MoneyTalk.id, Jakarta — Bank Mandiri menilai penguatan nilai tukar rupiah dan rebound Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam beberapa pekan terakhir merupakan hasil dari sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang semakin terkoordinasi, serta respons pasar terhadap komitmen pemerintah. (lebih…)
Rupiah
MoneyTalk, Jakarta – Bagian paling menarik dalam sejarah Indonesia dan Amerika Serikat adalah dalam hal bagi-bagi uang. Presiden Obama dalam kesempatan kunjungan ke Indoneaia mengatakan bahwa Indonesia dan AS memiliki hubungan sejarah yang panjang. Adakah yang lebih penting bagi Amerika selain sejarah uang dolar?
Bagaimana tidak? Terbitnya Amerika Serikat dan Terbitnya Indonesia pada tahun 1945 memiliki titik tolak yang sama yakni tukar guling pulau Run dengan New Amsterdam yang sekarang menjadi New York antara pihak VOC dengan United Kingdom.
Treaty of Breda pada 31 Juli 1667. Inti perjanjian tersebut adalah tukar guling wilayah. Pulau Run di Maluku yang dikuasai Inggris harus diserahkan ke Belanda. Sedangkan Belanda harus menyerahkan Nieuw Amsterdam ke Inggris.
Negara Amerika Serikat dimulai dari sini, dari suatu kota yang dibangun dengan jerih payah VOC dalam mengambil hasil bumi Nusantara emas dan rempah rempah nusantara menjadi tonggak Awal kejayaan Amerika Serikat. Selanjutnya Belanda membangun kembali New Amsterdam di sebelah Sukabumi yang kita kenal sekarang dengan nama Australia. Apa buktinya dalam peta peta kuno Australia sekarang dulu disebut New Amsterdam.
Sejarah Bersambung dan tidak mungkin di lupakan. Di zaman yang lebih modern. Sebuah perjanjian yang tidak mungkin dilupakan siapapun karena menjadi fondasi keuangan modern saat ini yakni perjanjian Green Hilton Agreement antara Presiden Sukarno dengan Presiden Keneddy. Perjanjian ini menjadi polemik mengenai supremasi mata uang dolar dalam mengatur dunia modern saat ini. Menghadirkan pertanyaan tunggal siapa yang berhutang kepada Indonesia saat ini? Apakah Amerika Serikat tempat Indonesia menumpuk piutang?
Itulah yang membuat Amerika Serikat tidak memiliki masalah dengan uang? Apa itu uang? Yakni lembaran kertas yang digambar dengan tinta lalu ditetapkan sebagai uang dan manusia menerimanya. Lembaran kertas itu adalah kertas yang sama atau tidak lebih berharga dari kertas pembungkus rokok.
Uang kertas Dolar Amerika dicetak oleh The Federal Reserve, sebuah bank swasta yang memperoleh dari dirinya sendiri sebagai lembaga independen. The Fed bukan merupakan bagian dari pemerintah AS. Uang kertas yang dicetak The Fed dijual kepada pemerintah AS, Kepada bank central seluruh dunia. Lalu bank sentral seluruh dunia menjual uang tersebut kepada pemerintah sedunia dan bank bank nasional sedunia. Itulah yang mengakibatkan berapapun uang kertas dolar diprint tidak menyebabkan inflasi di AS saja namun inflasi didistribusikan menjadi beban seluruh umat manusia, negara miskin atau kaya, orang miskin atau orang kaya semua ikut menanggung.
Kunjungan Presiden Prabowo ke Amerika Serikat salah satunya adalah untuk memburu kertas uang dolar ini. Karena diburu oleh semua negara maka kertas uang dolar ini menjadi berharga. Meskipun orang tidak tau apa yang ada dibelakang kertas itu sehingga berharga. Uang kertas dolar yang diprint The Fed diutangkan kepada pemerintah AS dan selanjutnya diutangkan kepada pemerintah Indonesia. Indonesia membayar bunga bukan hanya atas utangnya sendiri namun juga membayar bunga atas utang AS. Berkali kali bayar bunga.
Seandainya Green Hilton Agreement berbunyi otoritas untuk memprinting uang Adalah Bank Indonesia (BI), lalu bank Indonesia menghutangkan kepada Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Indonesia menghutangkan kepada AS? Bisa kah Presiden Prabowo dalam lawatan ke AS menegosiaikan hal ini? Saya rasa ada jalannya. Mengapa? Karena The Federal Reserve udah dicabut mandat nya entah oleh siapa, tidak boleh memprinting uang lagi.
Penulis: Salamuddin Daeng
Jakarta,MoneyTalk – Sejak kesepakatan iklim Paris, perbakkan sudah mendapat tekanan untuk berhenti membiayai fosil dan segala industri turunannya. Bank bank besar internasional memang tidak menyerah 100 persen, tapi mengurangi pembiayaan mereka secara significant.
