Suhandono Baskoro Archives -

Laskar Cinta Jokowi Sebut Raja Juli, Giring dan Isyana Pengkhianat: Dulu Berkat Jokowi, Kini Tinggalkan PSI

Hedi Batubara 10 November 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Pengunduran diri tiga kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni, Giring Ganesha, dan Isyana Bagoes Oka, dari partai tersebut menuai kritik. Koordinator Laskar Cinta Jokowi, Suhandono Baskoro, menilai keputusan ketiganya meninggalkan PSI sebagai tindakan yang mencerminkan ketidaksetiaan terhadap partai yang telah mengantarkan mereka ke panggung politik nasional.

Suhandono bahkan melontarkan kritik keras dengan menyebut ketiganya sebagai pengkhianat. Menurut dia, ketiga tokoh tersebut bisa menduduki posisi strategis di pemerintahan tidak terlepas dari perjalanan politik dan dukungan yang mereka peroleh ketika berada di lingkungan PSI pada masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

“Ketiganya itu pengkhianat. Mereka bisa duduk di kabinet karena jasa Jokowi. Ketika sudah mendapatkan jabatan, sekarang justru meninggalkan partai. Ini menunjukkan mereka tidak mempunyai prinsip dalam berpolitik,” ujar Suhandono Baskoro kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).

Ia mempertanyakan konsistensi politik ketiga mantan pengurus PSI tersebut. Menurut Suhandono, loyalitas dalam politik semestinya tidak hanya ditunjukkan ketika seseorang sedang mendapatkan keuntungan atau memperoleh jabatan.

“Kalau memang mempunyai prinsip, seharusnya mereka menunjukkan kesetiaan terhadap perjuangan politik yang selama ini membesarkan mereka. Jangan ketika sudah mendapatkan jabatan kemudian mengambil keputusan sendiri dan meninggalkan partai,” katanya.

Suhandono juga mengingatkan bahwa dinamika kekuasaan selalu berubah. Ia mempertanyakan bagaimana sikap ketiganya apabila suatu saat Prabowo Subianto tidak lagi memegang kekuasaan.

“Kalau nanti Prabowo tidak berkuasa lagi, apakah mereka akan pindah ke partai lain? Politik jangan hanya dijadikan kendaraan untuk mendapatkan jabatan. Kalau seperti itu, rakyat bisa menilai bahwa mereka tidak mempunyai pendirian,” tegasnya.

Diketahui, DPP PSI secara resmi menerima pengunduran diri Raja Juli Antoni, Giring Ganesha, dan Isyana Bagoes Oka pada Senin (9/11/2026).

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep menyampaikan bahwa pengunduran diri ketiganya telah diterima oleh partai. Raja Juli sebelumnya menjabat Sekretaris Jenderal PSI, Isyana Bagoes Oka merupakan Wakil Ketua Umum, sedangkan Giring Ganesha merupakan salah satu pengurus dan kader partai.

Dalam keterangan resminya, Kaesang menyampaikan bahwa pengabdian kepada negara harus ditempatkan di atas kepentingan golongan maupun partai.

“Kami berpandangan bahwa tugas-tugas pengabdian kepada negara jauh di atas kepentingan golongan maupun partai,” kata Kaesang sebagaimana diberitakan ANTARA, Senin (9/11/2026).

Raja Juli Antoni yang saat ini menjabat Menteri Kehutanan menyampaikan bahwa keputusannya meninggalkan jabatan Sekjen PSI dan aktivitas kepartaian berkaitan dengan keinginannya untuk lebih fokus menjalankan tugas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia menyebut sejumlah agenda di sektor kehutanan, mulai dari rehabilitasi hutan, restorasi ekosistem hingga perlindungan keanekaragaman hayati, sebagai pekerjaan yang membutuhkan perhatian serius.

Sementara itu, Giring Ganesha, yang menjabat Wakil Menteri Kebudayaan, mengungkapkan bahwa dirinya merasa terdapat sejumlah hal yang sudah tidak lagi sejalan dengan apa yang diperjuangkannya sejak awal bergabung dengan PSI.

