22 November 2026

PT PLN (Persero)

MoneyTalk.id,Jakarta – Kursi Direktur Utama PT PLN (Persero) berganti. Darmawan Prasodjo dicopot dari jabatannya dan digantikan Suroso Isnandar, yang sebelumnya menjabat Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN.

Pergantian pucuk pimpinan perusahaan listrik pelat merah itu ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), Rabu (14/10/2026).

Keputusan tersebut menandai berakhirnya kepemimpinan Darmawan di perusahaan setrum negara. Posisi strategis yang mengendalikan operasional dan arah bisnis PLN kini berada di tangan Suroso, yang untuk sementara juga masih merangkap jabatan sebelumnya.

Komisaris Independen PLN, Andi Arief, membenarkan pergantian tersebut. Ia menyampaikan bahwa RUPSLB dilaksanakan secara daring melalui Zoom dan dihadiri jajaran direksi serta komisaris PLN. Wakil Kepala BUMN, Tedi Bharata, turut hadir dalam rapat tersebut.

“Iya, pergantian dirut. Pak Darmawan digantikan oleh Pak Suroso,” ujar Andi Arief.

Andi menjelaskan, Suroso untuk sementara menjabat sebagai Direktur Utama sekaligus merangkap posisi lamanya sebagai Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan hingga ditetapkan pengganti definitif.

Pergantian ini menempatkan Suroso pada posisi penting untuk melanjutkan pengelolaan perusahaan, termasuk agenda transformasi yang sebelumnya dijalankan Darmawan.

Namun, belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai alasan pergantian pucuk pimpinan tersebut.

Andi menyampaikan apresiasi atas pengabdian Darmawan selama memimpin PLN. Menurut dia, Darmawan telah melakukan berbagai transformasi di tubuh perusahaan.

“Saya mengucapkan terima kasih atas pengabdian yang sangat berarti dari Darmawan Prasodjo, banyak melakukan transformasi. Saya yakin Pak Suroso, dirut baru, akan melakukan transformasi lanjutan,” katanya.

Di tengah pergantian pucuk pimpinan itu, susunan direksi dan komisaris PLN lainnya dipastikan tidak mengalami perubahan. Dengan demikian, keputusan RUPSLB kali ini hanya menyasar posisi Direktur Utama.

“Tidak ada (pergantian direksi maupun komisaris lainnya),” terang Andi.

Pergantian ini menjadi babak baru kepemimpinan PLN. Tantangan berikutnya berada di tangan Suroso: memastikan agenda transformasi perusahaan berlanjut, menjaga keandalan pasokan listrik, serta mengawal berbagai proyek strategis dan pengembangan energi baru terbarukan.

Meski pergantian telah dikonfirmasi, alasan resmi di balik pencopotan Darmawan belum dijelaskan dalam keterangan yang disampaikan Andi Arief.

MoneyTalk.id,Jakarta –  Keputusan Burhanuddin Abdullah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Direktur Utama PT Sinar Mas Multiartha Tbk (SMMA) per 25 September 2026 menuai sorotan publik. Langkah pengunduran diri pimpinan anak usaha Sinar Mas Grup ini sekaligus membuka tabir keterlibatannya dalam industri pinjaman online (pinjol) di tengah amanah jabatan publik yang diembannya.

Koordinator Aliansi Seniman Ngeyel Indonesia (ASNI), Pamit Andrianto, dalam keterangannya pada Minggu (11/10/26), menyoroti fakta bahwa SMMA memegang kepemilikan saham hingga 99,99% (setara 7.500 lembar saham atau Rp7,5 miliar) di PT Pasar Dana Pinjaman. Perusahaan tersebut merupakan pengelola platform pinjaman online “Danamas”, yang namanya kerap menuai keluhan dari masyarakat kecil.

Pamit menggarisbawahi ironi dari situasi tersebut. Sejak tahun 2024, Burhanuddin Abdullah dipercaya menjabat sebagai Komisaris Utama PT PLN (Persero)—sebuah perusahaan negara yang dibiayai oleh uang rakyat.

