1 November 2026

Putri Khairunnisa

MoneyTalk, Jakarta – Setelah beredarnya surat dari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) versi Putri Khairunnisa, akrab dipanggil ‘Nisa’, bertujuan mengundang Organisasi Kemahasiswaan Kepemudaan (OKP) Nasional untuk menghadiri suatu acara KNPI versi dirinya di kawasan kepala gading, Jakarta Utara.

Melalui keterangan pers oleh Ayaturahman selaku pernah Ketua OKK DPP KNPI versi Nisa bahwa “Banyak yang penasaran dan mempertanyakan adanya nama tercantum dalam surat yang beredar itu, dengan nama lengkap ‘Faisal Hamka’. Nama ini sudah pasti diasosiasikan nama putra dari Pak Jusuf Hamka seorang konglomerat Indonesia, yang dicantumkan/catutkan namanya sebagai Sekretaris Jenderal.” Ungkap Ayaturahman saat ditemui di Menteng Jakarta Pusat.

“Kami perlu luruskan informasinya bahwa nama putra dari Bapak Jusuf Hamka, ejaan namanya yang benar adalah Feisal Hamka bukan ‘Faisal Hamka’. Hal ini juga diyakini selain ada kesalahan nama, juga tanda-tangan anaknya Jusuf Hamka tidak seperti dalam surat KNPI yang beredar itu, dan tanda tangannya sangat berbeda.” Terangnya

Hal ini, “Sangat fatal karena Putri Khairunnisa dkk telah mencatut nama seorang putra dari pengusaha nasional, atas pencatutan nama dan tanda-tangan ini KNPI versi Nisa tidak ‘legitimate’. Kondisi ini memicu rasa kekhawatiran setiap orang individu, kalau setiap saat bisa saja nama kita tanda-tangan kita dicatut oleh seseorang. Ini sangat berbahaya.” Tegasnya

Disampaikan juga oleh Ayaturahman bahwa “Disinyalir pemalsu tanda-tangan dan pencatutan nama Feisal Hamka sebagai Sekretaris Jenderal KNPI, menurut informasi bahwa sebenarnya namanya sudah tidak ingin dibawa-bahwa lagi di KNPI. Namun Nisa dkk tetap mencatut dan memalsukan tanda-tangannya, bisa jadi disalah-gunakan juga.” Tutupnya.

MoneyTalk, Jakarta – Pidato Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin kembali memicu kontroversi. Dalam pelantikan Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA PMII), Cak Imin melontarkan pernyataan yang dinilai menyudutkan organisasi mahasiswa lain, khususnya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

“Kalau ada yang tak tumbuh dari bawah, pasti bukan PMII, itu HMI,” ujar Cak Imin dalam pidatonya yang segera menyebar luas dan menimbulkan pro kontra.

Pernyataan tersebut ditanggapi berbeda-beda oleh berbagai pihak. M. Ibrahim S, dalam opini yang ditulisnya, menyebut bahwa pernyataan itu hanyalah bentuk humor khas dalam tradisi Nahdlatul Ulama (NU). “Humor dalam tradisi NU bukan sekadar hiburan. Ia bagian dari struktur sosial. Para kiai pesantren sering menggunakan humor sebagai alat teguran halus, penyejuk konflik, atau sindiran yang elegan,” tulisnya.

Namun, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI), Putri Khairunnisa, menyayangkan pernyataan Cak Imin. Ia menilai pernyataan tersebut mengandung unsur provokatif yang bisa memecah belah antarorganisasi mahasiswa.

“Semua organisasi kemahasiswaan memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan bangsa. Tidak semestinya satu organisasi menyepelekan atau merendahkan organisasi lain,” tegas Nissa.

Nada keberatan juga datang dari mantan Ketua Umum PB HMI periode 2013–2015, Arief Rosyid Hasan. Ia menyebut pernyataan Cak Imin sebagai ahistoris, simplistik, dan menyesatkan.

“Sebagai organisasi mahasiswa tertua di Indonesia, HMI berdiri sejak 5 Februari 1947 di tengah perjuangan kemerdekaan bangsa. HMI tumbuh bukan dari elit kekuasaan,” ujar Arief Rosyid menanggapi dengan nada tegas.

Pernyataan Cak Imin ini memperlihatkan kembali ketegangan laten antara organisasi mahasiswa yang berafiliasi dengan latar belakang ideologi dan kultural yang berbeda. Apakah pernyataan itu sekadar gurauan khas NU atau justru provokasi politik, publik kini sedang menilai sendiri maksud sebenarnya dari sosok yang juga digadang-gadang akan kembali maju di kontestasi politik nasional tersebut.

MoneyTalk, Jakarta – Pernyataan kontroversial yang dilontarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI (Menko PM RI), sekaligus mantan Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII), Muhaimin Iskandar menuai kecaman. Dalam sebuah pernyataan yang viral, Cak Imin sapaan akrabnya menyebut bahwa, “kalau ada yang tidak tumbuh dari bawah, itu bukan PMII, itu HMI.”

Hal ini disampaikan Ketua Umum PKB ini dalam acara pengukuhan PB IKA PMII periode 2025-2030 di bawah kepemimpinan Fathan Subchi di Hotel Bidakara Jakarta, Minggu malam, 13 Juli 2025.

