PUPR Archives - Laman 2 dari 3 -

Modal Rp1,5 Triliun, Pemerintah Rehabilitasi 494 Madrasah

Rafi Mukarram 11 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pembangunan dan rehabilitasi berbagai fasilitas pendidikan, salah satunya yaitu rehabilitasi madrasah di seluruh wilayah Indonesia.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, rehabilitasi fasilitas pendidikan merupakan instruksi Presiden Joko Widodo kepada Kementerian PUPR untuk mempercepat pembangunan dan rehabilitasi sekolah, madrasah, dan lanjutan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Perguruan Tinggi Negeri (PTN)/PTKIN di seluruh Indonesia.

Rehabilitasi madrasah bertujuan untuk mendukung fokus Pemerintah dalam pengembangan SDM yang unggul.

“Kita lanjutkan pembangunan sarana pendidikan guna mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Manfaatkan fasilitas yang sudah dibangun. Generasi mendatang harus lebih pintar karena fasilitasnya lebih baik,” kata Menteri Basuki.

Pekerjaan rehabilitasi madrasah dilakukan Kementerian PUPR melalui Direktorat Prasarana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya.

“Ini merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi/Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, Prasarana Tinggi Keagamaan Islam dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah,” kata Direktur Prasarana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Essy Asiah.

Tercatat rehabilitasi madrasah yang telah diselesaikan pada tahun anggaran 2019-2022 sebanyak 494 madrasah (Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah) yang tersebar di seluruh Indonesia dengan total anggaran sebesar Rp1,5 triliun.

Sebaran madrasah yang telah selesai yaitu 178 madrasah di Pulau Sumatra, 194 madrasah di Pulau Jawa, 25 madrasah di Pulau Kalimantan, 46 madrasah di Pulau Sulawesi, 11 madrasah di Pulau Papua, 18 madrasah di Kepulauan Maluku, serta 22 madrasah di Pulau Bali dan Nusa Tenggara.

“Tahun anggaran 2023 ini, kami melakukan rehabilitasi lagi sebanyak 278 madrasah. 65 madrasah diantaranya adalah pekerjaan lanjutan dari multi years contract tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan 213 madrasah lainnya merupakan pekerjaan baru yang terkontrak tahun ini, baik secara single years contract maupun multi years contract,” jelas Essy.

Adapun sebaran madrasah yang direhabilitasi pada tahun anggaran 2023 ini yaitu 100 madrasah di Pulau Sumatra, 41 madrasah di Pulau Jawa, 41 madrasah di Pulau Kalimantan, 62 madrasah di Pulau Sulawesi, 17 madrasah di Kepulauan Maluku, serta 17 madrasah di Pulau Bali dan Nusa Tenggara.

Pekerjaan rehabilitasi yang dilakukan antara lain meliputi renovasi ruang kelas, gedung kantor guru, perpustakaan, laboratorium, toilet, sarana sanitasi (septic tank dan tower air), musala, kantin, lapangan olahraga, paving block, pagar sekolah, dan ruang kegiatan siswa.

Pemerintah Bangun Jembatan Kretek 2 dan Rest Area Girisubo Swanayasa di Yogyakarta

Rafi Mukarram 8 April 2023

YOGYAKARTA, MoneyTalk – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga telah menyelesaikan Paket Pekerjaan Jembatan Kretek 2 yang berlokasi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Pekerjaan konstruksi jembatan dengan total panjang penanganan 2,6 km termasuk jalan pendekat ini membentang di atas Sungai Opak dan menghubungkan antara Desa Tirtohargo dengan Desa Parangtritis.

Jembatan ini merupakan bagian dari Jalur Jalan Lintas Selatan (JLLS) Jawa atau disebut juga jalur Pantai Selatan (Pansela) Jawa sepanjang 1.604 km yang terkenal akan kawasan pariwisata pantai yang membentang mulai dari Provinsi Banten hingga Provinsi Jawa Timur.

Peningkatan konektivitas di lintasan Pansela Jawa diharapkan dapat meningkatkan potensi wisata di wilayah pesisir pantai selatan serta memperlancar konektivitas Pulau Jawa bagian selatan sehingga dapat mengurangi kesenjangan dengan wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa yang potensi ekonominya lebih maju.

“Kita terus promosikan jalur Pansela Jawa, supaya orang tertarik lewat selatan. Karena tidak hanya jalannya yang bagus namun juga memiliki pemandangan yang indah (panoramic road) dan terdapat banyak obyek wisata,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Pada paket pekerjaan Jembatan Kretek 2 dibangun juga Rest Area Girisubo Swanayasa yang terletak di Kabupaten Gunungkidul seluas 7.340 meter persegi dan berjarak sekitar 82 km dari Pantai Parangtritis, dan 32 km dari Kabupaten Wonosari. Perjalanan menuju Rest Area tersebut melintasi beberapa pantai berpanorama indah di wilayah pesisir pantai selatan.

Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, Senin (3/4), Menteri Basuki juga mengapresiasi pembangunan Rest Area Girisubo Swanayasa.

“Sudah bagus. Tolong dikasih tanda atau umbul-umbul supaya terlihat. Kemudian ditambahkan signage yang menunjukkan letak mushola, toilet, sentra kuliner dan lain-lain,” jelas Menteri Basuki.

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Tengah – DIY, Direktorat Jenderal Bina Marga Wida Nurfaida berharap, pembangunan Rest Area Girisubo Swanayasa ini dapat meningkatkan potensi ekonomi bagi masyarakat sekitar.

“Harapannya, para wisatawan atau pemudik yang melalui jalur Pansela nanti dapat beristirahat disini dan dapat meningkatkan potensi perekonomian bagi masyarakat sekitar,” kata Wida.

Rest Area Girisubo Swanayasa dilengkapi dengan area parkir berkapasitas 6 kendaraan besar, 24 mobil dan 44 motor. Pada bangunan Limasan 1 dan Limasan 2 disediakan dine in area berkapasitas 120 dan 86 kursi, ATM center, Toko Souvenir, Tenant F&B, toilet, serta kantor operasional. Disediakan pula Kids Area dan 4 VIP Room.

“Ada juga amphiteater berkapasitas 60 kursi untuk event-event budaya seperti sendratari. Dan kami sediakan ruang eksibisi supaya para pengrajin lokal dapat mengikuti pameran,” tambah Wida.

Kedepannya, Kementerian PUPR akan berkoordinasi dan bekerja sama dengan pemerintah daerah terkait monitoring operasional rest area dan pengembangan produk-produk lokal. Akan diadakan juga program-program kegiatan rutin sesuai dengan potensi budaya dan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan kunjungan.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.4 BBPJN Jawa Tengah – DIY Julian Situmorang mengatakan, secara keseluruhan Paket Pekerjaan Jembatan Kretek 2 sudah selesai pada Januari 2023.

“Konstruksi seluruhnya sudah 100%, untuk Jembatan Kretek 2 juga sudah uji coba fungsional sejak akhir Januari 2023 lalu bersama dengan Bupati Bantul. Tinggal menunggu peresmian,” jelasnya.

Paket Pekerjaan Jembatan Kretek 2 dibangun oleh penyedia jasa Wika – Hutama Joint Operation dengan anggaran sebesar Rp364 miliar yang berasal dari dana loan Islamic Development Bank (IsDB).

Berada di kawasan Sesar Opak yang masih aktif sehingga berpotensi terjadi gempa bumi dan pergerakan tanah, Jembatan Kretek 2 yang berada di Kabupaten Bantul ini dibangun dengan teknologi Lead Rubber Bearing (LRB) untuk meredam dampak gempa bumi. Serta dilengkapi dengan teknologi antisipasi gempa bumi lainnya.[MT]

Delegasi Jepang Cek Peluang Kerja Sama Pembangunan IKN Ibu Kota Nusantara IKN

Delegasi Jepang Cek Peluang Kerja Sama Pembangunan IKN

Krisna Arjun 3 April 2023

PENAJAM PASER UTARA, MoneyTalk – Sejumlah delegasi dari Jepang yang dipimpin oleh Advisor, The Building Center of Japan Senior Advisor, Japan Bank for International Cooperation (JBIC) Dr Hiroto Izumi didampingi Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Diana Kusumastuti mengunjungi lokasi pembangunan di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Sabtu (1/4/2023).

Dalam kunjungan tersebut, Hiroto Izumi bersama rombongan mengawalinya dengan melihat pembangunan infrastruktur untuk pemenuhan kebutuhan air baku di IKN yakni Bendungan Sepaku Semoi.

Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengatakan, diperkirakan kebutuhan air baku Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN Nusantara sekitar 900 liter/detik.

“Untuk tahap awal akan dibangun Water Treatment Plant (WTP) atau Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang diambil dari Bendungan Sepaku Semoi berkapasitas 350 liter/detik dan juga WTP Intake Sungai Sepaku sebesar 300 liter/detik,” kata Diana.

Dikatakan Diana, WTP/IPA tersebut akan dilengkapi dengan jaringan perpipaan dengan panjang sekitar 20 km ke KIPP IKN dan juga bangunan tampungan air (resevoar). ‘Pembangunan sistem penyediaan air baku ini akan didukung dengan teknologi yang lebih bagus dari teknologi air minum yang saat ini ada di Indonesia,” ujarnya.

Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV Harya Muldianto mengatakan, Bendungan Sepaku Semoi yang dibangun dengan kapasitas tampung 10 juta m3 dan luas genangan 280 ha, dapat melayani air baku sebesar 2.500 liter/detik.

“Saat ini progres Bendungan Sepaku Semoi sebesar 88% akan kami selesaikan di Juni 2023. Selain bendungan, Kementerian PUPR juga tengah menyelesaikan Intake Sungai Sepaku untuk melayani air baku sebesar 3.000 liter/detik.,” kata Harya.

