MoneyTalk, Jakarta – Pemerintah akan merealisasikan ambisi Presiden Terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto, untuk membangun tanggul laut raksasa atau giant sea wall yang membentang dari Jakarta hingga Gresik, Jawa Timur.
PUPR
JAKARTA, MoneyTalk – Presiden Joko Widodo bersama Wapres Kiai Ma’ruf Amin memprioritaskan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai salah satu dari lima program prioritas pemerintah periode 2019-2024.
Dalam mendukung program tersebut dari sisi infrastruktur pendidikan, pemerintah antara lain menugaskan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk melakukan rehabilitasi dan renovasi sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi untuk mendukung kegiatan belajar dan mengajar.
Mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian PUPR mendapat tugas tambahan untuk melakukan percepatan pembangunan dan rehabilitasi sebanyak 10.000 sekolah dan madrasah di seluruh Indonesia.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan standar pekerjaan rehabilitasi dan renovasi sekolah dan madrasah harus baik, selain itu dilengkapi fasilitas olahraga, penyediaan air bersih dan sanitasi yang baik termasuk tempat cuci tangan, penataan lansekap (taman), dan tahan gempa.
“Standar bangunan dan kelengkapannya agar bisa diterapkan di sekolah-sekolah lain. Manfaatkan fasilitas yang sudah dibangun. Generasi mendatang harus lebih pintar karena fasilitasnya lebih baik,” kata Menteri Basuki.
Pada Tahun Anggaran 2022, Kementerian PUPR melalui Direktorat Prasarana Strategis, Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya telah menyelesaikan pekerjaan pembangunan dan rehabilitasi sekolah sebanyak 458 sekolah (SD, SMP dan SMU) dan 83 madrasah (Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah).
Pekerjaan rehabilitasi dan renovasi sekolah tersebut dilengkapi fasilitas lapangan olahraga, toilet yang baik termasuk tempat cuci tangan serta penataan lansekap.
Pembangunan infrastruktur pendidikan di tingkat SD, SMP, dan SMU dilanjutkan pada TA 2023 dengan menargetkan sebanyak 1.174 sekolah, sehingga total selama 2019-2024 sebanyak 4.636 sekolah.
Rehabilitasi sekolah yang telah selesai pada TA 2022 salah satunya SD Negeri Sekru Fakfak di Papua Barat.
Dukungan infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR di antaranya pembangunan 9 ruang kegiatan belajar, toilet, jalan akses, jalan akses difabel, toilet difabel, lapangan, tempat cuci tangan depan kelas, menara air, bak sampah, pagar, gapura, drainase, rehabilitasi ruang guru, dan lansekap.
“Rehabilitasi SDN Sekru Fakfak merupakan salah satu sekolah dari 15 sekolah yang mendapat penanganan rehabilitasi dan renovasi di Papua Barat untuk TA 2022,” kata Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Barat Marsudi.
Selain rehabilitasi dan renovasi sekolah di tingkat SD, SMP, dan SMU, Kementerian PUPR juga memberikan dukungan sarana pendidikan di tingkat Perguruan Tinggi Negeri, termasuk pembangunan lanjutan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Pada TA 2022 telah diselesaikan pembangunan sarana pendidikan untuk universitas dan politeknik sebanyak 25 unit, dan dilanjutkan TA 2023 sebanyak 9 unit.
JAKARTA, MoneyTalk – Sebagai upaya meningkatkan tampungan air dan mendukung ketahanan pangan nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan pembangunan Embung Talago Mumbuang di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan penyediaan sarana dan prasarana air seperti bendungan dan embung diperuntukkan untuk ketahanan air dan kedaulatan pangan.
“Di beberapa daerah masih terdapat masyarakat yang masih kesulitan memperoleh air bersih. Realitas seperti ini menjadi perhatian Kementerian PUPR agar selalu berupaya menyediakan infrastruktur salah satunya melalui pembangunan embung,” kata Menteri Basuki.
Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang Mochammad Dian Al-Ma’ruf mengatakan, pembangunan Embung Talago Mumbuang dilaksanakan pada tahun anggaran 2019-2021 dengan biaya Rp18,1 miliar.
Saat ini Embung Talago Mumbuang dengan luas genangan 0,23 ha telah selesai untuk mengairi sekitar 50 hektare (ha) areal persawahan di tiga jorong yakni, Jorong Bansa, Jorong Babukik dan Jorong Alang.
