20 November 2026

Pungli

MoneyTalk, Jakarta – Kabupaten Bekasi – Tersebar Sebuah Surat Printah Kepada Danton Linmas Dengan Berkop Surat Desa dengan Tanda tangan

Pejabat (PJ) Kepala Desa Sukadanau, Ali Sadikin, S.Pd.I., M.Si., menerbitkan surat tugas atau surat kuasa kepada seseorang bernama Hafidz untuk mengambil dana operasional kepala Desa dari perusahaan-perusahaan di wilayah Desa Sukadanau.

Surat tersebut bernomor PM.05.01/002/SKD/1/2025 dan dibubuhi tanda tangan Ali Sadikin serta stempel resmi Kepala Desa Sukadanau. Surat ini dijadikan sebagai penugasan bagi Hafidz, yang disebut sebagai Danton Desa Sukadanau, untuk meminta dana dari sejumlah perusahaan yang beroperasi di wilayah Sukadanau.

Desa sukadanau berdiri di kecamatan Cikarang Barat di desa tersebut banyak perusahaan Besar ” kurang lebih 60 perusahaan jika operasional di terima jumlah yang sangat fantastik untuk operasional PJ Kades. Dan saat dikonfirmasi oleh awak media Ali Sadikin PJ Kepala Desa Sukadanau mengatakan, salah pengetikan, aturan untuk operasional Linmas, bukan operasional Kades dan surat edarannya sudah di tarik, namanya semua manusia punya kesalahan, gak ada manusia yang sempurna. Surat edaran hanya satu dan terkait sudah beredar berapa perusahaan saya belum tau, nanti saya tanya kepada anak buah saya ya,” ujar Ali Sadikin disaat menghadiri rapat Koordinasi pelaksanaan PAW Kepala Desa di Primebiz Hotel Cikarang

Dilokasi yang sama, Kepala bidang (Kabid) Zen Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi saat diwawancarai oleh awak media mengatakan, jadi, kalau selama ada Peraturan Desa (perdes) intinya belum klarifikasi dengan kepala Desa tersebut, boleh apa enggaknya selama dituangkan didalam perdes dan itu pun dalam mekanismenya hasil pungutan itu yang di sepakati, itu wajib masuk ke rekening kas Desa bukan masuk ke rekening pribadi, kalau masuk ke kantong pribadi, kita pastikan tidak sesuai dengan ketentuan,” ungkapnya

Satu perdes, jika Desa melakukan pungutan dengan ketentuan ada perdes nya, kemudian uangnya masuk ke rekening khas Desa dan kalau dua kriteria itu tidak di penuhi ia tidak di benarkan, berarti pungli, dan pengawasan adanya di inspektorat dalam hal terkait, kalau memang betul yang di sampaikan ada pungutan di luar ketentuan atas laporan tersebut, kita akan berkoordinasi dengan Inspektorat dan pengawas,” ujarnya

MoneyTalk, Jakarta – Kasus korupsi di Indonesia selalu menarik perhatian. Tidak hanya dari segi hukum, tetapi juga dari cerita-cerita yang berkembang di balik jeruji tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satu kisah yang mencuat baru-baru ini adalah tentang mantan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulawesi Selatan, Edy Rahmat.

Edy Rahmat mengaku terpaksa membayar pungutan liar (pungli) di Rutan KPK karena ketakutan akan “gangguan mistis” di sel isolasi yang berada di lantai 9. Kejadian ini memunculkan fenomena unik, di mana kepercayaan terhadap hal-hal mistis dapat dimanfaatkan untuk memeras tahanan dengan nominal hingga puluhan juta rupiah.

Edy Rahmat yang pernah ditahan di Rutan Cabang KPK, menceritakan bagaimana ia terpaksa menyerahkan uang sebesar Rp 20 juta untuk menghindari isolasi di lantai 9. Menurut Edy, lantai tersebut dikenal angker dan hanya berisi sel isolasi tanpa ruangan lain, menciptakan suasana yang mencekam.

“Pernah saya rasakan itu, Yang Mulia. Pintu WC itu kadang terbuka dan tertutup sendiri, terutama tengah malam,” ungkap Edy dalam kesaksiannya di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Cerita ini terkesan mistis dan seakan-akan sulit dipercaya. Akan tetapi, realitanya ketakutan terhadap hal-hal supranatural masih sangat kental dalam kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk di lingkungan tahanan. Ketakutan akan “hantu” ini menjadi celah bagi oknum-oknum untuk memeras para tahanan yang baru masuk ke Rutan KPK. Tahanan yang tidak mau membayar pungli akan diisolasi di lantai 9. Sedangkan mereka yang bersedia membayar dipindahkan ke kamar tahanan yang lebih nyaman.

Isolasi di lantai 9 Rutan KPK tidak hanya dikenal karena suasananya yang sepi dan menakutkan, tetapi juga karena cerita-cerita mistis yang beredar di kalangan tahanan. Beberapa tahanan yang pernah menghabiskan waktu di sana mengaku mendengar suara-suara aneh. Pintu yang terbuka dan tertutup dengan sendirinya, serta benda-benda yang bergerak tanpa alasan. Meski sulit untuk dibuktikan secara ilmiah, kisah-kisah ini berhasil menciptakan rasa takut yang membuat para tahanan memilih untuk membayar agar terhindar dari lantai tersebut.

Pengakuan Edy, setelah membayar pungli ia dipindahkan dari lantai 9. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa kepercayaan mistis ini sengaja dimanfaatkan untuk menekan para tahanan. Hakim dalam sidang bahkan sempat berkelakar, menanyakan apakah setelah membayar uang pungli, suara-suara yang menakutkan itu hilang.

