Rosan Roeslani Archives -

Bamsoet Kritik Bank Indonesia, OJK, BEI Atas Tekanan Rupiah dan Pasar Modal

Hedi Batubara 30 Oktober 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik, Keamanan dan Pertahanan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Bambang Soesatyo (Bamsoet), mengingatkan bahwa dunia usaha tengah menghadapi tantangan yang perlu dijawab secara cepat, terpadu, dan penuh keyakinan. Pelemahan nilai tukar rupiah, tekanan terhadap daya beli, serta koreksi di pasar modal tidak boleh dipandang sebagai persoalan sektoral, melainkan sebagai ujian terhadap kepercayaan pelaku ekonomi pada arah kebijakan nasional.

“Situasi ini harus kita hadapi dengan kepala dingin. Pemerintah, Bank Indonesia, OJK, BEI, perbankan, BUMN, dan dunia usaha harus bergerak dalam satu tujuan yang sama, yakni menjaga stabilitas rupiah, memperkuat daya beli rakyat, serta memastikan pasar modal tetap kredibel, transparan, dan menarik bagi investor,” ujar Bamsoet saat menghadiri penutupan Rapimnas KADIN Indonesia, Jumat (30/10/26).

Hadir antara lain Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Perindustrian Sarmuji, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Ketua Umum KADIN Indonesia Anindya Bakrie serta para pengurus KADIN Indonesia. Satu hari sebelumnya juga hadir dari Mabes Polri, Gubernur BI, Ketua OJK, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani dan pengusaha nasional Hashim Djojohadikusumo.

Ketua DPR RI ke-15 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini menjelaskan, tekanan eksternal memang masih tinggi. Rupiah berada di kisaran Rp18.000 per dolar AS, sementara pasar saham mengalami volatilitas akibat kombinasi sentimen global, ketegangan geopolitik, arus modal, dan kekhawatiran investor terhadap tata kelola pasar. Namun, fondasi ekonomi nasional tetap memiliki daya tahan. Cadangan devisa Indonesia pada akhir September 2026 masih sebesar USD146,3 miliar atau setara 5,3 bulan impor, jauh di atas standar kecukupan internasional. Inflasi September 2026 juga terkendali sebesar 3,28 persen secara tahunan dan masih berada dalam sasaran Bank Indonesia.

“Jangan biarkan tekanan pasar berubah menjadi kepanikan ekonomi. Indikator kepercayaan konsumen masih berada pada zona optimistis di angka 118,1. Kredit perbankan tumbuh 13,26 persen secara tahunan, sementara rasio kecukupan modal perbankan berada di level kuat, yakni 24,10 persen. Artinya, kegiatan ekonomi kita masih berjalan. Yang dibutuhkan adalah respons yang tepat dan konsisten,” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini memaparkan, terdapat beberapa langkah strategis yang perlu segera diperkuat. Pertama, Bank Indonesia perlu melanjutkan stabilisasi nilai tukar melalui intervensi yang terukur, pendalaman pasar valas domestik, optimalisasi instrumen lindung nilai, serta perluasan penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan dengan negara mitra. Kebijakan ini harus dikombinasikan dengan upaya menarik devisa hasil ekspor agar tetap berada dalam sistem keuangan nasional.

Kedua, pemerintah perlu menjaga daya beli melalui pengendalian harga pangan, kelancaran distribusi, perlindungan kelompok rentan, dan percepatan belanja negara yang produktif. Daya beli tidak cukup dijaga dengan bantuan jangka pendek, tetapi harus diperkuat melalui penciptaan lapangan kerja, kepastian usaha, dan peningkatan produktivitas sektor riil.

“Langkah berikutnya, penguatan pasar modal harus menjadi agenda bersama. Transparansi kepemilikan saham, penegakan hukum terhadap manipulasi pasar, peningkatan kualitas emiten, serta perlindungan investor ritel harus dilakukan tanpa kompromi. Pasar modal yang sehat bukan hanya tempat mencari dana, melainkan cermin kepercayaan terhadap masa depan perekonomian nasional,” papar Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, langkah keempat, dunia usaha perlu diberi kepastian regulasi, kemudahan investasi, akses pembiayaan, dan insentif untuk meningkatkan ekspor serta substitusi impor. Pelaku UMKM dan industri padat karya juga harus menjadi prioritas karena keduanya menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan langsung menopang konsumsi masyarakat.

