Saiful Mujani Archives -

Guru Besar UIN Jakarta: Prabowo Sebaiknya Turun, Asal Lewat Jalan Damai dan Konstitusional

Hedi Batubara 26 Oktober 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Saiful Mujani, menyampaikan pandangan kontroversial mengenai kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai Prabowo sebaiknya turun dari jabatannya apabila kondisi politik dan pemerintahan dinilai tidak lagi memadai. Namun, ia menegaskan bahwa upaya tersebut harus ditempuh secara damai dan konstitusional, bukan melalui kekerasan.

Pernyataan tersebut menempatkan persoalan pergantian kepemimpinan nasional sebagai isu yang perlu dibahas melalui mekanisme demokrasi. Saiful menegaskan, dukungan publik terhadap gagasan pergantian presiden tidak boleh diterjemahkan sebagai pembenaran untuk menggunakan cara-cara kekerasan.

“Saya pernah menyatakan kalau keadaannya seperti ini lebih baik Pak Prabowo itu turun saja. Kalau publik bilang bisa, Pak, ayo kita turunkan. Dengan syarat tadi yang konstitusional, artinya harus damai,” kata Saiful di Podcast Forum Keadilan Madilog, Senin (26/10/2026).

Ia menekankan bahwa apabila pergantian kepemimpinan tidak dapat dilakukan secara damai, langkah tersebut tidak semestinya dipaksakan.

“Kalau dengan kekerasan, ya itu bukan. Kalau kita tidak mampu dengan cara damai, ya jangan,” ujarnya.

Pernyataan itu memperlihatkan bahwa kritik terhadap pemerintahan Prabowo, menurut Saiful, harus tetap berada dalam koridor demokrasi. Perubahan kepemimpinan tidak cukup hanya didorong oleh ketidakpuasan politik, tetapi juga harus memperhatikan prosedur hukum dan konstitusi yang berlaku.

Saiful juga menyoroti persoalan calon pemimpin alternatif apabila Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat kritik. Menurut dia, kritik terhadap pemerintahan harus diikuti pembahasan mengenai siapa yang memiliki kapasitas untuk memimpin Indonesia.

Dalam pembicaraan mengenai kualitas calon pemimpin, Saiful menyebut sejumlah nama yang dinilai layak dipertimbangkan, di antaranya Mahfud MD, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, dan Anies Baswedan. Ia juga menyinggung nama-nama lain dalam penilaian terhadap calon pemimpin nasional.

Saiful menggambarkan bahwa penilaian terhadap calon pemimpin tidak bisa dilepaskan dari sejumlah kriteria, termasuk kapasitas intelektual dan kualitas kepemimpinan. Ia menyinggung mekanisme penilaian yang melibatkan kalangan berpendidikan doktor maupun profesor.

“Kalau saya mengkritik Pak Prabowo, mengkritik Gibran, alternatifnya siapa? Ada Pak Mahfud, ada Ahok, Anies,” ujarnya.

Saiful turut mengkritik cara partai politik menentukan figur yang akan diusung sebagai pemimpin nasional. Ia menilai pertimbangan partai tidak selalu sama dengan ukuran kualitas yang digunakan kalangan intelektual.

Dalam pandangannya, partai politik mempunyai kriteria tersendiri dalam menentukan calon pemimpin. Ia menyinggung persoalan mahar politik dan berbagai pertimbangan internal yang dapat memengaruhi keputusan pencalonan.

“Partai pun sadar butuh pemimpin yang bagus. Tapi kenyataannya mereka juga sadar enggak gitu,” kata Saiful.

Pernyataan itu menyentuh persoalan lama dalam demokrasi elektoral Indonesia, yakni hubungan antara kualitas calon, kekuatan modal politik, jaringan partai, popularitas, dan peluang memenangkan pemilihan.

Dalam sistem pemilihan presiden, seorang tokoh tidak cukup hanya memiliki kapasitas pribadi. Ia juga membutuhkan dukungan partai politik atau gabungan partai yang memenuhi persyaratan pencalonan. Akibatnya, figur yang dianggap kompeten oleh sebagian kalangan belum tentu memperoleh dukungan politik yang memadai.

Saiful juga menyinggung keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang memilih Joko Widodo sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden 2014.

Ia mempertanyakan mengapa Jokowi yang dipilih, bukan Puan Maharani atau Megawati sendiri. Pertanyaan itu berkaitan dengan bagaimana seorang pemimpin partai menentukan figur yang dianggap paling tepat untuk maju dalam kontestasi nasional.

“Kenapa Pak Jokowi jadi presiden? Apakah mahar? Pak Jokowi bukan orang kaya? Bukan juga darah biru partai. Kenapa tidak Puan? Atau kenapa enggak Ibu Mega sendiri? Jokowi yang dipilih oleh Ibu Mega,” demikian inti pertanyaan yang disampaikan Saiful.

Jokowi memang bukan berasal dari keluarga elite politik nasional. Sebelum menjadi presiden, ia dikenal melalui kiprahnya sebagai Wali Kota Solo dan kemudian Gubernur DKI Jakarta. Popularitasnya meningkat seiring pemberitaan mengenai gaya kepemimpinan dan aktivitas blusukan yang menjadi ciri khasnya.

