11 November 2026

Suhandono Baskoro

Terbukti tak Punya Ijazah S2-S3 Universitas Yamaguchi, Laskar Cinta Jokowi: Rismon Harus Masuk Penjara IMG-20260317-WA0076

Terbukti tak Punya Ijazah S2-S3 Universitas Yamaguchi, Laskar Cinta Jokowi: Rismon Harus Masuk Penjara

Hedi Batubara 17 Maret 2026

MoneyTalk, Jakarta – Koordinator Laskar Cinta Jokowi (LCJ), Suhandono Baskoro, mendesak aparat penegak hukum segera memproses hukum Rismon Sianipar setelah muncul klaim bahwa yang bersangkutan tidak memiliki ijazah S2 dan S3 dari Yamaguchi University, Jepang.

Suhandono menyatakan, apabila benar Rismon tidak memiliki ijazah dari universitas tersebut, maka tindakan itu merupakan bentuk penipuan publik yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum.

“Kalau terbukti tidak memiliki ijazah S2 dan S3 dari Universitas Yamaguchi, maka Rismon harus masuk penjara. Ini menyangkut kejujuran akademik dan integritas di ruang publik,” kata Suhandono dalam keterangannya, Selasa (17/3/2026).

Pernyataan tersebut muncul setelah sejumlah pihak mendatangi kampus Yamaguchi University untuk melakukan pengecekan langsung terkait riwayat pendidikan Rismon Sianipar.

Rombongan yang melakukan pengecekan tersebut terdiri dari Josua M. Sinambela, peneliti Rony Teguh, serta YouTuber Taufik Bilfaqih. Mereka mengunjungi kampus yang berada di Prefektur Yamaguchi, Jepang, pada Senin (17/3/2026).

Menurut Suhandono, dari hasil penelusuran yang dilakukan, tidak ditemukan data yang menunjukkan bahwa Rismon Sianipar pernah memperoleh gelar magister (S2) maupun doktor (S3) dari universitas tersebut.

“Tim yang datang langsung ke Universitas Yamaguchi tidak menemukan bukti bahwa Rismon memiliki ijazah S2 ataupun S3 dari sana,” ujarnya.

LCJ menilai persoalan ini tidak boleh dianggap sepele. Suhandono menegaskan, penggunaan gelar akademik tanpa dasar yang sah dapat menyesatkan masyarakat dan merusak kepercayaan publik terhadap dunia akademik.

Ia juga meminta aparat penegak hukum untuk segera melakukan penyelidikan secara resmi agar polemik ini tidak berkembang menjadi disinformasi di tengah masyarakat.

“Kalau memang ada pemalsuan atau penggunaan gelar akademik yang tidak sah, maka harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Ini penting untuk menjaga marwah pendidikan,” kata Suhandono.

Sementara itu, hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Rismon Sianipar terkait tuduhan tersebut.

Kasus ini pun mulai menjadi perhatian publik di media sosial, terutama setelah beredar video dan laporan mengenai kunjungan sejumlah pihak ke kampus Yamaguchi University untuk memverifikasi riwayat pendidikan Rismon.

Laskar Cinta Jokowi Minta Prabowo Pertahankan Kapolri Listyo Sigit 1768135524524

Laskar Cinta Jokowi Minta Prabowo Pertahankan Kapolri Listyo Sigit

Hedi Batubara 6 Februari 2026

MoneyTalk, Jakarta – Koordinator Laskar Cinta Jokowi, Suhandono Baskoro, meminta Presiden Prabowo Subianto untuk tidak mencopot Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari jabatannya. Menurutnya, kinerja Polri di bawah kepemimpinan Listyo Sigit selama ini menunjukkan berbagai capaian positif serta tingkat kepercayaan publik yang tetap terjaga.

Suhandono menilai, stabilitas keamanan nasional yang relatif kondusif dalam beberapa tahun terakhir tidak lepas dari peran strategis Kapolri beserta jajaran kepolisian. Ia menyebutkan, berbagai agenda nasional, mulai dari pengamanan pemilu, penanganan konflik sosial, hingga dukungan terhadap program pembangunan pemerintah, dapat berjalan dengan baik berkat kepemimpinan yang dianggap adaptif dan profesional.

“Selama ini Polri di bawah Jenderal Listyo Sigit sangat dipercaya masyarakat. Banyak prestasi yang telah ditorehkan, baik dalam menjaga keamanan maupun mendukung kebijakan pemerintah untuk kepentingan rakyat,” ujar Suhandono dalam keterangannya, Jumat (6/2/2026).

Ia menambahkan, kesinambungan kepemimpinan di tubuh Polri penting dijaga agar program reformasi kelembagaan yang telah berjalan tidak terhenti di tengah jalan. Menurutnya, perubahan pucuk pimpinan yang tidak didasarkan pada evaluasi objektif berpotensi mengganggu stabilitas internal institusi maupun koordinasi lintas sektor.

Lebih lanjut, Suhandono menilai Jenderal Listyo Sigit berhasil membawa Polri lebih terbuka terhadap kritik publik serta mendorong modernisasi pelayanan berbasis teknologi. Transformasi digital dalam layanan kepolisian, peningkatan transparansi penanganan perkara, hingga pendekatan humanis kepada masyarakat disebut sebagai bagian dari capaian yang dirasakan langsung oleh publik.

