Reformasi

MoneyTalk, Jakarta- Dalam sebuah diskusi yang disiarkan melalui podcast Total Politik pada Selasa, 21 Oktober, politisi senior Laksamana Sukardi mengungkapkan pandangannya tentang kondisi politik Indonesia saat ini. Salah satu fokus utama dari pembicaraan ini adalah konsep Grand Coalition—sebuah koalisi besar tanpa oposisi yang dikatakan berpotensi mengurangi pengawasan terhadap pemerintah.

Laksamana Sukardi juga menyoroti bahwa sistem politik Indonesia masih sangat bergantung pada karakter pemimpin, menekankan bahwa nasib negara sangat dipengaruhi oleh visi dan integritas kepala negara.

Sukardi menjelaskan bahwa Grand Coalition memungkinkan keputusan diambil dengan cepat tanpa adanya gangguan dari oposisi di parlemen. Namun, hal ini dapat menimbulkan risiko besar jika tidak disertai dengan pemimpin yang memiliki visi kuat dan integritas tinggi.

“Nasib negara ini tergantung karakter dan visi dari leader-nya,” ungkapnya.

Menurut Sukardi, jika pemimpin memiliki visi yang baik, negara akan maju. Namun, jika sebaliknya, kualitas kepemimpinan yang buruk akan merugikan bangsa.

Laksamana Sukardi juga menyinggung Prabowo Subianto, presiden terpilih yang mulai menjabat pada 20 Oktober. Ia mengatakan bahwa Prabowo memiliki kesempatan untuk membangun warisan besar bagi Indonesia, namun hal itu sangat tergantung pada keseriusannya dalam memimpin.

Sukardi juga mengingatkan tentang risiko yang ditimbulkan oleh pemimpin dengan narcissistic leadership syndrome, di mana keputusan diambil berdasarkan kepentingan pribadi dan popularitas semata, bukan demi kepentingan.

Laksamana Sukardi menyoroti perjalanan politik Prabowo, mulai dari masa-masa sulit di mana ia menjadi sasaran berbagai fitnah, hingga keputusannya menerima tawaran jabatan dari Jokowi setelah kekalahan dalam pemilu.

“Mungkin dengan berat hati, tapi ia melihat ke depan bahwa Indonesia ini harus bersatu,” ujarnya. Sukardi mengakui bahwa Prabowo telah melalui berbagai rintangan politik, dan kini memiliki peluang untuk membawa Indonesia menuju kemajuan.

Namun, ia juga memperingatkan bahwa tanpa oposisi, kualitas demokrasi bisa menurun.

“Kalau ada oposisi, kesalahan pemerintah akan lebih mudah terlihat,” tambahnya.

Sukardi menekankan bahwa kualitas demokrasi sangat berkaitan dengan adanya oposisi yang kuat. Tanpa oposisi, potensi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan akan lebih sulit dikendalikan

Diskusi juga menyoroti hubungan antara PDI-P dan Prabowo Subianto. Sukardi menyinggung dugaan adanya narcissistic leadership syndrome di antara para pemimpin, yang menjadi hambatan dalam komunikasi antara PDI-P dan koalisi Prabowo.

Salah satu isu yang dibahas adalah sulitnya pertemuan antara Megawati Soekarnoputri dan Prabowo. Sukardi berpendapat bahwa sebagai presiden terpilih, seharusnya Prabowo dihormati dan didukung oleh semua pihak, termasuk tokoh-tokoh senior seperti Megawati.

“Prabowo adalah presiden terpilih, semua orang seharusnya mendukung dia,” katanya, mengkritik situasi di mana Prabowo seolah-olah harus ‘meminta’ pertemuan dengan Megawati.

Sukardi menekankan bahwa Grand Coalition berisiko melanggengkan budaya personalisme dalam politik Indonesia, di mana keputusan-keputusan politik didasarkan pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, bukan atas dasar kepentingan bangsa yang lebih luas.

“Demokrasi kita masih sangat personal,” tambahnya, merujuk pada dominasi pemimpin-pemimpin partai yang tidak memberikan ruang bagi regenerasi.

Sukardi juga mengkritik bagaimana budaya politik yang berkembang di Indonesia saat ini masih didominasi oleh pemimpin yang enggan meninggalkan posisinya, bahkan setelah kekalahan dalam pemilu. Ia menyebut bahwa dalam sistem presidensial, sering kali terjadi hostile takeover atau perebutan kekuasaan, yang justru melemahkan stabilitas politik jangka panjang.

Laksamana Sukardi membandingkan proses politik di Indonesia dengan negara-negara lain, seperti Amerika Serikat, yang memiliki sistem lebih substantif dalam memilih calon presiden.

“Di sana, calon presiden harus melewati proses yang ketat, seperti mengumpulkan dana kampanye dari donatur kecil dan memenuhi syarat polling,” jelasnya.

Menurutnya, hal ini memberikan legitimasi yang lebih besar kepada calon presiden dibandingkan dengan sistem di Indonesia yang cenderung transaksional.

Sebagai penutup, Sukardi menegaskan pentingnya reformasi dalam tata kelola partai politik di Indonesia, termasuk dalam hal pendanaan partai. Ia menyoroti bahwa partai politik di banyak negara maju, seperti Jerman dan Jepang, mendapatkan pendanaan yang berdasarkan UMR dan parameter yang jelas. Di Indonesia, Sukardi merasa bahwa pendanaan partai sering kali tidak rasional dan tidak berdasarkan kebutuhan yang sebenarnya.

Laksamana Sukardi juga mendorong adanya time limit atau batasan masa jabatan di dalam partai politik, sehingga regenerasi kepemimpinan dapat terjadi dengan lebih sehat dan dinamis.

“Kita harus memperbaiki governance politik kita, termasuk dalam hal sirkulasi kepemimpinan,” ujarnya.

Ia berharap bahwa ke depannya, partai-partai politik di Indonesia dapat lebih serius dalam mencari kader-kader pemimpin bangsa, sehingga kualitas demokrasi dan pemerintahan bisa meningka.

Diskusi Laksamana Sukardi dalam podcast Total Politik memperlihatkan kekhawatirannya terhadap arah politik Indonesia di bawah Grand Coalition dan tantangan dalam regenerasi kepemimpinan. Ia menekankan pentingnya visi yang kuat dari pemimpin, pentingnya oposisi, dan reformasi politik yang lebih substantif agar Indonesia bisa mencapai kemajuan yang berkelanjutan.(c@kra)