“Embung ini sekaligus menjadi ruang publik sebagai destinasi wisata baru karena memiliki pemandangan indah berlatar Gunung Singgalang,” kata Dian.
Dengan latar belakang pemandangan yang indah bernuansa alam khas pedesaan dilengkapi dengan jogging track dan terletak di sebuah kaki bukit di Jorong Babukik atau tidak begitu jauh dari Danau Tarusan, embung ini menjadi viral di media sosial setelah pembangunannya rampung dan memiliki pesona tersendiri bagi wisatawan lokal.
Dian Ririn Febriani, salah seorang pengunjung Embung Talago Mumbuang dalam akun instagramnya membagikan kegiatan senam bersama rekan-rekannya di lokasi embung tersebut.
Dalam foto-foto yang dibagikan dalam instagramnya, terlihat sekelompok grup senam tengah menikmati kegiatan senam bersama sambil berfoto dan menikmati suasana di warung dekat lokasi embung.
Heny, salah seorang pengunjung Embung Talago Mumbuang lainnya membagikan momen Idul Fitrinya bersama sang anak yang memilih untuk mengisi liburan ke embung.
Embung merupakan salah satu teknik pemanenan air yang sangat sesuai di daerah yang sering mengalami kekeringan. Embung berfungsi untuk mendistribusikan dan menjamin kontinuitas ketersediaan air untuk berbagai kebutuhan masyarakat, yaitu menyimpan air pada saat musim penghujan untuk dapat dimanfaatkan pada waktu diperlukan. Selain itu, embung juga berfungsi untuk menngisi kembali air tanah sebagai upaya konservasi sumber daya air.
JAKARTA, MoneyTalk – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau pekerjaan infrastruktur dan fasilitas yang akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-42.
KTT ASEAN akan dimulai 9 hingga 11 Mei 2023 mendatang di Labuan Bajo dan Tana Mori, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Rangkaian kegiatan tinjauan yang dilaksanakan pada Rabu (26/4/2023) ini meliputi peninjauan Jalan Yohanes Sehadun (depan Bandara Komodo), parkir VVIP di Kantor Bupati Manggarai Barat, Puncak Waringin, jalan dan pedestrian Sp. Silvia – Sp. Binongko, Mako Polres Manggarai Barat, promenade di kawasan Marina, hingga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tana Mori yang menjadi salah satu venue KTT ASEAN 2023.
Menteri Basuki menginstruksikan agar semua pekerjaan konstruksi, baik di Labuan Bajo maupun Tana Mori, harus dilakukan dengan metode dan kualitas yang terbaik.
“Saya minta agar terus dijaga dan ditingkatkan kualitas infrastrukturnya sesuai standar penyelenggaraan acara internasional. Jangan main-main, kualitas pekerjaan harus jadi prioritas nomor satu. Terutama pada infrastruktur jalan, segara tingkatkan kualitas aspalnya,” kata Menteri Basuki.
Selain itu, Menteri Basuki juga menegaskan agar semua pekerjaan dilakukan dengan rapi dan bersih, memperhatikan estetika dan penghijauan di setiap area venue dan koridor jalan akses KTT ASEAN. Hal ini agar lingkungan menjadi lebih asri dan tidak gersang.
“Setelah pekerjaan konstruksi selesai harus diiringi dengan pembersihan material sisa dan penyemprotan dengan air agar area konstruksi tetap rapi dan bersih. Setiap area, termasuk media jalan dan jalur pedestrian, juga harus ditanami berbagi macam tanaman seperti pohon flamboyan, sakura NTT, kelapa, dan sebagainya.” kata Menteri Basuki.
Peningkatan fasilitas penunjang di Labuan Bajo – Tana Mori dilakukan Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) NTT Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT Direktorat Jenderal Bina Marga. Peningkatan fasilitas melalui penataan kawasan dan koridor jalan ini bertujuan untuk mendukung keamanan dan kenyamanan selama penyelenggaraan KTT ASEAN berlangsung.
Saat ini, progres pekerjaan peningkatan fasilitas penunjang di Kawasan Labuan Bajo sebesar 73%. Sedangkan progres pekerjaan di KEK Tana Mori saat ini mencapai sebesar 94%.
“Target penyelesaian semua pekerjaan pada awal Mei 2023, sebelum penyelenggaraan KTT ASEAN berlangsung,” ujar Menteri Basuki.