Selain itu, ia juga menyoroti peran Polri dalam menjaga iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi. Keamanan yang terjaga, kata dia, menjadi faktor penting dalam menarik kepercayaan dunia usaha serta mendukung program pembangunan nasional yang dicanangkan pemerintah.

“Stabilitas keamanan adalah fondasi pembangunan. Dalam konteks ini, Kapolri Listyo Sigit telah menunjukkan kinerja yang sejalan dengan visi besar pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat,” katanya.

Suhandono berharap Presiden Prabowo mempertimbangkan secara matang setiap langkah terkait posisi Kapolri, dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Ia menegaskan, dukungan terhadap keberlanjutan kepemimpinan Listyo Sigit bukan semata persoalan figur, melainkan menjaga konsistensi reformasi institusi serta stabilitas nasional.

“Yang terpenting adalah kepentingan rakyat dan bangsa. Jika kinerja masih baik dan kepercayaan publik tetap tinggi, maka kesinambungan kepemimpinan menjadi pilihan yang bijak,” pungkasnya.

Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Istana terkait isu pergantian Kapolri. Namun dinamika tersebut terus menjadi perhatian publik, seiring besarnya peran Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tengah berbagai tantangan nasional ke depan.

Laskar Cinta Jokowi Akan Laporkan Ketua Majelis Komisioner KIP Rospita Vici Paulyn ke Bareskrim 1763468073959

Laskar Cinta Jokowi Akan Laporkan Ketua Majelis Komisioner KIP Rospita Vici Paulyn ke Bareskrim

Hedi Batubara 18 November 2025

MoneyTalk, Jakarta – Ketegangan terkait polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali memanas. Kali ini, Koordinator Laskar Cinta Jokowi, Suhandono Baskoro, menyatakan pihaknya akan melaporkan Ketua Majelis Komisioner Komisi Informasi Publik (KIP), Rospita Vici Paulyn, ke Bareskrim Polri. Suhandono menilai Rospita telah menunjukkan sikap tidak netral dan melakukan tindakan yang mencederai proses persidangan KIP yang tengah menyidangkan sengketa informasi terkait ijazah Jokowi.

Dalam keterangan yang diterima redaksi, Selasa (18/11/2025), Suhandono menuding Rospita Vici Paulyn membiarkan pihak pemohon informasi yang digawangi mantan Menpora Roy Suryo dan timnya membuat suasana persidangan gaduh dan penuh sorakan. Menurutnya, hal tersebut tidak hanya melanggar etika persidangan, tetapi juga dapat membentuk framing negatif terhadap Jokowi, KPUD Surakarta, serta Universitas Gadjah Mada (UGM) yang menjadi pihak termohon dalam perkara sengketa informasi ini.

“Sidang yang seharusnya berjalan tertib justru terlihat seperti panggung provokasi,” ujar Suhandono.

“Rospita membiarkan Roy Suryo dan kelompoknya bersorak, tertawa, dan memprovokasi opini publik. Ini sangat tidak pantas bagi seorang ketua majelis,” tambahnya.

Menurut Laskar Cinta Jokowi, suasana sidang tersebut seharusnya steril dari tekanan massa maupun perilaku yang dapat mempengaruhi jalannya pembuktian. Pihaknya menganggap Rospita justru tidak mengendalikan forum, sehingga seolah memberi ruang bagi narasi yang menuduhkan bahwa ijazah Jokowi palsu atau bermasalah sebuah isu yang dinilai telah berkali-kali dibantah oleh institusi resmi.

“Sebagai pejabat publik, Rospita seharusnya memahami bahwa sikap permisif terhadap kegaduhan bisa mempengaruhi persepsi publik. Ini bukan hanya soal etika, tetapi soal integritas lembaga negara,” tegas Suhandono.

Lebih jauh, Suhandono menduga bahwa Rospita memberikan ruang bagi terciptanya framing buruk terhadap Jokowi dan lembaga negara lainnya. Ia menilai bahwa pertanyaan, sikap, dan keputusan tertentu dalam persidangan yang menurutnya cenderung mempersulit pihak KPUD Surakarta dan UGM terlihat tidak proporsional.

“Yang terjadi bukan sekadar sidang sengketa informasi, tetapi upaya membangun narasi bahwa Jokowi, KPUD Surakarta, dan UGM seolah menyembunyikan sesuatu. Itu jelas pembusukan reputasi,” katanya.

Ia juga menyinggung bahwa KIP seharusnya bersikap netral dan profesional, bukan menjadi arena untuk memfasilitasi pernyataan-pernyataan tidak berdasar yang dapat merusak nama baik seseorang.

Atas semua itu, Laskar Cinta Jokowi menyatakan akan segera mendatangi Bareskrim Polri untuk membuat laporan resmi terhadap tindakan Rospita. Suhandono menyebut ada dugaan pelanggaran etik hingga kemungkinan tindak pidana berupa perbuatan yang dianggap merugikan nama baik mantan presiden itu.

“Kami sudah menyiapkan dokumen dan bukti rekaman sidang. Kami ingin proses ini terang benderang dan tidak ada lagi pejabat lembaga negara yang melampaui batas kewenangannya,” ungkap Suhandono.

Ia menegaskan, laporan ini dibuat bukan untuk menghalangi proses hukum, tetapi untuk memastikan bahwa proses persidangan informasi berjalan dalam kerangka keadilan, bukan penggiringan opini.

Hingga berita ini diturunkan, pihak KIP maupun Rospita Vici Paulyn belum memberikan tanggapan resmi atas rencana pelaporan tersebut. Sejumlah pengamat hukum informasi publik menilai persoalan netralitas majelis komisioner adalah aspek yang sangat krusial.

