MoneyTalk, Jakarta – Rosan Roeslani Chief Executive Officer Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) tampil kalem namun waspada. Di hadapan wartawan yang menunggunya selepas rapat, mantan Dubes RI untuk AS itu tersenyum sebelum berbicara.
“Jangan buru-buru. Kita sedang evaluasi semua opsi,” ujarnya pelan, tapi dengan intonasi khas eksekutif yang terbiasa bicara dengan angka, bukan emosi.
Pernyataan itu menjawab pertanyaan yang menggantung di publik: siapa yang akan menanggung utang proyek Whoosh, kereta cepat Jakarta–Bandung yang kini membebani kas dan reputasi BUMN strategis.
Sejak Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa APBN tidak akan digunakan untuk membayar utang proyek kereta cepat, sorotan publik langsung mengarah ke Danantara lembaga investasi negara yang baru dibentuk untuk mengelola dan mengoptimalkan aset-aset strategis.
Rosan menjelaskan, pihaknya belum mengambil keputusan apa pun terkait penyelesaian utang.
“Makanya saya juga bingung, ya. Kita kan lagi evaluasi. Kita juga belum berbicara ke pihak lain, apalagi yang menangani langsung hal ini,” ujarnya.
Ia menegaskan, penyelesaian masalah ini tidak bisa sepihak. “Ini melibatkan banyak kementerian. Jadi harapannya, kita duduk bersama, evaluasi opsi-opsinya, baru putuskan mana yang terbaik. Sistem kerja kita selalu begitutl terstruktur, terukur, baru bicara ke publik.”
Pernyataan itu seolah ingin menegaskan: Danantara tidak ingin menjadi kambing hitam atau sekadar “penyambung dana” dari APBN ke proyek bermasalah.
Sebelum membahas kereta cepat, Rosan lebih dulu menyinggung proyeksi Danantara ke depan. Ia menyebut potensi dividen yang bisa diperoleh lembaganya bisa mencapai Rp7 triliun dalam lima tahun.
Namun, ia buru-buru menambahkan, “Itu angka yang konservatif. Saya enggak mau janji besar-besar tapi realisasinya kecil. Jadi ini hasil dari optimalisasi aset yang kita ciptakan nilainya.”
Menurutnya, selama ini hanya sekitar 10 perusahaan BUMN besar yang menjadi penyumbang utama dividen negara.
“Ke depan, kami ingin memperluasnya. Tidak hanya di bank, Telkom, atau energi. Kita dorong sektor-sektor lain yang bisa menciptakan pekerjaan, meningkatkan efisiensi, dan produktivitas,” jelasnya.
Danantara, kata Rosan, ingin menjadi katalis antara pemerintah dan sektor swasta.
“Ekonomi kita besar, berkembang, dan tidak bisa digerakkan oleh pemerintah sendiri. Kita ingin dunia usaha tumbuh bersama. Kue ini harus dibagi supaya semua sektor bisa ikut bergerak.”
Di sela wawancara, Rosan beberapa kali menekankan prinsip prudential management manajemen kehati-hatian dalam setiap pengambilan keputusan.
“Ini kan dana masyarakat. Dana publik. Jadi kita hati-hati sekali mengevaluasi. Biasanya, untuk pinjaman perbankan saja kita hitung waktu, risiko, dan jangka waktunya. Ada yang enam bulan, ada yang setahun. Kita harus pastikan tidak ada mismach atau ketidakseimbangan,” ujarnya.
Ia juga menyinggung bunga pinjaman antar lembaga yang bisa bervariasi.
“Kalau bank Mandiri misalnya di kisaran 2,44%, kita berharap bisa lebih rendah lagi, supaya dampaknya ke sektor riil — UMKM dan koperasi — lebih terasa. Jadi, bukan cuma soal proyek besar seperti kereta cepat, tapi juga soal ekonomi rakyat yang harus jalan.”
Ketika ditanya soal apakah sudah ada komunikasi dengan pihak Cina terkait utang proyek Whoosh, Rosan menjawab singkat namun tegas:
“Belum. Kita belum sampai ke situ. Sekarang fokus kita masih evaluasi internal dan penataan opsi yang realistis.”
Ia menambahkan, “Kalau semua pihak sudah satu persepsi, baru kita buka ke publik. Saya tidak mau membuat pernyataan yang belum pasti, apalagi menyangkut proyek besar seperti ini.”
Nada bicaranya mencerminkan kehati-hatian khas seorang negosiator yang paham betul: satu kalimat bisa memengaruhi pasar, opini publik, dan hubungan antarnegara.
Publik menuntut transparansi, sementara pasar menuntut kepastian. Danantara, yang baru berumur seumur jagung, kini berdiri di antara dua tekanan besar itu.
Rosan mencoba menyeimbangkan keduanya: menjaga kredibilitas fiskal sambil memastikan investasi strategis tetap bergerak.
“Yang penting itu, kita optimalkan aset yang sudah ada, jangan langsung minta uang negara,” katanya dalam nada realistis. “Kalau semua kerja dengan disiplin, efisien, dan transparan, hasilnya pasti bisa dirasakan.”
Sebagai mantan diplomat dan kini pengelola lembaga investasi negara, Rosan tampak memainkan peran gandanya dengan hati-hati.
Ia berbicara dalam bahasa yang menenangkan investor, tapi juga menenangkan pemerintah tanpa menjanjikan sesuatu yang belum pasti.
Dalam isu kereta cepat, ia memilih menahan diri. Dalam isu dividen, ia bicara penuh perhitungan.
Danantara bagi Rosan bukan sekadar badan investasi, tapi wadah membangun kredibilitas baru bagi pengelolaan aset negara dengan gaya modern, transparan, dan terukur.
“Jangan cepat menyimpulkan. Kita evaluasi dulu. Kalau sudah jelas, baru bicara, dan yang kita kelola bukan sekadar angka, tapi kepercayaan.”katanya menutup pertemuan
