SBY

MoneyTalk, Jakarta – Waktu Sukarno-Hatta bersepakat dengan Jenderal Tojo pada 1942 untuk membantu Jepang dalam Perang Pasifik, bukan karena percaya janji Jepang akan memerdekakan Indonesia. Sama sekali tidak.

Yang Sukarno-Hatta yakin dan percaya adalah, negara Sakura ini cepat atau lambat akan kalah perang dalam menghadapi tentara sekutu. Maka itulah kedua peminpin nasional itu sepakat kolaborasi dengan Jepang.

Prabowo dan 7 negara Islam lainnya gabung dalam BoP bukan karena percaya sama Trump. Yang Prabowo percaya dan yakini adalah bahwa sekarang ini pilar-pilar tata dunia baru yang terbangun sejak akhir Perang Dunia II mulai rapuh dan mulai loncer sekrup sekrupnya dan engsel-engselnya. Terutama terkait Sistem Ekonomi dan Sistem Keuangan Global. Makanya bukan suatu kebetulan jika BoP dirilis saat pertemuan World Economic Forum di Davos, Swiss. Bukankah di sinilah pilar2 sistem ekonomi global dirancang? Berarti ini adalah penanda meski bukan pertanda.

Inilah yang dalam penglihatan geopolitik mantan presiden SBY situasi sekarang kok mirip mirip menjelang Perang Dunia I dan II. Jadi poin yang harus direspons bukan akan meletus PD III atau tidak. Melainkan merespons situasi jelang PD I dan PD II yang menurut saya sama gawatnya dengan meletusnya perang itu sendiri.

Sebab pemantik PD I maupun PD II kala itu meski tidak serupa tapi sama. Ketika pilar pilar tatanan dunia lama mulai lapuk dan jamuran, yang dikuti dengan konflik di antara negara negara besar sendiri, maka solusinya adalah dengan kekuatan senjata. Bukan lagi nyari solusi win win atau sama sama menang. Tapi menang menangan.

Dalam merespons konstelasi global yang naga naganya bakal tidak lagi sama seperti dulu lagi, para pemimpin tingkat nasional kita setelah era bung Karno dan pak Harto sayangnya cuma 3 yang secara serius melakukan telaah geopolitik: mendiang Gus Dur, SBY dan Prabowo.

Lantas apakah dengan itu Prabowo mampu membaca geopolitik internasional secara jitu sebagai dasar bergabung dengan BoP? Dalam permainan catur geopolitik, SBY maupun Prabowo bisa saja meleset dan salah hitung membaca dinamika permainan kekuatan dengan negara negara besar meski dalam membaca tren globalnya benar dan tepat.

Di sinilah kritik terhadap langkah strategis Prabowo dari seluruh pemangku kepentingan kebijakan luar negeri jadi penting. Hanya saja yang jadi basis kritik fari elemen-elemen mssyarakat maupun pemerintah yang sudah memutuskan gabung BoP harus satu frekwensi. Yaitu kesamaan cara pandang bahwa konstelasi global saat ini sudah tidak sama lagi seperti 50 tahun lalu. Sehingga menuntut respons melalui cara pandang baru dalam memandang potensi pergeseran kekuatan kekuatan global saat ini.

Dalam konsteks inilah, isu Kemerdekaan Paledtina dengan sendirinya merupakan salah satu isu dan masalah yang melekat dalam isu pergeseran global saat ini yang harus ditata ulang dalan rekonstruksi tatanan dunia baru mendatang.

Bukankah isu Palestina bermula saat Inggris menjanjikan zionisme Israel akan memberikan sebagian wilayah Palestina lewat Deklarasi Balfour pada saat Perang Dunia I 1917?. Bukankah berdirinya Israel 1948 atas dasar pembagian Palestina yangbtidak adil antara arab dan yahudi yang dimotori Inggris di PBB 1947 berlangsung saat berakhirnya Perang Dunia II?

Artinya, masalah Palestina yang runyam sampai sekarang sejatinya merupakan buah dari kesepakatan dan kongkalingkong antar negara-negara sesama Petang Dunia II. Palestina jadi obyek bagi bagi wilayah jajahan di kawasan Timur Tengah antara Inggris, Prancis, Italia dan Amerika Serikat. Baik di PD I maupun PD II.

Makanya menarik, terlepas BoP adalah prakarsa Trump, tapi Inggris, Prancis dan negara negara Uni Eropa dan NATO kok menolak ikutan. Sementara 8 negara Islam termasuk Indonesia, ikutan gabung. Bukankah ini sebuah anomali?

Nah ketika konstelasi global yang mulai kropos dan jamuran ini menjurus menuju konflik global yang bersifat ekstrem, maka persis langkah Sukarno-Hatta saat Jepang menduduki Indonesia pada 1942. Memutuskan kerja sama dengan Jepang. Bukan karena percaya Jepang. Tapi merebut sitiuasi vakuum atau the interim period saat itu tiba. The interim period must be mine.

Ketika tujuan strategis adalah merebut masa transisi agar ada di dalam genggaman kita, maka kita harus ada di dalam pagar. Bukan cuma penonton pasif yang ada di stadion.

Di sinilah BoP diyakini sebagai sekoci darurat agar saat konstelasi global nengarah ke penyelesaian ekstrem, Indonesia dan negara negara yang berkepentingan dengan kemerdekaan Palestina dan perjuangan aspirasi negara negara berkembang umumnya, berada di dalam pagar alih alih di luar. Sebab saat konflik global bersifat ekstrem dan menang menangan alih alih win win, biasanya ditandai oleh mandulnya Liga Bangsa Bangsa jelang meletusnya PD II. Yang pastinya akan ditandai pula oleh mandulnya Perserikatan Bangsa Bangsa yang dibentuk pada 1945 pasca Perang Dunia II, jika suasana global menjurus ke situasi menuju konflik global ala PD III.

Karenanya langkah diplomatik pemerintah harus dikawal dan diawasi dengan kritik yang konstruktif. Masalah yang patut disayangkan adalah, umumnya kritik terhadap langkah strategis Prabowo terkait bergabungnya Indonesia di BoP seakan masalah Palestina sesuatu yang berdiri sendiri. Padahal keberadaan Israel sebagai negara bangsa sebagai buah dari kesepakatan bagi bagi daerah jajahan antar negara besar yang kelak merupakan persekutuan AS-Inggris-Prancis dalam formasi NATO dan Uni Eropa.

Masalah Palestina harus diselesaikan dan dituntaskan di hulu penyebabnya,, bukan di hilir. Makanya konstelasi global yang mulai rapuh dan jamuran inilah, bagaimanapun jugq merupakan momentum.

Repotnya adalah, para pengeritik BoP bukan mengeritik efektivitas strateginya Prabowo. Melainkan masih dalam pola.pikir dan cara pandang yang melihat konstelasi global masih seperti 50 tahun lalu.

Atau jangan jangan, sejatinya memang masih menikmati zona aman buah dari tatanan dunia pasca perang dunia dan perang dingin.

Penulis : Hendrajit, pengkaji geopolitik dan wartawan freelance.