Polemik ijazah Jokowi kembali mencuat setelah sejumlah pihak, termasuk Roy Suryo, meminta KIP memerintahkan KPUD Surakarta dan UGM membuka dokumen-dokumen akademik Jokowi. Meski berkali-kali dibantah pejabat resmi dan sejumlah lembaga negara, isu tersebut kembali menjadi komoditas politik.

Laskar Cinta Jokowi menilai isu ijazah sengaja dihidupkan kembali untuk menyerang reputasi Jokowi dan menggiring opini publik menjelang dinamika politik nasional yang terus bergerak.

Suhandono menegaskan, pihaknya akan terus mengawal jalannya persidangan dan siap mengambil langkah lanjutan apabila dugaan ketidaknetralan kembali terjadi.

“Kami ingin hukum ditegakkan tanpa intervensi, tanpa provokasi, dan tanpa framing. Itu saja,” pungkasnya.

Laskar Cinta Jokowi: Jokowi Tak Pernah Jual Indosat dan Gas Murah ke China seperti Megawati Tantangan Bangsa dan Intrik Politik Prabowo-Jokowi-Mega

Laskar Cinta Jokowi: Jokowi Tak Pernah Jual Indosat dan Gas Murah ke China seperti Megawati

Hedi Batubara 25 Oktober 2025

MoneyTalk, Jakarta – Koordinator Laskar Cinta Jokowi (LCJ), Suhandono Baskoro, memberikan pernyataan tegas terkait tudingan sejumlah pihak yang mencoba membandingkan kebijakan ekonomi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Presiden Kelima RI, Megawati Soekarnoputri. Dalam keterangan resminya, Suhandono menegaskan bahwa selama dua periode kepemimpinan Jokowi, tidak pernah ada kebijakan strategis yang merugikan negara melalui penjualan aset nasional kepada asing, apalagi menjual gas murah ke China atau menjual perusahaan besar seperti Indosat.

“Publik perlu tahu, Jokowi tidak pernah menjual Indosat, tidak pernah menjual gas dari Blok Tangguh Papua Barat secara murah ke China, dan tidak pernah menyerahkan aset bangsa kepada pihak luar. Justru Jokowi adalah presiden yang mengembalikan kedaulatan ekonomi kita,” tegas Suhandono dalam pernyataannya, Sabtu (25/10/2025).

Menurutnya, Jokowi berhasil melakukan langkah monumental dengan mengambil alih saham mayoritas PT Freeport Indonesia, yang selama puluhan tahun dikuasai oleh asing. Selain itu, Jokowi juga berhasil memaksa perusahaan tambang untuk melakukan hilirisasi, memastikan nilai tambah sumber daya alam Indonesia dinikmati di dalam negeri.

Pernyataan LCJ muncul setelah beredarnya narasi di media sosial yang menuding kebijakan ekonomi Jokowi tidak jauh berbeda dengan era Megawati. Narasi tersebut bahkan menyebut Jokowi melanjutkan pola lama yang dianggap “menjual aset negara”. Namun menurut Suhandono, tudingan itu keliru dan bernuansa politik.

“Justru yang menjual aset penting bangsa itu terjadi di era Megawati. Semua orang tahu, pada masa itu Indosat dijual ke investor asing dengan dalih restrukturisasi ekonomi. Bahkan gas Tangguh dijual ke China dengan harga yang kala itu jauh di bawah harga pasar. Itu fakta sejarah yang tidak bisa dibantah,” ujar Suhandono.

Ia menyebut, LCJ menilai langkah Jokowi berbanding terbalik dengan kebijakan tersebut. Jokowi justru membangun fondasi ekonomi nasional berbasis kemandirian, dengan memperkuat BUMN, infrastruktur energi, dan pengelolaan sumber daya alam secara strategis.

Suhandono menjelaskan bahwa di era Jokowi, paradigma pembangunan ekonomi berubah secara fundamental. “Jokowi memaksa perusahaan tambang melakukan hilirisasi, membangun smelter, dan tidak lagi mengekspor bahan mentah. Ini langkah yang sangat berani karena menyentuh kepentingan besar yang selama ini menguntungkan segelintir elite dan asing,” jelasnya.

Kebijakan hilirisasi nikel, bauksit, dan tembaga menurut LCJ adalah bukti nyata Jokowi memperjuangkan kedaulatan ekonomi. Meskipun kebijakan tersebut sempat digugat di forum internasional, pemerintah tetap konsisten menjalankannya karena keyakinan bahwa Indonesia tidak boleh hanya menjadi eksportir bahan mentah.

“Jokowi tidak takut digugat WTO karena dia yakin hilirisasi akan membuat rakyat Indonesia yang menikmati hasilnya, bukan negara lain,” tambah Suhandono.

LCJ menilai Jokowi adalah presiden dengan etos nasionalisme ekonomi paling nyata sejak era Soekarno. Selama memimpin, Jokowi membangun fondasi kuat dalam penguasaan sumber daya strategis dari migas, tambang, hingga telekomunikasi  tanpa menjual satu pun aset strategis nasional.

“Banyak yang menyerang Jokowi dengan narasi ekonomi yang menyesatkan, padahal beliau yang paling tegas menjaga kedaulatan ekonomi kita. Lihat saja, selama sepuluh tahun, tidak ada penjualan aset negara besar. Justru penguatan BUMN terus dilakukan,” kata Suhandono.