Selain untuk penyediaan air baku, dikatakan Harya, Bendungan Sepaku Semoi juga difungsikan untuk pengendalian banjir dan kawasan wisata. “Nantinya untuk memenuhi kebutuhan air baku jangka panjang di IKN, akan dibangun lagi satu bendungan, yakni Bendungan Batu Lepek dengan kapasitas 4.300 liter/detik,” kata Harya.

Selain melihat pembangunan infrastruktur pemenuhan kebutuhan air baku IKN, para delegasi Jepang tersebut juga melihat lokasi titik nol IKN, pembangunan Istana Negara, rumah susun Hunian Pekerja Konstruksi, dan Jalan Sumbu Kebangsaan sisi Barat sepanjang 2,99 km. “Kami siap mendukung pembangunan IKN untuk dapat selesai dengan cepat. Great job ,” kata Hiroto Izumi.

Turut hadir dalam kunjungan tersebut Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H. Sumadilaga, Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri (PAKLN) Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR Edy Juharsyah, Kepala Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan Kementerian PUPR Hariyono Utomo, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Kaltim Harya Muldanto, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kaltim Rojali Indra Saputra, Kepala Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan Wilayah Kaltim Hujarat.[MT]

Sambut Mudik Lebaran 2023, Jalan Nasional Sepanjang 262Km di Yogyakarta Siap Jalan Nasional di Kabupaten Kulon Progo

Sambut Mudik Lebaran 2023, Jalan Nasional Sepanjang 262Km di Yogyakarta Siap

Rafi Mukarram 1 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga terus meningkatkan kesiapan infrastruktur jalan nasional di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DI Yogyakarta) untuk menyambut momentum Mudik dan Arus Balik Mudik Lebaran 2023.

Direktur Pembangunan Jalan, Ditjen Bina Marga Satrio Sugeng Prayitno mengatakan untuk persiapan mudik lebaran Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah-DI Yogyakarta tengah menangani empat paket pekerjaan di Provinsi DI Yogyakarta yang meliputi Rekonstruksi Jalan Bts. Wates – Milir – Sentolo (MYC 2022-2023), Rehabilitasi dan Pelebaran Jalan Karangnongko – Yogyakarta – Prambanan (MYC 2022 – 2023), Preservasi Jalan Yogyakarta – Wonosari – Duwet (SY), dan Preservasi Jalan Yogyakarta – Tempel – Pakem – Prambanan – Yogyakarta (SY).

“Jadi saat ini ada empat pekerjaan preservasi sedang berjalan inshaallah H-14 bisa selesai. Jadi kesiapan 262km siap untuk menyambut kegiatan jalur mudik termasuk 112km Pansela yang telah tertangani di D.I. Yogyakarta bisa menjadi alternatif” kata Satrio saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Provinsi DI Yogyakarta, Kamis (30/03/23).

Satrio juga menjelaskan bahwa dalam mendukung kelancaran arus lalu lintas pihaknya memastikan jalan bebas lubang menjelang arus mudik lebaran.

“Untuk penanggulangan lubang agar zero hole sudah kami laksanakan, saat ini teman-teman sudah bekerja semua dan H-14 harapannya sudah tidak ada lubang di seluruh jalan di D.I. Yogyakarta” jelas Satrio.

Selain itu, untuk memperlancar konektivitas lintas selatan dan mempermudah akses wisata ke kawasan pantai, BBPJN Jawa Tengah-DIY telah membuka secara fungsional Jembatan Kretek 2 pada 31 Januari 2023 lalu sehingga dapat menjadi alternatif bagi pemudik menuju jalur lintas selatan jawa.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae mengapresiasi upaya yang dilakukan Kementerian PUPR dalam menghadapi momen Mudik Lebaran Tahun 2023 ini.

“Tentu harapannya tidak ada insiden yang terjadi. Harapan kita dari Komisi V DPR RI unsur keselamatan dan kenyamanan bagi pemudik menjadi kerja keras semua mitra” tutur Ridwan.

Dalam kunker tersebut Ridwan juga berharap agar seluruh mitra dapat melakukan persiapan secara optimal dan berkoordinasi dengan pihak terlibat.

“Langkah-langkah yang perlu dilakukan pemerintah pada kegiatan mudik lebaran tahun 2023 yaitu memastikan sarana prasarana infrastruktur dan transportasi berfungsi dengan baik, persiapan jalan nasional dan jalan tol yang prima, kegiatan pelayanan prima kepada masyarakat, memastikan kelaikoperasian sarana prasarana angkutan transportasi, dan melakukan sosialisasi ketertiban arus mudik ke masyarakat” tandas Ridwan.