Sekarang tekanan datang lebih besar lagi tidak hanya dari kesepkatan iklim atau dari United Nation, namun juga dari organisasi perdangan dunia, organisasi internasional, dari G20, G7 dan lain sebagainya. Juga tekanan datang dari lembaga keuangan mulilateral termasuk Bank Dunia, IMF dan world bank. Intinya dunia tak mau lagi membiayai selain transisi energi karena nanti hasilnya akan disebut sebagai uang kotor.
Sebelumnya bank di Indonesia tidak memperdulikan masalah ini. Namun sekarang bank di Indonesia aktif menerbitkan greend bond yang selama ini selalui dianggap gak penting. Sekarang rame dan yang sibuk adalah bank BUMN.
Ada dua tiga penyebab yakni 1. Desakan publik internasional yang tidak mau uang mereka digunakan untuk industri yang merusak lingkungan termasuk di indonesia. 2. Industri kotor di indonesia sudah tidak lagi leluasa mendapatkan pembiayaan, sehingga sulit membayar kewajiban kepada bank bank nasioal. Liquditas kering. 3. Bank bank di Indonesia memang terancam gagal sistemik, termasuk bank syariah yang dibawah bank BUMN, karena masalah tata kelola sehingga terpaksa menerbitkan green bond.
Maka terpaksalah bank bank BUMN menerbitkan green bond dengan konsekuensi yang banyak. Salah satunya mereka harus pisah dengan industri yang merusak lingkungan yang selama ini membesarkan pundi pundi bank bank BUMN.
Jadi dengan demikian maka bank bank BUMN terutama ke depan memikiki kewajiban yang besar membiayai isue iklim atau transisi eneregi, mulai dari hulu sampai ke hilir. Kewajiban yang melekat ini akan membantu pencapaian target iklim pemerimtahan Jokowi sebagaimana janjinya pada pertemuan Paris, G20 termasuk kewajiban berdasarkan UU ratifikasi perubahan Iklim.
Ini pertanda bahwa bank bank BUMN harus mengubah misi mereka. Selama ini bank bank di Indonesia aktif membiayai tambang tambang yang merusak lingkungan. Bank bank tidak memiliki tanggung jawab sosial sama sekali terhadap masalah maslaah lingkungan. Belum pernah bank di indonesia didemo aktivis lingkungan karena membiayai industri kotor. Sekarang harus peduli dengan mengalokasikan dana mereka untuk itu.
Demikian juga OJK dan BI selama ini tidak memiliki roadmap transisi energi sekarang harus membuat lebih detail. Tidak lagi sekedar aturan payung tapi detail. BI dan OJK boleh dikatakan memiliki andil besar menghambat pencapaian target penurunan emisi indonesia karena rendahnya komitmen mereka atas masalah ini. (MT)
Oleh : Salamuddin Daeng, Pengamat Ekonomi
JAKARTA, MoneyTalk – Guna memenuhi kebutuhan masyarakat menyambut bulan suci Ramadan dan Idulfitri 1444 H, mulai tanggal 27 Maret 2023 s.d 20 April 2023, Bank Indonesia (BI) bekerja sama dengan perbankan menyediakan layanan tukar uang di 5066 titik layanan penukaran di bank yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dengan lokasi terlampir.
Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Bank Indonesia menyiapkan uang tunai sebesar Rp195 triliun, naik 8,22% dari realisasi tahun 2022 dengan 5.066 titik layanan penukaran uang, bertambah 377 titik dari tahun sebelumnya.
Antisipasi kenaikan ini mempertimbangkan pencabutan status Pelonggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik serta peningkatan mobilisasi masyarakat. BI juga mengajak masyarakat mengoptimalkan pembayaran transaksi non tunai guna mendukung ekonomi dan keuangan digital.
Sementara itu, di luar 5.066 titik layanan penukaran di perbankan tersebut, terhitung mulai 27 Maret 2023 s.d 19 April 2023, Bank Indonesia juga menyediakan opsi layanan penukaran uang melalui (i) kas keliling di pusat keramaian (terminal, pasar, dan stasiun), dan (ii) kas keliling susur sungai (khusus Provinsi Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah) bekerja sama dengan perbankan.
Khusus untuk wilayah DKI Jakarta, terhitung 3-14 April 2023, Bank Indonesia bekerjasama dengan 16 bank wilayah DKI Jakarta, akan melakukan layanan kas keliling bersama. Kas keliling tersebut akan mengambil tempat di Masjid Hasyim Asya’ri, Masjid Istiqlal, Masji At Tin, Masjis Islamic Center, dan Masjid Al Azhar.
Hadir pula di pasar wilayah Jabodetabek yaitu Pasar Kopro, Pasar Pramuka, Pasar Rawa Bening, Pasar Slipi, Pasar Koja, dan Pasar Tebet pada tanggal 27 Maret-20 April 2023, serta di Parkir Timur Gelora Bung Karno pada 8-9 April 2023. Khusus untuk layanan penukaran di kas keliling, masyarakat diharapkan memesan penukaran terlebih dahulu melalui aplikasi PINTAR.