Ia mencontohkan keberhasilan Jokowi melalui pembentukan holding-holding BUMN strategis seperti MIND ID (Mining Industry Indonesia) yang kini mengelola aset tambang nasional, serta langkah mengonsolidasikan perusahaan migas di bawah Pertamina untuk memperkuat cadangan energi nasional.

Suhandono menegaskan bahwa warisan terbesar Jokowi adalah kedaulatan ekonomi berbasis hilirisasi dan penguasaan aset strategis. Ia menyebut bahwa generasi mendatang akan menikmati hasil dari kebijakan tersebut, baik dalam bentuk lapangan kerja, peningkatan pendapatan daerah, maupun kekuatan ekonomi nasional yang lebih mandiri.

“Anak cucu bangsa akan melihat bahwa Jokowi adalah pemimpin yang menanam pondasi ekonomi berdikari, bukan penjaga kepentingan asing. Kita harus objektif dalam menilai sejarah. Kalau Megawati pernah menjual Indosat dan menjual gas murah ke China, Jokowi justru mengembalikan kedaulatan bangsa ini dari tangan asing,” pungkas Suhandono.

Sebut Era SBY Rakyat Lebih Makmur Dibanding Era Jokowi, Laskar Cinta Jokowi Desak Presiden Prabowo Copot Purbaya 1758712822955

Sebut Era SBY Rakyat Lebih Makmur Dibanding Era Jokowi, Laskar Cinta Jokowi Desak Presiden Prabowo Copot Purbaya

Hedi Batubara 11 Oktober 2025

MoneyTalk, Jakarta – Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menilai rakyat lebih makmur pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dibandingkan era Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuai reaksi keras dari kelompok relawan pro-Jokowi. Laskar Cinta Jokowi (LCJ) bahkan mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mencopot Purbaya dari jabatannya.

Koordinator Laskar Cinta Jokowi, Suhandono Baskoro, menilai ucapan Purbaya tidak berdasarkan data yang valid dan terkesan ingin mencari popularitas dengan cara menyerang warisan pemerintahan Jokowi.

“Pernyataan itu tidak mencerminkan tanggung jawab seorang pejabat negara. Tidak berdasar data, hanya opini pribadi yang berpotensi memecah belah. Kami minta Presiden Prabowo segera mengevaluasi dan mencopot Purbaya,” tegas Suhandono dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (11/10/2025).

Suhandono menilai, selama sepuluh tahun pemerintahan Jokowi, perekonomian Indonesia menunjukkan kinerja yang konsisten dan terarah. Ia mencontohkan pemerataan pembangunan infrastruktur, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta penurunan angka kemiskinan ekstrem yang diakui oleh lembaga internasional.

“Jangan bandingkan dua era tanpa konteks. Era Jokowi menghadapi pandemi global, krisis energi, dan perlambatan ekonomi dunia. Tapi pemerintah tetap mampu menjaga stabilitas harga, menekan inflasi, dan membuka jutaan lapangan kerja baru,” ujarnya.

Ia juga menilai Purbaya seharusnya berbicara berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia, bukan sekadar opini yang menimbulkan kontroversi publik. “Kalau menteri bicara tanpa data, itu mencoreng profesionalisme dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah,” tambahnya.

Sebelumnya, dalam sebuah forum ekonomi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut bahwa “rakyat lebih makmur di era SBY dibandingkan era Jokowi”. Ia menilai pada masa pemerintahan SBY, sektor swasta dan perbankan lebih aktif mendorong pertumbuhan ekonomi, sementara pada masa Jokowi, pertumbuhan lebih banyak ditopang oleh belanja negara dan proyek infrastruktur.

Pernyataan itu dengan cepat viral di media sosial dan memunculkan perdebatan sengit antara pendukung dua mantan presiden tersebut.

Menurut Laskar Cinta Jokowi, klaim Purbaya tidak mencerminkan kondisi riil masyarakat. Data BPS menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan nasional terus menurun dari 10,96% pada 2014 menjadi sekitar 9,03% pada 2024. Selain itu, proyek infrastruktur strategis nasional di bawah kepemimpinan Jokowi telah meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah terpencil.

“Jokowi membangun fondasi pemerataan ekonomi. Jalan tol, pelabuhan, bandara, dan kawasan industri tersebar di seluruh Indonesia. Itu tidak bisa diukur hanya dari indikator makro sempit,” kata Suhandono.

Ia menambahkan, Laskar Cinta Jokowi akan mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Prabowo dan Menteri Sekretaris Negara untuk meminta evaluasi terhadap kinerja Purbaya. “Kami berharap Presiden Prabowo bijak. Jangan biarkan pembantunya menimbulkan kegaduhan yang tidak produktif,” ucapnya.

Selain desakan pencopotan, LCJ juga meminta agar pemerintah memperkuat koordinasi antarmenteri agar tidak terjadi “perang pernyataan” di ruang publik. Menurut Suhandono, kabinet saat ini harus solid mendukung agenda pembangunan Presiden Prabowo tanpa menimbulkan polemik yang justru melemahkan kepercayaan masyarakat.

“Rakyat butuh ketenangan dan kepastian ekonomi, bukan perdebatan siapa yang lebih hebat antara Jokowi dan SBY. Pemerintah harus fokus bekerja, bukan saling menilai masa lalu,” tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Kementerian Keuangan maupun Istana terkait desakan Laskar Cinta Jokowi. Namun, wacana pencopotan Menteri Purbaya menjadi salah satu isu politik dan ekonomi yang ramai dibicarakan di kalangan elite pemerintahan dan publik.