Turut hadir pada kesempatan yang sama Kepala Bidang Preservasi II BBPJN Jawa Tengah-DI Yogyakarta Wahyu Supriyo Winurseto, Anggota BPJT unsur Akademisi Eka Pria Anas, Direktur Utama PT Jogasolo Marga Makmur Sucandra P. Hutabarat, dan Direktur Utama PT Jasamarga Jogja Bawen Dwi Winarsa.[MT]

Pemerintah Perkuat Perbatasan RI-PNG dengan Pembangunan Jalan Lintas Batas Papua

Krisna Arjun 1 April 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Dalam rangka meningkatkan konektivitas antar wilayah serta membuka akses daerah terisolir, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan pembangunan jalan perbatasan di beberapa kawasan Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.

Salah satunya yaitu Pembangunan Jalan Perbatasan Papua sebagai salah satu upaya untuk memperkuat teritorial perbatasan antara Republik Indonesia dengan Papua Nugini sepanjang 1.098,33 km.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, jaringan jalan perbatasan merupakan infrastruktur yang bernilai strategis bagi NKRI.

“Jaringan jalan perbatasan ini merupakan infrastruktur yang bernilai strategis bagi NKRI dengan fungsi sebagai pertahanan dan keamanan negara dan mendukung pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan,” kata Menteri Basuki.

Menteri Basuki menambahkan, tantangan dalam pembangunan jalan perbatasan di Papua adalah gangguan keamanan, kondisi alam yang masih berupa hutan, pegunungan, serta cuaca. Di samping itu, keterbatasan material konstruksi serta akses ke lokasi juga sulit dicapai, sehingga logistik dan tenaga kerja sulit didapat.

“Pekerjaan ini dilakukan secara bertahap mengingat medan yang dilalui sangat berat karena harus melintasi pegunungan terjal, menembus hutan yang sangat sulit untuk para pekerja konstruksi dan mobilisasi alat kerja,” tambah Menteri Basuki.

Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian mengatakan, Pembangunan Jalan Perbatasan Papua terbagi menjadi 3 segmen. Segmen 1 Jayapura – Arso – Waris – Yeti dengan panjang 127,56 km, Segmen 2 Yeti – Ubrub – Oksibil sepanjang 302,36 km, dan Segmen 3 Oksibil – Tanah Merah – Muting – Merauke sepanjang 668,41 km.

“Saat ini, progress fisik pembangunan Segmen 1 Jayapura – Arso – Waris – Yeti telah mencapai 100%. Sementara, Segmen 2 Yeti – Ubrub – Oksibil telah mencapai 49,10%. Untuk Segmen 3 Oksibil – Tanah Merah – Muting – Merauke telah mencapai 87.02%. Sehingga total jalan perbatasan di Papua yang sudah terbangun sepanjang 944.44 km,” jelas Hedy.

Pelaksanaan pembangunan jalan perbatasan Papua pada Segmen 1-3 dari periode tahun 2015 – 2022 dengan anggaran sebesar Rp 1,283 Triliun dan ditargetkan penyelesaian pembangunan secara bertahap dengan target kondisi jalan pada akhir tahun 2024 adalah hutan sepanjang 146,79 km, jalan tanah sepanjang 181,86 km dan jalan aspal sepanjang 769,68 km.

“Selain memperkuat teritorial perbatasan antar negara, Pembangunan Jalan Perbatasan Papua ini bertujuan untuk membuka keterisolasian dan memperlancar konektivitas pusat ekonomi wilayah sehingga memudahkan transportasi barang dan manusia yang akan berdampak pada penurunan harga barang dan jasa di Papua,” jelas Hedy.

Kehadiran jalan perbatasan dan akses menuju perbatasan diharapkan dapat membuka keterisolasian wilayah yang sangat membantu masyarakat di daerah perbatasan. Dengan terbangunnya infrastruktur jalan, kebutuhan pokok akan dapat diperoleh dengan lebih mudah dan murah, sehingga mengurangi kesenjangan antar wilayah di Indonesia.

Pada tahun 2023, pembangunan jalan perbatasan masih menjadi prioritas pemerintah. Kementerian PUPR menargetkan 3.707 km pembangunan jalan perbatasan di seluruh Indonesia, seperti di Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua dapat selesai hingga akhir tahun 2024.

Adapun target kondisi konstruksi jalan perbatasan yaitu perkerasan aspal sepanjang 1.717,66 km, agregat 434,97 km, tanah 1.000,11 km km, serta kemungkinan menyisakan 198,84 km berupa hutan.[MT]

Pemerintahan Jokowi Ingin Bangun 3.196 Km Jalan Tol Sampai 2024 jalan-tol-bali-mandara

Pemerintahan Jokowi Ingin Bangun 3.196 Km Jalan Tol Sampai 2024

Krisna Arjun 30 Maret 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama mitra kerja Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) terus bekerja sama melanjutkan pembangunan jalan tol dan meningkatkan kualitas pengelolaan jalan tol dalam rangka peningkatan konektivitas di seluruh wilayah Indonesia.

“Hingga Maret 2023 terdapat 70 ruas jalan tol operasi yang dikelola oleh 49 BUJT dengan total panjang jalan tol 2.623,51 km. Ditargetkan hingga akhir 2024 akan tersambung jalan tol sepanjang total 3.196 km, dimana jalan tol yang saat ini dalam tahap konstruksi sepanjang 720 km,” kata Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Danang Parikesit pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI, Selasa (28/3/2023).