Di saat yang sama, beliau juga berada di jantung entitas bisnis swasta yang membawahi platform pinjol serta tercatat sebagai bagian dari dewan pakar Danantara. Fenomena ini memicu kritik keras terkait etika, potensi benturan kepentingan, serta rangkap jabatan yang dinilai tidak ideal bagi seorang pejabat BUMN strategis.

Pamit berharap pengunduran diri dari posisi pimpinan SMMA ini bukan sekadar formalitas pergantian posisi semata. Peristiwa ini hendaknya menjadi momentum dan pelajaran penting bagi tata kelola pejabat publik di Indonesia, di mana satu orang semestinya fokus pada satu jabatan dan satu tanggung jawab.

Kepemimpinan yang baik tidak sepatutnya berada di “dua kaki pada dua perahu” yang arah tujuannya saling berlawanan, apalagi ketika salah satu perahu tersebut adalah amanah besar milik rakyat.

MoneyTalk.id, Jakarta – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, menilai dugaan permainan pasokan batu bara melalui skema Domestic Market Obligation (DMO) ke PT PLN (Persero) memiliki potensi kerugian negara yang jauh lebih besar dibandingkan angka sekitar Rp5 triliun yang belakangan mencuat.

Dalam keterangannya, Rabu (8/7/2026), Said Didu menyebut nilai kerugian yang diperkirakan mencapai Rp5 triliun itu kemungkinan hanya sebagian kecil dari potensi penyimpangan yang dapat terjadi dalam tata kelola kewajiban pasokan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri.

Menurutnya, skema DMO mewajibkan setiap pemilik tambang menjual sebagian produksinya ke pasar domestik dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah. Saat ini, kata dia, harga DMO berada di kisaran US$70 per metrik ton, sementara harga pasar batu bara internasional mencapai sekitar US$130 per ton. Dengan demikian terdapat selisih harga sekitar US$60 per metrik ton.

Said Didu menjelaskan, berdasarkan ketentuan yang berlaku, perusahaan tambang wajib mengalokasikan 25 persen dari total produksi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri melalui mekanisme DMO.

Ia menguraikan, apabila produksi batu bara Indonesia pada 2026 mencapai sekitar 790 juta ton, maka volume DMO diperkirakan mencapai 197,5 juta ton. Dengan selisih harga sekitar US$60 per ton tersebut, potensi nilai ekonomi yang tercipta dari kebijakan itu diperkirakan mencapai US$11,85 miliar, atau sekitar Rp200 triliun per tahun.

Menurut Said Didu, besarnya nilai tersebut membuka ruang yang sangat besar bagi terjadinya praktik penyimpangan apabila pengawasan tidak dilakukan secara ketat. Ia menduga ruang tersebut dapat dimanfaatkan melalui rekayasa administrasi atau dokumen yang tidak mencerminkan kondisi riil penyaluran batu bara.

“Potensi pengaturan dapat terjadi antara pemilik tambang, pihak di Kementerian ESDM, maupun PLN melalui dokumen-dokumen yang tidak sesuai dengan realisasi pengiriman batu bara, baik dari sisi jumlah maupun kualitasnya,” ujarnya.

Atas dasar perhitungan tersebut, Said Didu menilai angka dugaan kerugian sekitar Rp5 triliun yang saat ini tengah diungkap aparat penegak hukum kemungkinan masih jauh di bawah potensi kerugian sesungguhnya apabila penyimpangan dalam skema DMO terjadi secara sistematis.

Ia pun menegaskan bahwa persoalan DMO batu bara bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyangkut pengelolaan nilai ekonomi yang sangat besar sehingga memerlukan pengawasan yang transparan dan penegakan hukum yang menyeluruh terhadap seluruh pihak yang diduga terlibat.

Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat tanggapan resmi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral maupun PT PLN (Persero) terkait pernyataan Muhammad Said Didu tersebut. Apabila terdapat penjelasan atau klarifikasi resmi dari pihak-pihak terkait, MoneyTalk.id akan memuatnya sebagai bagian dari keberimbangan pemberitaan.