Lingkup pekerjaan yang sedang dilakukan di Kawasan Labuan Bajo meliputi pembangunan Mako Polres Manggarai Barat, penataan Promenade Marina Labuan Bajo Zona 4, peningkatan kualitas lanskap koridor jalan Labuan Bajo, penataan lahan parkir VVIP kantor Bupati Manggarai Barat, penataan jalan dan trotoar Sp. Binongko – Sp.Sylvia (Jl. Waecicu), dan penataan median Jalan Yohanes Sehadun (depan Bandara Komodo).
Sedangkan pekerjaan yang dilakukan di KEK Tana Mori meliputi pembangunan Roundabout Beach Club, Shelter Dermaga, pemasangan geomat pada koridor jalan Kawasan Tana Mori, penataan bundaran pintu masuk Kawasan ITDC, dan perkuatan lereng dan stabilisasi tanaman pada ruas jalan Labuan Bajo – Tana Mori yang telah diresmikan Presiden Jokowi pada 14 Maret 2023 lalu.
Kementerian PUPR juga membangun Embung Anak Munting di antara Labuan Bajo menuju Tana Mori di Desa Warloka, Kecamatan Komodo.
Embung Anak Munting memiliki kapasitas tampung 159 ribum3 dan luas genangan 4,5 hektare dengan fungsi utama untuk konservasi dan mendukung pariwisata di Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Labuan Bajo dalam rangka KTT ASEAN.
JAKARTA, MoneyTalk – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyambut baik inisiatif Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang telah memberikan pemotongan atau diskon tarif tol saat Musim Lebaran tahun 2023 pada 5 (lima) ruas tol, yakni 3 ruas di Pulau Jawa dan 2 ruas di Pulau Sumatera.
Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja menegaskan bahwa penerapan kebijakan diskon tol ini merupakan upaya Pemerintah bersama BUJT untuk mengurangi kepadatan kendaraan saat mudik maupun arus balik Lebaran, tanpa mengurangi kualitas layanan jalan tol, dengan memecah arus lalu lintas di awal dan di akhir masa libur Lebaran 1444 H pada tahun 2023 ini.
“Kita harapkan agar diskon tarif tol ini yang telah ditawarkan oleh operator jalan tol ini dapat disambut positif dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang memiliki keleluasaan waktu untuk mudik lebih dulu atau kembali lebih belakangan,” lanjut Jubir Endra.
Pertama, diskon tarif tol diberikan oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk sebesar 20% untuk ruas Tol Jakarta-Cikampek yang merupakan bagian penting dari Jalan Tol Trans Jawa.
Penerapan diskon tol berlaku tanggal 16-17 April dan 27-29 April 2023 dari Gerbang Tol Cikampek Utama menuju Gerbang Tol Kalihurip Utama atau sebaliknya.
Kedua, diskon tarif tol diberikan PT Hutama Karya (Persero) Tbk pada ruas Bakauheni-Terbanggi Besar yang merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera.
Potongan tarif tol diberikan sebesar 20% berlaku tanggal 16-18 April dan 26-28 April 2023 untuk semua golongan kendaraan.
Ketiga, penerapan diskon tarif tol berlaku untuk ruas Tol Kayuagung-Palembang yang dikelola oleh PT Waskita Toll Road melalui anak perusahaannya PT Waskita Sriwijaya Tol (WST).
Diskon tarif tol pada jalan tol Trans Sumatera ini diberlakukan untuk semua golongan kendaraan sebesar 20% dan berlaku pada 16-18 April dan 27-29 April 2023.
Keempat, diskon tarif tol juga diberlakukan oleh PT Marga Mandalasakti (ASTRA Infra Toll Road Tangerang-Merak) untuk ruas Tol Tangerang-Merak. Besaran potongan tarif tol adalah 20% untuk tanggal 16-18 April dan 27-28 April 2023.
Kelima atau yang terakhir, diskon tarif tol diberikan oleh PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways untuk ruas tol Cibitung-Cilincing pada tanggal 14 hingga 30 April 2023. Adapun besaran potongan tarif tol adalah Golongan I sebesar 15%, Golongan II dan III sebesar 44%, dan Golongan IV dan V sebesar 58%.