Adapun Isyana Bagoes Oka, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, juga mengundurkan diri dari partai tersebut.

Hubungan politik PSI dengan Jokowi memang memiliki sejarah panjang. PSI dikenal sebagai salah satu partai yang memberikan dukungan politik kepada Jokowi selama dua periode pemerintahannya.

Pada Pemilu 2024, PSI memperoleh 4.260.169 suara atau sekitar 2,8 persen suara nasional. Perolehan tersebut belum mencukupi ambang batas parlemen sebesar 4 persen sehingga PSI tidak mendapatkan kursi DPR RI periode 2024-2029.

Dalam perkembangan berikutnya, tiga kader PSI mendapatkan posisi di Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Raja Juli Antoni dipercaya menjadi Menteri Kehutanan, Giring Ganesha menjadi Wakil Menteri Kebudayaan, sedangkan Isyana Bagoes Oka menjabat Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Ketiganya dilantik pada 21 Oktober 2024.

Namun, perlu dicatat bahwa penunjukan ketiganya sebagai pejabat kabinet merupakan keputusan Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, penilaian bahwa posisi mereka merupakan jasa Jokowi merupakan pandangan politik Suhandono, bukan fakta mengenai proses pengangkatan yang telah dibuktikan secara tersendiri.

Polemik pengunduran diri tiga tokoh tersebut pun memperlihatkan dinamika hubungan antara loyalitas kepartaian dan pengabdian di pemerintahan.

Bagi Suhandono Baskoro, persoalan ini bukan hanya soal mundur dari keanggotaan partai, melainkan juga menyangkut konsistensi dan tanggung jawab moral seorang politisi terhadap perjalanan organisasi yang pernah menjadi tempat perjuangannya.

Laskar Cinta Jokowi: Listyo Sigit Dikriminalisasi dengan Tudingan Menyadap Presiden Prabowo

Hedi Batubara 8 November 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Koordinator Laskar Cinta Jokowi, Suhandono Baskoro, menilai mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo tengah menghadapi upaya kriminalisasi melalui tudingan terlibat dalam penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Suhandono, tuduhan serius yang diarahkan kepada Listyo Sigit semestinya dibuktikan melalui fakta hukum dan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa pembuktian yang transparan, tudingan tersebut berpotensi menjadi opini yang dibangun untuk merusak reputasi seseorang.

Ia mempertanyakan dasar hukum yang digunakan untuk mengaitkan Listyo Sigit dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo. Sebab, hingga saat ini, menurut dia, belum ada barang bukti yang diperlihatkan secara terbuka untuk membuktikan keterlibatan mantan Kapolri tersebut.

“Fakta hukum terjadi penyadapan tidak ada,” jelas Suhandono kepada wartawan, Minggu (8/10/2026).

Suhandono menegaskan, tuduhan penyadapan terhadap kepala negara bukan perkara ringan. Karena itu, penyelesaiannya tidak boleh didasarkan pada asumsi, spekulasi, apalagi kepentingan politik tertentu.

Jika memang terdapat dugaan penyadapan, aparat penegak hukum harus mampu menjelaskan bagaimana penyadapan dilakukan, perangkat apa yang digunakan, siapa operatornya, kapan peristiwa itu terjadi, serta bagaimana keterlibatan pihak-pihak yang dituduh.

Menurutnya, pembuktian semacam itu penting agar persoalan tidak berkembang menjadi tuduhan sepihak yang justru mengaburkan substansi perkara.

Ia juga menilai tudingan bahwa Listyo Sigit menyadap Presiden Prabowo tidak masuk akal jika dilihat dari posisi, pengalaman, dan risiko yang harus dihadapi seorang pejabat tinggi kepolisian.

“Sangat tidak masuk akal Pak Listyo Sigit menyadap Presiden Prabowo. Pak Listyo Sigit tidak akan mengambil risiko menyadap Presiden Prabowo,” ungkapnya.