MoneyTalk.id,Jakarta – Koordinator Nasional Gerakan Santri Biru Kuning (GSBK), Febri Yohansyah, mendesak Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, untuk segera mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab kepada Presiden Prabowo Subianto dan masyarakat atas terjadinya pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Pulau Jawa.

Menurut Febri, permintaan maaf yang berulang kali disampaikan oleh Darmawan Prasodjo setiap kali terjadi gangguan kelistrikan tidak cukup untuk menjawab persoalan yang dihadapi pelanggan PLN.

“Setiap kali terjadi pemadaman listrik, Darmawan Prasodjo selalu menyampaikan permohonan maaf. Saat terjadi blackout di sejumlah wilayah Sumatera, beliau meminta maaf. Ketika blackout terjadi di Pulau Jawa, juga meminta maaf. Seolah-olah dengan permintaan maaf tersebut masalah PLN selesai,” ujar Febri dalam keterangannya, Minggu (21/6/2026).

Febri menilai, sikap tersebut tidak mencerminkan tanggung jawab penuh terhadap pelanggan listrik maupun pemerintah. Ia menegaskan bahwa dampak pemadaman listrik tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga pelaku usaha yang bergantung pada pasokan listrik yang stabil.

“Permintaan maaf saja tidak cukup. Seharusnya ada langkah konkret, termasuk menghitung dan mengganti kerugian yang dialami pelanggan akibat pemadaman listrik,” tegasnya.

Selain menyoroti persoalan pemadaman listrik, GSBK juga menyinggung kondisi keuangan PLN yang dinilai semakin mengkhawatirkan. Mengutip data yang disebut berasal dari Center for Budget Analysis (CBA), Febri menyatakan bahwa utang PLN pada tahun 2025 telah mencapai Rp804,2 triliun.

Menurutnya, angka tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp736,4 triliun.

“Utang PLN terus meningkat dari tahun ke tahun. Kami melihat tidak ada langkah yang efektif untuk menahan laju kenaikan utang perusahaan. Kondisi ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah,” katanya.

Atas dasar itu, GSBK meminta Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja manajemen PLN, termasuk mempertimbangkan pencopotan Darmawan Prasodjo dari jabatan Direktur Utama.

“Maka untuk itu, kami meminta Presiden Prabowo segera mencopot Dirut PLN Darmawan Prasodjo dan membuka penyelidikan terhadap kondisi utang perusahaan yang semakin membengkak,” ujar Febri.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak PLN terkait desakan pengunduran diri tersebut. Sebelumnya, Darmawan Prasodjo telah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas gangguan kelistrikan yang terjadi dan menyatakan PLN terus melakukan upaya pemulihan sistem guna memastikan pasokan listrik kembali normal.

MoneyTalk, Jakarta – Kondisi keuangan PT PLN (Persero) kembali menjadi sorotan publik setelah utang perusahaan listrik negara itu disebut telah menembus angka Rp804,2 triliun pada 2025. Angka tersebut meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya yang berada di level Rp736,4 triliun.

Direktur Eksekutif Center For Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi, menilai manajemen PLN terlihat terus menambah beban utang tanpa menunjukkan tanda-tanda pengereman yang jelas.

“Dirut PLN seperti mengemudikan kendaraan raksasa yang remnya hilang entah ke mana. Kendaraan bernama PLN ini terus melaju kencang menuju jurang, tapi penumpang dan sopirnya malah terlihat tenang,” ujar Uchok Sky dalam keterangannya, Rabu (27/5/2026).

Menurut catatan CBA, tren penambahan utang PLN masih terus berlangsung sepanjang 2026. Pada 3 Februari 2026, PLN menerbitkan obligasi berupa Global Medium Term Notes dengan nilai maksimal USD500 juta untuk tenor lima tahun dan USD1 miliar untuk tenor sepuluh tahun.

Tidak berhenti di situ, pada 24 Februari 2026, perusahaan disebut menandatangani perjanjian kredit modal kerja dengan PT Bank ICBC Indonesia senilai Rp4 triliun.

Kemudian pada 9 Maret 2026, PLN juga menandatangani pinjaman berbasis hasil atau Result Based Loan (RBL) untuk program percepatan transisi energi bersih Indonesia tahap pertama bersama KfW sebesar USD302 juta.