JAKARTA, MoneyTalk – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menerima undangan Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Pertemuan tersebut untuk membahas langkah-langkah lanjutan rencana penataan Kawasan Medan Merdeka, termasuk di dalamnya Kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan Kementerian PUPR prinsipnya siap mendukung rencana Penataan Kawasan Monas.
Sesuai dengan rancangan revitalisasi area terbuka hijau Kawasan Monas, kegiatan penataan ini dapat menambah area terbuka hijau Kawasan Monas dari 50% menjadi 64%.
Pertemuan ini akan segera ditindaklanjuti dengan percepatan perencanaan dan pelaksanaan agar dapat dilakukan tahun 2023 sampai dengan 2024. Dan rencana ini akan segera disampaikan ke Mensesneg (Menteri Sekretaris Negara),” kata Menteri Basuki.
Kawasan Monas merupakan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan SK Gubernur No.475 Tahun 1993 dan SK Penetapan Cagar Budaya No.PM.13/PW.007/MKP/05, sehingga rencana penataan Kawasan Monas harus menggunakan strategi pelestarian kawasan cagar budaya dengan pendekatan revitalisasi.
“Rencana penataan, penghijauan di Monas ini untuk lebih nyaman sebagai ruang terbuka bagi masyarakat. Kita akan bawa dewan pengarah penataan kawasan dan diketuai oleh Bapak Mensesneg dan akan kita segera laksanakan tahun 2023 ini,” kata Menteri Basuki.
Kementerian PUPR bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan pembahasan terkait penataan Kawasan Monas beberapa kali, dan terakhir bulan Februari 2023.
Penataan kawasan Monas ini merupakan hasil pemenang atas sayembara yang dilakukan oleh Pemerintah DKI untuk menghijaukan kawasan Monas dan akan dilanjutkan dengan pelaksanaan pembangunannya oleh DKI Jakarta, Kementerian PUPR, Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan.
Dalam penyusunan masterplan penataan Kawasan Monas terdapat beberapa acuan di antaranya memperhatikan resapan air mengingat Kawasan Monas merupakan kawasan hijau budidaya, penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di kawasan perkotaan.
Hal ini demi mewujudkan penerapan pengelolaan air hujan yang baik dalam rangka menjamin ketahanan dan keberlanjutan, memenuhi standar teknis bangunan gedung, terutama dalam hal penyediaan fasilitas akses bagi penyandang disabilitas, dan pengamanan objek vital nasional bidang kebudayaan dan pariwisata tentang bangunan cagar budaya.
Kementerian PUPR telah melaksanakan tinjauan desain terhadap penataan Kawasan Medan Merdeka, termasuk di dalamnya Kawasan Monas.
Beberapa rekomendasi telah diberikan seperti masterplan penataan Kawasan Monas perlu mempertimbangkan pengelolaan infrastruktur dasar kawasan, di antaranya pengelolaan persampahan, penyediaan air bersih, pengolahan air limbah, dan saluran drainase.
Kegiatan penataan Kawasan Medan Merdeka, termasuk di dalamnya Kawasan Monas perlu mempertimbangkan aspek keamanan karena masuk ke wilayah“Ring1”.
Turut hadir dalam rapat koordinasi, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti dan perwakilan Kementerian/Lembaga terkait.
JAKARTA, MoneyTalk – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus meningkatkan keterlibatan penyedia jasa/kontraktor lokal.
Kementerian PUPR terus mendorong pembelian Produk Dalam Negeri (PDN) dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), karena hal ini sangat straregis dalam rangka mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yudha Mediawan mengatakan, berdasarkan data seleksi/tender 2022 yang telah dilaksanakan sebelumnya, terdapat total 872 paket atau sekitar 82% dari total 1.062 paket pekerjaan konstruksi yang pengerjaannya dilaksanakan sepenuhnya oleh penyedia jasa lokal.
“Sedangkan hanya 180 paket atau sekitar 18% yang pengerjaannya dilaksanakan oleh penyedia jasa dari luar provinsi setempat,” kata Yudha.
Dikatakan Yudha, sesuai dengan Peraturan Kepala LKPP No 12 Tahun 2021 bahwa pelaku usaha jasa konstruksi kualifikasi kecil pada Provinsi setempat dapat berpartisipasi dalam bentuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan mekanisme sub kontrak untuk pekerjaan dengan segmentasi besar, mekanisme sub kontrak dan KSO untuk segmentasi menengah, serta dapat langsung mengikuti tender untuk segmentasi kecil.
