18 November 2026

Ronnie H. Rusli

MoneyTalk.id, Jakarta – Ekonom Universitas Indonesia (UI), Ronnie H. Rusli, melontarkan kritik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto sejak menjabat sebagai kepala negara. Ia menilai kinerja pemerintahan Prabowo mengecewakan dan menyatakan tidak akan memilihnya dalam pemilihan presiden mendatang.

Pernyataan tersebut disampaikan Ronnie saat menanggapi pandangan mengenai kinerja pemerintahan Prabowo. Ia secara terbuka menyatakan ketidakpuasannya terhadap kepemimpinan Prabowo selama menjabat sebagai presiden.

“Saya sependapat. Saya tidak akan memilih Prabowo pada Pilpres yang akan datang karena kinerjanya paling buruk sejak kita punya Presiden,” ujar Ronnie H. Rusli di akun X (Twitter), Rabu (14/10/2026).

Pernyataan itu menunjukkan kritik keras Ronnie terhadap rekam jejak pemerintahan Prabowo. Penilaiannya sekaligus menjadi sorotan terhadap ekspektasi publik yang mengiringi pergantian kepemimpinan nasional setelah Prabowo dilantik sebagai presiden pada Oktober 2024.

Namun, penilaian mengenai buruk atau baiknya kinerja pemerintah perlu diuji melalui indikator yang terukur. Sejumlah aspek yang dapat menjadi bahan evaluasi antara lain pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pengendalian harga kebutuhan pokok, pengentasan kemiskinan, serta efektivitas program pemerintah.

Di sisi lain, evaluasi terhadap pemerintahan juga perlu mempertimbangkan capaian program, kondisi ekonomi global, serta dampak kebijakan yang telah dijalankan. Dengan demikian, penilaian terhadap kinerja presiden tidak hanya bertumpu pada kepuasan atau ketidakpuasan politik, tetapi juga pada data dan hasil kebijakan yang dirasakan masyarakat.

Pernyataan Ronnie menambah daftar kritik terhadap pemerintahan Prabowo yang perlu dijawab melalui kinerja nyata. Publik pada akhirnya dapat menilai apakah berbagai kebijakan pemerintah mampu memperbaiki kondisi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, dan memenuhi harapan masyarakat.

Meski demikian, pernyataan Ronnie tersebut merupakan penilaian pribadi terhadap kinerja presiden. Untuk memperkuat evaluasi secara objektif, diperlukan data ekonomi terbaru dan tanggapan pemerintah mengenai capaian maupun tantangan selama menjalankan pemerintahan.

MoneyTalk.id,Jakarta – Ekonom Universitas Indonesia (UI) Ronnie H. Rusli menyoroti sejumlah persoalan ekonomi Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari pemutusan hubungan kerja (PHK), bisnis yang gulung tikar, pelemahan rupiah, kenaikan harga kebutuhan pokok, pajak, hingga meningkatnya pembiayaan pinjaman daring dan besarnya utang pemerintah.

Dalam kritiknya, Ronnie menyebut kondisi ekonomi yang dihadapi masyarakat ditandai dengan gelombang PHK, usaha yang tutup, rupiah yang melemah hingga mendekati Rp18.000 per dolar AS, serta meningkatnya beban ekonomi masyarakat.

Ia juga menyoroti nilai pembiayaan pinjaman online atau pinjol yang mencapai sekitar Rp105 triliun, perputaran dana judi online yang menembus Rp86 triliun, serta utang pemerintah yang terus menjadi perhatian.

Berbagai persoalan tersebut menjadi bahan evaluasi terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintah. Namun, untuk menilai dampak kebijakan secara menyeluruh, setiap indikator perlu dilihat berdasarkan data resmi, periode pengukuran, serta faktor domestik dan global yang memengaruhinya.

Tekanan terhadap nilai tukar rupiah menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian pelaku pasar. Data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia menunjukkan rupiah berada di level Rp17.937 per dolar AS pada 1 Oktober 2026. Sebelumnya, pada 29 September 2026, rupiah tercatat Rp17.998 per dolar AS.