Selanjutnya, pada 20 April 2026, PLN kembali meneken perjanjian pinjaman belanja modal dengan PT Bank Maspion Indonesia Tbk senilai Rp1 triliun.

Uchok menilai, besarnya utang tersebut kontras dengan sikap manajemen yang dinilai tetap tenang menghadapi tekanan keuangan perusahaan. Menurut dia, ketenangan itu muncul karena adanya keyakinan bahwa pemerintah akan tetap menjadi penyangga utama PLN.

“Manajemen PLN punya alibi bahwa perusahaan memiliki cadangan fasilitas kredit memadai, adanya jaminan pemerintah untuk pembayaran utang bank terkait, dan pendapatan subsidi dari pemerintah Indonesia atas penyediaan listrik,” katanya.

Ia menyebut alasan tersebut justru menunjukkan adanya potensi pengalihan tanggung jawab kepada negara apabila kondisi keuangan PLN memburuk di masa mendatang.

“Logikanya sederhana, kalau perusahaan tidak kuat bayar maka pemerintah yang tanggung. Kalau akhirnya bangkrut karena utang menumpuk, bebannya kembali ke negara,” tegasnya.

Menurut Uchok, pola tersebut berpotensi membebani masyarakat karena pada akhirnya tanggung jawab keuangan akan kembali menggunakan dana negara yang bersumber dari pajak rakyat.

“Manajemen bebas berutang, bebas ekspansi dan membuat proyek. Tetapi ketika tagihan datang atau keuangan ambles, tanggung jawab akhirnya kembali ke negara dan rakyat,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Pemadaman listrik massal yang kembali melanda sejumlah wilayah di Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat hingga Riau pada Jumat (22/05/2026), menuai kritik keras dari Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi. Ia menilai kejadian tersebut bukan lagi sekadar gangguan teknis biasa, melainkan cerminan lemahnya tata kelola dan kegagalan kepemimpinan di tubuh PT PLN (Persero).

Menurut Uchok Sky, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dan jajaran komisaris tidak cukup hanya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas blackout yang terjadi di berbagai wilayah Sumatera.

“Darmawan Prasodjo seolah menganggap semua cukup selesai hanya dengan sepucuk surat permohonan maaf. Seolah kata ‘maaf’ itu punya kekuatan ajaib yang bisa menyalakan ribuan lampu kembali, atau memulihkan kerugian yang sudah terjadi,” ujar Uchok Sky dalam keterangannya, Minggu (24/5/2026).

Ia menegaskan, jika Darmawan benar-benar memiliki jiwa kepemimpinan dan rasa tanggung jawab, maka seharusnya berani mengambil sikap dengan mundur dari jabatannya sebagai Dirut PLN.

“Pemadaman bergilir alias blackout ini bukan kejadian satu dua kali, tapi sudah menjadi langganan yang meresahkan. Dampaknya sangat luas terhadap aktivitas ekonomi, pelayanan publik, pendidikan hingga iklim investasi di Sumatera,” tegasnya.

Uchok Sky memaparkan, dampak blackout bukan hanya dirasakan rumah tangga, tetapi juga sektor-sektor vital seperti rumah sakit, UMKM hingga industri besar.

“Rumah sakit bisa terganggu pelayanan kritisnya, pelaku UMKM rugi karena dagangan rusak dan produksi berhenti, industri kehilangan miliaran rupiah, sekolah gagal menjalankan kegiatan belajar mengajar, dan investor makin ragu melihat kualitas layanan listrik di negeri ini,” katanya.

Ia juga menyindir keras jajaran pimpinan PLN yang dinilai hanya berlindung di balik permintaan maaf tanpa langkah nyata untuk memperbaiki sistem kelistrikan nasional.

“Semua pihak dirugikan, kecuali mungkin mereka yang duduk nyaman di kursi jabatan sambil terus meminta pengertian publik dan pura-pura minta maaf agar tidak dicopot dari kursi Dirut PLN,” sindirnya.