Suhandono menutup pernyataannya dengan mengingatkan, “Loyalitas terhadap Jokowi bukan soal fanatisme, tapi soal menghargai data dan kerja keras yang sudah dirasakan rakyat selama satu dekade. Jangan biarkan narasi menyesatkan merusak kepercayaan publik terhadap capaian tersebut.”

Jika Kapolri Listyo Sigit Diganti, Laskar Cinta Jokowi: Kepercayaan Rakyat ke Prabowo Bisa Menurun Kapolri Listyo Sigit Prabowo

Jika Kapolri Listyo Sigit Diganti, Laskar Cinta Jokowi: Kepercayaan Rakyat ke Prabowo Bisa Menurun

Hedi Batubara 13 September 2025

MoneyTalk, Jakarta – Koordinator Laskar Cinta Jokowi (LCJ) Suhandono Baskoro memperingatkan bahwa rencana pergantian Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo dapat berdampak serius pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Prabowo Subianto. Menurut Suhandono, kinerja kepolisian di bawah kepemimpinan Listyo Sigit selama ini dinilai baik dan mampu menjaga stabilitas keamanan nasional, sehingga wacana pergantian Kapolri dianggap sebagai langkah yang berpotensi memicu ketidakpastian politik.

Dalam keterangan yang diterima redaksi, Suhandono menegaskan bahwa LCJ melihat Jenderal Listyo Sigit berhasil mempertahankan profesionalisme aparat dan menegakkan hukum secara proporsional di tengah berbagai tantangan, mulai dari pengamanan pemilu hingga penanganan kerusuhan di sejumlah daerah.

“Selama ini kepolisian di bawah Pak Listyo Sigit sangat bagus. Jika beliau diganti tanpa alasan yang jelas, kepercayaan rakyat terhadap Presiden Prabowo bisa menurun,” ujar Suhandono kepada wartawan, Sabtu (13/9/2025).

Ia menilai, upaya mendorong pergantian Kapolri saat ini sarat dengan kepentingan politik. “Kami menduga ada pihak-pihak yang ingin melemahkan institusi Polri dan mengadu domba masyarakat dengan pemerintah,” tambahnya.

Jenderal Listyo Sigit Prabowo dilantik sebagai Kapolri pada Januari 2021. Sebelum memimpin Polri, ia menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim). Dalam masa kepemimpinannya, Polri mencatat sejumlah capaian, seperti penguatan program Presisi, penanganan pandemi COVID-19, hingga pengamanan pemilu yang relatif kondusif.

Ia menilai bahwa di bawah kendali Listyo Sigit, Polri mampu meningkatkan citra sebagai institusi penegak hukum yang lebih terbuka dan dekat dengan masyarakat. Meski demikian, Polri tetap menghadapi tantangan, termasuk kasus-kasus besar seperti skandal Ferdy Sambo dan penanganan unjuk rasa yang memicu sorotan publik.

Pergantian Kapolri bukan hanya keputusan administratif. Dalam konteks politik Indonesia, posisi Kapolri kerap dipandang strategis karena berhubungan langsung dengan stabilitas keamanan nasional. Keputusan mengganti Kapolri di awal masa pemerintahan bisa dibaca publik sebagai sinyal politik, yang berpotensi memunculkan spekulasi mengenai hubungan antara pemerintah, aparat keamanan, dan kelompok kepentingan.

Suhandono menilai, setiap pergantian pejabat tinggi keamanan perlu disertai alasan yang transparan. “Publik sensitif terhadap keputusan seperti ini. Jika terkesan politis, kepercayaan kepada pemerintah bisa tergerus,” ujarnya.

Wacana pergantian Kapolri mencuat seiring meningkatnya aksi unjuk rasa di sejumlah daerah. Beberapa kelompok masyarakat menilai Polri perlu evaluasi menyeluruh, sementara kelompok lain menganggap kinerja institusi kepolisian sudah on track. Spekulasi kian menguat setelah beredar kabar adanya desakan dari sejumlah elite politik yang menginginkan penyegaran di tubuh Polri.

Namun, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Istana terkait rencana pergantian tersebut. Presiden Prabowo sendiri beberapa kali menekankan pentingnya menjaga stabilitas dan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

Menurut Laskar Cinta Jokowi, mengganti Listyo Sigit tanpa alasan yang jelas dapat memunculkan persepsi negatif di masyarakat. Keputusan semacam itu bisa dianggap sebagai kompromi politik atau tanda adanya tekanan dari kelompok tertentu.

“Jika pergantian dilakukan, publik bisa menilai bahwa pemerintah tidak konsisten dalam menjaga profesionalisme dan stabilitas. Itu akan mengurangi legitimasi Presiden,” tegas Suhandono.

Ia menilai, menurunnya kepercayaan publik dapat memengaruhi kemampuan pemerintah mengelola isu-isu besar, termasuk agenda pembangunan dan penegakan hukum jangka panjang.

LCJ mendesak pemerintah untuk mengedepankan keterbukaan informasi. Jika ada evaluasi kinerja Kapolri, proses dan alasannya harus dikomunikasikan secara jelas kepada publik. Transparansi dianggap penting untuk menghindari spekulasi politik dan menjaga kepercayaan masyarakat.

