18 November 2026

Ronnie H. Rusli

MoneyTalk, Jakarta – Pernyataan kritis datang dari kalangan akademisi terkait arah kebijakan luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dosen Universitas Indonesia, Ronnie H Rusli, mempertanyakan kelayakan wacana dua periode bagi Prabowo, terutama dikaitkan dengan isu hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel.

Dalam pernyataannya, Ronnie menyoroti ironi yang menurutnya terjadi di tengah situasi global, khususnya konflik di Timur Tengah. Ia menyebut bahwa warga Gaza menunjukkan solidaritas dengan Indonesia dengan melaksanakan sholat ghaib untuk tiga prajurit TNI yang wafat akibat serangan Israel.

“Warga Gaza sholat ghaib buat tiga TNI yang wafat oleh serangan Israel, sementara presidennya justru mau membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Apa pantas dua periode?” ujar Ronnie dalam pernyataan yang beredar, Ahad (12/4/2026).

Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya sensitivitas publik terhadap konflik antara Gaza dan Israel, yang kembali memanas dalam beberapa waktu terakhir. Solidaritas terhadap Palestina selama ini menjadi bagian dari sikap politik luar negeri Indonesia yang konsisten sejak lama.

Menurut Ronnie, langkah membuka hubungan diplomatik dengan Israel, jika benar diwujudkan, berpotensi menimbulkan resistensi publik yang luas. Ia menilai kebijakan tersebut tidak sejalan dengan aspirasi mayoritas rakyat Indonesia yang selama ini mendukung kemerdekaan Palestina.

Di sisi lain, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pemerintah terkait rencana konkret pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel. Namun, isu tersebut kerap mencuat dalam diskursus geopolitik, terutama dalam konteks normalisasi hubungan beberapa negara dengan Israel dalam beberapa tahun terakhir.

Pengamat menilai, polemik ini berpotensi menjadi isu politik domestik yang signifikan, terutama jika dikaitkan dengan wacana kepemimpinan jangka panjang. Kritik dari kalangan akademisi seperti Ronnie mencerminkan adanya kekhawatiran bahwa kebijakan luar negeri Indonesia dapat bergeser dari prinsip-prinsip historisnya.

Situasi ini pun menegaskan bahwa legitimasi politik seorang pemimpin tidak hanya ditentukan oleh stabilitas dalam negeri, tetapi juga oleh konsistensi sikap terhadap isu-isu global yang sensitif dan menyentuh emosi publik.

MoneyTalk, Jakarta – Pernyataan kontroversial datang dari dosen Universitas Indonesia (UI), Ronnie H Rusli, yang menyebut Indonesia saat ini dipimpin oleh sosok yang ia istilahkan sebagai “Presiden omon-omon kacung Israel”.

Dalam pernyataannya, Ronnie mengkritik keras kepemimpinan nasional yang menurutnya tidak menunjukkan arah yang jelas dan justru merugikan bangsa.

“Dengan Presiden omon-omon kacung Israel, bangsa ini jadi bangsa kacung. Masa paling buruk adalah masa omon-omon jadi presiden,” ujar Ronnie dalam pernyataan yang beredar, Rabu (8/4/2026).

Ia menilai, kepemimpinan yang hanya mengandalkan retorika tanpa realisasi konkret akan membawa dampak negatif terhadap kedaulatan dan martabat bangsa. Kritik tersebut juga menyiratkan kekhawatiran atas arah kebijakan nasional yang dianggap tidak berpihak pada kepentingan rakyat.

Pernyataan ini pun menuai beragam reaksi di ruang publik. Sebagian pihak menilai kritik tersebut sebagai bentuk kebebasan berpendapat dalam demokrasi, sementara yang lain menganggapnya terlalu provokatif dan berpotensi memicu polemik.

Hingga saat ini belum ada tanggapan resmi dari pihak pemerintah terkait pernyataan tersebut. Namun, wacana ini diperkirakan akan terus berkembang seiring meningkatnya dinamika politik nasional.

MoneyTalk, Jakarta – Kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali mencuat. Kali ini datang dari akademisi Universitas Indonesia, Ronnie H. Rusli, yang menyebut pemerintahan saat ini sebagai yang “paling jelek setelah Orde Baru (Orba)”.