“Dunia usaha membutuhkan kebijakan yang konsisten, penegakan hukum yang jelas, dan komunikasi otoritas fiskal dan moneter yang terbuka. Kalau kepastian itu terjaga, pelaku usaha akan lebih berani berinvestasi dan memperluas kegiatan usahanya. Indonesia punya pasar domestik yang besar, sumber daya melimpah, dan tenaga kerja produktif. Semua kekuatan tersebut harus kita manfaatkan agar optimisme ekonomi benar-benar terasa dalam kegiatan usaha dan kehidupan masyarakat,” pungkas Bamsoet.

Konflik dengan Orang Kepercayaan Prabowo, Reuters Bongkar Alasan Purbaya Dicopot Purbaya Yudhi Sadewa

Konflik dengan Orang Kepercayaan Prabowo, Reuters Bongkar Alasan Purbaya Dicopot

Hedi Batubara 17 September 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan disebut bukan semata-mata berkaitan dengan arah kebijakan ekonomi, tetapi dipicu perseteruan internal di lingkungan Kementerian Keuangan.

Reuters dalam laporan 16 September 2026 menyebut, tiga sumber pemerintah mengatakan Purbaya dicopot Presiden Prabowo Subianto setelah terlibat konflik dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama. Perselisihan itu disebut berkaitan dengan perombakan ratusan pejabat di Kementerian Keuangan, terutama di Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Menurut sumber Reuters, Djaka dan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto keberatan dengan rotasi tersebut karena mereka tidak menyetujuinya. Djaka kemudian disebut menyampaikan keberatan itu langsung kepada Prabowo.

Dalam laporan Reuters, kedua pejabat tersebut berada di bawah Menteri Keuangan, tetapi disebut dipilih langsung oleh Prabowo. Djaka juga disebut pernah menjadi bagian dari tim pasukan khusus Prabowo ketika masih berdinas di militer.

Salah satu sumber Reuters bahkan menyebut Djaka memiliki akses langsung yang cukup kuat kepada Prabowo. Sumber yang sama mengatakan Purbaya membutuhkan persetujuan dari lingkaran dalam presiden untuk mendapatkan pertemuan dengan kepala negara.

Perselisihan tersebut disebut mencapai puncaknya pada acara pelantikan ratusan pejabat Kementerian Keuangan pada Kamis pekan lalu. Dalam acara itu, Purbaya menyampaikan bahwa rotasi dilakukan berdasarkan penilaian profesional sekaligus melalui konsultasi dengan pejabat terkait.

Namun, dua sumber yang mengetahui persoalan tersebut mengatakan Djaka kemudian mempersoalkan keputusan itu dan menyampaikannya langsung kepada Prabowo pada Jumat, sebelum Presiden bertolak ke India untuk menghadiri KTT BRICS.

Prabowo kembali ke Jakarta pada Senin. Pada hari yang sama, Purbaya disebut mendapat pemberitahuan mengenai pencopotannya melalui sambungan telepon dari Menteri Sekretaris Negara ketika dirinya sedang mengikuti rapat dengan DPD membahas rancangan anggaran pemerintah 2027.

Purbaya kemudian menyerahkan jabatan Menteri Keuangan kepada Suahasil Nazara dalam seremoni singkat. Setelah serah terima, Purbaya mengakui bahwa persoalan perombakan internal turut berperan dalam pencopotannya, meski tidak menjelaskan secara rinci.

“Saya mengikuti kebijakan Presiden,” kata Purbaya, sebagaimana diberitakan Reuters.

Reuters juga melaporkan, sumber pertama menyebut terdapat perbedaan antara Purbaya dan Bimo Wijayanto mengenai pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau tax refund.

Bimo disebut mendukung pengembalian dana secara tepat waktu. Sementara itu, Purbaya cenderung menunda pengembalian dengan alasan klaim perusahaan perlu diperiksa secara ketat guna mencegah kebocoran penerimaan negara.

Di sisi lain, Purbaya disebut menjelaskan kepada Prabowo bahwa rotasi pejabat diperlukan untuk meningkatkan penerimaan negara melalui kedua direktorat tersebut.

Namun, setelah ditunjuk menggantikan Purbaya, Suahasil Nazara mengatakan akan meninjau kembali seluruh penempatan pejabat.

Reuters juga melaporkan adanya pesan WhatsApp Suahasil kepada pejabat senior Kementerian Keuangan pada Jumat yang menyebut dirinya telah menyarankan Purbaya menunda acara pelantikan sampai keberatan dari pimpinan Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai diselesaikan.

