MoneyTalk.id, Jakarta – Ekonom Universitas Indonesia (UI), Ronnie H. Rusli, melontarkan kritik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto sejak menjabat sebagai kepala negara. Ia menilai kinerja pemerintahan Prabowo mengecewakan dan menyatakan tidak akan memilihnya dalam pemilihan presiden mendatang.
Pernyataan tersebut disampaikan Ronnie saat menanggapi pandangan mengenai kinerja pemerintahan Prabowo. Ia secara terbuka menyatakan ketidakpuasannya terhadap kepemimpinan Prabowo selama menjabat sebagai presiden.
“Saya sependapat. Saya tidak akan memilih Prabowo pada Pilpres yang akan datang karena kinerjanya paling buruk sejak kita punya Presiden,” ujar Ronnie H. Rusli di akun X (Twitter), Rabu (14/10/2026).
Pernyataan itu menunjukkan kritik keras Ronnie terhadap rekam jejak pemerintahan Prabowo. Penilaiannya sekaligus menjadi sorotan terhadap ekspektasi publik yang mengiringi pergantian kepemimpinan nasional setelah Prabowo dilantik sebagai presiden pada Oktober 2024.
Namun, penilaian mengenai buruk atau baiknya kinerja pemerintah perlu diuji melalui indikator yang terukur. Sejumlah aspek yang dapat menjadi bahan evaluasi antara lain pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pengendalian harga kebutuhan pokok, pengentasan kemiskinan, serta efektivitas program pemerintah.
Di sisi lain, evaluasi terhadap pemerintahan juga perlu mempertimbangkan capaian program, kondisi ekonomi global, serta dampak kebijakan yang telah dijalankan. Dengan demikian, penilaian terhadap kinerja presiden tidak hanya bertumpu pada kepuasan atau ketidakpuasan politik, tetapi juga pada data dan hasil kebijakan yang dirasakan masyarakat.
Pernyataan Ronnie menambah daftar kritik terhadap pemerintahan Prabowo yang perlu dijawab melalui kinerja nyata. Publik pada akhirnya dapat menilai apakah berbagai kebijakan pemerintah mampu memperbaiki kondisi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, dan memenuhi harapan masyarakat.
Meski demikian, pernyataan Ronnie tersebut merupakan penilaian pribadi terhadap kinerja presiden. Untuk memperkuat evaluasi secara objektif, diperlukan data ekonomi terbaru dan tanggapan pemerintah mengenai capaian maupun tantangan selama menjalankan pemerintahan.