Karena itu, CBA mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan evaluasi total terhadap kepemimpinan PLN, termasuk mencopot Darmawan Prasodjo dari jabatannya.

“PLN membutuhkan penyegaran kepemimpinan baru. Presiden Prabowo harus segera mencopot Darmawan Prasodjo dari kursi Dirut PLN,” tegas Uchok Sky.

Bahkan, Uchok Sky mengingatkan bahwa jika Presiden Prabowo tetap mempertahankan Darmawan di tengah berulangnya blackout, maka hal tersebut dinilai sebagai bentuk pembiaran terhadap buruknya tata kelola kelistrikan nasional.

“Jika Presiden Prabowo tidak mencopot Darmawan Prasodjo dalam waktu dekat, itu sama saja membiarkan kegelapan dalam tanggung jawab kepemimpinan PLN. Artinya, jiwa kepemimpinan Prabowo juga ikut padam bersamaan dengan aliran listrik PLN,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Padepokan Hukum Indonesia secara resmi melaporkan PT PLN (Persero) dan PLN Indonesia Power ke Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia (KIP RI) atas dugaan pelanggaran keterbukaan informasi publik. Laporan tersebut didaftarkan pada Senin, 5 Januari 2026, di Jakarta.

Ketua Padepokan Hukum Indonesia, Mus Gaber, menjelaskan bahwa pelaporan ini diajukan dalam bentuk Sengketa Informasi Publik karena kedua badan usaha milik negara tersebut dinilai tidak memenuhi hak publik atas informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Adapun informasi yang dimohonkan namun tidak diberikan oleh PLN dan PLN Indonesia Power antara lain laporan final investigasi Blackout Nasional 2025 di sejumlah wilayah strategis, audit teknis dan audit forensik sistem ketenagalistrikan nasional, laporan investigasi ledakan dan kebakaran PLTU Labuan Angin, serta informasi mitigasi risiko keselamatan publik dan keandalan sistem listrik nasional.

“Dalam prosesnya, PT PLN (Persero) dan PLN Indonesia Power tidak memberikan jawaban, tidak menyampaikan penolakan tertulis, bahkan tidak menanggapi keberatan yang telah kami ajukan. Ini menimbulkan dugaan kuat adanya pelanggaran serius terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan good governance,” ujar Mus Gaber dalam keterangannya, Senin (5/1/2026).

Menurutnya, persoalan ini tidak semata-mata menyangkut akses dokumen, tetapi berkaitan langsung dengan keselamatan publik dan keandalan sistem ketenagalistrikan nasional yang berdampak luas bagi masyarakat.

“Ini bukan sekadar soal dokumen. Ini menyangkut keselamatan publik, stabilitas layanan listrik nasional, dan hak masyarakat untuk mengetahui kebenaran atas peristiwa besar yang berdampak luas,” tegasnya.

Selain menempuh jalur sengketa informasi di KIP RI, Padepokan Hukum Indonesia juga menyatakan akan mengambil langkah hukum lanjutan. Salah satunya dengan melaporkan dugaan maladministrasi berat ke Ombudsman Republik Indonesia, terkait pengabaian kewajiban pelayanan publik, pembiaran permohonan informasi, serta dugaan penyimpangan tata kelola administrasi negara.

Tak hanya itu, Padepokan Hukum Indonesia juga akan meminta Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk melakukan audit investigatif, menelusuri potensi kerugian negara, serta menilai akuntabilitas penggunaan anggaran dan pengelolaan risiko di sektor ketenagalistrikan nasional.

Mus Gaber menegaskan bahwa langkah hukum ini tidak dimaksudkan untuk melemahkan institusi negara atau BUMN, melainkan justru untuk memperkuat tata kelola, mencegah terulangnya kegagalan sistem, serta memastikan adanya pertanggungjawaban hukum atas potensi kerugian negara dan ancaman keselamatan masyarakat.

“Padepokan Hukum Indonesia akan mengawal proses ini sampai tuntas, baik melalui mediasi dan ajudikasi di Komisi Informasi Pusat, pengawasan Ombudsman RI, maupun audit investigatif oleh BPK RI,” pungkasnya.