Kantor Bea dan Cukai kemudian menyatakan masih menunggu arahan dari Menteri Keuangan yang baru terkait penempatan para pejabat tersebut.

Perselisihan dengan Djaka disebut bukan satu-satunya hubungan yang tegang antara Purbaya dengan pejabat tinggi lainnya.

Reuters mencatat Purbaya sebelumnya pernah berbeda pandangan dengan mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo terkait kebijakan penempatan dana pemerintah pada bank-bank BUMN untuk mendorong penyaluran kredit.

Purbaya juga sempat berbeda pandangan dengan Kepala Danantara Rosan Roeslani setelah Purbaya mengatakan sovereign wealth fund tersebut akan mentransfer keuntungan sebesar Rp120 triliun untuk membantu memenuhi target defisit fiskal tahun berjalan.

Rosan kemudian mengatakan tidak pernah ada pembahasan mengenai rencana tersebut.

Laporan Reuters juga mengaitkan kasus tersebut dengan gaya pemerintahan Prabowo yang dinilai sejumlah analis lebih mengandalkan orang-orang kepercayaan dan loyalisnya.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan Prabowo menempatkan loyalitas sebagai sesuatu yang penting. Menurut dia, hal itu dapat dipahami mengingat panjangnya periode Prabowo berada di luar pemerintahan, tetapi berpotensi menimbulkan persoalan apabila mengorbankan sistem berbasis merit.

“Untuk sebuah negara agar berhasil, sistem politiknya harus sehat dan teknokratis, dan birokrasinya harus berdasarkan meritokrasi,” ujar Wijayanto, sebagaimana dikutip Reuters.

Prabowo sendiri sebelumnya mengatakan pemimpin yang berhasil harus memilih orang-orang “terbaik” untuk berada dalam timnya, bukan karena hubungan keluarga, pertemanan ataupun ikatan kepentingan.

Pencopotan Purbaya dengan demikian membuka kembali perdebatan mengenai sejauh mana pertimbangan teknokratis dan hubungan kepercayaan politik berperan dalam pengambilan keputusan di pemerintahan Prabowo.

Reuters menyebut sejumlah analis dan investor menyambut pergantian tersebut sebagai langkah yang dinilai dapat membantu memulihkan kepercayaan terhadap perekonomian Indonesia. Namun, tiga sumber pemerintah yang dikutip Reuters memberikan penjelasan berbeda mengenai pemicu langsung pencopotan Purbaya, yakni perselisihan internal mengenai rotasi pejabat di Kementerian Keuangan.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama membantah adanya konflik yang mendahului pencopotan tersebut. Sementara Bimo Wijayanto dan pihak Kantor Kepresidenan tidak memberikan tanggapan kepada Reuters.

Didu Singgung Prediksi Masa Kekuasaan Prabowo Seperti Prediksi Connie Rakahundini IMG-20260630-WA0134

Didu Singgung Prediksi Masa Kekuasaan Prabowo Seperti Prediksi Connie Rakahundini

Hedi Batubara 30 Juni 2026

MoneyTalk,id, Jakarta – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, mengunggah pernyataan yang menyinggung dinamika politik di sekitar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam unggahan pada 29 Juni 2026, Said Didu menulis:

“Tanda-tanda ucapan Dr. Conny bahwa Pak @prabowo hanya diberikan waktu berkuasa oleh Geng SOP hanya 2 tahun makin terlihat.”

“Pernyataan Said Didu tersebut merujuk pada pernyataan pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie yang sempat viral menjelang Pilpres 2024. Saat itu Connie menyebut adanya informasi bahwa Prabowo Subianto direncanakan hanya menjabat sekitar dua tahun sebelum posisinya dilanjutkan oleh Gibran Rakabuming Raka. Klaim tersebut kemudian dibantah oleh Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran saat itu, Rosan Roeslani, yang menegaskan tidak pernah menyampaikan skenario sebagaimana disebutkan Connie.

Unggahan tersebut kemudian mendapat beragam tanggapan dari warganet. Salah satunya datang dari akun Masta#### yang berkomentar:

“Ada 7 orang Jokowi ada di dalam kabinet Prabowo seperti Pratikno, Tito Karnavian, Luhut Binsar Panjaitan, LisyoSigit, Agus Subiyanto, Erick Thohir, Bahlil Lahadalia”

“Perhatikan baik-baik, Selama 1,5 tahu ini mereka ‘sembunyi’ jarang tampil.”