Angka tersebut memperlihatkan tekanan terhadap rupiah yang mendekati level Rp18.000 per dolar AS. Kondisi ini berpotensi meningkatkan biaya impor, terutama untuk bahan baku industri, barang modal, dan sejumlah komoditas yang harganya dipengaruhi kurs dolar AS.

Bloomberg Technoz pada 7 Oktober 2026 juga melaporkan bahwa investor asing masih melakukan aksi jual bersih di pasar saham Indonesia. Nilai jual bersih investor asing mencapai Rp109 triliun sejak awal tahun hingga 6 Oktober 2026, dengan Rp10,24 triliun di antaranya terjadi sepanjang September.

Meski demikian, arus keluar dana dari pasar saham tidak otomatis berarti seluruh investor asing meninggalkan Indonesia. Data investasi langsung asing atau foreign direct investment (FDI) perlu dibedakan dari transaksi jual beli saham di pasar modal.

Persoalan PHK dan penutupan usaha menjadi isu penting karena dampaknya langsung dirasakan pekerja dan keluarga mereka. Kehilangan pekerjaan dapat menurunkan pendapatan rumah tangga, mengurangi konsumsi, serta meningkatkan risiko kesulitan membayar cicilan dan kebutuhan sehari-hari.

Namun, gambaran pasar kerja nasional perlu dilihat dari data yang lebih luas. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran terbuka pada Mei 2026 sebesar 4,65 persen, turun 0,03 poin persentase dibandingkan Februari 2026.

Jumlah penduduk bekerja pada Mei 2026 mencapai 148,19 juta orang, meningkat sekitar 522 ribu orang dibandingkan Februari 2026.

Data tersebut tidak berarti persoalan PHK di sejumlah perusahaan tidak terjadi. Angka pengangguran nasional merupakan gambaran agregat, sedangkan PHK di sektor atau perusahaan tertentu dapat tetap menimbulkan persoalan serius.

Karena itu, untuk mengukur skala gelombang PHK, diperlukan data jumlah pekerja yang terkena PHK, sektor usaha terdampak, serta perbandingan dengan periode sebelumnya.

Ronnie juga menyoroti kenaikan harga bahan pokok yang dinilainya semakin membebani masyarakat. Kenaikan harga pangan memang menjadi persoalan penting karena kelompok berpendapatan rendah mengalokasikan bagian besar penghasilannya untuk kebutuhan sehari-hari.

Meski demikian, klaim bahwa harga sembako secara umum telah naik dua kali lipat membutuhkan pembanding yang jelas. Perlu diketahui komoditas yang dimaksud, wilayah pengamatan, serta harga pada periode awal dan akhir yang dibandingkan.

Berdasarkan rilis BPS pada 1 Oktober 2026, inflasi tahunan Indonesia pada September 2026 tercatat 3,28 persen. Inflasi bulanan mencapai 0,30 persen, sedangkan inflasi sepanjang Januari hingga September 2026 sebesar 2,17 persen.

Angka inflasi tersebut mengukur perubahan indeks harga konsumen secara agregat, bukan berarti seluruh barang naik dengan persentase yang sama. Harga beras, cabai, telur, minyak goreng, dan komoditas lain dapat mengalami perubahan berbeda-beda.

Dengan demikian, tekanan harga yang dirasakan masyarakat perlu ditelusuri melalui data harga komoditas dan daya beli rumah tangga, bukan hanya angka inflasi umum.

Pinjol Tembus Rp105 Triliun

Salah satu angka yang menjadi sorotan adalah pembiayaan pinjaman daring atau pinjol. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan outstanding pembiayaan industri pinjaman daring mencapai Rp105,63 triliun pada Juli 2026.

Jumlah tersebut tumbuh 24,76 persen secara tahunan. Sementara itu, tingkat wanprestasi 90 hari atau TWP90 tercatat sebesar 4,32 persen.

Data ini menunjukkan besarnya pembiayaan yang masih berjalan di industri pinjaman daring dan pertumbuhannya dibandingkan tahun sebelumnya.

