16 November 2026

Sahbirin Noor

MoneyTalk, Jakarta – Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan sebagai gubernur pada Rabu, 13 November 2024.Langkah mengejutkan ini diambil tidak lama setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatalkan status tersangkanya dalam kasus dugaan korupsi.

Di hadapan ratusan pegawai Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Sahbirin mengungkapkan alasan di balik pengunduran dirinya adalah demi menjaga kondusivitas pemerintahan dan masyarakat Kalimantan Selatan.

Kasus hukum yang menjerat Sahbirin Noor bermula dari penyelidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan. Sahbirin ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait proyek tersebut. Namun, dalam sidang praperadilan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa siang, Hakim Afrizal Hadi memutuskan untuk membatalkan status tersangka tersebut.

Hakim menyatakan bahwa penetapan Sahbirin sebagai tersangka oleh KPK dianggap tidak sah karena dinilai tidak memenuhi prosedur hukum yang berlaku. Menurut putusan hakim, KPK dinilai telah bertindak sewenang-wenang dalam menetapkan status tersangka terhadap Sahbirin. Hakim Afrizal juga membatalkan surat perintah penyidikan (sprindik) yang dikeluarkan oleh KPK, sekaligus menegaskan tindakan KPK tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi.

Meskipun status tersangkanya telah dibatalkan, Sahbirin Noor secara mengejutkan mengumumkan pengunduran dirinya sebagai gubernur. Dalam apel pagi di hadapan pegawai Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, ia menyatakan bahwa keputusan ini diambil demi menjaga stabilitas pemerintahan dan ketenangan masyarakat.

“Hari ini saya sudah tandatangani surat pengunduran diri dan sudah dikirimkan oleh pengacara ke Jakarta. Saya pamit mengundurkan diri dari sisa masa jabatan Gubernur Kalimantan Selatan yang seharusnya berakhir pada 2024,” ujar Sahbirin.

Lebih lanjut Sahbirin menjelaskan, keputusannya untuk mundur bertujuan agar situasi di Kalimantan Selatan tetap kondusif. Terutama di tengah situasi yang sempat memanas akibat polemik hukum yang menimpanya.

“Tujuan saya mundur agar suasana pemerintahan dan masyarakat bisa lebih tenang dan fokus menjalankan roda pemerintahan tanpa adanya gangguan isu-isu hukum yang berlarut,” tambahnya.

Meskipun status tersangka Sahbirin Noor dibatalkan oleh pengadilan, KPK menyatakan mereka akan tetap melanjutkan penyidikan terkait dugaan korupsi di Kalimantan Selatan. Juru bicara KPK menegaskan, pembatalan status tersangka oleh hakim praperadilan hanya bersifat administratif dan tidak mempengaruhi penyelidikan materiil yang sedang berlangsung.

“Kami menghormati putusan hakim, tetapi ini tidak menghalangi upaya KPK dalam menuntaskan kasus dugaan korupsi di Kalimantan Selatan. Penyidikan akan terus berlanjut dan kami akan mengevaluasi bukti-bukti yang ada untuk menentukan langkah hukum selanjutnya,” ujar perwakilan KPK.

Selain Sahbirin, KPK juga telah menahan lima pejabat Kalimantan Selatan dan dua orang dari pihak swasta terkait kasus yang sama.

Pengunduran diri Sahbirin Noor sebagai gubernur menuai beragam reaksi dari publik dan kalangan politik. Sebagian pihak mengapresiasi langkah Sahbirin sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk menjaga stabilitas daerah. Namun, tidak sedikit pula yang mempertanyakan motivasi di balik pengunduran dirinya, mengingat status hukumnya baru saja dibatalkan oleh pengadilan.

Pengamat politik dari Universitas Lambung Mangkurat, Dr. Fajar Maulana, menilai keputusan Sahbirin Noor sebagai langkah strategis untuk meredam eskalasi politik di Kalimantan Selatan.

“Pengunduran diri ini mungkin menjadi upaya untuk menghindari konflik lebih lanjut, terutama menjelang tahun politik 2024. Dengan mundur, Sahbirin bisa fokus membenahi nama baiknya tanpa mengganggu jalannya pemerintahan,” ujar Dr. Fajar.

Di sisi lain, keputusan ini juga memunculkan spekulasi mengenai calon pengganti Sahbirin sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Selatan. Menteri Dalam Negeri diharapkan segera menunjuk pejabat sementara yang dapat memastikan kelancaran pemerintahan di provinsi tersebut hingga pemilihan gubernur berikutnya.(c@kra)

MoneyTalk, Jakarta – Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, yang akrab disapa Paman Birin, secara mengejutkan muncul di hadapan publik dengan memimpin apel aparatur sipil negara (ASN) di Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Kota Banjarbaru. Kemunculan ini terjadi setelah beberapa hari dirinya dilaporkan ‘menghilang’ pasca-operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan kasus suap di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalsel.