“Jangan kaget jika sebentar lagi tiba-tiba mereka bermanuver”

“Gibran? Gimana? Sejak awal G hanya sbg Jaminan DownPayment”

Pernyataan Said Didu maupun komentar akun tersebut merupakan opini dan pandangan pribadi yang disampaikan melalui media sosial. Hingga berita ini ditulis, tidak terdapat bukti yang dapat memverifikasi klaim mengenai adanya kelompok yang disebut “Geng SOP”, dugaan pembatasan masa kekuasaan Presiden Prabowo, maupun asumsi mengenai manuver politik sejumlah anggota kabinet sebagaimana disebutkan dalam unggahan tersebut.

Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjalankan pemerintahan berdasarkan hasil Pemilu 2024 dan ketentuan konstitusi yang mengatur masa jabatan presiden selama lima tahun. Sejauh ini pemerintah juga belum menyampaikan pernyataan resmi yang mengonfirmasi adanya dinamika sebagaimana diklaim dalam unggahan tersebut.

Sementara itu, sejumlah menteri yang disebut dalam komentar warganet masih tercatat menjalankan tugas sesuai bidangnya masing-masing. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pihak-pihak yang disebut mengenai tudingan atau spekulasi yang berkembang di media sosial tersebut. Dengan demikian, klaim dalam unggahan tersebut masih berada pada ranah opini politik yang belum dapat dibuktikan kebenarannya.

Rosan Roeslani: Utang Kereta Cepat, Jangan Dulu Sentuh Uang Rakyat IMG-20251015-WA0126

Rosan Roeslani: Utang Kereta Cepat, Jangan Dulu Sentuh Uang Rakyat

Hedi Batubara 15 Oktober 2025

MoneyTalk, Jakarta – Rosan Roeslani Chief Executive Officer Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) tampil kalem namun waspada. Di hadapan wartawan yang menunggunya selepas rapat, mantan Dubes RI untuk AS itu tersenyum sebelum berbicara.

“Jangan buru-buru. Kita sedang evaluasi semua opsi,” ujarnya pelan, tapi dengan intonasi khas eksekutif yang terbiasa bicara dengan angka, bukan emosi.

Pernyataan itu menjawab pertanyaan yang menggantung di publik: siapa yang akan menanggung utang proyek Whoosh, kereta cepat Jakarta–Bandung yang kini membebani kas dan reputasi BUMN strategis.

Sejak Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa APBN tidak akan digunakan untuk membayar utang proyek kereta cepat, sorotan publik langsung mengarah ke Danantara lembaga investasi negara yang baru dibentuk untuk mengelola dan mengoptimalkan aset-aset strategis.

Rosan menjelaskan, pihaknya belum mengambil keputusan apa pun terkait penyelesaian utang.

“Makanya saya juga bingung, ya. Kita kan lagi evaluasi. Kita juga belum berbicara ke pihak lain, apalagi yang menangani langsung hal ini,” ujarnya.

Ia menegaskan, penyelesaian masalah ini tidak bisa sepihak. “Ini melibatkan banyak kementerian. Jadi harapannya, kita duduk bersama, evaluasi opsi-opsinya, baru putuskan mana yang terbaik. Sistem kerja kita selalu begitutl terstruktur, terukur, baru bicara ke publik.”

Pernyataan itu seolah ingin menegaskan: Danantara tidak ingin menjadi kambing hitam atau sekadar “penyambung dana” dari APBN ke proyek bermasalah.

Sebelum membahas kereta cepat, Rosan lebih dulu menyinggung proyeksi Danantara ke depan. Ia menyebut potensi dividen yang bisa diperoleh lembaganya bisa mencapai Rp7 triliun dalam lima tahun.

Namun, ia buru-buru menambahkan, “Itu angka yang konservatif. Saya enggak mau janji besar-besar tapi realisasinya kecil. Jadi ini hasil dari optimalisasi aset yang kita ciptakan nilainya.”

Menurutnya, selama ini hanya sekitar 10 perusahaan BUMN besar yang menjadi penyumbang utama dividen negara.

“Ke depan, kami ingin memperluasnya. Tidak hanya di bank, Telkom, atau energi. Kita dorong sektor-sektor lain yang bisa menciptakan pekerjaan, meningkatkan efisiensi, dan produktivitas,” jelasnya.