Danang menjelaskan, jalan tol yang sudah terbangun dan mulai beroperasi sepanjang tahun 2023 ini sepanjang 24,39 km yaitu Semarang-Demak Seksi 2 (16,01 km), Bekasi-Cawang-Kp Melayu seksi 2A (4,88 km), dan Cinere-Jagorawi seksi 3A (3,5 km).

Selanjutnya, direncanakan hingga akhir 2023 jalan tol beroperasi akan bertambah 309,78 km, yaitu Cileunyi-Sumedang-Dawuan seksi 4-6 (28,2 km), Ciawi-Sukabumi seksi 2 (11,9 km), Cibitung-Cilincing seksi 4 (7,7 km), Cimanggis-Cibitung seksi 2 (23,01 km), Serpong-Cinere seksi 2 (3,6 km), Sigli-Banda Aceh seksi 5-6 (13,2 km), Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat seksi 1-2 (38,45 km), Pasuruan-Probolinggo seksi 4A (8,57 km), Jakarta-Cikampek II Selatan Paket 3 (31,25 km), Serpong-Balaraja seksi 1B (5,4 km), Kisaran-Tebing Tinggi (47,6 km), Binjai-Langsa (26,2 km), dan Sp. Indralaya-Prabumulih (64,7 km).

Sedangkan pada tahun 2024 ditargetkan sepanjang 262,41 km jalan tol akan beroperasi, yaitu Kayu Agung-Palembang-Betung (24,9 km), Padang-Pekanbaru (24,7 km), Cinere-Jagorawi seksi 3 (2 km), Sigli-Banda Aceh seksi 1 (24,67 km), Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat seksi 3-4 (58 km), Serang-Panimbang seksi 2 (24,17 km), Solo-Yogyakarta-NYIA Kulonprogo Paket 1-2 (42,37 km), Yogyakarta-Bawen seksi 1 (8,8 km), dan Jalan Tol Akses IKN (52,8 km).

“Sebagai upaya pengelolaan jalan tol berkelanjutan, Kementerian PUPR terus mendorong BUJT untuk terus meningkatkan kualitas dan estetika jalan tol dengan beautifikasi dan landscaping, serta memperhatikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) sebagaimana instruksi Menteri PUPR,” ujar Danang.

Dalam rangka meningkatkan fungsi monitoring penyelenggaraan jalan tol, Danang menyampaikan bahwa telah dilakukan juga pengembangan teknologi, salah satunya penerapan sistem transaksi tol non tunai nirsentuh (MLFF) dengan memanfaatkan teknologi Global Navigation Satelite System (GNSS) sehingga dapat menghilangkan antrean di gerbang tol. MLFF ditargetkan akan diujicoba di Jalan Tol Bali-Mandara pada Juni 2023.

Terakhir, Danang mengungkapkan bahwa masih ada beberapa kendala penyelenggaraan jalan tol, di antaranya keterbatasan fiskal pemerintah serta penurunan kemampuan investor akibat kondisi perekonomian global.

“Maka untuk mengurangi beban ekuitas dari PMN dan ketergantungan pada APBN, diperlukan creative financing melalui pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) Dukungan Pengusahaan Jalan Tol. Diharapkan BLU ini dapat menjadi penyelesaian untuk permasalahan ketersediaan pembiayaan pembebasan tanah maupun dukungan pemerintah lainnya,” tutur Danang.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta BPJT agar dalam pengusahaan jalan tol harus mengedankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan berkeadilan. “Kami meminta BPJT agar meningkatkan pengawasan pada pembangunan konstruksi jalan tol dalam rangka pemenuhan SPM,” katanya.[MT]

Keren! Sistem Transaksi Tol Nirsentuh Akan Uji Coba di Tol Bali Mandara Juni 2023

Krisna Arjun 22 Maret 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus meningkatkan tata kelola sistem layanan jalan tol melalui penerapan sistem transaksi Tol Non Tunai Nirsentuh Multi Lane Free Flow (MLFF).

Sistem transaksi tol nontunai dengan pembayaran nirsentuh ini ditargetkan akan uji coba di Jalan Tol Bali Mandara pada Juni 2023.

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengatakan bersama dengan rencana uji coba sistem MLFF pada Juni 2023 tentu perlu disiapkan dengan baik segala sesuatunya untuk mendukung penerapan sistem transaksi tol nirsentuh.

“Karena akan kita mulai uji coba bulan Juni nanti, kita tidak ingin memberikan gambaran sistem yang tidak sempurna bagi para pengguna. Oleh karena itu, kepada PT Roatex sebaiknya segera mengambil langkah yang cepat untuk memastikan bahwa aplikasi ini sudah disimulasikan dan dapat diuji coba dengan cara yang baik,” kata Zainal Fatah mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada acara Seminar Pemanfaatan Kehandalan Data Elektronik Kepemilikan Kendaraan Dalam Penegakan Hukum pada Pelaksanaan MLFF di Jakarta, Senin (20/3/2023).

