MoneyTalk, Jakarta – Isu mengenai pelaporan terhadap pemilik lembaga survei SMRC politik Saiful Mujani dan beberapa aktivis kembali memantik perdebatan publik. Kali ini, aktivis Muhammadiyah Farid Idris menilai narasi yang menyebut pelaporan tersebut dilakukan oleh relawan Presiden Prabowo Subianto merupakan framing yang keliru dan berpotensi sengaja dibangun untuk menciptakan citra negatif terhadap kepala negara.
Menurut Farid, publik perlu memahami secara jernih bahwa relawan Prabowo tidak pernah secara resmi melakukan pelaporan terhadap Saiful Mujani Cs terkait isu pemakzulan terhadap Presiden Prabowo.
“Yang melaporkan Saiful Mujani dan kawan-kawan itu bukan relawan Prabowo. Tidak ada relawan Prabowo yang melakukan langkah itu. Jangan dibelokkan seolah-olah ini adalah operasi politik Presiden. Itu framing yang sangat berbahaya,” ujar Farid dalam keterangannya, Selasa (21/4/2026).
Farid menilai, jika publik tidak hati-hati membaca situasi, maka persepsi yang terbentuk adalah Presiden Prabowo anti kritik dan sedang melakukan kriminalisasi terhadap pihak-pihak yang menyampaikan pendapat soal konstitusi. Padahal, menurutnya, Prabowo sendiri sudah menyampaikan sikap yang sangat jelas.
Farid mengingatkan bahwa Presiden Prabowo sebelumnya telah menegaskan bahwa isu pemakzulan merupakan bagian dari mekanisme konstitusi yang diatur dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pernyataan itu, menurut dia, justru menunjukkan sikap kenegarawanan Prabowo yang tidak ingin memperbesar polemik politik.
“Presiden sudah mengatakan bahwa pemakzulan itu bagian dari konstitusi. Artinya apa? Artinya beliau tidak sedang mengobarkan konflik. Beliau menempatkan persoalan itu dalam koridor hukum dan konstitusi. Itu sudah selesai sebenarnya,” jelas Farid.
Dalam pandangannya, pernyataan tersebut adalah sinyal politik bahwa Prabowo tidak ingin isu itu menjadi bola liar yang merusak stabilitas pemerintahan. Ia memilih pendekatan institusional, bukan emosional.
Karena itu, Farid menilai aneh jika kemudian muncul narasi bahwa kubu Prabowo melakukan pelaporan sebagai bentuk tekanan politik terhadap kelompok akademisi dan analis politik.
“Kalau Presiden sendiri sudah menutup dengan bahasa konstitusi, lalu kenapa masih dipaksakan seolah ada operasi politik dari relawan Prabowo? Ini jelas ada pihak yang ingin membangun kesan buruk terhadap Presiden,” katanya.
Isu pelaporan terhadap Saiful Mujani Cs dipakai untuk memperkuat tuduhan bahwa Prabowo tidak independen dan masih dikendalikan oleh kekuatan politik lama.
“Ini framing berlapis. Pertama, Prabowo dibuat seolah anti kritik. Kedua, dibuat seolah ada relawan yang bergerak atas restu Presiden. Ketiga, dibangun persepsi bahwa Prabowo tidak mampu mengendalikan dinamika internal kekuasaan. Ini bukan soal laporan biasa, ini soal konstruksi opini,” ujar Farid.
Ia menilai, permainan opini seperti ini sangat berbahaya karena bisa mengganggu konsolidasi pemerintahan di awal masa kepemimpinan Prabowo.
Farid menegaskan bahwa demokrasi membutuhkan kejujuran narasi, bukan manipulasi persepsi. Kritik terhadap pemerintah sah, demikian pula pembahasan soal konstitusi, tetapi publik juga harus jujur dalam memetakan aktor politik yang sebenarnya.
Ia mengingatkan bahwa menyematkan semua dinamika politik kepada Presiden tanpa dasar yang jelas justru merusak kualitas demokrasi.
“Kalau semua hal selalu diarahkan ke Presiden, lalu dibangun asumsi seolah Presiden berada di balik semuanya, itu bukan demokrasi yang sehat. Itu propaganda politik,” tegasnya.