Selain itu, LCJ mengimbau media dan masyarakat sipil untuk tetap kritis, namun tidak terjebak dalam polarisasi. “Media dan LSM harus mendorong akuntabilitas, tapi juga menjaga agar isu ini tidak memecah belah,” kata Suhandono.

Laskar Cinta Jokowi: Kelompok Radikal dan Makar Inginkan Listyo Sigit Dicopot dari Kapolri  Kapolri Listyo Sigit Prabowo

Laskar Cinta Jokowi: Kelompok Radikal dan Makar Inginkan Listyo Sigit Dicopot dari Kapolri 

Hedi Batubara 1 September 2025

MoneyTalk, Jakarta – Laskar Cinta Jokowi (LCJ) menilai ada upaya serius dari kelompok radikal dan makar untuk mendorong pencopotan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari kursi Kapolri. Koordinator LCJ, Suhandono Baskoro, menyebut gerakan ini bukan sekadar kritik kebijakan, melainkan strategi terkoordinasi untuk melemahkan institusi keamanan negara.

Menurut Suhandono, selama kepemimpinan Listyo Sigit, Polri berhasil menunjukkan capaian nyata dalam penanggulangan terorisme. Indonesia, katanya, kini tidak lagi dihantui oleh aksi-aksi teror di ruang publik sebagaimana beberapa tahun lalu. “Ini bukan kebetulan, tapi hasil dari strategi konsisten dan kerja intelijen yang lebih preventif. Jaringan teror tidak lagi punya ruang sebesar dulu,” ujarnya di Jakarta, Senin (1/9/2025).

Meski begitu, Suhandono mengingatkan bahwa ancaman belum sepenuhnya hilang. Kelompok yang pernah dibubarkan secara organisasi, menurutnya, tidak benar-benar punah. Ideologi makar tetap hidup, menyebar secara diam-diam di ruang digital maupun melalui kelompok kecil yang tertutup. “Mereka bubar di permukaan, tapi tidak mati di akar,” katanya.

LCJ menilai serangan terhadap Kapolri adalah bagian dari upaya delegitimasi. Jika narasi pencopotan itu berhasil, bukan hanya wibawa Polri yang goyah, tetapi juga konsentrasi penegakan hukum bisa terpecah dan membuka celah bagi kelompok radikal untuk kembali bergerak. “Ini bukan sekadar soal jabatan, tapi soal stabilitas negara,” tegas Suhandono.

Dalam konteks politik, posisi Kapolri memang selalu rawan menjadi sasaran. Keamanan dan stabilitas nasional sangat bergantung pada kepemimpinan di tubuh kepolisian. Karena itu, isu pencopotan Listyo Sigit perlu dibaca lebih jauh dari sekadar perdebatan internal: ada narasi besar yang mencoba mengguncang kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

Meski mendukung kinerja Polri, LCJ juga mengingatkan pentingnya menjaga akuntabilitas dan transparansi. Penindakan terhadap kelompok radikal dan terorisme harus tetap berlandaskan hukum, agar publik percaya bahwa langkah Polri bukan sekadar represif, melainkan benar-benar untuk melindungi masyarakat.

Suhandono menegaskan, stabilitas keamanan dan akuntabilitas hukum harus berjalan beriringan. Jika hanya salah satunya yang ditegakkan, maka akan muncul risiko: terlalu longgar memberi ruang bagi ideologi makar tumbuh kembali, terlalu keras justru bisa memicu resistensi masyarakat. “Tugas kita menjaga keseimbangan, dan Kapolri saat ini sudah ada di jalur yang benar,” ujarnya.

LCJ berharap publik bisa lebih waspada terhadap narasi yang mencoba memecah belah. Mereka menyerukan agar masyarakat membedakan kritik konstruktif dengan agitasi yang sengaja diarahkan untuk menggoyang sendi-sendi negara. “Kita tidak boleh lengah. Ancaman itu nyata, dan sekarang mereka menargetkan simbol keamanan kita,” pungkas Suhandono.

Demo Rusuh, LCJ: Prabowo tak Bisa Jaga Keamanan Negara dan Lebih Baik Mundur  20250828_213022

Demo Rusuh, LCJ: Prabowo tak Bisa Jaga Keamanan Negara dan Lebih Baik Mundur 

Hedi Batubara 28 Agustus 2025

MoneyTalk, Jakarta – Kericuhan dalam aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI memicu gelombang kritik keras terhadap pemerintah. Laskar Cinta Jokowi (LCJ) melalui Koordinatornya, Suhandono Baskoro, menilai Presiden Prabowo Subianto gagal menjaga keamanan negara. Ia bahkan menegaskan, bila kondisi seperti ini terus berulang, Prabowo lebih baik mundur dari jabatannya.

“Kerusuhan di depan DPR adalah bukti nyata bahwa negara gagal menjamin rasa aman rakyatnya. Presiden sebagai kepala negara bertanggung jawab penuh. Jika tak mampu, lebih baik mundur demi kebaikan bangsa,” kata Suhandono Baskoro dalam keterangan tertulis, Kamis (28/8/2025).

Aksi unjuk rasa yang awalnya menuntut pembatalan kenaikan tunjangan DPR berlangsung ricuh ketika massa bentrok dengan aparat kepolisian. Polisi menembakkan gas air mata dan mengerahkan water cannon untuk membubarkan kerumunan. Sejumlah peserta aksi diamankan, sementara arus lalu lintas di sekitar Senayan lumpuh total.