Bagi Suhandono, Listyo Sigit merupakan figur yang memiliki pengalaman panjang dalam institusi kepolisian. Selama menjalankan tugas sebagai Kapolri, ia dinilai bekerja secara profesional dan memahami konsekuensi hukum maupun institusional dari setiap tindakan yang dilakukan.

Karena itu, Suhandono mempertanyakan motif di balik munculnya tudingan tersebut. Apalagi, apabila tuduhan itu tidak disertai bukti teknis maupun bukti hukum yang dapat diuji secara independen.

Dalam perkara yang menyangkut keamanan Presiden, pembuktian digital dan forensik justru menjadi aspek penting. Dugaan penyadapan seharusnya dapat ditelusuri melalui jejak komunikasi, perangkat elektronik, server, sistem pengawasan, serta keterangan ahli yang kompeten.

Dengan demikian, penilaian terhadap seseorang tidak boleh dibangun hanya berdasarkan kedekatan politik, jabatan sebelumnya, atau asumsi mengenai hubungan antarelite kekuasaan.

Suhandono pada prinsipnya mengingatkan agar penegakan hukum tidak berubah menjadi instrumen untuk menyerang individu tertentu. Seseorang tidak seharusnya ditempatkan sebagai pihak yang bersalah sebelum ada bukti dan proses hukum yang sah.

Ia juga menilai transparansi menjadi kunci untuk mencegah polemik penyadapan Presiden Prabowo semakin melebar menjadi konflik politik.

“Kalau memang ada bukti, silakan dibuka dan diuji secara hukum. Tetapi kalau tidak ada bukti, jangan sampai seseorang dikorbankan oleh tuduhan yang belum terbukti,” demikian substansi argumentasi Suhandono.

Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo pada akhirnya harus ditempatkan dalam kerangka penegakan hukum yang objektif. Perlindungan terhadap kepala negara merupakan kewajiban negara, tetapi perlindungan terhadap hak seseorang dari tuduhan tanpa pembuktian juga merupakan bagian penting dari prinsip negara hukum.

Dengan prinsip tersebut, siapa pun yang diduga terlibat harus diperiksa berdasarkan bukti, bukan berdasarkan tekanan politik ataupun pertarungan kepentingan di lingkaran kekuasaan.

Laskar Cinta Jokowi Doakan Hakim MA Masuk Neraka Usai Batalkan Suket SMA Gibran

Hedi Batubara 31 Oktober 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Pernyataan Koordinator Laskar Cinta Jokowi, Suhandono Baskoro, menjadi sorotan setelah dirinya melontarkan doa agar majelis hakim Mahkamah Agung (MA) yang memutus perkara surat keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masuk neraka.

Suhandono menyampaikan pernyataan keras tersebut sebagai bentuk protes terhadap putusan MA yang menyatakan tidak sah surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.

Majelis hakim yang menangani perkara tersebut diketuai Yulius, dengan anggota Maftuh Effendi dan Hari Sugiharto.

Menurut Suhandono, putusan tersebut menimbulkan tanda tanya karena Gibran sebelumnya telah melalui proses pencalonan hingga terpilih sebagai Wali Kota Solo. Ia menilai perjalanan politik Gibran menunjukkan bahwa dokumen pendidikan yang digunakan selama ini telah diterima dalam proses administrasi pencalonan.

“Nampaknya MA ini diduga ada intervensi pihak tertentu untuk menyudutkan Gibran,” kata Suhandono kepada wartawan, Sabtu (31/10/2026).

Namun, dugaan intervensi tersebut merupakan penilaian Suhandono. Hingga terdapat bukti dan keterangan resmi yang mendukungnya, tuduhan itu tidak dapat diperlakukan sebagai fakta.

Suhandono juga menyatakan masyarakat Indonesia lebih mempercayai keabsahan Suket penyetaraan SMA Gibran, baik dari sisi hukum maupun administrasi.

“Ini bagian ujian Gibran untuk mendapatkan posisi lebih tinggi,” tegasnya.