Megawati kemudian memberikan dukungan politik kepada Jokowi untuk maju dalam Pilpres 2014. Jokowi berpasangan dengan Jusuf Kalla dan berhasil memenangi pemilihan tersebut, mengalahkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Keputusan tersebut memperlihatkan bahwa pertimbangan dalam pencalonan presiden tidak selalu berpusat pada garis keturunan politik atau kekayaan pribadi. Elektabilitas, citra publik, strategi partai, dan perhitungan peluang kemenangan juga dapat memainkan peran penting.

SMRC Bongkar Anjloknya Harapan Publik: Dua Tahun Prabowo, Warga Makin Yakin Indonesia Salah Arah IMG-20261014-WA0016

SMRC Bongkar Anjloknya Harapan Publik: Dua Tahun Prabowo, Warga Makin Yakin Indonesia Salah Arah

Hedi Batubara 14 Oktober 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diwarnai perubahan besar dalam persepsi masyarakat terhadap arah perjalanan bangsa. Jika pada Oktober 2024 sebanyak 83 persen masyarakat menilai Indonesia berada di jalur yang benar, survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada Oktober 2026 menunjukkan angka tersebut turun menjadi 47,7 persen.

Program Manager SMRC, Saidiman Ahmad, menilai penurunan tersebut menjadi sinyal serius bagi pemerintahan Prabowo. Menurutnya, harapan besar masyarakat ketika Prabowo dilantik sebagai presiden pada Oktober 2024 kini menghadapi tantangan yang tidak ringan.

Dalam keterangannya pada 13 Oktober 2026, Saidiman menjelaskan bahwa pada awal pemerintahan Prabowo, masyarakat memiliki optimisme tinggi terhadap masa depan Indonesia. Berbagai janji politik, mulai dari makan bergizi gratis, pendidikan tanpa biaya, pembangunan rumah, swasembada pangan hingga pertumbuhan ekonomi 9 persen, ikut membangkitkan harapan publik.

“Pada pokoknya Prabowo akan membawa negeri ini menjadi baldatun tayyibatun. Pemerintahan baru kala itu sukses membangkitkan harapan. Negara kita ada di atas rel yang benar,” tulis Saidiman.

Namun, menurut Saidiman, optimisme tersebut mengalami penurunan seiring memburuknya sentimen masyarakat terhadap kondisi ekonomi dan merosotnya kepuasan publik terhadap kinerja presiden.

Berdasarkan angka survei SMRC Oktober 2026 yang disampaikan Saidiman, hanya 47,7 persen masyarakat yang menilai Indonesia masih berada di jalur yang benar. Sementara itu, 34,3 persen menyatakan Indonesia sedang menuju arah yang salah dan 18 persen lainnya belum memiliki kepastian penilaian.

Angka tersebut menunjukkan bahwa kurang dari separuh responden masih memiliki keyakinan terhadap arah perjalanan bangsa. Sebaliknya, jika kelompok yang menilai salah arah dan yang masih ragu digabungkan, terdapat 52,3 persen responden yang belum menyatakan keyakinan bahwa Indonesia berada di jalur yang tepat.

Saidiman menggunakan analogi sebuah bus yang sedang melaju untuk menggambarkan situasi kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo.

Menurutnya, ketika lebih dari separuh penumpang tidak yakin bus akan sampai ke tujuan yang benar, muncul sejumlah kemungkinan. Penumpang dapat meminta sopir diganti, melancarkan protes sepanjang perjalanan, atau bahkan memaksa bus berhenti dan mencari kendaraan lain.

Analogi tersebut menggambarkan risiko politik yang dapat muncul ketika pemerintah kehilangan kepercayaan masyarakat. Ketidakpuasan publik tidak selalu berhenti sebagai kritik, tetapi berpotensi berkembang menjadi tekanan politik yang lebih besar apabila tidak direspons melalui perubahan kebijakan.

Meski demikian, penurunan persepsi mengenai arah bangsa tidak otomatis berarti masyarakat menghendaki pergantian presiden. Angka survei tersebut lebih tepat dibaca sebagai peringatan mengenai meningkatnya keraguan publik terhadap perjalanan pemerintahan dan efektivitas kebijakan yang dijalankan.

Bagi Saidiman, persoalan mendasar yang perlu dijawab pemerintah adalah bagaimana memulihkan harapan masyarakat yang sempat tumbuh tinggi pada awal masa jabatan Prabowo.

Saidiman menilai kepercayaan publik masih mungkin dipulihkan, tetapi membutuhkan perbaikan mendasar dalam tata kelola pemerintahan. Ia mengusulkan sejumlah langkah yang menurutnya perlu dipertimbangkan Presiden Prabowo.

Pertama, memangkas ukuran kabinet dan mengganti menteri yang dinilai tidak kompeten. Menurutnya, efektivitas pemerintahan harus menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan kabinet, bukan semata-mata pembagian posisi politik.

Kedua, menghentikan militerisasi ruang sipil dan mengembalikan militer pada fungsi profesionalnya. Ia menekankan pentingnya menjaga batas yang jelas antara urusan pertahanan dan ranah sipil.