Namun, angka Rp105,63 triliun tersebut merupakan nilai outstanding pembiayaan, bukan otomatis jumlah uang yang berputar selama satu tahun. Angka itu juga tidak seluruhnya menggambarkan pinjaman ilegal karena data OJK merujuk pada industri pinjaman daring yang berada dalam pengawasannya.

Di tengah kebutuhan pembiayaan masyarakat dan pelaku usaha, pertumbuhan pinjol perlu diimbangi perlindungan konsumen, transparansi biaya, serta pengawasan terhadap praktik penagihan dan risiko gagal bayar.

Perputaran Judi Online Rp86,82 Triliun

Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah judi online. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan perputaran dana judi online mencapai Rp86,82 triliun sepanjang Januari hingga Juni 2026.

Nilai tersebut berasal dari sekitar 467,32 juta transaksi. PPATK juga mencatat total deposit judi online sebesar Rp22,05 triliun dalam 226,76 juta transaksi melalui rekening bank, dompet elektronik, dan QRIS.

Ada hal penting dalam membaca angka tersebut. Perputaran dana tidak sama dengan kerugian bersih para pemain atau keuntungan operator. Satu dana dapat berpindah melalui sejumlah transaksi sehingga nilai perputaran tidak dapat langsung dianggap sebagai uang yang hilang dari masyarakat.

PPATK juga menyatakan perputaran dana pada semester pertama 2026 turun sekitar 12,9 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025, ketika nilainya mencapai Rp99,68 triliun. Meski demikian, frekuensi transaksi meningkat tajam.

Data tersebut memperlihatkan bahwa judi online masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan penindakan terhadap jaringan perjudian, pengawasan transaksi keuangan, dan perlindungan masyarakat dari risiko kehilangan penghasilan.

Utang Pemerintah Tembus Rp10.293 Triliun

Kritik terhadap kondisi ekonomi juga menyasar besarnya utang pemerintah. Bisnis.com melaporkan bahwa posisi utang pemerintah pada akhir kuartal II 2026 mencapai Rp10.293,69 triliun, meningkat Rp373,2 triliun dibandingkan kuartal sebelumnya.

Rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) tercatat sebesar 41,26 persen. Mayoritas utang pemerintah berbentuk surat berharga negara (SBN), dengan porsi sekitar 87,11 persen.

Besarnya nominal utang menimbulkan pertanyaan mengenai biaya pembayaran bunga, kebutuhan pembiayaan pembangunan, dan kemampuan pemerintah menjaga kesinambungan fiskal.

Namun, penilaian terhadap kesehatan fiskal tidak cukup hanya berdasarkan nominal utang. Rasio utang terhadap PDB, biaya bunga, jatuh tempo, penerimaan negara, serta penggunaan dana pinjaman juga perlu diperhitungkan.

Dalam laporan realisasi APBN hingga akhir September 2026, Kementerian Keuangan mencatat pendapatan negara Rp2.341,5 triliun dan belanja negara Rp2.660,5 triliun. Dengan demikian, defisit APBN mencapai Rp319 triliun atau 1,24 persen terhadap PDB.

Penerimaan pajak tercatat Rp1.607,6 triliun, tumbuh 24,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Angka tersebut merupakan realisasi penerimaan, sehingga tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa tarif pajak untuk seluruh wajib pajak telah naik.

Berbagai persoalan yang disoroti Ronnie H. Rusli memperlihatkan sejumlah indikator yang layak menjadi bahan evaluasi kebijakan ekonomi pemerintah. Pelemahan rupiah, tekanan terhadap daya beli, risiko pembiayaan rumah tangga, aktivitas judi online, dan peningkatan utang merupakan isu yang membutuhkan perhatian serius.

Di sisi lain, BPS mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen secara tahunan pada triwulan II 2026. Investasi yang terealisasi sepanjang semester I 2026 juga mencapai Rp1.010,6 triliun dan disebut menyerap hampir 1,45 juta tenaga kerja.

Angka pertumbuhan dan investasi tersebut tidak serta-merta menghapus persoalan yang dirasakan sebagian masyarakat. Sebaliknya, indikator makroekonomi yang positif juga perlu diperhitungkan agar gambaran perekonomian tidak hanya dibangun dari satu sisi.