Zainal Fatah berharap penggunaan sistem transaksi nontunai nirsentuh atau MLFF dalam transaksi tol akan menghilangkan antrean kendaraan seperti yang masih ditemukan dalam sistem transaksi e-toll saat ini.

“Kami optimis bahwa melalui forum ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya penerapan sistem transaksi tol MLFF, menyediakan informasi yang komprehensif kepada publik terkait sistem transaksi tol yang secara bertahap akan berpindah dari transaksi nontunai eToll ke sistem transaksi yang lebih efektif, efisien dan transparan,” kata Zainal Fatah.

Pada periode 2015-2022, pemerintah telah menyelesaikan pembangunan jalan tol sepanjang 1.809 km, termasuk tersambungnya Tol Trans Jawa dan dimulainya Tol Trans Sumatera sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Ditargetkan panjang jalan tol beroperasi pada 2024 menjadi 3.488 km.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Danang Parikesit mengatakan sejauh ini persiapan penerapan transaksi sistem MLFF sudah 50 persen. Untuk pelaksanaan pembayaran nirsentuh di Tol Bali Mandara nanti masih bersifat uji coba untuk memastikan keandalan alat, keandalan aplikasi, dan keandalan kamera, termasuk integrasi data yang dimiliki sistem MLFF dengan data Kepolisian.

“Progres pekerjaan saat ini sekitar 50 persen, jadi kita tunggu karena salah satu capaian yang besar adalah uji coba, begitu uji coba selesai nanti kita laporkan ke Pak Menteri. Nanti beliau memutuskan untuk implementasi pertama secara komersial, jadi nanti yang di Tol Bali Mandara sifatnya uji coba, belum komersial,” kata Danang Parikesit.

Sistem MLFF ini menggunakan teknologi Global Navigation Satellite System (GNSS) dan melakukan transaksi melalui aplikasi Cantas yang dintegrasikan dengan data ERI (Electronic Registration and Identification) atau data kepemilikan kendaraan yang dimiliki oleh Korlantas Polri.

Salah satu manfaat dengan kehadiran sistem transaksi MLFF ini adalah efisiensi biaya operasi dan juga meminimalisir bahan bakar kendaraan.

“Pada tahap ultimate tidak ada gate, tetapi Pak Menteri mengingatkan untuk kita pastikan semua pendapatan bisa diterima atau kira-kira tidak ada yang lolos. Pak Menteri menyarankan kita mulai dengan pasang gate dulu, kita lihat transaksi 4-7 detik kalau pakai gate, tetapi kalau tidak pakai gate nol detik,” kata Danang Parikesit.[MT]

Bendungan Sepaku Semoi dan Intake Sepaku Ditargetkan Rampung 2023

Krisna Arjun 21 Maret 2023

PENAJAM PASER UTARA, MoneyTalk – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyelesaikan pembangunan Bendungan Sepaku Semoi dan Intake Sungai Sepaku di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Pembangunan dua infrastruktur Sumber Daya Air tersebut bertujuan untuk mencukupi kebutuhan air baku di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR Jarot Widyoko mengatakan, bendungan yang berada di Kecamatan Sepaku ini nantinya akan diproyeksikan sebagai infrastruktur penyediaan kebutuhan air baku dan pengendalian banjir di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“Setelah pembangunan Bendungan Sepaku Semoi dan Intake Sungai Sepaku selanjutnya disiapkan pompa air bakunya secara bertahap. Pada tahun 2023 disiapkan pompa air baku dari bendungan berkapasitas 300 liter/detik,” kata Jarot.

Sedangkan untuk pompa air baku intake Sungai Sepaku dikatakan Jarot, pada tahap awal disiapkan 4 pompa masing-masing berkapasitas 600 liter/detik. “Yang akan dioperasikan sebanyak 3 pompa dan satu pompa sebagai cadangan,” ujarnya.

Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV Harya Muldianto mengatakan, pembangunan Bendungan Sepaku Semoi saat ini progresnya sudah 86,56% dan ditargetkan dapat mulai diisi air (impounding) pada Juni 2023.

“Bendungan Sepaku Semoi dapat menyuplai kebutuhan air baku sebesar 2.500 liter/detik, sebanyak 2000 liter/detik untuk IKN Nusantara dan sisanya 500 liter/detik untuk Balikpapan. Selain bendungan, Kementerian PUPR juga tengah menyelesaikan Intake Sungai Sepaku berkapasitas 3000 liter/detik.,” kata Harya.

Harya mengatakan, Intake Sungai Sepaku ini dibangun dengan konsep Bendung Gerak (obermeyer) dan memiliki lebar bendung 117,2 meter, serta tinggi bendung 2,3 meter.

“Intake Sungai Sepaku dibangun untuk menyediakan air baku sebesar 3.000 liter/ detik yang kami kerjakan mulai dari Oktober 2021, sampai dengan April 2023 nanti. Saat ini progres fisiknya sudah sebesar 92,23%,” kata Harya.

