeri saat PLN tengah disibukkan dengan siaga kelistrikan, termasuk pada hari raya Idul Adha 1446 H yang jatuh pada Jumat (6/6/2025). Di saat seluruh pegawai PLN berfokus pada tugas, Darmo justru memilih berlibur ke Labuan Bajo, NTT.

‎Tak hanya itu, pada 26 Juni 2025, Darmo kembali terbang ke luar negeri. Investigasi menunjukkan bahwa ia berangkat dari Bandara Soekarno Hatta menuju Dubai dengan pesawat Emirates EKO357. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai komitmennya terhadap tanggung jawab di PLN.

‎Koordinator Nasional Relawan Listrik untuk Negeri (Kornas Re-LUN), Teuku Yudhistira, mengungkapkan keprihatinannya. “Terlalu banyak sandiwara di dalam BUMN ini yang berujung pada pemborosan uang negara,” ujarnya. Yudhistira juga mengkritik Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang menegur jajaran PLN dalam rapat dengan Komisi XII DPR di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (2/7/2025).

‎”Ngawur. Cuma gimmick itu (Menteri ESDM). Karena Darmo kan lagi cuti plesiran ke Dubai sesuai dengan manifest yang kami peroleh. Tapi kok seolah-olah dibuat hadir dalam rapat itu. Anehkan, settingan ketahuan banget,” cibir Yudhistira saat dihubungi melalui telepon, Selasa (29/7/2024).

‎Yudhistira menegaskan bahwa seharusnya Bahlil marah dalam rapat penting itu, mengingat Darmo lebih memilih berlibur daripada menghadiri agenda yang krusial. “Darmo ini seolah-olah pejabat sakti mandraguna. Di saat Presiden menyerukan efisiensi, dia tetap saja berulang kali plesiran ke luar negeri,” tambahnya.

‎Menurut catatan Yudhistira Darmo sudah beberapa kali terdeteksi bepergian ke luar negeri di saat-saat penting, termasuk ke Australia saat siaga Idul Fitri dan kini ke Dubai saat rapat penting membahas RAPBN ESDM 2026.

‎”Ya kalau memang betul, copot dong Darmo. Minimal sebagai menteri ESDM yang membawahi PLN untuk sektor energi, dia (Bahlil) bisa merekomendasikan ke Menteri BUMN, ke Danantara atau bahkan langsung ke Presiden untuk mengganti Darmo yang tidak peduli dengan semangat Presiden Prabowo terkait efisiensi. Tapi apa berani?” pungkas Yudhistira.

‎Dalam rapat kerja terkait RAPBN ESDM 2026, Bahlil mengungkapkan kekecewaannya karena tidak mendapatkan data terbaru mengenai target desa yang teraliri listrik oleh PLN. “Kami menyampaikan bahwa kemarin kami sudah rapat dengan Bapak Presiden, kami sedang memetakan prioritas sambung listrik ke masyarakat yang belum dapat sambung listrik,” ujarnya.

‎Dengan berbagai sorotan dan kritik yang mengemuka, perjalanan Darmo ke luar negeri di saat PLN siaga menimbulkan banyak pertanyaan tentang komitmen dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin di perusahaan vital ini.

MoneyTalk, Jakarta – Center for Budget Analysis (CBA) mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk segera melakukan penyelidikan terhadap Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo. Desakan ini muncul lantaran adanya dugaan perjalanan dinas fiktif ke luar negeri yang dilakukan Darmawan, yang dibiayai oleh keuangan PLN di tengah kondisi perusahaan yang mengalami penurunan laba dan lonjakan utang signifikan.

Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi mengungkapkan bahwa Darmawan Prasodjo beserta keluarganya diketahui melakukan perjalanan ke Melbourne, Australia, pada masa siaga Natal dan Tahun Baru (Nataru) lalu. Perjalanan itu dilakukan bersama lima orang lainnya, termasuk sang istri Diny Sandra Dewi serta empat anaknya yang masih berusia belasan tahun.

“Ini bukan perjalanan kedinasan biasa. Diduga ada modus perjalanan dinas fiktif di balik jalan-jalan keluarga Darmawan ke luar negeri. Biayanya ditanggung oleh PLN, sementara kondisi keuangan perusahaan justru sedang tidak baik-baik saja,” tegas Uchok dalam keterangannya, Kamis (24/7).

Menurut Uchok, sikap Darmawan yang tetap asyik melancong ke luar negeri menunjukkan ketidakpedulian terhadap kondisi PLN yang saat ini tengah terpuruk. CBA mencatat bahwa laba PLN terus menurun dan utang semakin menumpuk.

“Laba PLN pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp22 triliun, tapi tahun 2024 turun drastis menjadi Rp17,7 triliun. Penurunannya mencapai Rp4,3 triliun,” ungkap Uchok.

Sementara itu, total utang PLN juga melonjak tajam. Pada tahun 2023, utang PLN mencapai Rp655 triliun. Namun pada 2024, utang itu membengkak menjadi Rp711,2 triliun naik sebesar Rp56,2 triliun hanya dalam setahun.

“Kalau kita rinci, utang jangka pendek PLN pada 2023 sebesar Rp143,1 triliun. Tahun 2024 menjadi Rp172 triliun, naik Rp28,8 triliun. Sedangkan utang jangka panjang naik dari Rp511,8 triliun menjadi Rp539,1 triliun atau naik Rp27,3 triliun,” jelas Uchok.

Melihat kondisi ini, CBA menilai perlu langkah hukum dan audit menyeluruh atas kebijakan dan gaya hidup pimpinan PLN. Uchok menyebut, ini penting agar tidak terjadi pembiaran terhadap penggunaan anggaran negara yang tidak akuntabel.

“CBA akan terus mendesak agar Kejagung memanggil dan memeriksa Darmawan Prasodjo. Harus ada transparansi dan pertanggungjawaban. PLN adalah BUMN strategis, dan rakyat berhak tahu bagaimana uangnya dikelola,” pungkas Uchok.