Pemerintah perlu menjelaskan bagaimana pertumbuhan ekonomi diterjemahkan menjadi lapangan kerja yang berkualitas, harga kebutuhan pokok yang terjangkau, peningkatan pendapatan riil, dan iklim usaha yang sehat.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan kebijakan ekonomi bukan hanya pertumbuhan PDB atau besarnya investasi, tetapi juga kemampuan masyarakat mempertahankan pekerjaan, memenuhi kebutuhan hidup, dan memperoleh manfaat dari pertumbuhan tersebut.

Kritik Ronnie H. Rusli menjadi pengingat bahwa indikator ekonomi perlu terus diuji melalui data yang terbuka, terukur, dan dapat diperiksa publik. Penilaian terhadap kinerja pemerintahan Prabowo pun perlu bertumpu pada perbandingan data antarperiode serta pemisahan yang jelas antara fakta statistik dan pendapat politik.

MoneyTalk.id,Jakarta – Ekonom Universitas Indonesia (UI) Ronnie H Rusli menyoroti pengelolaan dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menurutnya seharusnya menjadi bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ronnie mengatakan, persoalan tersebut berkaitan dengan posisi Danantara dalam pengelolaan aset dan dividen BUMN.

“Yang seharusnya masuk ke APBN dividen dari BUMN, tapi masuk ke partikelir yang bernama Danantara,” kata Ronnie di akun X (Twitter), Senin (28/9/2026).

Menurut Ronnie, apabila bendahara negara dalam hal ini Menteri Keuangan (Menkeu) menagih kewajiban terkait penerimaan negara tersebut, persoalan itu kemudian dilaporkan oleh Danantara kepada Presiden.

“Ditagih sama bendahara negara (Menkeu), dilaporkan Danantara ke Presiden,” ujarnya.

Ronnie kemudian menyinggung kemungkinan adanya tindakan terhadap Menteri Keuangan yang melakukan penagihan tersebut. Ia menyebut istilah “dipecat on the spot” dalam menggambarkan situasi yang menurutnya terjadi.

“Maka Menkeu dipecat on the spot selagi rapat dengan DPD,” kata Ronnie.

Ia juga mengaitkan pernyataannya dengan pemberhentian Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan. Ronnie meminta publik melihat video terkait peristiwa tersebut.

“Kalian sudah lihat video Pak Purbaya yang dipecat on the spot,” ujarnya.

Pernyataan Ronnie tersebut menyoroti persoalan yang lebih luas mengenai hubungan antara pengelolaan dividen BUMN, penerimaan APBN, serta posisi Danantara dalam tata kelola aset negara.

MoneyTalk.id,Jakarta – Ekonom Universitas Indonesia (UI) Ronnie H. Rusli melontarkan kritik tajam terhadap kondisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia mengibaratkan kabinet saat ini seperti kelompok preman yang bekerja berdasarkan wilayah kekuasaan.

Menurut Ronnie, persoalan utama yang terjadi adalah ketidakmampuan pemerintah mencari sumber penerimaan dan pertumbuhan ekonomi secara wajar, sehingga masyarakat justru terus dibebani berbagai pungutan.

“Saat ini seperti kabinet para preman di daerah kekuasaannya. Preman itu kan tidak tahu cara mencari uang secara decent atau wajar dan keahliannya cuma satu saja, palak atau peras orang-orang di daerah kekuasaannya saja, sama seperti sekarang yang terjadi,” kata Ronnie di akun X (Twitter), Senin (7/9/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Ronnie sebagai kritik terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintah yang dinilainya terlalu mengandalkan masyarakat sebagai sumber penerimaan.

Sebelumnya, Ronnie juga mengkritik kecenderungan pemerintah yang dinilainya lebih banyak mengandalkan pajak ketika membutuhkan tambahan penerimaan negara. Ia mempertanyakan kemampuan pemerintah dalam mencari investor dan menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru. Kritik serupa terhadap ketergantungan pada pajak juga diberitakan sejumlah media pada awal September 2026.