Pernyataan ini dinilai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusan Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) Putri Khairunnisa, sangat mengandung unsur provokatif dan berpotensi memecah belah antar kader organisasi kemahasiswaan. Khususnya antara PMII dan HMI yang selama ini sama-sama menjadi pilar penting dalam dinamika kebangsaan.

Nissa sapaan akrabnya, yang merupakan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), angkat bicara. Ia menyayangkan pernyataan tersebut dan menilai Cak Imin tidak mencerminkan sikap kenegarawanan sebagai pejabat publik.

“Seharusnya seorang pejabat, apalagi mantan Ketua Umum PB PMII, bisa menjaga ucapannya. Apa yang disampaikan Cak Imin sangat tidak bijak, justru berpotensi mengadu domba dan menyinggung jutaan kader HMI di seluruh Indonesia,” ujar Putri Khairunnisa dalam keterangannya.

Nissa menekankan bahwa semua organisasi kemahasiswaan memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan bangsa. Tidak semestinya satu organisasi menyepelekan atau merendahkan organisasi lain.

“Kami menuntut Cak Imin untuk meminta maaf secara terbuka kepada kader HMI. Jangan sampai pernyataan ini melukai semangat persatuan di kalangan pemuda dan mahasiswa. Mulutmu adalah harimaumu,” tegasnya.

Nissa juga mengingatkan bahwa tokoh publik harus menjadi teladan dalam menjaga persatuan, bukan justru memperkeruh suasana. Apalagi Cak Imin pernah menjadi bagian dari dunia organisasi kemahasiswaan, ia seharusnya tahu betul bagaimana menjaga etika dalam berucap, karena mulut-mu harimau-mu.

Nissa juga mengajak seluruh kader organisasi kepemudaan untuk tidak terpancing, namun tetap mengawal ruang publik agar tetap sehat, konstruktif, dan berorientasi pada persatuan nasional.

“Mari kita jaga ukhuwah antarorganisasi. Kritik boleh, tapi jangan mencederai sejarah dan perjuangan kader organisasi lain,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Istana Negara Jakarta, Senin (24/2/2025). Danantara diproyeksikan akan mengoptimalkan semua potensi ekonomi dengan perputaran aset 900 miliar dolar AS (Rp.14.000 triliun) dan modal awal 20 miliar dolar AS (Rp.325,8 triliun).

Ketua Umum DPP KNPI Putri Khairunnisa menilai kelahiran BPI Danantara merupakan hal positif dan terobosan baik dalam menguatkan perekonomian Indonesia kedepan. Namun katanya, ada beberapa hal penting yang menjadi catatan terkait eksistensi lembaga tersebut kedepan.

“Dengan nilai potensi ekonomi dan aset berjumlah ratusan bahkan ribuan triliun yang akan dikelola oleh Danantara. Maka lembaga ini harus diisi oleh orang yang profesional dan betul-betul bersih dan berkonsentrasi penuh bekerja sesuai dengan harapan,” kata Ketua Umum DPP KNPI Putri Khairunnisa kepada media, Sabtu (1/3/2024) di Jakarta.

Untuk itu kata Nisa sapaan akrab, secara tegas DPP KNPI menolak Rosan Roeslani sebagai Kepala (CEO) BPI Danantara. Hal ini karena Rosan Roeslan juga sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

“Rangkap jabatan ini bisa merusak reputasi BPI Danantara dan juga berpotensi melahirkan konflik kepentingan. Silahkan memilih mundur sebagai Menteri atau Fokus sebagai CEO BPI Danantara atau sebaliknya,” ucap Nisa mendesak.

Menurutnya, DPP KNPI akan terus menyoroti rangkap jabatan ini, sebab kehadiran Rosan Roeslani sebagai CEO BPI Danantara ini sungguh di luar nalar. Posisinya yang rangkap jabatan sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM, tentu tidak akan efektif dan dapat menggangu kinerja salah satunya.

“Pak Rosan harus mundur dari salah satu posisi saat ini. Mau jadi CEO BPI Danantara atau jadi Menteri saja. Masa iya, mengelola dana dan aset bernilai ribuan triliun nyambi jadi menteri,” pintanya.

“Bisa kolaps kalau kerjanya nyambi begitu. Jangan main-main loh, yang anda (red-Rosan Roslani) kelola ini 5 kali lipat dari APBN kita. Tentu harus serius, fokus dan kerja profesional, jangan sampai terjadi fraud bisa celaka satu republik,” sambung Nisa.

Menurutnya, kejadian Jiwasraya, Asabri dan sejumlah kasus lain bisa jadi pelajaran, dimana dampaknya mungkin tidak seberapa, karena hanya lingkup lembaga tersebut. Akan tetapi kata Nisa, Danantara ini kalau sampai terjadi salah kelola, perekonomian Indonesia bisa kolaps.

Harapannya juga disampaikan kepada Pandu Syahrir Wakil Kepala BPI Danantara, segera melepas semua jabatannya baik sebagai komisaris/direktur di perusahaan Swasta. Tentunya kata Nisa, agar BPI Danantara terhindar dari konflik of interest.

“Kita juga desak Bung Pandu Syahrir bertindak sebagai profesional, untuk segera mundur dari jabatan-jabatan di perusahaan lain. Hal ini supaya bisa berpikir jernih dan serius dalam mengelola langkah-langkah investasi Danantara kedepannya,” pungkas Alumni Pasca Sarjana Universitas Indonesia Jurusan Pertahanan ini. (red)