Danantara, kata Rosan, ingin menjadi katalis antara pemerintah dan sektor swasta.

“Ekonomi kita besar, berkembang, dan tidak bisa digerakkan oleh pemerintah sendiri. Kita ingin dunia usaha tumbuh bersama. Kue ini harus dibagi supaya semua sektor bisa ikut bergerak.”

Di sela wawancara, Rosan beberapa kali menekankan prinsip prudential management manajemen kehati-hatian dalam setiap pengambilan keputusan.

“Ini kan dana masyarakat. Dana publik. Jadi kita hati-hati sekali mengevaluasi. Biasanya, untuk pinjaman perbankan saja kita hitung waktu, risiko, dan jangka waktunya. Ada yang enam bulan, ada yang setahun. Kita harus pastikan tidak ada mismach atau ketidakseimbangan,” ujarnya.

Ia juga menyinggung bunga pinjaman antar lembaga yang bisa bervariasi.

“Kalau bank Mandiri misalnya di kisaran 2,44%, kita berharap bisa lebih rendah lagi, supaya dampaknya ke sektor riil — UMKM dan koperasi — lebih terasa. Jadi, bukan cuma soal proyek besar seperti kereta cepat, tapi juga soal ekonomi rakyat yang harus jalan.”

Ketika ditanya soal apakah sudah ada komunikasi dengan pihak Cina terkait utang proyek Whoosh, Rosan menjawab singkat namun tegas:

“Belum. Kita belum sampai ke situ. Sekarang fokus kita masih evaluasi internal dan penataan opsi yang realistis.”

Ia menambahkan, “Kalau semua pihak sudah satu persepsi, baru kita buka ke publik. Saya tidak mau membuat pernyataan yang belum pasti, apalagi menyangkut proyek besar seperti ini.”

Nada bicaranya mencerminkan kehati-hatian khas seorang negosiator yang paham betul: satu kalimat bisa memengaruhi pasar, opini publik, dan hubungan antarnegara.

Publik menuntut transparansi, sementara pasar menuntut kepastian. Danantara, yang baru berumur seumur jagung, kini berdiri di antara dua tekanan besar itu.

Rosan mencoba menyeimbangkan keduanya: menjaga kredibilitas fiskal sambil memastikan investasi strategis tetap bergerak.

“Yang penting itu, kita optimalkan aset yang sudah ada, jangan langsung minta uang negara,” katanya dalam nada realistis. “Kalau semua kerja dengan disiplin, efisien, dan transparan, hasilnya pasti bisa dirasakan.”

Sebagai mantan diplomat dan kini pengelola lembaga investasi negara, Rosan tampak memainkan peran gandanya dengan hati-hati.

Ia berbicara dalam bahasa yang menenangkan investor, tapi juga menenangkan pemerintah tanpa menjanjikan sesuatu yang belum pasti.

Dalam isu kereta cepat, ia memilih menahan diri. Dalam isu dividen, ia bicara penuh perhitungan.

Danantara bagi Rosan bukan sekadar badan investasi, tapi wadah membangun kredibilitas baru bagi pengelolaan aset negara dengan gaya modern, transparan, dan terukur.

“Jangan cepat menyimpulkan. Kita evaluasi dulu. Kalau sudah jelas, baru bicara, dan yang kita kelola bukan sekadar angka, tapi kepercayaan.”katanya menutup pertemuan

Kawal Produksi 301 Sumur Minyak, Negara Harus Berdiri Kokoh

Hedi Batubara 9 November 2024

MoneyTalk, Jakarta – Pada acara Rapat Koordinasi Daerah yang diselenggarakan di Bogor dan disiarkan oleh TV Nusantara pada Kamis, 7 November, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menyampaikan pidato bersemangat mengenai kedaulatan energi dan pentingnya optimalisasi sumber daya energi dalam negeri.

Bahlil membuka pidato dengan menekankan pentingnya mengamankan kedaulatan energi nasional. Menurutnya, selama beberapa dekade, Indonesia mengalami penurunan produksi minyak dan semakin bergantung pada impor energi.

Saat ini negara harus mengimpor sekitar 1 juta barel minyak per hari, menghabiskan devisa sekitar Rp500 triliun per tahun, yang berdampak signifikan pada neraca perdagangan dan nilai tukar rupiah. Dengan konsumsi energi domestik yang terus meningkat, Bahlil menegaskan bahwa Indonesia perlu mengembangkan strategi yang kuat untuk mengurangi ketergantungan ini.