Ronnie menilai pemerintah semestinya memiliki kemampuan untuk menciptakan iklim investasi yang menarik, memperluas kegiatan ekonomi produktif, serta membuka lapangan kerja, bukan sekadar meningkatkan beban masyarakat melalui pungutan.

Menurut dia, apabila pemerintah hanya mengandalkan pungutan terhadap rakyat, maka kebijakan tersebut justru dapat menekan daya beli masyarakat dan memperburuk kondisi perekonomian.

Kritik Ronnie tersebut menyoroti persoalan yang lebih luas mengenai kemampuan pemerintah dalam mengelola ekonomi. Baginya, negara seharusnya mampu mencari sumber pendapatan melalui aktivitas ekonomi yang produktif dan menciptakan nilai tambah, sehingga penerimaan negara tidak semata-mata bertumpu pada pungutan terhadap masyarakat.

Dengan analogi “kabinet para preman”, Ronnie ingin menggambarkan pemerintah yang menurut pandangannya lebih mengandalkan kekuasaan untuk memperoleh penerimaan ketimbang membangun strategi ekonomi yang produktif.

MoneyTalk.id,Jakarta – Ekonom Universitas Indonesia (UI), Ronnie H. Rusli, melontarkan peringatan keras terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia meminta publik tidak menganggap pemerintah otomatis kuat hanya karena memiliki dukungan aparat militer dan kepolisian dalam menghadapi gelombang demonstrasi.

Ronnie berpandangan, kekuatan rakyat tidak hanya dapat ditunjukkan melalui aksi turun ke jalan. Menurutnya, terdapat tekanan ekonomi yang jauh lebih besar apabila masyarakat secara luas menghentikan pembayaran berbagai jenis pajak.

“Catat baik-baik, jangan anggap pemerintahan Prabowo kuat dengan backing militer-polisi untuk memoderatkan atau membubarkan aksi demo-demo dengan menggunakan TNI-Polri,” ujar Ronnie dalam pernyataannya di X (Twitter), Sabtu

Menurut Ronnie, rakyat memiliki apa yang disebutnya sebagai “senjata ampuh” untuk memberikan tekanan terhadap pemerintah, yakni penolakan secara massal untuk membayar pajak.

Ia bahkan mengklaim, apabila masyarakat secara serentak tidak membayar pajak dalam berbagai bentuk selama satu tahun, kondisi tersebut dapat membuat pemerintahan mengalami tekanan fiskal yang sangat serius.

“Bila rakyat tidak mau bayar pajak sama sekali, apa pun bentuk pajaknya, dalam periode satu tahun, maka pemerintahan Prabowo akan kolaps atau rontok,” katanya.

Ronnie juga menilai pemerintah tidak mungkin mampu memenjarakan seluruh warga yang secara bersama-sama melakukan penolakan pembayaran pajak. Karena itu, menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya mengandalkan pendekatan kekuatan dalam menghadapi kritik dan ketidakpuasan publik.

Pernyataan tersebut merupakan pandangan pribadi Ronnie H. Rusli dan bukan berarti menyerukan tindakan melanggar kewajiban perpajakan. Dalam sistem hukum Indonesia, kewajiban pajak tetap diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Sebelumnya, Ronnie juga melontarkan kritik terhadap kebijakan ekonomi yang menurut pandangannya terlalu mengandalkan pajak sebagai sumber penerimaan negara. Kritik tersebut diberitakan pada awal September 2026.

Di sisi lain, pemerintah dalam arah kebijakan APBN menempatkan pajak sebagai salah satu instrumen penting penerimaan negara dan kebijakan fiskal.

Pernyataan Ronnie kini menambah deretan kritik terhadap arah kebijakan pemerintahan Prabowo, terutama terkait hubungan antara tekanan ekonomi, kebijakan perpajakan, dan respons pemerintah terhadap aspirasi publik.

MoneyTalk, Jakarta – Akun media sosial X (Twitter) milik dosen Universitas Indonesia, Ronnie H Rusli, dilaporkan mengalami suspend. Peristiwa itu menjadi sorotan publik karena Ronnie dikenal aktif melontarkan kritik keras terhadap berbagai kebijakan Presiden Prabowo Subianto di media sosial.

