MoneyTalk, Jakarta – Pada acara Rapat Koordinasi Daerah yang diselenggarakan di Bogor dan disiarkan oleh TV Nusantara pada Kamis, 7 November, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menyampaikan pidato bersemangat mengenai kedaulatan energi dan pentingnya optimalisasi sumber daya energi dalam negeri.
Bahlil membuka pidato dengan menekankan pentingnya mengamankan kedaulatan energi nasional. Menurutnya, selama beberapa dekade, Indonesia mengalami penurunan produksi minyak dan semakin bergantung pada impor energi.
Saat ini negara harus mengimpor sekitar 1 juta barel minyak per hari, menghabiskan devisa sekitar Rp500 triliun per tahun, yang berdampak signifikan pada neraca perdagangan dan nilai tukar rupiah. Dengan konsumsi energi domestik yang terus meningkat, Bahlil menegaskan bahwa Indonesia perlu mengembangkan strategi yang kuat untuk mengurangi ketergantungan ini.
Bahlil juga menyoroti, dari sekitar 44.985 sumur minyak yang ada di Indonesia, hanya 16.400 yang aktif, dan lebih dari 16.990 sumur teridentifikasi sebagai “idle” atau tidak aktif. Banyaknya sumur tidak aktif ini menunjukkan potensi besar yang belum digarap dan perlu dioptimalkan.
Dalam pidatonya Bahlil mengungkapkan, sekitar 90% produksi minyak nasional dikendalikan oleh dua perusahaan besar, yaitu Pertamina dan Exxon Mobil. Penguasaan oleh korporasi besar ini, menurutnya, menjadi salah satu faktor yang membuat negara kehilangan kendali penuh atas sektor strategis ini. Bahlil pun menegaskan bahwa ke depannya, pemerintah harus memastikan bahwa eksplorasi dan produksi minyak tidak hanya memberikan keuntungan bagi korporasi, tetapi juga mendorong pembangunan ekonomi nasional.
Untuk mengatasi tantangan ini, Bahlil menjelaskan strategi tiga langkah untuk mengoptimalkan potensi minyak Indonesia.
Pertama pengaktifan Sumur Tidak Aktif (Idle): Sebanyak 6.000 sumur tidak aktif akan diaktifkan kembali. Jika setiap sumur dapat menghasilkan 30 barel per hari, Indonesia bisa menambah produksi hingga 180.000 barel per hari dari sumber ini.
Kedua penggunaan Teknologi Modern untuk Meningkatkan Produksi: Penggunaan teknologi baru pada sumur yang dikelola oleh Pertamina dapat meningkatkan produksi secara signifikan. Sebagai contoh, Exxon Mobil di Cepu mampu meningkatkan produksi dari 100.000 barel per hari menjadi 161.000 barel per hari setelah intervensi teknologi. Bahlil mengusulkan agar pola serupa diterapkan pada sumur lainnya.
Ketiga eksplorasi Wilayah Baru, Pemerintah berencana untuk membuka tender pada 2025 untuk sekitar 60 wilayah kerja baru di Indonesia Timur, termasuk Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Papua.
Hal lain yang dibahas dalam rapat adalah peran investasi dan hilirisasi dalam memperkuat ekonomi daerah. Bahlil menekankan, salah satu tujuan pemerintah adalah mengoptimalkan manfaat yang kembali kepada masyarakat daerah. Dia menyampaikan bahwa koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah harus tetap solid agar program investasi yang dilakukan dapat memberikan dampak yang nyata dan inklusif bagi masyarakat. Dengan sinergi yang baik, target investasi 2024 sebesar Rp1.650 triliun diyakini dapat tercapai.
Rosan Roeslani, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), menambahkan, pemerintah pusat telah mengidentifikasi, investasi adalah kontributor kedua terbesar dalam pertumbuhan ekonomi setelah konsumsi rumah tangga. Investasi memiliki kontribusi sekitar 24-25% terhadap perekonomian, dan hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran daerah dalam menciptakan iklim usaha yang ramah investor untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Rosan memaparkan target besar yang harus dicapai yaitu Rp1.650 triliun pada tahun 2024. Hingga kuartal ketiga tahun ini, realisasi investasi telah mencapai 76,45%, atau sekitar Rp1.261 triliun, dengan kontribusi yang hampir seimbang antara Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Sebagian besar investasi tersebut juga sudah merata antara Jawa dan luar Jawa. Sebaran yang seimbang ini dinilai penting untuk mendorong pembangunan berkelanjutan dan pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia.
Menurut data dari BKPM, 42% cadangan nikel dunia berada di Indonesia, khususnya di wilayah Sulawesi dan Maluku Utara. Pemerintah telah membuat peta hilirisasi yang mencakup 28 komoditas yang diutamakan untuk diolah di dalam negeri. Fokus utama hilirisasi juga diarahkan kepada komoditas yang Indonesia memiliki keunggulan cadangan, seperti nikel, sawit, kelapa, dan rumput laut.
Selanjutnya Rosan memperkenalkan inisiatif “Fiktif Positif” sebagai langkah nyata yang akan diterapkan di awal tahun mendatang untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya kerjasama yang solid antar kementerian dan instansi untuk mempercepat proses investasi, memberikan kepastian hukum, serta menjamin kepercayaan investor.
Rosan menyatakan, salah satu kendala utama dalam investasi di Indonesia adalah ketidaksesuaian antara target waktu dan realitas pemrosesan perizinan yang sering kali memakan waktu lebih lama dari perjanjian Service Level Agreement (SLA). Ia memberikan contoh pada Pengajuan Perizinan Penggunaan Ruang Darat (PKKPR) yang memiliki SLA 20 hari, tetapi dalam praktiknya bisa berlangsung hingga enam bulan.
Untuk mengatasi masalah ini, BKPM akan menerapkan sistem otomatis yang disebut “Fiktif Positif”. Dengan inisiatif ini, jika batas waktu yang ditetapkan dalam SLA tidak dipenuhi oleh kementerian atau badan terkait, maka BKPM akan mengeluarkan izin secara otomatis. Inisiatif ini bertujuan untuk memberikan kepastian kepada investor dan memastikan proses investasi berjalan lebih cepat.
“Dengan Fiktif Positif, kami berupaya untuk menciptakan kepastian dalam berinvestasi dan meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia,” ujar Rosan.
Sistem ini akan dimulai pada awal tahun 2025 dan telah disosialisasikan dalam dua bulan terakhir untuk memastikan kesiapan kementerian dan instansi yang terlibat.
Sesi selanjutnya Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, memberikan arahan mengenai fokus pemerintah untuk mencapai swasembada pangan dan mengamankan sektor pertanian di Indonesia. Ia menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan Kementerian Pertanian untuk mempercepat pencapaian swasembada pangan, terutama dalam menghadapi ancaman krisis pangan global akibat fenomena cuaca ekstrem seperti El Niño.
Salah satu langkah cepat yang telah diambil Kementerian Pertanian adalah meningkatkan volume distribusi pupuk hingga dua kali lipat. Untuk memastikan kebutuhan petani terpenuhi tepat waktu, Amran meminta dukungan penuh dari para gubernur dan bupati untuk menandatangani Surat Keputusan (SK) pendistribusian pupuk sebelum Januari 2025.
Keberhasilan dalam mencapai kedaulatan energi ini tidak hanya bergantung pada langkah-langkah teknis, tetapi juga pada upaya bersama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat luas. Dengan demikian, cita-cita Presiden Prabowo untuk Indonesia yang berdaulat dan mandiri dalam sektor energi bisa tercapai.(c@kra)