“Untuk pemberdayaan pengusaha lokal di daerah dilakukan dengan Pelatihan ahli PJTBU (Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha) dan PJSKBU (Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha), Pelatihan SMKK (Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi), dan Pemberdayaan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang membidangi Jasa Konstruksi,” kata Yudha.
Sedangkan untuk mendukung peningkatan pemanfaatan Produk Dalam Negeri (PDN), Yudha mengatakan saat ini tercatat sudah sebanyak 3,4 juta PDN masuk e-katalog, dari sebelumnya hanya 50 ribu produk.
“Pembelian PDN mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Target PDN PUPR tahun 2023 sebesar 95% dari Pagu atau sebesar Rp118,94 triliun,” ujarnya.
Untuk implementasi e-katalog sektoral, Yudha menyebutkan hingga 31 Maret 2023, total e-katalog sektoral PUPR sebanyak 28 etalase terdiri dari 139 kategori produk dan digunakan oleh 1.806 penyedia.
“Nilai rupiah yang telah dibelanjakan melalui e-katalog sektoral telah mencapai sebesar Rp10,2 triliun. Sebagian besar pembelanjaan dilakukan oleh Kementerian PUPR sendiri melalui balai-balai pelaksana di daerah, sementara itu sisanya oleh instansi lain,” katanya.
Dikatakan Yudha, saat ini ada kurang lebih 80 instansi di luar Kementerian PUPR yang telah melakukan pengadaam barang dan jasa di e-katalog sektoral, terdiri dari 14 Pemerintah Provinsi, 65 Pemerintah Kota/Kabupaten, dan 1 instansi pendidikan yakni Politeknik Tanah Laut di Kalimantan Selatan.
Terkait progres pelaksanaan lelang/tender tahun anggaran 2023, Yudha menyebutkan hingga 6 April 2023 telah dilaksanakan proses pemilihan sebanyak 2.579 paket dengan status sudah terkontrak 45,25% atau 1.167 paket, sudah Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) sebanyak 120 paket, sementara yang belum lelang sebanyak 386 paket.
“Sementara sebesar 35,13% atau 906 paket dalam proses lelang, dengan rincian 636 paket belum penetapan, 165 paket sudah Berita Acara Hasil Pemilihan, dan 105 paket sudah penetapan,” ujarnya.
Sedangkan dalam rangka mendukung pembangunan IKN, Yudha mengatakan progres pelaksanaan seleksi paket khusus IKN tahun 2022- 2023, sampai saat ini total paket IKN pada Ditjen Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Perumahan sebanyak 158 paket senilai Rp51,38 triliun, dengan status sudah terkontrak sebesar 63,92% atau 101 paket dengan nilai Rp26,8 triliun.
“Paket yang sedang dilelang sebesar 9,49% atau 15 paket dengan rincian sudah penetapan sebanyak 5 paket senilai Rp85,3 miliar dan belum penetapan sebanyak 10 paket senilai Rp1,86 triliun,” ungkapnya.[MP]
JAKARTA, MoneyTalk – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama dengan Kementerian Perhubungan, Korps Lalu Lintas (Korlantas) POLRI dan juga stakeholder terkait, bekerja sama dalam mendukung keamanan dan kenyamanan arus mudik Lebaran 2023.
Terlebih, Kementerian Perhubungan memprediksi, jumlah pemudik pada Lebaran 2023 ini mencapai 123,8 juta. Jumlah tersebut mengalami peningkatan 47% secara nasional dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Triono Junoasmono mengatakan, dalam mengantisipasi peningkatan jumlah pemudik tersebut, Kementerian PUPR telah menyiapkan jalan tol sepanjang 2.624 km dengan 70 ruas jalan tol yang dikelola oleh 49 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dan tersebar di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Bali.
“Kementerian PUPR juga memiliki 47.602 km jalan nasional dengan kemantapan 91,8% yang siap digunakan. Untuk jalan tol, kami juga menyiapkan ruas operasi tambahan di Jawa. Seperti Cinere-Jagorawi seksi 3A, Becakayu Seksi 2A dan 2A Ujung, Semarang-Demak Seksi 2 yang sudah dioperasikan pada 25 Februari 2023 dan Krian-Legundi-Bunder-Manyar ramp 2, 4, 5, dan 8 junction Wringinanom.”