Adapun pekerjaan meliputi tubuh bendung (main dam), dinding bendung, feeder canal, kantong lumpur, dinding hilir dan hulu, pekerjaan apron, kolam olak, serta pekerjaan Building Information Modelling (IBM).

Untuk diketahui, bendungan menurut Peraturan Menteri PUPR Nomor 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan mendefinisikan bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, dan beton, yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang, atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk.

Sedangkan Intake adalah suatu struktur yang dibangun pada sumber air, yaitu sungai, danau, atau waduk untuk mengarahkan air ke suatu kolam di dalamnya agar dapat diteruskan ke komponen lain dengan andal.[MT]

Indonesia Goda Investor Korea Bangun IKN Nusantara Twin City IKN-Jakarta, Solusi Cerdas atau Tantangan bagi Pemerintahan Baru?

Indonesia Goda Investor Korea Bangun IKN Nusantara

Krisna Arjun 19 Maret 2023

JAKARTA, MoneyTalk – Dalam rangka memperkuat dan memperluas kerja sama internasional dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menghadiri acara Korea-Indonesia New City Cooperation Forum.

Acara ini diselenggarakan oleh Kementerian Pertanahan, Infrastruktur dan Transportasi (Ministry of Land, Infrastructure and Transport) Korea Selatan di Hotel Mulia, Jakarta, Kamis (16/03).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan kerja sama antara Indonesia dan Korea Selatan telah terjalin cukup lama. Terlebih, sebelumnya Kementerian PUPR telah bekerja sama dengan K-Water yang telah memiliki pengalaman, teknologi, dan kapabilitas yang sangat baik dalam sektor pengelolaan air.

Di samping itu, Indonesia dan Korea Selatan juga memiliki Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Teknis Pemindahan dan Pembangunan IKN yang akan menjadi landasan mekanisme bilateral serta dasar bagi perusahaan-perusahaan Korea Selatan untuk secara aktif berkontribusi dalam bekerja sama membangun IKN Nusantara.

“Adanya forum ini menjadi starting point kerja sama kita, terutama dalam pengembangan IKN Nusantara. Kita sudah punya MOU sebagai landasan kerja sama. Dan personally, kami sangat nyaman dan terbuka kalau bekerja sama dengan Korea Selatan,” kata Menteri Basuki.

Menteri Basuki menjelaskan, pada 2019 lalu Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Pemindahan ini dilakukan karena tekanan penduduk yang sangat besar, urbanisasi yang masif dan kerusakan lingkungan di Pulau Jawa, khususnya Jakarta.

“Pemerintah Indonesia sangat serius dalam mengembangkan IKN Nusantara, karena daya dukung Jakarta sebagai ibu kota negara sangatlah terbatas. Mulai dari ketersediaan air baku, penduduk, pengembangan ekonomi, transportasi dan lain-lain. Kalau kita ingin improve Jakarta dari segala hal, at all cost jauh lebih mahal daripada mengembangkan IKN Nusantara. Di samping itu, Pemerintah Indonesia juga ingin lebih memeratakan pembangunan di seluruh Indonesia,” jelas Menteri Basuki.

Mengusung konsep Future Smart Forest City, fokus pembangunan IKN Nusantara seluas 256.000 ha tersebut, pada tahap awal 2022-2024 ada pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas 1.600 ha (25%) dari total luas KIPP sebesar 6.600 ha.

Sisanya, 5.000 ha akan dipertahankan sebagai area hijau. Hingga saat ini, sekitar 50 proyek konstruksi telah dilaksanakan Kementerian PUPR dengan total biaya Rp62 triliun yang bersumber dari anggaran Pemerintah Indonesia (APBN).

“Sejak 2022, kami telah melaksanakan konstruksi infrastruktur dasar seperti Air Minum, Sanitasi, Jalan logistik, Kantor Kementerian, dan lain-lain. Saat ini progressnya sudah sekitar 20% dengan total sekitar 50 proyek konstruksi. Dengan konsep Future Smart Forest City, pembangunan benar-benar dikendalikan kualitas, estetika dan keberlanjutan lingkungannya,” tambah Menteri Basuki.

Menteri Pertanahan, Infrastruktur dan Transportasi Korea Selatan Won Hee-Ryong berharap, melalui forum ini kedua negara dapat menciptakan nilai-nilai dan peluang kerja sama baru, serta berbagi pengalaman masing-masing sehingga ada transfer knowledge.

“Saya berharap kedua negara akan terus aktif bekerja sama dan bergerak menuju masa depan yang lebih baik, serta koneksi antara Indonesia dan Korea Selatan dapat terjalin lebih erat,” kata Won.