Persoalan ini tidak bisa dilepaskan dari perbedaan antara penerimaan dokumen dalam proses administrasi pencalonan dan pengujian keabsahan dokumen berdasarkan ketentuan hukum.

Gibran pernah menjabat Wali Kota Surakarta setelah terpilih dalam Pilkada 2020. Ia kemudian maju sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024 mendampingi Prabowo Subianto.

Dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden, persyaratan pendidikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 169 huruf r mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat.

Karena itu, keabsahan dokumen penyetaraan pendidikan menjadi persoalan penting. Dokumen tersebut bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga berkaitan dengan pemenuhan persyaratan pencalonan.

Di sisi lain, pernah diterimanya dokumen dalam proses pencalonan tidak dengan sendirinya menutup kemungkinan adanya pengujian hukum terhadap penerbitan maupun keabsahannya.

Laskar Cinta Jokowi: Jika Gibran Dimakzulkan, Prabowo Juga Harus Tumbang

Hedi Batubara 14 Oktober 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Koordinator Laskar Cinta Jokowi (LCJ), Suhandono Baskoro, menegaskan bahwa wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak bisa dilepaskan dari posisi Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, jika Gibran dimakzulkan, Prabowo juga harus ikut bertanggung jawab secara politik karena keduanya terpilih sebagai satu paket dalam Pilpres 2024.

Suhandono berpandangan, kemenangan Prabowo dalam Pilpres 2024 tidak terlepas dari peran Gibran sebagai calon wakil presiden serta dukungan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Ia menilai dukungan politik Jokowi menjadi salah satu faktor penting yang mengantarkan pasangan Prabowo-Gibran meraih kemenangan.

“Jika Gibran dimakzulkan, Prabowo juga harus tumbang. Keduanya satu paket,” demikian sikap Suhandono dalam menanggapi berkembangnya wacana pemakzulan Gibran, Rabu (14/10/2026).

Menurut Suhandono, kemenangan Prabowo tidak bisa hanya dilihat sebagai keberhasilan pribadi ataupun kekuatan Partai Gerindra. Ia menilai dukungan Jokowi dan keterlibatan Gibran dalam pasangan calon turut memberikan kontribusi besar terhadap kemenangan tersebut.

Suhandono bahkan berpendapat bahwa tanpa dukungan Jokowi, peluang Prabowo untuk memenangkan Pilpres 2024 akan berbeda.

Karena itu, ia menilai konsekuensi politik dari persoalan yang menimpa Gibran semestinya tidak hanya diarahkan kepada sang wakil presiden, tetapi juga menjadi perhatian terhadap posisi Prabowo sebagai presiden.

Laskar Cinta Jokowi Doakan Masuk Neraka Hakim MK yang Putuskan Gibran tak Punya Ijazah SMA

Hedi Batubara 11 Oktober 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Koordinator Laskar Cinta Jokowi (LCJ) Suhandono Baskoro melontarkan kecaman keras terhadap hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutus perkara gugatan terkait persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Suhandono bahkan mendoakan para hakim yang memutus perkara tersebut masuk neraka.

Demikian pernyataan Suhandono kepada wartawan, Ahad (11/10/2026).

Sikap keras Suhandono dipicu putusan MK yang menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.

Putusan tersebut dibacakan dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada Selasa, 6 Oktober 2026.

Suhandono menilai keputusan tersebut telah menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Menurut dia, Gibran mempunyai latar belakang pendidikan yang semestinya tidak dipersoalkan dengan cara demikian.

Ia juga mempertanyakan independensi MK dalam menangani perkara yang menyangkut persyaratan pendidikan putra Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut.

Bagi Suhandono, putusan itu bukan hanya memunculkan perdebatan mengenai dokumen pendidikan Gibran, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana lembaga peradilan konstitusi menjalankan kewenangannya.

Suhandono memandang putusan tersebut perlu menjadi bahan evaluasi terhadap lembaga peradilan konstitusi. Ia mempertanyakan apakah MK telah menjalankan tugasnya secara independen ketika menangani perkara yang memiliki konsekuensi politik nasional.