“Kalau sudah dibayar, enggak bunyi lagi, ya?” tanya hakim sambil tertawa.

Edy hanya bisa mengiyakan pertanyaan tersebut. Ini memberikan gambaran bahwa pungli di Rutan KPK tidak hanya melibatkan fasilitas mewah seperti handphone, tetapi juga memanfaatkan rasa takut tahanan akan hal-hal mistis.

Modus pungli yang dilakukan dengan memanfaatkan ketakutan mistis menunjukkan sisi lain dari penegakan hukum di Indonesia. Dalam kasus Edy Rahmat, rasa takut menjadi instrumen yang dipakai oleh oknum-oknum untuk mengambil keuntungan. Rutan yang seharusnya menjadi tempat penahanan sementara bagi tersangka korupsi justru menjadi tempat eksploitasi psikologis melalui ancaman isolasi di tempat yang dianggap angker.

Kasus ini juga menambah daftar panjang cerita tentang penyalahgunaan kekuasaan di Rutan KPK. Sebelumnya, beberapa mantan tahanan juga mengungkapkan adanya pungli yang melibatkan uang dalam jumlah besar dengan imbalan fasilitas-fasilitas khusus. Antara lain seperti penggunaan handphone atau perlakuan yang lebih baik di dalam rutan. Namun, pungli yang melibatkan elemen mistis ini menunjukkan dimensi baru dari masalah tersebut, di mana rasa takut terhadap hantu dijadikan alat untuk memeras.

Kasus ini menuntut perhatian serius dari pihak berwenang terutama KPK, yang selama ini dikenal sebagai lembaga anti-korupsi yang ketat dan tegas. Praktik pungli di Rutan KPK mencoreng integritas lembaga tersebut dan menimbulkan pertanyaan tentang pengawasan internal terhadap petugas dan pengelolaan tahanan. KPK perlu segera mengambil langkah tegas untuk menindak oknum-oknum yang terlibat dalam pungli, baik yang bersifat fisik maupun psikologis.

Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan kesehatan mental para tahanan. Kondisi isolasi yang menakutkan, ditambah dengan tekanan dari pungli, dapat menambah beban psikologis bagi mereka yang sedang menjalani proses hukum. Isu mistis yang berkembang di Rutan KPK menunjukkan adanya kebutuhan akan penanganan yang lebih baik dalam memastikan bahwa kondisi penahanan tetap manusiawi dan sesuai dengan standar hukum.

Fenomena tahanan yang rela membayar puluhan juta rupiah karena takut akan “hantu” di lantai 9 Rutan KPK, menunjukkan betapa kuat pengaruh kepercayaan mistis dalam kehidupan masyarakat, bahkan di lingkungan penegakan hukum. Ini bukan hanya soal keyakinan, tetapi juga soal bagaimana ketakutan itu dieksploitasi untuk keuntungan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. KPK sebagai lembaga yang berkomitmen memerangi korupsi, harus segera menindaklanjuti kasus ini dan memastikan tidak ada lagi pungli yang terjadi, baik melalui ancaman nyata maupun ancaman mistis.(c@kra)

JAKARTA, MoneyTalk – Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta diminta untuk tidak main-main dan segera menuntaskan kasus dugaan pungutan liar (pungli) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi berharap Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta, Reda Manthovani tidak pandang bulu dalam menangani kasus tersebut. Apalagi, kata Uchok, sudah ada pejabat Kemenkumham, yang sempat dicekal untuk berpergian ke luar negeri.

Menurut Uchok, jika Kajati DKI, Reda Manthovani serius dalam menangani kasus tersebut maka sudah ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Sebab, kasus ini sudah bergulir lama. Bahkan, pencekalan terhadap pejabat Kemenkumham berinisial OGD, sudah dilakukan sejak April 2022.

“Jangan sampai ini ‘barang’ (kasus) enggak jelas, dan sudah seharusnya kasus ini dituntaskan,” ujar Uchok Sky Khadafi kepada wartawan, di Jakarta, Sabtu (8/4/2023).

Maka dari itu, Uchok berharap ada kejelasan hukum dalam penanganan kasus pungli di lingkungan Kemenkumham. Dirinya tidak ingin kasus yang menggantung di Kejati DKI membuat citra Kejaksaan menjadi buruk di mata publik, juga dapat mencoreng nama Jaksa Agung ST Burhanuddin.

“Semua kasus yang ditangani Kejati DKI harus dituntaskan. Kajati dan jajarannya jangan sampai masuk angin. Kalau memang perlu ya dievaluasi saja jabatan Kejati DKI. Ganti Kajati DKI. Tapi jangan diangkat sebagai Jampidsus (Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus),” ujar Uchok.

Diketahui, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pernah mengajukan pencekalan terhadap OGD, pejabat Kementerian Hukum dan HAM yang diduga melakukan pungutan liar (pungli). Pengajuan larangan OGD untuk meninggalkan wilayah Indonesia terdata sejak 4 Juli 2022.

Kepala Seksi Penerangan Umum Kejati DKI Jakarta saat itu, Ashari membenarkan pengajuan pencegahan itu demi kepentingan penyidikan yang sedang dilakukan.

Tim penyidik Kejati DKI Jakarta telah memeriksa sejumlah Kepala Lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dalam kasus dugaan pungli ini.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati DKI Jakarta Abd. Qahar AF mengatakan kala itu perkara ODG masih dalam tahap penyidikan.

“Tim penyidik  sudah memeriksa kurang lebih sepuluh saksi, di antaranya kepala Lapas, kepala Rutan dan pihak lainnya,” kata Qahar, Juni 2022.

Namun Qahar tidak menyebutkan secara rinci siapa saja kepala Lapas dan kepala Rutan yang sudah dimintai keterangan sebagai saksi itu.[MT]