Dalam apel yang digelar pada Senin pagi (11/11), Sahbirin mengenakan pakaian dinas resmi dan disambut oleh ratusan ASN yang hadir. Dalam sambutannya, ia menyampaikan rasa syukur atas kesempatan untuk kembali berkumpul dengan para pegawai.

“Saya senang sekali melihat wajah-wajah Anda semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah SWT selalu memberikan keselamatan kepada kita semua dan Bangsa kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur,” ujar Sahbirin Noor.

Kemunculan Sahbirin ini mengejutkan publik, mengingat beberapa hari terakhir KPK telah melakukan serangkaian pencarian intensif setelah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terkait dirinya. Bahkan, KPK telah melakukan penggeledahan di beberapa lokasi, termasuk kantor, rumah dinas, dan kediaman pribadinya, namun belum berhasil menemukan keberadaan sang gubernur.

Dalam kesempatan tersebut, Sahbirin berpesan kepada seluruh ASN untuk terus bekerja dengan penuh semangat dan menjalankan tugas pokok serta fungsi mereka secara profesional.

“Teruslah bekerja dengan penuh semangat, capai target pekerjaan, dan mari kita sukseskan program ketahanan pangan di Kalimantan Selatan. Jalin sinergi yang kuat dengan pemerintah kabupaten/kota,” imbuhnya.

Sahbirin juga menekankan pentingnya menjaga etika dan kedisiplinan sebagai ASN serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Usai menyampaikan amanatnya, ia meluangkan waktu untuk bersalaman dengan seluruh peserta apel sebagai bentuk apresiasi dan motivasi kepada para pegawai.

Kemunculan Sahbirin Noor ini terjadi di tengah penyelidikan KPK yang telah menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa untuk tiga proyek pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan. Selain dirinya, enam orang lainnya juga telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk pejabat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta beberapa pihak swasta.

Pada Selasa (8/10), KPK mengumumkan penetapan tersangka terhadap Sahbirin Noor dan beberapa pejabat daerah lainnya. Kasus ini menjadi sorotan nasional karena melibatkan proyek bernilai miliaran rupiah yang diduga penuh praktik korupsi.

Menurut keterangan Budi Prasetyo, Anggota Tim Juru Bicara KPK, pihaknya masih menunggu Sahbirin untuk kooperatif dalam proses penyidikan.

“Kami mengimbau saudara SHB untuk segera memenuhi panggilan penyidik KPK. Kami berharap dapat menyelesaikan penyidikan ini dengan transparan dan akuntabel,” kata Budi.

Kasus yang menjerat Gubernur Kalsel ini memicu berbagai reaksi dari publik dan pemerintah pusat. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebelumnya telah meminta klarifikasi terkait keberadaan Sahbirin, terutama karena ketidakhadirannya saat sidang praperadilan berlangsung di Jakarta.

Analis politik dan pakar hukum berpendapat, kasus ini menguji komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi di daerah.

“Kemunculan Sahbirin di acara resmi bisa jadi merupakan bentuk klarifikasi tidak langsung kepada publik bahwa ia tidak melarikan diri. Namun, proses hukum harus tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Arief Setiawan.

Penangkapan dan penyelidikan kasus korupsi ini menimbulkan kekhawatiran mengenai stabilitas pemerintahan daerah di Kalimantan Selatan. Beberapa proyek strategis yang sedang berjalan dikhawatirkan akan terhambat karena adanya krisis kepercayaan publik dan kemungkinan reshuffle di jajaran pejabat daerah.

Sejumlah masyarakat dan tokoh lokal juga mulai mempertanyakan integritas pemerintahan di bawah kepemimpinan Sahbirin Noor.

“Kami berharap aparat penegak hukum dapat menyelesaikan kasus ini dengan cepat dan transparan, agar pembangunan di Kalsel tidak terganggu,” ucap salah satu tokoh masyarakat Banjarbaru.

Kemunculan kembali Gubernur Sahbirin Noor di hadapan publik setelah adanya dugaan kasus korupsi menambah dinamika politik di Kalimantan Selatan. Langkah selanjutnya yang akan diambil oleh KPK dan respons dari Gubernur Kalsel akan menjadi sorotan dalam beberapa hari ke depan, terutama terkait proses hukum yang sedang berjalan.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah hal yang harus dijaga oleh para pemimpin daerah untuk memastikan kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Upaya KPK dalam menindaklanjuti kasus ini diharapkan dapat menjadi langkah maju dalam memberantas korupsi, khususnya di tingkat daerah.(c@kra)