Dalam rangkaian Korea-Indonesia New City Cooperation Forum ini, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beserta seluruh Pejabat Tinggi Madya Kementerian PUPR juga menghadiri Pertemuan Bilateral dengan Menteri Pertanahan, Infrastruktur dan Transportasi Korea Selatan Won Hee-Ryong, Administrator National Agency for Administrative City Construction (NAACC) Korea Selatan Lee Sang-Rae, Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan Gandi Sulistiyanto, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H. Sumadilaga, Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN Mohammed Ali Berawi, serta perwakilan dari 16 Perusahaan Korea Selatan sebagai calon investor IKN Nusantara.[MT]

Bendungan Ameroro Diharapkan Selesai Akhir 2023

Krisna Arjun 11 Maret 2023

KONAWE, MoneyTalk – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mempercepat pembangunan Bendungan Ameroro untuk memperkuat suplai air baku dan irigasi di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Sebagai daerah penyangga Kota Kendari sebagai Ibu Kota Sulawesi Tenggara, Kabupaten Konawe diperkirakan akan terus berkembang salah satunya melalui pengembangan industri nikel serta sektor pertanian, perikanan, dan peternakan yang membutuhkan air baku bersumber dari bendungan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan bendungan bertujuan untuk peningkatan volume tampungan air sehingga suplai air irigasi ke lahan pertanian terus terjaga, penyediaan air baku, dan pengendalian banjir.

“Pembangunan bendungan diikuti oleh pembangunan jaringan irigasinya. Dengan demikian bendungan yang dibangun dengan biaya besar dapat memberikan manfaat yang nyata di mana air akan mengalir sampai ke sawah-sawah milik petani,” kata Menteri Basuki.

Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV Kendari Kementerian PUPR Agus Safari mengatakan, Bendungan Ameroro memiliki kapasitas tampung 98,81 juta m3 diproyeksikan dapat memenuhi kebutuhan air baku sebesar 0,51 m3/detik. Suplai tampungan air Bendungan Ameroro juga diproyeksikan untuk menyediakan air baku bagi daerah-daerah industri nikel yang berkembang di Konawe.

Bendungan Ameroro membendung Sungai Ameroro yang merupakan anak sungai dari Sungai Konaweha memiliki fungsi utama untuk mereduksi banjir di wilayah Konawe sebesar 443 m3/detik. Bendungan yang berada di Desa Tamesandi, Kabupaten Konawe ini merupakan bagian dari pengelolaan wilayah Sungai Lasolo Konaweha yang selanjutnya ditampung bendungan untuk mengurangi risiko banjir daerah hilir di Provinsi Sulawesi Tenggara.

“Bendungan Ameroro juga berpotensi menambah layanan daerah irigasi seluas 3,363 hektare di Kabupaten Konawe. Diharapkan suplai air irigasi dari bendungan dapat membantu petani meningkatkan intensitas tanamnya jika dibandingkan dengan metode tadah hujan yang hanya satu kali dalam setahun,” kata Agus.

Bendungan Ameroro mulai dikerjakan pada Desember 2020 dengan biaya APBN sebesar Rp1,6 triliun. Pembangunan Bendungan Ameroro dilaksanakan dalam 2 paket pekerjaan, yakni Paket I oleh kontraktor PT Wijaya Karya-PT Sumber Cahaya Agung-PT Basuki Rahmanta Putra (KSO) dan Paket II PT Hutama Karya- PT Adhi Karya (KSO). “Saat ini progres konstruksinya mencapai 71% dengan target selesai November 2023,” kata Agus.

Bendungan Ameroro masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2020 untuk menambah jumlah tampungan air di Sulawesi Tenggara dalam rangka mendukung program ketahanan pangan dan ketersediaan air.[MT]

PUPR

Modal Rp1,5 Triliun, Pemerintah Rehabilitasi 494 Madrasah

Pemerintah Bangun Jembatan Kretek 2 dan Rest Area Girisubo Swanayasa di Yogyakarta

Delegasi Jepang Cek Peluang Kerja Sama Pembangunan IKN

Sambut Mudik Lebaran 2023, Jalan Nasional Sepanjang 262Km di Yogyakarta Siap

Pemerintah Perkuat Perbatasan RI-PNG dengan Pembangunan Jalan Lintas Batas Papua

Pemerintahan Jokowi Ingin Bangun 3.196 Km Jalan Tol Sampai 2024

Keren! Sistem Transaksi Tol Nirsentuh Akan Uji Coba di Tol Bali Mandara Juni 2023

Bendungan Sepaku Semoi dan Intake Sepaku Ditargetkan Rampung 2023

Indonesia Goda Investor Korea Bangun IKN Nusantara

Bendungan Ameroro Diharapkan Selesai Akhir 2023

Baca Juga Berita Ini

Pakar Siber Curigai Alat Penyadapan Presiden Prabowo Dibeli dengan Uang Judi Online

Mohamad Sobary Pertanyakan Surat Pengunduran Diri Gibran: MPR Jangan Lembek, Makzulkan!

Buni Yani Minta Prabowo dan Kapolri Bongkar Dugaan Bunker Uang Jokowi di Solo

Jokowinisti: Allah SWT Memberkati dan Menyelamatkan Gibran