Kerusuhan ini memunculkan berbagai reaksi publik. Sebagian menilai aksi massa memang dipicu oleh kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, sementara pihak lain menduga ada aktor politik yang menunggangi situasi untuk mengguncang stabilitas nasional.

Laskar Cinta Jokowi dikenal sebagai kelompok relawan pendukung mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada periode sebelumnya. Kritik tajam mereka kini diarahkan langsung kepada pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurut Suhandono, jika kegaduhan sosial seperti ini tidak mampu ditangani, wibawa negara akan hancur.

“Kita tidak boleh membiarkan kekerasan di jalanan menjadi wajah demokrasi kita. Tugas presiden adalah memastikan ketertiban berjalan, bukan membiarkan rakyat saling bentrok. Kalau presiden tidak bisa menjalankan itu, bagaimana masa depan negara ini?” tegasnya.

Dari pihak Istana, belum ada pernyataan langsung Presiden Prabowo terkait kericuhan tersebut. Pihak pemerintah menyebut masih fokus pada agenda kenegaraan yang berlangsung di hari yang sama, dan menyatakan penanganan aksi sudah sepenuhnya berada di bawah kendali aparat keamanan.

Namun sikap yang dianggap dingin dan minim respons cepat itu justru memicu persepsi publik bahwa pemerintah abai terhadap keresahan masyarakat.

Secara konstitusional, desakan agar presiden mundur tidak bisa hanya didorong oleh opini publik. Ada mekanisme hukum melalui DPR dan lembaga negara lain. Namun dalam politik, tekanan massa dan narasi publik sering menjadi faktor penentu.

Kini, bola panas berada di tangan pemerintah: apakah mampu segera meredakan ketegangan dan memulihkan kepercayaan publik, atau justru membiarkan kritik semakin keras hingga menggerus legitimasi.

AHY Tak Disalami Gibran, Laskar Cinta Jokowi: Kader Demokrat Tak Perlu Baper Agus Harimurti Yudhoyono AHY Partai Demokrat 3

AHY Tak Disalami Gibran, Laskar Cinta Jokowi: Kader Demokrat Tak Perlu Baper

Hedi Batubara 11 Agustus 2025

MoneyTalk, Jakarta – Polemik sikap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tidak menyalami Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam sebuah acara resmi di Batujajar, Jawa Barat, kembali menuai tanggapan. Kali ini, suara datang dari Koordinator Laskar Cinta Jokowi (LCJ), Suhandono Baskoro, yang meminta kader Partai Demokrat tidak terlalu “baper” atau terbawa perasaan terhadap peristiwa tersebut.

Menurut Suhandono, momen tidak bersalaman itu tidak seharusnya dibesar-besarkan. Ia menilai kejadian tersebut bisa saja disebabkan oleh faktor situasional dan bukan sebuah manuver politik yang disengaja untuk mempermalukan AHY.

“Kita harus lihat konteksnya. Dalam acara formal, apalagi yang melibatkan protokol ketat, bisa saja ada momen yang terlewat. Tidak perlu dibawa ke arah sentimen personal apalagi politik,” ujar Suhandono di Jakarta, Senin (11/8/2025).

Suhandono menilai publik perlu memahami bahwa acara yang dihadiri Gibran dan AHY di Batujajar adalah agenda resmi dengan rangkaian kegiatan yang padat dan protokol ketat. Hal itu, katanya, sering membuat interaksi personal tidak selalu bisa dilakukan secara sempurna.

“Gibran itu hadir bukan untuk ketemu AHY saja, melainkan menjalankan agenda negara. Dalam situasi ramai, bisa jadi tidak semua pejabat bisa saling menyapa secara langsung,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa publik sering kali mengonsumsi potongan video atau foto dari media sosial yang tidak merekam keseluruhan peristiwa, sehingga narasi yang muncul bisa terdistorsi.

Laskar Cinta Jokowi mengingatkan agar Partai Demokrat tidak mempolitisasi insiden tersebut sebagai bentuk ketidaksopanan atau permusuhan. Menurut Suhandono, hubungan antarpartai politik dan tokoh nasional harus dijaga demi stabilitas politik, apalagi menjelang periode awal pemerintahan baru Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming.

“Kalau setiap momen kecil dijadikan bahan sindiran, yang rugi rakyat. Kita harus fokus pada kerja sama membangun bangsa, bukan pada adu gestur yang sebenarnya belum tentu bermakna politis,” tegasnya.

Pernyataan Suhandono juga sekaligus menanggapi narasi yang berkembang di publik mengenai memanasnya hubungan antara kelompok politik yang disebut “Geng Solo” – merujuk pada lingkaran dekat mantan Presiden. Jokowi dan Gibran – dengan “Geng Pacitan” yang diidentikkan dengan keluarga besar Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Kalau terus dipelihara, narasi seperti ini akan memperlebar jarak antar tokoh. Justru para pemimpin muda seperti Gibran dan AHY harus menjadi teladan bagaimana perbedaan politik bisa tetap dijembatani,” kata Suhandono.

Di akhir pernyataannya, Suhandono mengajak semua pihak, termasuk pendukung Partai Demokrat maupun relawan Jokowi, untuk mengalihkan energi dari polemik gestur politik ke hal-hal yang lebih substantif, seperti kebijakan publik, program pembangunan, dan upaya memperkuat persatuan nasional.