Ketiga, mengevaluasi secara radikal program-program populis yang menyerap anggaran negara apabila hasil pelaksanaannya tidak jelas. Evaluasi tersebut, menurut Saidiman, diperlukan agar belanja negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak mengorbankan prioritas pembangunan lainnya.

Keempat, memperkuat akuntabilitas pemerintahan dengan menjaga independensi lembaga peradilan. Ia juga mendorong keberadaan kekuatan oposisi yang signifikan agar pemerintah memiliki pengawasan politik yang kritis.

Selain itu, Saidiman meminta pemerintah menghentikan apa yang ia sebut sebagai cengkeraman rezim terhadap media dan kampus, serta penetrasi istana terhadap kelompok masyarakat sipil. Ia juga menekankan perlunya sistem meritokrasi dalam mutasi maupun penggantian pejabat publik.

Berbagai usulan tersebut memperlihatkan bahwa kritik Saidiman tidak hanya berkaitan dengan tingkat kepuasan terhadap presiden, tetapi juga menyentuh persoalan kelembagaan, kebebasan sipil, kualitas birokrasi, dan keseimbangan kekuasaan.

Turunnya persentase masyarakat yang menilai Indonesia berada di jalur yang benar dari 83 persen pada Oktober 2024 menjadi 47,7 persen pada Oktober 2026 merupakan perubahan yang patut mendapat perhatian serius.

Meski demikian, angka tersebut perlu dibaca secara proporsional. Penilaian tentang arah bangsa berbeda dengan pertanyaan mengenai pilihan politik, dukungan terhadap presiden, atau keinginan untuk mengganti pemerintahan. Untuk menyimpulkan penyebab penurunan dan tingkat dukungan terhadap kebijakan tertentu, diperlukan data survei lain, termasuk tren kepuasan presiden, evaluasi ekonomi, serta rincian metodologi penelitian.

Pemerintah juga perlu menjelaskan capaian program prioritas, realisasi anggaran, dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Dengan demikian, perdebatan mengenai kinerja pemerintahan dapat bertumpu pada data, bukan hanya klaim keberhasilan maupun kritik politik.

Pesan utama Saidiman adalah bahwa kepercayaan publik tidak dapat dipulihkan hanya melalui janji baru. Pemerintah harus menunjukkan perubahan yang dapat dirasakan masyarakat, memperbaiki kualitas kebijakan, dan membuka ruang pengawasan yang sehat.

Ia mengingatkan bahwa jika perbaikan mendasar tidak dilakukan, masyarakat bisa semakin meragukan kemampuan pemerintahan membawa Indonesia mencapai tujuan yang dijanjikan.

Temuan lengkap survei tersebut, menurut Saidiman, dapat disimak melalui program Bedah Politik bersama Prof. Saiful Mujani di kanal YouTube SMRC TV.

Bagi pemerintahan Prabowo, tantangannya bukan hanya mempertahankan kekuasaan hingga akhir masa jabatan, melainkan membuktikan bahwa optimisme yang dibangun ketika pelantikan benar-benar dapat diwujudkan dalam kehidupan rakyat.

Dua Tahun Prabowo, Survei SMRC Ungkap Pesimisme Publik: Indonesia Dinilai Menuju Arah yang Salah Presiden Prabowo Subianto

Dua Tahun Prabowo, Survei SMRC Ungkap Pesimisme Publik: Indonesia Dinilai Menuju Arah yang Salah

Hedi Batubara 13 Oktober 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum penting untuk mengevaluasi arah perjalanan bangsa. Hasil survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang disorot dalam program Bedah Politik SMRC TV edisi Oktober 2026 disebut menunjukkan bahwa keyakinan publik terhadap arah bangsa berada pada titik terendah.

Temuan tersebut menjadi sinyal penting bagi pemerintahan Prabowo. Sebab, penilaian masyarakat terhadap arah perjalanan negara tidak hanya berkaitan dengan popularitas presiden, tetapi juga menyangkut harapan terhadap kondisi ekonomi, kualitas demokrasi, penegakan hukum, serta kemampuan pemerintah menjawab persoalan sehari-hari.

Dalam tayangan yang dibagikan melalui kanal YouTube SMRC TV, tema yang diangkat adalah penilaian masyarakat terhadap arah bangsa setelah dua tahun pemerintahan Prabowo.

Survei SMRC dan Evaluasi Dua Tahun Pemerintahan

Survei opini publik menjadi salah satu instrumen untuk membaca bagaimana masyarakat menilai kinerja pemerintah. Melalui survei, lembaga penelitian dapat mengukur persepsi warga mengenai kondisi nasional, kepuasan terhadap kepemimpinan, hingga tingkat kepercayaan terhadap institusi negara.

SMRC sebelumnya juga memublikasikan sejumlah hasil penelitian mengenai kondisi politik nasional di bawah pemerintahan Prabowo. Dalam survei yang dilakukan pada 5–19 Juli 2026, misalnya, SMRC mencatat hanya 13,5 persen publik yang menilai kondisi politik nasional baik atau sangat baik. Sementara itu, dalam pengukuran lain pada periode yang sama, hanya 26,4 persen yang menilai kondisi penegakan hukum baik atau sangat baik.