Bahlil juga menyoroti, dari sekitar 44.985 sumur minyak yang ada di Indonesia, hanya 16.400 yang aktif, dan lebih dari 16.990 sumur teridentifikasi sebagai “idle” atau tidak aktif. Banyaknya sumur tidak aktif ini menunjukkan potensi besar yang belum digarap dan perlu dioptimalkan.

Dalam pidatonya Bahlil mengungkapkan, sekitar 90% produksi minyak nasional dikendalikan oleh dua perusahaan besar, yaitu Pertamina dan Exxon Mobil. Penguasaan oleh korporasi besar ini, menurutnya, menjadi salah satu faktor yang membuat negara kehilangan kendali penuh atas sektor strategis ini. Bahlil pun menegaskan bahwa ke depannya, pemerintah harus memastikan bahwa eksplorasi dan produksi minyak tidak hanya memberikan keuntungan bagi korporasi, tetapi juga mendorong pembangunan ekonomi nasional.

Untuk mengatasi tantangan ini, Bahlil menjelaskan strategi tiga langkah untuk mengoptimalkan potensi minyak Indonesia.

Pertama pengaktifan Sumur Tidak Aktif (Idle): Sebanyak 6.000 sumur tidak aktif akan diaktifkan kembali. Jika setiap sumur dapat menghasilkan 30 barel per hari, Indonesia bisa menambah produksi hingga 180.000 barel per hari dari sumber ini.

Kedua penggunaan Teknologi Modern untuk Meningkatkan Produksi: Penggunaan teknologi baru pada sumur yang dikelola oleh Pertamina dapat meningkatkan produksi secara signifikan. Sebagai contoh, Exxon Mobil di Cepu mampu meningkatkan produksi dari 100.000 barel per hari menjadi 161.000 barel per hari setelah intervensi teknologi. Bahlil mengusulkan agar pola serupa diterapkan pada sumur lainnya.

Ketiga eksplorasi Wilayah Baru, Pemerintah berencana untuk membuka tender pada 2025 untuk sekitar 60 wilayah kerja baru di Indonesia Timur, termasuk Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Papua.

Hal lain yang dibahas dalam rapat adalah peran investasi dan hilirisasi dalam memperkuat ekonomi daerah. Bahlil menekankan, salah satu tujuan pemerintah adalah mengoptimalkan manfaat yang kembali kepada masyarakat daerah. Dia menyampaikan bahwa koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah harus tetap solid agar program investasi yang dilakukan dapat memberikan dampak yang nyata dan inklusif bagi masyarakat. Dengan sinergi yang baik, target investasi 2024 sebesar Rp1.650 triliun diyakini dapat tercapai.

Rosan Roeslani, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), menambahkan, pemerintah pusat telah mengidentifikasi, investasi adalah kontributor kedua terbesar dalam pertumbuhan ekonomi setelah konsumsi rumah tangga. Investasi memiliki kontribusi sekitar 24-25% terhadap perekonomian, dan hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran daerah dalam menciptakan iklim usaha yang ramah investor untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Rosan memaparkan target besar yang harus dicapai yaitu Rp1.650 triliun pada tahun 2024. Hingga kuartal ketiga tahun ini, realisasi investasi telah mencapai 76,45%, atau sekitar Rp1.261 triliun, dengan kontribusi yang hampir seimbang antara Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Sebagian besar investasi tersebut juga sudah merata antara Jawa dan luar Jawa. Sebaran yang seimbang ini dinilai penting untuk mendorong pembangunan berkelanjutan dan pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia.

Menurut data dari BKPM, 42% cadangan nikel dunia berada di Indonesia, khususnya di wilayah Sulawesi dan Maluku Utara. Pemerintah telah membuat peta hilirisasi yang mencakup 28 komoditas yang diutamakan untuk diolah di dalam negeri. Fokus utama hilirisasi juga diarahkan kepada komoditas yang Indonesia memiliki keunggulan cadangan, seperti nikel, sawit, kelapa, dan rumput laut.

Selanjutnya Rosan memperkenalkan inisiatif “Fiktif Positif” sebagai langkah nyata yang akan diterapkan di awal tahun mendatang untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya kerjasama yang solid antar kementerian dan instansi untuk mempercepat proses investasi, memberikan kepastian hukum, serta menjamin kepercayaan investor.