Sementara itu, mulai tanggal 15-19 April 2023 Bank Indonesia menambah lokasi layanan penukaran di jalur mudik melalui Program BI Peduli Mudik, yaitu di Rest Area Jalan Tol di Jawa, Lampung, Palembang, serta di alur penyeberangan di Pelabuhan Merak, Bakauheuni, Ketapang, dan Gilimanuk. Untuk penukaran di jalur mudik ini, masyarakat tidak perlu memesan terlebih dulu melalui Aplikasi PINTAR.
Semua program tersebut terpadu dalam SERAMBI (Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idulfitri) 2023 yang pagi ini diluncurkan oleh Deputi Gubernur BI, Aida S. Budiman, di Bank Indonesia (20/4). SERAMBI merupakan rangkaian kegiatan pemenuhan kebutuhan uang Rupiah dan layanan kas pada kepada masyarakat periode Ramadan dan Idulfitri 2023.
Dalam kesempatan tersebut, Deputi Gubernur Aida, menyampaikan tiga framework BI dalam melakukan pengelolaan uang rupiah yang dioptimalkan menjelang hari raya, pertama ketersediaan uang rupiah yang berkualitas dan terpercaya, kedua sistem distribusi uang yang efisien dengan layanan kas prima dan ketiga adalah infrastruktur. Lanjutnya, ia mengajak masyarakat untuk “Cinta, Bangga, Paham Rupiah”. Implementasi cinta dengan merawat Uang Rupiah, bangga menggunakan Uang Rupiah, dan Paham, yaitu dengan menggunakannya secara bijak.
BI juga mendorong masyarakat untuk mengoptimalkan transaksi pembayaran secara non tunai di antaranya QRIS, memperluas kepersertaan BI-FAST termasuk kanal layanan dan akseptasi masyarakat, serta mendorong Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) untuk mempersiapkan infrastruktur guna menghadapi peningkatan transaksi di bulan Ramadan dan Idulfitri 1444 H.
Sejalan dengan itu, BI menempuh langkah strategis guna memastikan kelancaran sistem pembayaran non tunai. BI memastikan kesiapan (ketersediaan dan keandalan) sistem dan layanan kritikal BI untuk menjamin keberlangsungan operasional sistem pembayaran yang diselenggarakan BI (tunai dan nontunai), termasuk memantau sistem peserta dalam memberikan pelayanan transaksi pembayaran.
BI mengajak masyarakat untuk berperilaku belanja bijak dan mencermati ciri-ciri keaslian Uang Rupiah dengan senantiasa menerapkan 3D (dilihat, diraba dan diterawang).
Belanja bijak diwujudkan dengan belanja sesuai kebutuhan (tidak berlebihan, memastikan kualitas setara dengan harga, dan tidak menimbun pembelian), belanja produk dalam negeri (khususnya produk UMKM), dan mengalokasikan dana secara tepat (berhemat dan menabung). Tema Ramadan/Idulfitri yang diusung tahun ini merefleksikan ajakan tersebut, yakni “Serambi Rupiah Ramadan : Belanja Bijak”.[MT]
JAKARTA, MoneyTalk – Likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) pada Februari 2023 tetap tumbuh positif. Posisi M2 pada Februari 2023 tercatat sebesar Rp8.300,0 triliun atau tumbuh 7,9% (yoy).
Perkembangan tersebut terutama didorong oleh pertumbuhan uang beredar dalam arti sempit[1] (M1) sebesar 6,6% (yoy).
Perkembangan M2 pada Februari 2023 terutama didorong oleh perkembangan aktiva dalam negeri bersih.
Perkembangan aktiva dalam negeri bersih tumbuh sebesar 8,2% (yoy), setelah bulan sebelumnya tumbuh 8,7% (yoy), sejalan dengan perkembangan modal dan tagihan lainnya kepada sektor swasta.
Di sisi lain, penyaluran kredit[2] pada Februari 2023 tumbuh sebesar 10,4% (yoy), setelah tumbuh 10,2% pada bulan sebelumnya sejalan dengan perkembangan kredit produktif maupun konsumtif.
Sementara itu, tagihan bersih kepada Pemerintah Pusat (Pempus) terkontraksi sebesar 19,6% (yoy), setelah terkontraksi sebesar 20,5% (yoy) pada Januari 2023.[MT]
JAKARTA, MoneyTalk – Likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) pada Januari 2023 tetap tumbuh positif. Posisi M2 pada Januari 2023 tercatat sebesar Rp8.271,7 triliun atau tumbuh 8,2% (yoy).
Perkembangan tersebut terutama didorong oleh pertumbuhan uang beredar dalam arti sempit[1] (M1) sebesar 8,5% (yoy).
Perkembangan M2 pada Januari 2023 terutama didorong oleh penyaluran kredit dan tagihan bersih kepada Pemerintah Pusat (Pempus).
Penyaluran kredit[2] pada Januari 2023 tumbuh sebesar 10,2% (yoy), setelah pada bulan sebelumnya tumbuh 11,0% sejalan dengan perkembangan kredit produktif maupun konsumtif.
Sementara itu, tagihan bersih kepada Pempus terkontraksi sebesar 20,5% (yoy), setelah bulan sebelumnya terkontraksi sebesar 13,9% (yoy).[MT]