Langkah tersebut, lanjut Mus Gaber, dilakukan demi tegaknya hak publik atas informasi, terjaminnya keselamatan dan kepentingan masyarakat, serta terwujudnya tata kelola BUMN yang transparan dan akuntabel.

MoneyTalk, Jakarta – Masyarakat Sepak Bola Indonesia (MSBI) meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) berlaku adil dan objektif dalam pemberantasan korupsi di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). MSBI menilai penegakan hukum jangan hanya terfokus pada tata kelola minyak mentah di PT Pertamina Patra Niaga, sementara BUMN lain yang dinilai bermasalah justru luput dari sorotan.

Ketua MSBI, Sarman El Hakim, menegaskan bahwa PT Pertamina Patra Niaga selama periode 2018–2023 justru menunjukkan kinerja keuangan yang positif dan konsisten menyumbang dividen kepada negara.

“Dari tahun 2018 sampai 2023, PT Pertamina Patra Niaga memperoleh laba sebesar USD 138.805.922. Memang pada 2021 ada kerugian sebesar USD 19.038, tapi itu sangat kecil dan tidak signifikan,” ujar Sarman dalam keterangannya, Jumat (2/1/2025).

Menurutnya, kinerja tersebut seharusnya menjadi pertimbangan Kejagung agar tidak gegabah dan tidak “mengorbankan” perusahaan yang secara nyata berkontribusi terhadap penerimaan negara.

“Jangan sampai perusahaan yang sehat dan selalu untung justru dijadikan sasaran. Pisau pemberantasan korupsi Kejagung harus tajam dan adil,” tegasnya.

MSBI justru mendorong Kejagung untuk mengalihkan fokus ke BUMN yang diduga selama ini membebani keuangan negara, salah satunya PT PLN (Persero).

“Lebih baik Kejagung fokus ke pengadaan di PLN, seperti pengadaan batubara dan pembelian listrik swasta oleh PLN. Itu yang harus dibedah secara serius,” lanjut Sarman.

Ia mengakui bahwa secara laporan keuangan, PLN memang mencatatkan laba. Bahkan pada tahun 2023, PLN membukukan laba hingga Rp22 triliun. Namun, Sarman menilai laba tersebut tidak mencerminkan kinerja riil perusahaan.

“Laba PLN itu diperoleh dari subsidi dan kompensasi pemerintah. Tahun 2023 saja, subsidi dan kompensasi yang diterima PLN mencapai sekitar Rp177 triliun. Kalau tanpa subsidi, apakah masih untung?” tandasnya.

MSBI menilai kondisi tersebut patut menjadi perhatian serius aparat penegak hukum, agar upaya pemberantasan korupsi tidak menimbulkan kesan tebang pilih dan benar-benar menyasar persoalan yang berpotensi merugikan keuangan negara secara struktural dan berkelanjutan

MoneyTalk, Jakarta – Gugatan perdata senilai Rp 3,7 triliun terhadap PT PLN (Persero) akhirnya resmi masuk jadwal persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Informasi ini disampaikan langsung oleh Ketua Padepokan Hukum Indonesia, Mus Gaber, di Jakarta pada Senin (24/11).

Mus Gaber menegaskan bahwa gugatan tersebut telah teregistrasi dengan Nomor Perkara: 1280/Pdt.G/2025/PN JKT.SEL, dan sidang perdana dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 04 Desember 2025, di ruang sidang PN Jakarta Selatan.

Menurut Mus Gaber, materi gugatan mencakup serangkaian peristiwa yang dinilai sebagai bentuk kelalaian berat dan kesalahan manajerial PLN, mulai dari Force Outage & Derating (FODER), peristiwa blackout besar tahun 2025 di Bali dan Bekasi, hingga ledakan dan kebakaran PLTU Labuan Angin di Sumatera Utara yang menyebabkan kerugian material dan nonmaterial dalam jumlah besar.

“Kami membawa fakta lapangan, laporan teknis, hingga bukti-bukti yang menunjukkan bahwa sejumlah insiden yang terjadi sepanjang 2025 bukan kejadian biasa, tetapi merupakan hasil dari pola pengelolaan pembangkitan dan transmisi yang bermasalah dan merugikan masyarakat luas,” ujar Mus Gaber.