Menurut dia, keputusan mengenai persyaratan seorang wakil presiden seharusnya didasarkan pada pemeriksaan yang cermat terhadap seluruh fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.

Ia menilai polemik mengenai pendidikan Gibran tidak semestinya berkembang menjadi persoalan yang memperkeruh situasi politik nasional.

Sikap Suhandono tersebut mencerminkan keberatan Laskar Cinta Jokowi terhadap putusan MK.

Dalam keterangan resminya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.

Hakim Konstitusi Arsul Sani menjelaskan bahwa dokumen seperti certificate of attendance, catatan akademik, dan keterangan nilai yang diajukan dalam perkara tersebut tidak membuktikan bahwa seseorang telah menamatkan jenjang pendidikan tertentu.

Meski demikian, MK tidak membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan wakil presiden. Mahkamah menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum atau legal standing.

MK juga menjelaskan bahwa status Gibran sebagai calon wakil presiden dalam Pemilu 2024 telah berakhir setelah pelantikan pada 20 Oktober 2024. Persoalan mengenai pemenuhan persyaratan pendidikan selanjutnya menjadi ranah lembaga yang memiliki kewenangan terkait.

Dengan demikian, temuan MK mengenai tidak ditemukannya bukti dokumen kelulusan yang memenuhi persyaratan penyetaraan perlu dibedakan dari pernyataan bahwa Gibran sama sekali tidak pernah menempuh pendidikan SMA.

Putusan MK tersebut memicu perdebatan di ruang publik, terutama mengenai persyaratan pendidikan calon presiden dan wakil presiden serta kewenangan lembaga negara untuk menilai pemenuhannya.

Di satu sisi, para pemohon mempersoalkan bukti kelulusan pendidikan Gibran. Di sisi lain, pendukung Gibran, termasuk Suhandono Baskoro, menyampaikan keberatan terhadap putusan yang dinilai merugikan posisi politik wakil presiden tersebut.

Perdebatan itu memperlihatkan bahwa persoalan dokumen pendidikan pejabat publik tidak hanya berkaitan dengan administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum dan lembaga negara.

Bagi Suhandono dan Laskar Cinta Jokowi, putusan tersebut menjadi alasan untuk menyampaikan kritik keras terhadap MK. Namun, penilaian mengenai independensi hakim tetap perlu ditempatkan dalam kerangka pemeriksaan fakta, pertimbangan hukum, dan mekanisme pengawasan etik yang berlaku.

Putusan MK sendiri dapat dibaca secara lengkap melalui laman resmi Mahkamah Konstitusi agar masyarakat dapat menilai pertimbangan hukum yang mendasari keputusan tersebut.

Putuskan Gibran Tak Punya Ijazah, Laskar Cinta Jokowi Doakan Hakim MK Dilaknat Tuhan

Hedi Batubara 7 Oktober 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah atau dokumen pendidikan luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat memicu reaksi keras.

Koordinator Laskar Cinta Jokowi (LCJ) Suhandono Baskoro bahkan mengecam keras putusan tersebut. Ia menyatakan kekecewaannya terhadap para hakim MK dan mendoakan hakim yang memutus perkara tersebut mendapat laknat Tuhan.

“Kalau hakim memutuskan Gibran tidak punya ijazah, padahal persoalan ini menyangkut proses yang sudah berlangsung dan Gibran sudah menjadi Wakil Presiden, saya sangat kecewa. Saya doakan hakim yang membuat keputusan seperti ini mendapat laknat Tuhan,” ujar Suhandono Baskoro dalam pernyataannya, Rabu (7/10/2026).

Menurut Suhandono, putusan MK tersebut telah menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat. Ia menilai persoalan dokumen pendidikan Gibran seharusnya tidak berhenti pada temuan mengenai ada atau tidak adanya dokumen ijazah, tetapi juga harus mempertimbangkan kedudukan Gibran yang sudah dilantik sebagai Wakil Presiden.