Temuan tersebut dipublikasikan melalui kanal resmi SMRC dan menjadi bagian dari rangkaian evaluasi persepsi masyarakat terhadap kondisi politik dan hukum Indonesia. Angka-angka itu merupakan hasil pengukuran Juli 2026, sehingga tidak boleh disamakan dengan persentase survei terbaru Oktober 2026. (Sumber: SMRC, Siaran Pers).

Jika hasil Oktober kembali menunjukkan melemahnya keyakinan masyarakat terhadap arah bangsa, pemerintah menghadapi pekerjaan rumah untuk menjelaskan kebijakan-kebijakannya sekaligus membuktikan bahwa program pembangunan memberikan hasil nyata bagi warga.

Saiful Mujani merupakan pendiri SMRC sekaligus guru besar ilmu politik. Melalui program Bedah Politik, ia kerap memaparkan hasil penelitian dan analisis mengenai perubahan opini publik, perkembangan demokrasi, serta evaluasi masyarakat terhadap pemerintahan.

Dalam sejumlah kajian yang dipublikasikan di situs resmi SMRC, perhatian diarahkan pada persoalan kebebasan berbicara, persepsi masyarakat mengenai kepatuhan pemerintah terhadap konstitusi, dan penilaian terhadap kualitas demokrasi di bawah pemerintahan Prabowo.

Situs resmi SMRC, misalnya, memuat pembahasan bertajuk “Di Bawah Prabowo, Demokrasi Semakin Buruk” serta kajian mengenai kekhawatiran masyarakat terhadap kebebasan berbicara dan tindakan aparat. Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa evaluasi pemerintahan tidak berhenti pada capaian program, tetapi juga menyentuh kualitas kehidupan demokrasi. (Sumber: SMRC TV, Bedah Politik).

Meski demikian, pernyataan langsung Saiful Mujani dan rincian persentase dalam tayangan Oktober 2026 perlu dirujuk pada video aslinya. Tanpa transkrip atau data lengkap, angka survei terbaru maupun kutipan langsung tidak dapat dipastikan secara akurat.

Dua tahun pemerintahan merupakan kesempatan untuk menilai apakah janji dan agenda pembangunan berjalan sesuai harapan masyarakat. Pemerintah perlu menjawab pertanyaan mengenai daya beli, kesempatan kerja, pelayanan publik, pemberantasan korupsi, penegakan hukum, serta ruang kebebasan sipil.

Pada saat yang sama, penilaian publik tidak dapat disederhanakan hanya menjadi dukungan atau penolakan terhadap presiden. Hasil survei perlu dibaca bersama metode penelitian, waktu pengumpulan data, jumlah responden, margin of error, dan perbandingan dengan survei sebelumnya.

Bagi pemerintah, temuan mengenai arah bangsa yang dinilai semakin tidak meyakinkan semestinya menjadi bahan evaluasi. Bagi masyarakat, hasil tersebut dapat menjadi dasar untuk mengawasi kebijakan dan meminta pertanggungjawaban pejabat publik secara demokratis.

Tantangan pemerintahan Prabowo bukan hanya mempertahankan dukungan politik, melainkan memastikan bahwa kebijakan negara dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

Apabila pesimisme publik benar-benar meningkat, pemerintah perlu mencari tahu sektor mana yang paling memengaruhi penilaian tersebut. Apakah persoalan ekonomi, penegakan hukum, demokrasi, atau kombinasi sejumlah faktor yang membuat masyarakat meragukan arah perjalanan bangsa?

Jawaban atas pertanyaan itu harus bertumpu pada data lengkap, bukan sekadar tafsir politik.

Hasil survei SMRC Oktober 2026 menjadi penting untuk dibaca secara utuh, termasuk perbandingannya dengan hasil penelitian sebelumnya. Dari sana, publik dapat menilai persoalan yang perlu segera diperbaiki sekaligus mengukur apakah kebijakan pemerintah mampu menjawab kekhawatiran masyarakat.

Saiful Mujani: Partai-Partai di Senayan Membajak Reformasi, Diam Saat Perayaan 28 Tahun Reformasi Dilarang Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani

Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani

Saiful Mujani: Partai-Partai di Senayan Membajak Reformasi, Diam Saat Perayaan 28 Tahun Reformasi Dilarang

Hedi Batubara 23 Mei 2026

MoneyTalk, Jakarta – Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani, melontarkan kritik keras terhadap sikap partai-partai politik di parlemen yang dinilai diam terhadap pelarangan perayaan 28 tahun Reformasi di Gedung University Training Center (UTC) Universitas Negeri Jakarta (UNJ) atau Hotel Naraya, Jakarta.

Menurut Saiful Mujani, sikap bungkam partai-partai yang kini duduk di Senayan menunjukkan ironi besar dalam kehidupan demokrasi Indonesia. Sebab, kata dia, seluruh partai politik yang saat ini menikmati kekuasaan dan ruang demokrasi sejatinya lahir dari rahim Reformasi 1998.

“Semua partai diam terhadap kejadian ini. Padahal semua partai yang ada di Senayan itu adalah hasil Reformasi. Kalau Reformasi tidak ada dan Orde Baru tidak tumbang, mereka tidak akan pernah ada,” ujar Saiful Mujani, Sabtu (23/5/2026).