“Di luar itu, kami juga menyiapkan 11 ruas yang akan difungsionalkan selama Mudik Lebaran saja yaitu 7 ruas di Jawa dan 4 di Sumatera dengan total panjang 222 km,” kata Triono.
Kementerian PUPR juga intens berkoordinasi dengan seluruh stakeholder, baik dengan Korlantas POLRI, Kementerian/ Lembaga lain seperti Kementerian Perhubungan, Pemerintah Daerah dan BUJT dengan melakukan survey bersama untuk memastikan jalan tol yang beroperasi sesuai dan aman untuk digunakan.
“Saat ini, kami masih menyelesaikan beberapa perbaikan dan pelebaran jalan yang akan kami targetkan selesai di H-10 Lebaran. Setelahnya, semua peralatan berat akan dikeluarkan, sehingga pengguna jalan bisa langsung menggunakan jalan tersebut,” kata Triono.
Triono menambahkan, terkait 11 ruas jalan tol yang akan difungsionalkan, masih ada beberapa hal yang perlu diantisipasi seperti kurangnya penerangan jalan, atau kurang lengkapnya fasilitas, seperti Rest Area. Sehingga, 11 ruas tersebut belum dapat difungsionalkan sepenuhnya.
“Misalnya Jalan Tol Cisumdawu yang akan kami fungsionalkan hanya dari pagi sampai siang hari karena memang belum lengkap. Tapi nanti di 11 ruas tersebut akan kami siapkan Rest Area sementara dengan fasilitas toilet, mobile BBM dan juga gardu makanan-minuman secara sederhana.”
“Kami juga akan menyiapkan Rest Area sementara di jalan tol Cikampek-Palimanan KM 81 A dan B. Mudah-mudahan dapat menampung traffic flow di jalan tol,” tambahnya.
Dari pengalaman tahun sebelumnya yang berjalan lancar, Kementerian PUPR juga akan menambahkan 2.833 mobile toilet tambahan dari jumlah eksistingnya 6.175 toilet. Sehingga total jumlah mobile toilet yang disiapkan ada sekitar 9 ribu.
Tak hanya itu, Kementerian PUPR juga menyediakan fasilitas tambahan berupa Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Rest Area di Pulau Jawa. Tepatnya di KM 13 A jalur Jakarta-Merak, sedangkan untuk jalur Jakarta-Probolinggo terdapat pada KM 6B, KM 208B, KM 389B, KM 456B, KM 519B, KM 616B, KM 207A, KM 379A, KM 519A, KM 626A, dan KM 695A.
Lalu dari arah Jakarta ke Merak, Kementerian PUPR bekerja sama dengan ASDP untuk menyediakan loket pembelian tiket ferry penyeberangan di rest area KM 43 dan KM 68.
Kementerian PUPR juga menyiapkan Tim Tanggap Bencana pada Posko Siaga yang siap mengantisipasi kondisi darurat seperti banjir, genangan air, tanah longsor dan sebagainya.
“Dalam meningkatkan servis operasional jalan tol, kami menyiapkan layanan transaksi Mobile Reader supaya antrean tidak terlalu panjang. Gardu transaksi juga beroperasi penuh dan penyiagaan genset 24 jam.”
“Terkait lalu lintas, kami juga bekerja sama dengan Korlantas dan Kementerian Perhubungan untuk menyiapkan sarana prasarana dan penempatan personil untuk rekayasa lalu lintas khususnya di titik-titik rawan macet,” jelas Triono.
Dukungan lain yang dilakukan yaitu dengan meningkatkan estetika atau beautifikasi dan landscaping jalan tol serta penyediaan aplikasi jalan tol yang disebut Tol Kita.
Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat mengecek melalui HP mengenai kondisi lalu lintas dan prakiraan cuaca, call center, peta jalan tol, tarif tol dan titik-titik lokasi Rest Area.
Triono berharap dengan fasilitas jalan, jembatan serta dukungan lain yang sudah dilakukan Kementerian PUPR, dapat digunakan masyarakat dengan baik.
“Kami menghimbau juga untuk memperhatikan safety, jangan sampai jalan sudah baik, tapi speed limit kurang diperhatikan oleh pengendara. Kalau lelah bisa juga beristirahat di Posko Siaga yang kami siapkan baik di jalan tol maupun jalan non tol,” tutup Triono.
