MoneyTalk, Jakarta – Gelombang kemarahan publik terhadap kinerja PT PLN (Persero) kembali membara setelah akun Instagram @akademiskildigital.id merilis video berdurasi 1 menit yang membeberkan fakta mengejutkan:
PLN menjadi BUMN paling merugi di Indonesia, dengan total kerugian mencapai lebih dari Rp700 triliun.
Dalam narasi tajam yang viral itu, sang kreator mempertanyakan logika manajemen PLN:
“Gue bingung kenapa perusahaan BUMN yang gak punya saingan bisa rugi sampai 700 triliun. Lah, totoh! Kan mereka sendiri yang kampanyekan hemat listrik!”
Menurut akun tersebut, akar persoalan PLN justru muncul dari oversupply, yaitu kelebihan pasokan listrik dibanding permintaan. Artinya, pembangkit sudah memproduksi terlalu banyak daya, sementara masyarakat justru disuruh menghemat pemakaian.
“Listrik itu bukan barang yang bisa kedaluwarsa atau dibuang gitu aja,” lanjut narator.
“Aneh banget, mereka rugi karena kelebihan stok tapi masih suruh kita irit!”
Fenomena ini menimbulkan tanda tanya besar di publik: apakah ini kesalahan strategi bisnis, atau ada permainan kebijakan energi di balik layar?
Direksi Digaji Mewah di Tengah Rugi Ratusan Triliun
Yang lebih memancing emosi warganet, dalam video tersebut disebutkan gaji direksi PLN mencapai Rp277 juta per bulan, belum termasuk bonus miliaran rupiah setiap tahun meski perusahaan tengah merugi.
“Perusahaan mana yang bikin rugi tapi direksinya digaji besar dan dikasih bonus miliaran? Cuma di BUMN coy!” ujar narator dengan nada geram.
“Karyawan bikin rugi malah diapresiasi. Emang sakit orang-orang pemerintahan ini.”
Ungkapan tersebut dengan cepat diserbu komentar publik, sebagian besar menyindir mental pejabat BUMN yang lebih fokus memperkaya diri ketimbang memperbaiki sistem.
Narasi video itu menutup dengan kalimat yang kini viral di kalangan pengguna Instagram dan TikTok:
“Mereka gak mikirin gimana caranya bikin perusahaan untung. Mereka cuma mikirin gimana caranya ngambil keuntungan pribadi sebelum pensiun.”
Ungkapan ini mencerminkan kekecewaan luas terhadap birokrasi BUMN yang tak punya arah bisnis jelas.
PLN yang semestinya menjadi simbol energi nasional justru berubah menjadi lubang hitam keuangan negara.
Pengamat energi yang dihubungi Forum Ekonomi Nasional menilai, kritik publik semacam ini mencerminkan krisis kepercayaan terhadap tata kelola BUMN energi.
“Kalau PLN terus bermain di zona nyaman monopoli tanpa efisiensi, maka kerugian Rp700 triliun itu baru permulaan,” ujar sumber yang enggan disebutkan namanya.
Sementara di sisi lain, rakyat terus dibebani tarif listrik yang tidak stabil, subsidi yang tidak transparan, dan ancaman pemadaman di beberapa daerah.
PLN kini berdiri di antara dua pilihan: menjadi perusahaan publik yang efisien dan transparan, atau tetap menjadi sapi perah elite kekuasaan.
Publik tak lagi butuh jargon “transformasi digital” atau “green energy” kalau kenyataannya gaji direksi lebih tinggi dari laba tahunan.
Seperti yang disampaikan dalam narasi viral tersebut:
“Perjuangan sejati itu yang membawa dampak nyata bagi rakyat, bukan bagi rekening pejabat.”