Salah satu isu yang kerap menjadi perhatian Ronnie adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program unggulan pemerintahan Prabowo. Dalam sejumlah unggahannya di platform X, Ronnie beberapa kali mempertanyakan efektivitas, transparansi anggaran, hingga dampak program tersebut terhadap kondisi fiskal negara.

Cuitan-cuitan Ronnie sebelumnya cukup ramai diperbincangkan publik dan bahkan dikutip sejumlah media online nasional. Gaya kritiknya yang tajam membuat akun miliknya dikenal luas di kalangan pengguna media sosial, khususnya mereka yang aktif mengikuti isu politik dan kebijakan publik.

Hingga kini belum diketahui secara pasti penyebab akun @Ronnie_Rusli terkena suspend. Pihak platform X juga belum memberikan penjelasan resmi terkait alasan penangguhan akun tersebut, apakah berkaitan dengan pelanggaran aturan platform, laporan massal, atau faktor teknis lainnya.

Peristiwa suspend akun Ronnie kemudian memunculkan berbagai reaksi dari warganet. Sebagian menilai penangguhan akun itu memunculkan kekhawatiran terkait ruang kritik di media sosial, sementara sebagian lainnya meminta publik menunggu penjelasan resmi dari pihak X.

Di tengah dinamika politik nasional, media sosial memang menjadi arena utama perdebatan publik terkait kebijakan pemerintah. Sejumlah akademisi, aktivis, hingga pengamat politik aktif menyampaikan pandangan kritis mereka melalui platform digital, termasuk X yang selama ini menjadi ruang diskusi politik paling ramai di Indonesia.

Kasus suspend akun Ronnie H Rusli pun kini menjadi perhatian karena menyangkut figur akademisi yang dikenal vokal dalam menyampaikan kritik terhadap pemerintah, khususnya terhadap kebijakan Presiden Prabowo dan program MBG yang terus menjadi polemik di ruang publik.

MoneyTalk, Jakarta – Menguatnya dolar Amerika Serikat terhadap rupiah kembali memantik sorotan tajam dari akademisi dan pengamat ekonomi maritim, Ronnie H. Rusli.

Ronnie menegaskan, nilai tukar rupiah yang kini berada di level Rp17.381 per dolar AS belum bisa dianggap sebagai kondisi ekonomi yang sehat. Bahkan, ia menyebut situasi tersebut mengingatkan publik pada masa kelam krisis moneter 1998.

“Harga dolar AS pada tahun 1998 mengalami fluktuasi ekstrem akibat krisis moneter, melonjak drastis dari kisaran Rp4.000-an menjadi puncaknya di atas Rp16.000-Rp17.000 per USD sekitar bulan Juni 1998,” kata Ronnie Rusli pada Jumat (8/5/2026).

Ronnie kemudian menyoroti kurs rupiah terkini yang menurutnya menjadi indikator bahwa fondasi ekonomi nasional masih rapuh.

“IDR to USD rate: Rp17.381/US$,” imbuhnya.

Menurut Ronnie, narasi bahwa ekonomi Indonesia sedang baik-baik saja menjadi sulit dipercaya apabila nilai tukar rupiah masih berada di level yang identik dengan periode krisis.

“Belum bisa dibilang ekonomi Indonesia bagus. Seyogianya kalau dibilang rupiah menguat ya ke Rp15.000/USD. Ini nilai tukar saat krismon,” tegasnya.

Pernyataan Ronnie sontak memantik diskusi luas di media sosial. Banyak warganet menilai pelemahan rupiah bukan sekadar persoalan angka kurs, melainkan cerminan tekanan struktural ekonomi nasional, mulai dari ketergantungan impor, utang luar negeri, hingga lemahnya daya tahan industri domestik.

Sebagai akademisi yang lama berkecimpung dalam isu ekonomi dan kemaritiman nasional, Ronnie selama ini dikenal vokal mengkritik pengelolaan sumber daya alam Indonesia yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan rakyat dan kedaulatan ekonomi nasional.