Ia menilai, pembungkaman terhadap kegiatan memperingati Reformasi justru menjadi sinyal kemunduran demokrasi di tengah usia Reformasi yang memasuki 28 tahun. Sikap diam elite politik dinilai memperlihatkan bahwa banyak partai hanya menikmati hasil Reformasi tanpa memiliki komitmen menjaga nilai-nilai perjuangan demokrasi.

“Mereka ternyata hanya numpang lewat, atau bahkan mereka membajak Reformasi,” tegasnya.

Pernyataan tersebut muncul di tengah sorotan publik terhadap dugaan pelarangan atau pembatalan sejumlah agenda diskusi dan peringatan Reformasi di Jakarta. Fenomena itu memunculkan kekhawatiran publik mengenai menyempitnya ruang kebebasan berekspresi dan kebebasan berkumpul di era demokrasi.

Kritik Saiful Mujani juga memperlihatkan adanya kegelisahan dari kalangan akademisi dan pengamat politik terhadap kondisi demokrasi Indonesia saat ini. Reformasi 1998 yang diperjuangkan dengan pengorbanan besar mahasiswa dan masyarakat sipil dahulu dianggap membuka jalan bagi kebebasan politik, kebebasan pers, serta lahirnya sistem multipartai.

Kini, menurut Saiful, semangat itu justru terlihat mulai memudar ketika ruang-ruang diskusi publik dan kegiatan memperingati sejarah Reformasi menghadapi hambatan.

Pelaporan ke Saiful Mujani Cs Bukan dari Relawan Prabowo, Aktivis Muhammadiyah: Ada Operasi Perburuk Citra Presiden aktivis Muhammadiyah Farid Idris

Pelaporan ke Saiful Mujani Cs Bukan dari Relawan Prabowo, Aktivis Muhammadiyah: Ada Operasi Perburuk Citra Presiden

Hedi Batubara 21 April 2026

MoneyTalk, Jakarta – Isu mengenai pelaporan terhadap pemilik lembaga survei SMRC politik Saiful Mujani dan beberapa aktivis kembali memantik perdebatan publik. Kali ini, aktivis Muhammadiyah Farid Idris menilai narasi yang menyebut pelaporan tersebut dilakukan oleh relawan Presiden Prabowo Subianto merupakan framing yang keliru dan berpotensi sengaja dibangun untuk menciptakan citra negatif terhadap kepala negara.

Menurut Farid, publik perlu memahami secara jernih bahwa relawan Prabowo tidak pernah secara resmi melakukan pelaporan terhadap Saiful Mujani Cs terkait isu pemakzulan terhadap Presiden Prabowo.

“Yang melaporkan Saiful Mujani dan kawan-kawan itu bukan relawan Prabowo. Tidak ada relawan Prabowo yang melakukan langkah itu. Jangan dibelokkan seolah-olah ini adalah operasi politik Presiden. Itu framing yang sangat berbahaya,” ujar Farid dalam keterangannya, Selasa (21/4/2026).

Farid menilai, jika publik tidak hati-hati membaca situasi, maka persepsi yang terbentuk adalah Presiden Prabowo anti kritik dan sedang melakukan kriminalisasi terhadap pihak-pihak yang menyampaikan pendapat soal konstitusi. Padahal, menurutnya, Prabowo sendiri sudah menyampaikan sikap yang sangat jelas.

Farid mengingatkan bahwa Presiden Prabowo sebelumnya telah menegaskan bahwa isu pemakzulan merupakan bagian dari mekanisme konstitusi yang diatur dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pernyataan itu, menurut dia, justru menunjukkan sikap kenegarawanan Prabowo yang tidak ingin memperbesar polemik politik.

“Presiden sudah mengatakan bahwa pemakzulan itu bagian dari konstitusi. Artinya apa? Artinya beliau tidak sedang mengobarkan konflik. Beliau menempatkan persoalan itu dalam koridor hukum dan konstitusi. Itu sudah selesai sebenarnya,” jelas Farid.

Dalam pandangannya, pernyataan tersebut adalah sinyal politik bahwa Prabowo tidak ingin isu itu menjadi bola liar yang merusak stabilitas pemerintahan. Ia memilih pendekatan institusional, bukan emosional.

Karena itu, Farid menilai aneh jika kemudian muncul narasi bahwa kubu Prabowo melakukan pelaporan sebagai bentuk tekanan politik terhadap kelompok akademisi dan analis politik.

“Kalau Presiden sendiri sudah menutup dengan bahasa konstitusi, lalu kenapa masih dipaksakan seolah ada operasi politik dari relawan Prabowo? Ini jelas ada pihak yang ingin membangun kesan buruk terhadap Presiden,” katanya.

Isu pelaporan terhadap Saiful Mujani Cs dipakai untuk memperkuat tuduhan bahwa Prabowo tidak independen dan masih dikendalikan oleh kekuatan politik lama.

“Ini framing berlapis. Pertama, Prabowo dibuat seolah anti kritik. Kedua, dibuat seolah ada relawan yang bergerak atas restu Presiden. Ketiga, dibangun persepsi bahwa Prabowo tidak mampu mengendalikan dinamika internal kekuasaan. Ini bukan soal laporan biasa, ini soal konstruksi opini,” ujar Farid.