Pernyataan tersebut disampaikan Ronnie dalam unggahan yang menyoroti berbagai program pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia secara khusus mempertanyakan aspek transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran program tersebut.

“Penggunaan dana MBG siapa yang audit? Ada publikasi hasil audit dari luar pemerintah saat ini?” ujar Ronnie, mempertanyakan mekanisme pengawasan yang berjalan, Senin (6/4/2026).

Program MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan. Namun, besarnya anggaran yang digelontorkan membuat program ini tak lepas dari sorotan publik.

Ronnie menilai, hingga saat ini belum terlihat adanya publikasi audit independen dari lembaga di luar pemerintah yang bisa diakses secara luas oleh masyarakat. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana transparansi pengelolaan dana tersebut.

Secara sistem, pengawasan keuangan negara berada di bawah kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Lembaga ini memiliki mandat untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, termasuk program-program strategis pemerintah.

Selain BPK, pengawasan juga biasanya dilakukan oleh aparat internal pemerintah seperti inspektorat dan badan pengawas di masing-masing kementerian atau lembaga.

Namun demikian, tuntutan agar audit dilakukan secara lebih terbuka dan melibatkan pihak independen terus menguat, terutama untuk program berskala besar seperti MBG.

Hingga saat ini, belum ada laporan resmi yang dipublikasikan secara luas mengenai hasil audit independen penggunaan dana MBG. Kondisi ini menjadi salah satu alasan munculnya kritik dari berbagai kalangan, termasuk akademisi.

Pernyataan Ronnie H. Rusli menjadi bagian dari dinamika kritik terhadap pemerintahan saat ini. Di tengah besarnya ekspektasi publik terhadap program-program unggulan, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

MoneyTalk, Jakarta – Pernyataan kritis kembali datang dari akademisi Universitas Indonesia (UI) Ronnie H. Rusli, yang menyoroti sikap pemerintah Indonesia terkait konflik di Timur Tengah, khususnya antara Iran dan Israel.

Ronnie secara terbuka menyampaikan posisi Indonesia yang dinilainya tidak menunjukkan dukungan terhadap Iran dalam menghadapi Israel. Ia bahkan menyebut sikap tersebut memalukan, mengingat Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia.

“Malu kita punya Presiden negara berpenduduk Islam terbesar di dunia yang tidak mendukung atau pro negara Islam (Iran) yang berperang dengan Zionis Israel,” ujar Ronnie dalam pernyataannya, Kamis (2/4/2026).

Pernyataan ini menambah daftar kritik Ronnie terhadap kebijakan luar negeri pemerintah, khususnya dalam merespons dinamika geopolitik global. Sebelumnya, ia juga menyoroti kapasitas diplomasi Indonesia dalam merespons konflik Timur Tengah dan menilai posisi Indonesia kurang diperhitungkan di kancah internasional.

Isu konflik Iran dan Israel sendiri terus menjadi perhatian dunia internasional, terutama setelah meningkatnya eskalasi militer yang melibatkan berbagai pihak di kawasan tersebut. Di Indonesia, sikap pemerintah yang cenderung mengedepankan politik luar negeri bebas aktif kerap menjadi perdebatan, khususnya dalam konteks konflik yang melibatkan negara-negara mayoritas Muslim.

Pernyataan Ronnie pun menuai beragam respons di ruang publik. Sebagian mendukung pandangannya sebagai bentuk solidaritas terhadap dunia Islam, namun tidak sedikit pula yang mengingatkan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia tidak bisa semata-mata didasarkan pada sentimen agama, melainkan harus mempertimbangkan kepentingan nasional, stabilitas kawasan, serta hukum internasional.

Di tengah polemik tersebut, posisi Indonesia kembali diuji: antara menjaga prinsip diplomasi bebas aktif atau mengambil sikap lebih tegas dalam konflik global yang sarat dimensi politik, agama, dan kemanusiaan.

