MoneyTalk, Jakarta – Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Saiful Mujani, menilai penanganan bencana besar yang saat ini melanda wilayah Sumatra seharusnya ditetapkan sebagai bencana nasional, mengingat dampaknya yang lintas provinsi dan dinilai lebih luas serta berat dibanding sejumlah bencana besar sebelumnya.
Saiful Mujani mengingatkan publik pada penanganan tsunami Aceh 2004 yang kala itu diperlakukan sebagai bencana nasional. Menurutnya, keputusan tersebut terbukti tepat dan berhasil, bahkan mendapatkan apresiasi dunia internasional.
“Tsunami Aceh 2004 diperlakukan sebagai bencana nasional dan itu keputusan yang benar. Dunia mengakui keberhasilan Indonesia dalam pemulihan Aceh,” kata Saiful Mujani dalam pernyataannya, Rabu (17/12/2025).
Ia menyinggung peran almarhum Kuntoro Mangkusubroto, Kepala Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh–Nias, yang kala itu memimpin program pemulihan pascatsunami. Kuntoro bahkan memperoleh penghargaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atas keberhasilan Indonesia dalam manajemen rehabilitasi dan rekonstruksi bencana.
“Almarhum Pak Kuntoro mendapat penghargaan PBB karena dinilai sukses memimpin pemulihan Aceh. Itu bukti bahwa penetapan bencana nasional membawa dampak besar terhadap efektivitas penanganan,” ujarnya.
Saiful menegaskan, bencana di Sumatra saat ini tidak hanya melanda satu provinsi, melainkan berdampak lintas wilayah dengan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, dan penderitaan sosial yang terus bertambah. Oleh karena itu, menurutnya, kondisi ini lebih mendesak untuk ditangani dengan status bencana nasional beserta seluruh konsekuensinya.
“Ini lintas provinsi, dampaknya luas, dan bebannya berat. Secara objektif, kondisinya bahkan lebih kompleks dibanding tsunami Aceh dulu. Mestinya diperlakukan sebagai bencana nasional,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas lambannya respons kebijakan yang dinilai belum sebanding dengan skala bencana yang terjadi. Saiful mengingatkan bahwa status bencana nasional bukan sekadar simbol, melainkan membuka akses koordinasi penuh lintas kementerian, optimalisasi anggaran, serta dukungan internasional jika dibutuhkan.
“Waraslah. Ini soal kemanusiaan, bukan politik,” ujar Saiful Mujani dengan nada prihatin.
Desakan agar bencana Sumatra ditetapkan sebagai bencana nasional kini semakin menguat, seiring meningkatnya jumlah korban dan luasnya wilayah terdampak. Publik menanti sikap tegas pemerintah untuk memastikan penanganan maksimal demi keselamatan dan pemulihan masyarakat terdampak.