Ia menilai, permainan opini seperti ini sangat berbahaya karena bisa mengganggu konsolidasi pemerintahan di awal masa kepemimpinan Prabowo.

Farid menegaskan bahwa demokrasi membutuhkan kejujuran narasi, bukan manipulasi persepsi. Kritik terhadap pemerintah sah, demikian pula pembahasan soal konstitusi, tetapi publik juga harus jujur dalam memetakan aktor politik yang sebenarnya.

Ia mengingatkan bahwa menyematkan semua dinamika politik kepada Presiden tanpa dasar yang jelas justru merusak kualitas demokrasi.

“Kalau semua hal selalu diarahkan ke Presiden, lalu dibangun asumsi seolah Presiden berada di balik semuanya, itu bukan demokrasi yang sehat. Itu propaganda politik,” tegasnya.

Sindiran Pedas Ongen ke Pengkritik Prabowo: Jangan Ngaku Paling 98 Kalau Tak Pernah Turun Jalan Aktivis Yulian Paonganan atau yang akrab disapa Ongen

Aktivis Yulian Paonganan atau yang akrab disapa Ongen

Sindiran Pedas Ongen ke Pengkritik Prabowo: Jangan Ngaku Paling 98 Kalau Tak Pernah Turun Jalan

Hedi Batubara 12 April 2026

MoneyTalk, Jakarta – Aktivis Yulian Paonganan atau yang akrab disapa Ongen, melontarkan kritik tajam kepada sejumlah tokoh yang belakangan vokal mengkritik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Melalui akun X (Twitter) @ongen_id, Ongen menyindir beberapa nama seperti Feri Amsari, Saiful Mujani, dan Said Didu yang dinilainya terlalu mudah membawa narasi “1998” dalam kritik politik saat ini.

Dalam cuitannya, Ongen menegaskan bahwa peristiwa Reformasi 1998 bukanlah sesuatu yang terjadi secara instan.

“Reformasi 1998 itu bukan ujug-ujug pidato halal bihalal lalu tiba-tiba mahasiswa dan rakyat turun ke jalan. Itu butuh proses panjang sejak akhir 1980-an,” tulis Ongen, Minggu (12/4/2026).

Ia juga menyindir pihak-pihak yang menurutnya tidak terlibat langsung dalam gerakan reformasi, tetapi kini merasa paling memahami dinamika perjuangan saat itu.

“Kalian ini kebanyakan tiba-tiba merasa paling ‘98’. Aktivis jadi-jadian, koar-koar mau mengulang 1998, padahal saat itu bersembunyi,” sindirnya.

Lebih jauh, Ongen menyinggung perubahan sikap sebagian pengkritik yang dulu disebut-sebut justru mengkritik Joko Widodo (Jokowi) dan cenderung mendukung Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2014 dan 2019.

“Dulu para pengkritik Prabowo ini menghujat Jokowi dan cenderung berharap Prabowo menang pada 2014 dan 2019. Ketika Prabowo menang 2024, baru satu setengah tahun sudah dihujat,” lanjutnya.

Ia pun mempertanyakan motif kritik yang dilayangkan saat ini, bahkan menyinggung kemungkinan preferensi politik tertentu.

“Kalian ini maunya siapa yang jadi presiden? Apakah maunya Anies?” tulisnya, merujuk pada Anies Baswedan.

Saiful Mujani Harusnya Hargai Visi Prabowo yang Pro Rakyat IMG-20260410-WA0051

Saiful Mujani Harusnya Hargai Visi Prabowo yang Pro Rakyat

Hedi Batubara 10 April 2026

MoneyTalk, Jakarta – Di tengah politik nasional yang dinamis, pernyataan dari kalangan intelektual kembali menjadi sorotan. Pendiri Jaringan Nusantara, Harun Sulkam yang biasa disapa Aam S, menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah adalah sah dalam iklim demokrasi, namun dalam mengkritik harus obyektif agar rakyat tidak terprovokasi.

Sorotan Aam kali ini tertuju pada Saiful Mujani, yang dinilainya sebagai figur intelektual publik dengan tanggung jawab moral besar dalam menjaga keseimbangan wacana. Menurut Aam, kritik yang disampaikan seharusnya memperkuat kualitas demokrasi, bukan malah memprovokasi atau menciptakan opini negatif pada pemerintah.

“Saiful Mujani sebagai intelektual harusnya obyektif melihat Presiden Prabowo, karena visi dan misi Presiden Prabowo Subianto yang jelas-jelas pro rakyat,” ujar Aam dalam keterangannya, Jumat (9/4/2026).

Aam menilai, konteks global saat ini tidak bisa diabaikan. Ketidakpastian ekonomi dunia, tensi geopolitik, hingga potensi krisis pangan dan energi menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi pemerintah. Dalam situasi tersebut, ia menekankan pentingnya menjaga persatuan nasional.

Menurutnya, perdebatan politik yang terlalu tajam dan tidak proporsional justru berisiko melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Jika hal itu terjadi, dampaknya tidak hanya pada stabilitas politik, tetapi juga pada kepercayaan pasar dan ketahanan ekonomi nasional.