MoneyTalk, Jakarta – Pernyataan kritis disampaikan oleh dosen Universitas Indonesia, Ronnie H. Rusli, terkait arah kebijakan luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Ia menilai, posisi Indonesia saat ini dinilai condong ke Amerika Serikat dan Israel, sehingga berdampak pada persepsi negara lain, khususnya Iran.

Ronnie menyoroti kebijakan Iran yang membatasi akses pelayaran di Selat Hormuz, salah satu jalur perdagangan minyak paling vital di dunia. Dalam pernyataannya, ia menyebut Indonesia tidak termasuk dalam daftar negara yang kapalnya diizinkan melintas secara leluasa.

“Delapan negara kapalnya diizinkan lewat Selat Hormus, tapi Indonesia tidak masuk. Masa gak tau kalau Iran tahu Prabowo ini pro Israel dan Amerika,” ujar Ronnie di akun media sosialnya, Rabu (1/4/2026).

Ia merinci sejumlah negara yang disebut mendapatkan akses, di antaranya Tiongkok, Rusia, India, Pakistan, Mesir, Korea Selatan, Malaysia, dan Thailand. Menurutnya, daftar tersebut mencerminkan kedekatan geopolitik negara-negara tersebut dengan Iran.

Lebih lanjut, Ronnie menilai tidak masuknya Indonesia dalam daftar tersebut bukan semata persoalan teknis pelayaran, melainkan cerminan posisi politik luar negeri Indonesia di mata global.

“Ini bukan sekadar soal kapal, tetapi bagaimana Indonesia dipersepsikan dalam peta kekuatan dunia, terutama di kawasan Timur Tengah,” tegasnya.

Seperti diketahui, Selat Hormus merupakan jalur strategis yang dilalui sekitar seperlima distribusi minyak global. Ketegangan di kawasan ini meningkat seiring konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.

Situasi tersebut membuat Iran menerapkan kebijakan selektif terhadap kapal-kapal yang melintas, khususnya dari negara-negara yang dianggap memiliki hubungan politik yang sensitif.

Hingga saat ini, pemerintah Indonesia belum memberikan pernyataan resmi terkait pandangan Ronnie tersebut. Namun, melalui jalur diplomasi, Indonesia dikabarkan tetap berupaya memastikan kapal-kapal nasional, termasuk tanker energi, dapat melintas dengan aman di kawasan tersebut.

MoneyTalk, Jakarta – Pernyataan kontroversial datang dari kalangan akademisi. Dosen Universitas Indonesia, Ronnie H. Rusli, menyebut pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagai yang terburuk sejak Indonesia merdeka.

Menurut Ronnie, salah satu indikator utama adalah ketidakmampuan pemerintah dalam menarik investor asing ke dalam negeri. Ia menilai kepercayaan investor internasional terhadap Indonesia saat ini mengalami penurunan.

“Investor pasti bertanya tentang latar belakang Presiden. Ketika dijelaskan tidak memiliki pengalaman pemerintahan dan lebih dikenal sebagai mantan Komandan Kopassus, itu menjadi pertimbangan serius bagi mereka,” ujar Ronnie dalam keterangannya, Jumat (27/3/2026).

Ia kemudian membandingkan dengan era Presiden kedua Indonesia, Soeharto. Meski berasal dari latar belakang militer, Soeharto disebut mampu membangun tim pemerintahan yang diisi oleh para teknokrat andal.

“Pak Harto memang dari militer, tetapi yang ditempatkan dalam pemerintahannya adalah teknokrat lulusan kampus-kampus top seperti UC Berkeley dan MIT. Itu yang membuat kebijakan ekonomi lebih kredibel di mata dunia,” jelasnya.

Ronnie juga menyoroti komposisi kabinet saat ini yang dinilainya kurang memiliki pengalaman di bidangnya masing-masing. Ia menyinggung salah satu contoh pada posisi Menteri Luar Negeri yang dianggap tidak memiliki rekam jejak di kementerian tersebut sebelum menjabat.

“Banyak yang diangkat tidak punya pengalaman di kabinet. Bahkan ada yang langsung menduduki posisi strategis tanpa pernah bekerja di bidang tersebut sebelumnya,” tambahnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak pemerintah terkait kritik tersebut.