Ia menambahkan bahwa gugatan Rp 3,7 triliun tersebut tidak hanya mencerminkan potensi kerugian masyarakat dan industri, tetapi juga bentuk pertanggungjawaban publik terhadap rangkaian kegagalan sistem kelistrikan yang seharusnya dapat dicegah.

Dengan masuknya perkara ini ke meja hijau, publik diperkirakan menaruh perhatian besar pada jalannya persidangan, mengingat skala kerugian yang dituntut dan besarnya dampak dari blackout serta insiden PLTU terhadap aktivitas masyarakat dan perekonomian.

Sidang pertama pada 4 Desember 2025 akan menjadi penentu rangkaian agenda berikutnya, termasuk pemanggilan para pihak dan pembacaan gugatan secara resmi di hadapan Majelis Hakim PN Jakarta Selatan.

MoneyTalk,Jakarta – Ketua Padepokan Hukum Indonesia (PADHI), Mus Gaber, resmi melemparkan “bom hukum” kepada PT PLN (Persero) dan PT Indonesia Power. Gugatan senilai Rp 3,7 triliun didaftarkan setelah terungkapnya rangkaian persoalan yang selama ini ditutupi: mulai dari chaos FODER (Force Outage & Derating), kelalaian Direktur Operasi Batubara PT Indonesia Power, hingga meledaknya PLTU Labuan Angin di Sumatera Utara yang menyebabkan kebakaran besar dan ancaman blackout.

Mus Gaber menegaskan bahwa kasus ini bukan sekadar insiden teknis, melainkan indikasi kuat karut-marut tata kelola energi nasional. Laporan FODER yang seharusnya menjadi alarm internal justru menunjukkan dugaan kelalaian fatal dalam manajemen pembangkitan, yang dibiarkan tanpa tindakan korektif. Akibatnya, masyarakat harus menanggung risiko serius, termasuk potensi pemadaman besar dan kerugian ekonomi nasional.

Bahkan lebih jauh, Mus menyoroti manuver informasi yang dilakukan pihak PLN terkait penyebab ledakan PLTU Labuan Angin. Sebelum tim investigasi independen bekerja, perusahaan buru-buru mengumumkan narasi “sambaran petir”, narasi yang dibantah keras oleh penduduk setempat yang menyaksikan tidak ada hujan dan tidak ada petir pada malam kejadian.

“Ini bukan kelalaian biasa. Ini kesalahan struktural yang disembunyikan, lalu ditutup lagi dengan informasi menyesatkan. Publik bukan keranjang sampah untuk menampung alasan-asalan teknis PLN. Kami gugat Rp 3,7 triliun supaya publik tahu bahwa ada skandal besar yang selama ini dipoles rapi,” ujar Mus Gaber.

Gugatan tersebut mencakup:

1. Tuntutan pertanggungjawaban absolut atas dugaan manipulasi informasi publik,

2. Kerugian negara dan masyarakat akibat blackout dan turunnya kualitas pasokan listrik,

3. Kerugian strategis industri,

4. Serta tuntutan audit menyeluruh terhadap tata kelola PLN dan anak perusahaannya.

Mus Gaber menegaskan bahwa insiden PLTU Labuan Angin hanyalah puncak gunung es dari masalah laten yang selama ini didiamkan.

“Kalau manajemen energi nasional dikuasai oleh kesalahan teknis yang dibiarkan, human error yang ditutup-tutupi, dan laporan FODER yang dimanipulasi, maka PLN sedang membawa Indonesia menuju jurang bahaya. Kita tidak akan biarkan itu terjadi,” tegasnya.

PADHI juga sedang mempersiapkan langkah lanjutan termasuk permohonan ke pengadilan untuk audit forensik penuh terhadap setiap kejadian blackout, derating, ledakan, hingga kebakaran yang terjadi di jaringan pembangkit PLN.

“PLN wajib dibersihkan. Jika tidak mau berubah, biar pengadilan yang mengubah,” tutup Mus.