“Rakyat Indonesia saat ini membutuhkan ketenangan dan kepastian. Jangan sampai narasi-narasi yang berkembang justru memicu perpecahan,” tegasnya.

Aam juga menyoroti sejumlah program pemerintah yang dinilai berpihak pada masyarakat kecil, antara lain, Koperasi Desa Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis (MBG). Kedua program pro rakyat itu, bagi Aam S, merupakan langkah strategis dalam memperkuat ekonomi berbasis komunitas serta pembangunan sumber daya manusia.

Meski mengapresiasi berbagai program tersebut, Aam tidak menutup mata terhadap berbagai kendala di lapangan. Namun demikian, ia menilai pemerintah telah menunjukkan ketegasan dengan melakukan koreksi dan perbaikan atas sejumlah kekurangan dan pelanggaran yang terjadi.

“Langkah tersebut menjadi indikator bahwa pemerintah serius menjaga kualitas dan integritas program tersebut,” ujarnya.

Aam juga mempertanyakan, kenapa Saiful Mujani melontarkan pernyataan keras disaat pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo sedang giat-giatnya menangkap para koruptor dan disaat pemerintah punya tujuan baik mewacanakan pemilihan kepala daerah lewat anggota DPRD.

Serukan Jatuhkan Pemerintahan, Ongen: Saiful Mujani Makar terhadap Presiden Prabowo Aktivis Yulian Paonganan atau yang akrab disapa Ongen

Serukan Jatuhkan Pemerintahan, Ongen: Saiful Mujani Makar terhadap Presiden Prabowo

Hedi Batubara 6 April 2026

MoneyTalk, Jakarta – Pernyataan kontroversial pengamat politik Saiful Mujani yang menyerukan penjatuhan pemerintahan Prabowo menuai respons keras dari sejumlah kalangan. Salah satunya datang dari aktivis Yulian Paonganan (Ongen), yang menyebut pernyataan tersebut telah memasuki ranah serius, bahkan berpotensi dikategorikan sebagai tindakan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Dalam keterangannya kepada media, Ongen menilai bahwa ajakan untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah bukan sekadar kritik politik biasa, melainkan bentuk delegitimasi terhadap hasil demokrasi yang telah diputuskan melalui Pemilu 2024.

“Kalau kritik itu sah dalam demokrasi. Tapi kalau sudah menyerukan menjatuhkan pemerintahan, itu bukan lagi kritik, itu sudah masuk wilayah makar,” tegas Ongen, Senin (6/4/2026).

Ongen juga mengaitkan sikap Saiful Mujani dengan posisi politiknya pada Pilpres 2024 lalu. Ia menyebut publik mengetahui bahwa Saiful Mujani merupakan pendukung Ganjar Pranowo, kandidat yang kalah dalam kontestasi tersebut.

Menurut Ongen, pernyataan yang bernada provokatif itu tidak bisa dilepaskan dari dinamika pasca pemilu, di mana sebagian elite dan kelompok politik masih menyimpan kekecewaan.

“Publik harus tahu konteksnya. Saiful Mujani adalah pendukung Ganjar di Pilpres 2024. Jangan sampai kekecewaan politik kemudian diarahkan menjadi ajakan menjatuhkan pemerintahan yang sah,” ujarnya.

Ia menambahkan, dalam sistem demokrasi, ketidakpuasan terhadap hasil pemilu seharusnya disalurkan melalui mekanisme konstitusional, bukan dengan membangun narasi delegitimasi kekuasaan.

Ongen sendiri mengambil posisi tegas bahwa dalam situasi politik yang sensitif, pernyataan publik figur memiliki dampak besar dan tidak bisa dianggap enteng.

“Kalau terus dibiarkan, ini bisa memicu instabilitas. Apalagi disampaikan oleh tokoh yang punya pengaruh,” katanya.

Lebih jauh, Ongen menekankan bahwa kondisi global saat ini tidak sedang stabil. Ia menyinggung eskalasi konflik geopolitik, termasuk ketegangan antara Iran dengan blok Amerika Serikat dan Israel, sebagai faktor yang harus menjadi perhatian bersama.

Dalam situasi seperti ini, menurutnya, Indonesia justru membutuhkan soliditas nasional, bukan perpecahan internal.

“Dunia sedang tidak baik-baik saja. Ada konflik besar yang bisa berdampak ke ekonomi global. Indonesia harus kuat, rakyat harus bersatu, bukan malah diajak menjatuhkan pemerintah,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa gejolak politik dalam negeri di tengah tekanan global bisa memperburuk kondisi ekonomi, investasi, hingga stabilitas sosial.

Ongen juga memberikan pesan langsung kepada Saiful Mujani dan kelompok yang sejalan dengannya. Ia menyarankan agar ketidakpuasan terhadap pemerintahan saat ini diarahkan ke jalur politik yang sah, yakni melalui pemilu berikutnya.

“Kalau tidak puas, silakan bertarung di Pilpres 2029. Itu jalur demokrasi yang benar. Bukan dengan narasi menjatuhkan pemerintahan,” tegasnya.