“Kita ini baru mau memulai pemerintahan baru. Mari kita kawal bersama agar program-program besar berjalan, bukannya saling ribut soal siapa salaman, siapa tidak,” tutupnya.

Insiden “tak bersalaman” ini terjadi saat Gibran dan AHY menghadiri acara pelantikan pejabat strategis TNI di Pusat Pendidikan Kopassus, Batujajar, Jawa Barat. Potongan video yang beredar di media sosial menunjukkan Gibran menyalami sejumlah tokoh namun tidak menyapa AHY, yang berada tidak jauh darinya. Peristiwa itu memicu spekulasi di kalangan pengamat politik dan netizen, meski belum ada klarifikasi langsung dari Gibran maupun AHY.

Politikus Demokrat Minta Jokowi Tunjukkan Ijazah Aslinya, Laskar Cinta Jokowi: Makin Jelas Dalangnya 1753875534318

Politikus Demokrat Minta Jokowi Tunjukkan Ijazah Aslinya, Laskar Cinta Jokowi: Makin Jelas Dalangnya

Hedi Batubara 30 Juli 2025

MoneyTalk, Jakarta –

Polemik seputar keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) kembali mencuat ke ruang publik. Kali ini, pernyataan datang dari politikus Partai Demokrat, Yan Harahap, yang melalui media sosialnya secara terbuka meminta Jokowi menunjukkan ijazah asli sebagai bentuk transparansi kepada rakyat Indonesia.

Namun, permintaan tersebut justru menuai reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk dari relawan pendukung Jokowi. Salah satunya adalah Koordinator Nasional Laskar Cinta Jokowi (LCJ), Suhandono Baskoro, yang menyebut bahwa tuduhan ini merupakan bagian dari agenda sistematis untuk mendiskreditkan Jokowi.

Dalam keterangannya kepada media, Suhandono menilai bahwa desakan Yan Harahap bukanlah suara individu, melainkan bagian dari strategi politik kelompok tertentu yang belum selesai dengan trauma kekuasaan.

“Kalau kita runut ke belakang, isu ijazah palsu ini sebenarnya sudah berkali-kali dibantah. UGM (Universitas Gadjah Mada) pun telah menegaskan keabsahan ijazah Presiden Jokowi. Jadi, kalau sekarang diangkat lagi, pasti ada motif lain. Dan saya rasa, makin jelas siapa dalang dan kepentingan politik di balik ini,” ujar Suhandono, Rabu (30/7).

Ia menambahkan bahwa publik harus cerdas membedakan antara kritik konstruktif dan upaya delegitimasi yang dibungkus dengan isu hukum atau moral.

“Kritik itu sehat, tapi kalau sudah mengarah pada pembunuhan karakter yang tidak berdasar, itu namanya fitnah politik. Kita harus cermat, apalagi ini menjelang pelantikan kabinet baru. Jokowi mungkin sudah tidak menjabat, tapi pengaruhnya dan jejaknya masih kuat. Ada yang khawatir dengan itu,” tegasnya.

Menurut analisa Suhandono, manuver Yan Harahap bisa dimaknai dalam dua arah. Pertama, sebagai cara Demokrat menunjukkan eksistensi dalam iklim politik pasca-Pilpres. Kedua, sebagai sinyal bahwa dinamika dalam internal Koalisi Indonesia Maju (KIM) belum sepenuhnya solid, terutama soal rekonsiliasi dan distribusi kekuasaan.

“Ada friksi yang belum selesai. Beberapa pihak ingin memastikan bahwa pengaruh Jokowi tidak berlanjut ke era Prabowo. Dan cara yang dipilih adalah membongkar kembali isu lama, yang dari sisi hukum sudah inkracht. Ini ironis, karena justru memperlihatkan kemiskinan narasi alternatif dari oposisi lama,” papar Suhandono.

Ia juga mencurigai bahwa ada kekuatan lama yang belum bisa menerima kenyataan bahwa Jokowi dua kali memenangi pilpres dengan dukungan rakyat secara sah.

LCJ sendiri mengingatkan masyarakat untuk tidak terjebak dalam politik adu domba. Mereka meminta semua pihak fokus mengawal transisi kekuasaan yang damai dan bermartabat.

“Ini saatnya kita mengedepankan rekonsiliasi, bukan menyiram bensin ke api politik yang mulai reda. Tugas kita saat ini bukan mencari-cari kesalahan masa lalu, tetapi memastikan pemerintahan baru bisa bekerja dengan dukungan semua pihak, termasuk pendukung Pak Jokowi,” pungkas Suhandono.

Baca Juga Berita Ini

Mahkamah Agung

BUA Mahkamah Agung Kecanduan Borong Laptop, Rp55,3 Miliar untuk 3.692 Unit, CBA Pertanyakan Urgensinya

Hedi Batubara 11 November 2026
Diduga Brutal terhadap Mahasiswa, Dekan Fisipol UGM Protes Keras ke Polisi

Diduga Brutal terhadap Mahasiswa, Dekan Fisipol UGM Protes Keras ke Polisi

Hedi Batubara 11 November 2026
Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran

Weka Institute: Rocky Gerung, Jumhur dan Syahganda Sukses Adu Domba Prabowo-Gibran, Istana Jadi Panggung Pemakzulan

Hedi Batubara 11 November 2026
Presiden Prabowo Subianto

Buni Yani: Rakyat Mulai Tak Sabar! Pemakzulan Gibran Bertele-tele, Kuncinya Ada di Tangan Prabowo

Hedi Batubara 11 November 2026