Kondisi rupiah yang terus tertekan juga dikhawatirkan berdampak langsung pada kenaikan harga barang impor, beban utang negara, serta meningkatnya tekanan terhadap daya beli masyarakat. Di tengah situasi global yang belum stabil, peringatan Ronnie Rusli menjadi sinyal keras agar pemerintah tidak terjebak dalam pencitraan statistik semata, sementara realitas ekonomi di lapangan justru menunjukkan tekanan yang makin berat.

MoneyTalk, Jakarta – Pernyataan kontroversial dari dosen Universitas Indonesia, Ronnie H Rusli, terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai polemik di ruang publik setelah dikutip secara langsung.

Dalam pernyataannya, Selasa (5/5/2026) Ronnie menyampaikan kritik dengan bahasa yang sangat keras. Ia mengatakan:

“Kasih makan bergizi gratis hasilnya cuma jadi ‘berak dan orang-orang yang kurang ajar yang tidak akan berterima kasih kepada siapapun termasuk kepada Prabowo Subianto dan bilang itu uang rakyat’. Yang kasih MBG itu orang yang bodoh!!!”

Pernyataan tersebut dengan cepat menyebar dan memicu beragam reaksi. Sebagian kalangan menilai kritik itu sebagai bentuk ekspresi kekecewaan terhadap efektivitas program, namun banyak pula yang mengecam pilihan kata yang dianggap tidak pantas, terutama karena disampaikan oleh seorang akademisi.

Program MBG sendiri merupakan salah satu kebijakan prioritas pemerintahan Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program ini juga diarahkan untuk menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang.

Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak Universitas Indonesia terkait polemik yang ditimbulkan. Sementara itu, perdebatan publik terus berkembang, menyoroti tidak hanya efektivitas program MBG, tetapi juga etika komunikasi di ruang publik, khususnya dari kalangan akademisi.

Kontroversi ini kembali menegaskan bahwa kebijakan publik, terutama yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas, selalu berada dalam ruang kritik. Namun, cara penyampaian kritik menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas diskursus publik di Indonesia.

MoneyTalk, Jakarta – Pernyataan kontroversial kembali dilontarkan akademisi Universitas Indonesia, Ronnie H. Rusli, yang menyinggung posisi Presiden Prabowo Subianto dalam dinamika konflik geopolitik antara Iran dan Israel yang didukung Amerika Serikat.

Ronnie mempertanyakan secara tajam, apakah Prabowo memiliki keberanian untuk datang langsung ke Iran sebagai bentuk dukungan terhadap sesama negara Muslim yang tengah berkonflik.

“Pertanyaannya, kira-kira Presiden Prabowo berani tidak ke Iran memberikan support sebagai kepala negara kepada sesama Muslim yang sedang berperang?” ujar Ronnie dalam pernyataannya yang beredar, Kamis (29/4/2026).

Ia juga menyoroti posisi negara-negara Barat, termasuk Uni Eropa, yang menurutnya tidak sepenuhnya mendukung langkah Amerika Serikat dan Israel dalam konflik tersebut.

Pernyataan Ronnie bukan kali pertama. Sebelumnya, ia juga mengkritik arah kebijakan luar negeri pemerintahan Prabowo yang dinilai cenderung berpihak kepada Israel dan Amerika Serikat.

Menurutnya, sikap tersebut membuat posisi Indonesia menjadi tidak tegas di mata dunia, terutama dalam isu konflik Timur Tengah yang sensitif dan sarat kepentingan geopolitik.

Bahkan, Ronnie menilai persepsi tersebut bisa berdampak pada hubungan Indonesia dengan negara-negara seperti Iran, yang memiliki peran strategis di kawasan, termasuk dalam jalur perdagangan global seperti Selat Hormuz.

Pernyataan ini memicu polemik di ruang publik. Sebagian pihak menilai pernyataan Ronnie sebagai bentuk kritik keras terhadap kepemimpinan nasional, sementara lainnya melihatnya sebagai opini yang terlalu provokatif dalam konteks hubungan internasional.

Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Istana terkait pernyataan tersebut.

Di tengah memanasnya situasi global, posisi Indonesia sebagai negara non-blok dan pengusung politik luar negeri bebas aktif kembali menjadi sorotan. Banyak pihak menilai, langkah diplomasi yang hati-hati justru lebih dibutuhkan dibandingkan manuver yang berisiko tinggi.

Namun demikian, pernyataan Ronnie telah membuka ruang diskusi publik: sejauh mana Indonesia akan mengambil peran dalam konflik global—sebagai penengah, pengamat, atau justru berpihak.

MoneyTalk, Jakarta – Dosen Universitas Indonesia (UI), Ronnie H Rusli, menilai pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) hingga menembus angka Rp20.000 per dolar AS hanya tinggal menunggu waktu apabila tidak ada langkah strategis dan fundamental dari pemerintah.

Menurut Ronnie, kondisi ekonomi global yang penuh tekanan, ketergantungan Indonesia terhadap impor energi, serta dominasi transaksi internasional menggunakan dolar AS menjadi faktor utama yang membuat posisi rupiah semakin rentan.

“Lari ke Rp20.000 per dolar AS pasti tinggal tunggu waktu saja. Kenapa? Jelas Rusia tidak akan memberikan minyak gratis, dan pembayarannya juga bukan menggunakan rupiah, melainkan tetap menggunakan USD,” ujar Ronnie dalam keterangannya, Senin (27/4/2026).

Ia menjelaskan, kebutuhan energi nasional yang sangat besar membuat Indonesia tidak memiliki banyak pilihan selain tetap bergantung pada impor, termasuk kemungkinan membuka kerja sama lebih luas dengan Rusia dalam sektor minyak dan energi.

Namun demikian, kerja sama tersebut tetap menuntut pembayaran dalam mata uang dolar AS, bukan rupiah. Hal inilah yang menurutnya akan terus menambah tekanan terhadap cadangan devisa dan memperbesar permintaan dolar di pasar domestik.

“Selama kebutuhan impor tinggi dan transaksi strategis masih menggunakan dolar, maka tekanan terhadap rupiah akan terus terjadi. Ini hukum pasar yang sulit dihindari,” katanya.

Ronnie menilai, narasi diversifikasi sumber energi tanpa penguatan produksi dalam negeri hanya akan menjadi solusi jangka pendek. Dalam jangka panjang, Indonesia tetap harus menghadapi kenyataan bahwa dolar AS masih menjadi mata uang dominan dalam perdagangan global.

Ia juga menyoroti belum kuatnya fondasi industri nasional dalam menopang ketahanan ekonomi. Ketika impor lebih besar daripada ekspor bernilai tinggi, maka tekanan terhadap kurs rupiah akan semakin besar.

Menurutnya, pemerintah perlu segera memperkuat sektor produksi nasional, khususnya energi, pangan, dan industri manufaktur agar ketergantungan terhadap impor dapat ditekan.

“Kalau tidak ada pembenahan struktural, maka depresiasi rupiah akan terus berulang. Rp20.000 itu bukan sesuatu yang mustahil, melainkan skenario realistis bila kondisi ini dibiarkan,” tegasnya.

Ronnie menambahkan, stabilitas kurs bukan hanya persoalan intervensi Bank Indonesia semata, melainkan juga menyangkut arah kebijakan fiskal, perdagangan, hingga strategi geopolitik Indonesia di tengah perubahan tatanan ekonomi dunia.

Ia mengingatkan bahwa konflik geopolitik global, perang dagang, hingga ketegangan energi internasional dapat mempercepat tekanan terhadap mata uang negara berkembang seperti Indonesia.

Karena itu, menurutnya, pemerintah harus berhenti hanya fokus pada penanganan jangka pendek dan mulai membangun kemandirian ekonomi nasional yang sesungguhnya.

“Selama kita masih sangat tergantung pada impor strategis dan transaksi dolar, maka ancaman rupiah menyentuh Rp20.000 per dolar AS akan selalu ada. Tinggal soal waktu saja,” pungkasnya.