Menurutnya, demokrasi Indonesia telah memberikan ruang yang luas bagi setiap warga negara untuk berkompetisi secara terbuka dan adil. Oleh karena itu, segala bentuk upaya di luar mekanisme konstitusional dinilai berpotensi merusak tatanan demokrasi itu sendiri.

Guru Besar UIN Jakarta: Bencana Sumatra Lebih Mendesak Ditetapkan sebagai Bencana Nasional 1765970629810

Guru Besar UIN Jakarta: Bencana Sumatra Lebih Mendesak Ditetapkan sebagai Bencana Nasional

Hedi Batubara 17 Desember 2025

MoneyTalk, Jakarta – Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Saiful Mujani, menilai penanganan bencana besar yang saat ini melanda wilayah Sumatra seharusnya ditetapkan sebagai bencana nasional, mengingat dampaknya yang lintas provinsi dan dinilai lebih luas serta berat dibanding sejumlah bencana besar sebelumnya.

Saiful Mujani mengingatkan publik pada penanganan tsunami Aceh 2004 yang kala itu diperlakukan sebagai bencana nasional. Menurutnya, keputusan tersebut terbukti tepat dan berhasil, bahkan mendapatkan apresiasi dunia internasional.

“Tsunami Aceh 2004 diperlakukan sebagai bencana nasional dan itu keputusan yang benar. Dunia mengakui keberhasilan Indonesia dalam pemulihan Aceh,” kata Saiful Mujani dalam pernyataannya, Rabu (17/12/2025).

Ia menyinggung peran almarhum Kuntoro Mangkusubroto, Kepala Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh–Nias, yang kala itu memimpin program pemulihan pascatsunami. Kuntoro bahkan memperoleh penghargaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atas keberhasilan Indonesia dalam manajemen rehabilitasi dan rekonstruksi bencana.

“Almarhum Pak Kuntoro mendapat penghargaan PBB karena dinilai sukses memimpin pemulihan Aceh. Itu bukti bahwa penetapan bencana nasional membawa dampak besar terhadap efektivitas penanganan,” ujarnya.

Saiful menegaskan, bencana di Sumatra saat ini tidak hanya melanda satu provinsi, melainkan berdampak lintas wilayah dengan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, dan penderitaan sosial yang terus bertambah. Oleh karena itu, menurutnya, kondisi ini lebih mendesak untuk ditangani dengan status bencana nasional beserta seluruh konsekuensinya.

“Ini lintas provinsi, dampaknya luas, dan bebannya berat. Secara objektif, kondisinya bahkan lebih kompleks dibanding tsunami Aceh dulu. Mestinya diperlakukan sebagai bencana nasional,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas lambannya respons kebijakan yang dinilai belum sebanding dengan skala bencana yang terjadi. Saiful mengingatkan bahwa status bencana nasional bukan sekadar simbol, melainkan membuka akses koordinasi penuh lintas kementerian, optimalisasi anggaran, serta dukungan internasional jika dibutuhkan.

“Waraslah. Ini soal kemanusiaan, bukan politik,” ujar Saiful Mujani dengan nada prihatin.

Desakan agar bencana Sumatra ditetapkan sebagai bencana nasional kini semakin menguat, seiring meningkatnya jumlah korban dan luasnya wilayah terdampak. Publik menanti sikap tegas pemerintah untuk memastikan penanganan maksimal demi keselamatan dan pemulihan masyarakat terdampak.

Saiful Mujani

Guru Besar UIN Jakarta: Prabowo Sebaiknya Turun, Asal Lewat Jalan Damai dan Konstitusional

SMRC Bongkar Anjloknya Harapan Publik: Dua Tahun Prabowo, Warga Makin Yakin Indonesia Salah Arah

Dua Tahun Prabowo, Survei SMRC Ungkap Pesimisme Publik: Indonesia Dinilai Menuju Arah yang Salah

Saiful Mujani: Partai-Partai di Senayan Membajak Reformasi, Diam Saat Perayaan 28 Tahun Reformasi Dilarang

Pelaporan ke Saiful Mujani Cs Bukan dari Relawan Prabowo, Aktivis Muhammadiyah: Ada Operasi Perburuk Citra Presiden

Sindiran Pedas Ongen ke Pengkritik Prabowo: Jangan Ngaku Paling 98 Kalau Tak Pernah Turun Jalan

Saiful Mujani Harusnya Hargai Visi Prabowo yang Pro Rakyat

Serukan Jatuhkan Pemerintahan, Ongen: Saiful Mujani Makar terhadap Presiden Prabowo

Guru Besar UIN Jakarta: Bencana Sumatra Lebih Mendesak Ditetapkan sebagai Bencana Nasional

Baca Juga Berita Ini

Laba Bank Shinhan Turun, Kredit Macet, Pernah Digeledah Bareskrim dan Pengawasan OJK Jadi Sorotan

Jelang 70 Tahun, Astra Siapkan Gebrakan Sosial di 700 Desa pada 7 Pulau Indonesia

Wartawan Senior Bongkar Kejanggalan Danantara: Dividen BUMN Rp90 Triliun Hilang, Ratusan Perusahaan Dijual ke Mana Uangnya?

Gerakan Mahasiswa Menguat, Prabowo-Gibran Dinilai Bagian dari Oligarki Politik