JAKARTA, MoneyTalk – Kementerian Perhubungan memprediksi, jumlah pemudik pada Lebaran 2023 ini mencapai 123,8 juta. Jumlah tersebut mengalami peningkatan 47% secara nasional dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Triono Junoasmono mengatakan, dalam mengantisipasi peningkatan jumlah pemudik tersebut, Kementerian PUPR telah menyiapkan jalan tol sepanjang 2.624 km dengan 70 ruas jalan tol yang dikelola oleh 49 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dan tersebar di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Bali.
“Kementerian PUPR juga memiliki 47.602 km jalan nasional dengan kemantapan 91,8% yang siap digunakan. Untuk jalan tol, kami juga menyiapkan ruas operasi tambahan di Jawa. Seperti Cinere-Jagorawi seksi 3A, Becakayu Seksi 2A dan 2A Ujung, Semarang-Demak Seksi 2 yang sudah dioperasikan pada 25 Februari 2023 dan Krian-Legundi-Bunder-Manyar ramp 2, 4, 5, dan 8 junction Wringinanom.”
“Di luar itu, kami juga menyiapkan 11 ruas yang akan difungsionalkan selama Mudik Lebaran saja yaitu 7 ruas di Jawa dan 4 di Sumatera dengan total panjang 222 km,” kata Triono.
Kementerian PUPR juga intens berkoordinasi dengan seluruh stakeholder, baik dengan Korlantas POLRI, Kementerian/ Lembaga lain seperti Kementerian Perhubungan, Pemerintah Daerah dan BUJT dengan melakukan survey bersama untuk memastikan jalan tol yang beroperasi sesuai dan aman untuk digunakan.
“Saat ini, kami masih menyelesaikan beberapa perbaikan dan pelebaran jalan yang akan kami targetkan selesai di H-10 Lebaran. Setelahnya, semua peralatan berat akan dikeluarkan, sehingga pengguna jalan bisa langsung menggunakan jalan tersebut,” kata Triono.
Triono menambahkan, terkait 11 ruas jalan tol yang akan difungsionalkan, masih ada beberapa hal yang perlu diantisipasi seperti kurangnya penerangan jalan, atau kurang lengkapnya fasilitas, seperti Rest Area. Sehingga, 11 ruas tersebut belum dapat difungsionalkan sepenuhnya.
“Misalnya Jalan Tol Cisumdawu yang akan kami fungsionalkan hanya dari pagi sampai siang hari karena memang belum lengkap. Tapi nanti di 11 ruas tersebut akan kami siapkan Rest Area sementara dengan fasilitas toilet, mobile BBM dan juga gardu makanan-minuman secara sederhana.”
“Kami juga akan menyiapkan Rest Area sementara di jalan tol Cikampek-Palimanan KM 81 A dan B. Mudah-mudahan dapat menampung traffic flow di jalan tol,” tambahnya.
Dari pengalaman tahun sebelumnya yang berjalan lancar, Kementerian PUPR juga akan menambahkan 2.833 mobile toilet tambahan dari jumlah eksistingnya 6.175 toilet. Sehingga total jumlah mobile toilet yang disiapkan ada sekitar 9 ribu.
JAKARTA, MoneyTalk – Komisi V DPR RI mendesak Ditjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk melakukan evaluasi dan memperketat pengawasan proses lelang proyek konstruksi.
Terutama terhadap setiap proses lelang sampai penetapan pemenang dalam pengadaan barang dan jasa konstruksi, utamanya penelusuran track record peserta lelang serta kesiapan material dan peralatan sesuai dengan spesifikasi pekerjaan.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi V DPR RI Lasarus sebagaimana termaktub dalam kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Dirjen Bina Konstruksi Yudha Mediawan dan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) seluruh Indonesia.
RDP ini memiliki agenda evaluasi penyelenggaraan proses tender dan membahas pemberdayaan penyedia jasa konstruksi di daerah untuk proyek-proyek infrastruktur.
Lebih lanjut, sambung Legislator Fraksi PDI-Perjuangan ini, Komisi V DPR RI meminta Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR untuk menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
“Dan memberikan sanksi yang tegas terhadap oknum BP2JK yang tidak profesional dalam proses penentuan pemenang lelang sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujar Lasarus.
Tak hanya itu, tutur Lasarus, Komisi V DPR RI meminta Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR agar mengoptimalkan penerapan sistem e-katalog dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
“Untuk mendukung penyelenggaraan jasa konstruksi yang lebih transparan dan akuntabel,” pungkas Lasarus.