Rosan menyatakan, salah satu kendala utama dalam investasi di Indonesia adalah ketidaksesuaian antara target waktu dan realitas pemrosesan perizinan yang sering kali memakan waktu lebih lama dari perjanjian Service Level Agreement (SLA). Ia memberikan contoh pada Pengajuan Perizinan Penggunaan Ruang Darat (PKKPR) yang memiliki SLA 20 hari, tetapi dalam praktiknya bisa berlangsung hingga enam bulan.

Untuk mengatasi masalah ini, BKPM akan menerapkan sistem otomatis yang disebut “Fiktif Positif”. Dengan inisiatif ini, jika batas waktu yang ditetapkan dalam SLA tidak dipenuhi oleh kementerian atau badan terkait, maka BKPM akan mengeluarkan izin secara otomatis. Inisiatif ini bertujuan untuk memberikan kepastian kepada investor dan memastikan proses investasi berjalan lebih cepat.

“Dengan Fiktif Positif, kami berupaya untuk menciptakan kepastian dalam berinvestasi dan meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia,” ujar Rosan.

Sistem ini akan dimulai pada awal tahun 2025 dan telah disosialisasikan dalam dua bulan terakhir untuk memastikan kesiapan kementerian dan instansi yang terlibat.

Sesi selanjutnya Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, memberikan arahan mengenai fokus pemerintah untuk mencapai swasembada pangan dan mengamankan sektor pertanian di Indonesia. Ia menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan Kementerian Pertanian untuk mempercepat pencapaian swasembada pangan, terutama dalam menghadapi ancaman krisis pangan global akibat fenomena cuaca ekstrem seperti El Niño.

Salah satu langkah cepat yang telah diambil Kementerian Pertanian adalah meningkatkan volume distribusi pupuk hingga dua kali lipat. Untuk memastikan kebutuhan petani terpenuhi tepat waktu, Amran meminta dukungan penuh dari para gubernur dan bupati untuk menandatangani Surat Keputusan (SK) pendistribusian pupuk sebelum Januari 2025.

Keberhasilan dalam mencapai kedaulatan energi ini tidak hanya bergantung pada langkah-langkah teknis, tetapi juga pada upaya bersama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat luas. Dengan demikian, cita-cita Presiden Prabowo untuk Indonesia yang berdaulat dan mandiri dalam sektor energi bisa tercapai.(c@kra)

Prabowo Subianto Didesak Untuk Jadikan Kementerian Perumahan Rakyat Tersendiri 1000189564

Prabowo Subianto Didesak Untuk Jadikan Kementerian Perumahan Rakyat Tersendiri

Hedi Batubara 1 September 2024

MoneyTalk,Jakarta – Ketua MPR RI ke-16 Bambang Soesatyo mendukung langkah Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang akan menjadikan Kementerian Perumahan Rakyat sebagai kementerian tersendiri, terpisah dari Kementerian Pekerjaan Umum. Sehingga bisa fokus menyediakan rumah yang layak huni bagi berbagai kalangan masyarakat, sekaligus menggerakan sektor perumahan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan mencapai delapan persen oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto, bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai.

(lebih…)

Rosan Roeslani

Bamsoet Kritik Bank Indonesia, OJK, BEI Atas Tekanan Rupiah dan Pasar Modal

Konflik dengan Orang Kepercayaan Prabowo, Reuters Bongkar Alasan Purbaya Dicopot

Didu Singgung Prediksi Masa Kekuasaan Prabowo Seperti Prediksi Connie Rakahundini

Rosan Roeslani: Utang Kereta Cepat, Jangan Dulu Sentuh Uang Rakyat

Kawal Produksi 301 Sumur Minyak, Negara Harus Berdiri Kokoh

Prabowo Subianto Didesak Untuk Jadikan Kementerian Perumahan Rakyat Tersendiri

Baca Juga Berita Ini

Dikala Politik Memanas Masjid Daarul Maarif Pondok Kelapa Diserang Tiga orang Luka luka

CBA Soroti Laba Sarana Jaya, Kinerja Dirut Bernard Yohanes Diminta Dievaluasi

Laskar Cinta Jokowi: Listyo Sigit Dikriminalisasi dengan Tudingan Menyadap Presiden Prabowo

Diplesetkan Jadi ‘Partai Sadap Indonesia’, PSI: Begitu Kejam dan Mengarah ke Fitnah