Suhandono sebelumnya juga dikenal sebagai salah satu pendukung Presiden ke-7 Joko Widodo yang memberikan pembelaan terhadap Gibran. Menjelang putusan MK, ia pernah menyatakan bahwa Gibran terpilih dalam satu paket dengan Presiden Prabowo Subianto dan memperingatkan adanya reaksi keras apabila status Gibran sebagai Wakil Presiden dibatalkan.

Dalam putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan pada Selasa malam, 6 Oktober 2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat.

Hakim Konstitusi Asrul Sani menjelaskan, dokumen yang ditemukan dalam perkara tersebut antara lain certificate of attendance, academic record, dan explanation of grades.

Menurut MK, dokumen tersebut tidak dapat dipandang sebagai bukti kelulusan atau bukti telah menamatkan jenjang pendidikan tertentu. MK juga menyebut tidak menemukan dokumen ijazah atau diploma yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan Gibran.

Namun, temuan tersebut tidak otomatis membuat Gibran kehilangan jabatan Wakil Presiden.

MK menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran karena yang bersangkutan sudah dilantik sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024. Dengan pelantikan tersebut, tahapan Pilpres 2024 dianggap telah selesai sehingga persoalan tersebut tidak lagi dapat diperiksa dalam rezim sengketa hasil pemilu.

MK akhirnya menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima, antara lain karena persoalan kedudukan hukum atau legal standing para pemohon.

Putusan MK juga penting dibaca secara utuh. Mahkamah tidak menyatakan bahwa Gibran sama sekali tidak pernah menempuh pendidikan menengah. Yang dinyatakan MK adalah tidak ditemukannya bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat atau diploma luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan dalam UU Pemilu.

Dengan demikian, terdapat perbedaan antara “MK tidak menemukan bukti ijazah” dan “MK memutuskan Gibran tidak pernah memiliki pendidikan SMA.”

Temuan MK tersebut kemudian menjadi bagian yang paling ramai diperbincangkan karena berkaitan langsung dengan syarat pendidikan calon presiden dan wakil presiden.

Suhandono menilai persoalan tersebut berpotensi memperbesar ketegangan politik nasional. Menurut dia, keputusan lembaga negara seharusnya tidak membuat masyarakat semakin terbelah.

Ia meminta agar persoalan Gibran tidak dijadikan pintu masuk untuk menggoyang pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Jangan sampai persoalan ini menjadi alat politik untuk menjatuhkan pemerintahan. Kalau ada persoalan hukum, selesaikan melalui mekanisme hukum, bukan dengan tekanan politik,” ujarnya.

Laskar Cinta Jokowi: Jika Gibran Diputuskan Tak Sah Jadi Wapres, Rakyat Indonesia akan Duduki MK

Gibran Diputuskan Tak Sah jadi Wapres, rakyat akan Indonesia duduki MK

Laskar Cinta Jokowi: Jika Gibran Diputuskan Tak Sah Jadi Wapres, Rakyat Indonesia akan Duduki MK

Hedi Batubara 27 September 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Koordinator Laskar Cinta Jokowi, Suhandono Baskoro, merespons keras wacana yang mempersoalkan keabsahan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI.

Suhandono menegaskan, Gibran telah terpilih melalui Pemilu 2024 sebagai satu paket bersama Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, menurut dia, upaya mempersoalkan kembali status Gibran sebagai Wakil Presiden dinilai tidak dapat diterima.

“Gibran secara konstitusi sudah terpilih satu paket dengan Prabowo,” kata Suhandono dalam pernyataan kepada wartawan, Minggu (27/9/2026).

Ia menilai pihak-pihak yang terus mencari kesalahan terkait Gibran justru berpotensi memicu kemarahan masyarakat. Suhandono juga menyinggung polemik mengenai ijazah Gibran yang menurutnya telah dijelaskan.

“Orang-orang tidak waras yang mencari kesalahan Gibran. Gibran jelas ijazahnya,” ujarnya.

Suhandono menyebut masyarakat Indonesia dapat bereaksi keras apabila ada keputusan yang menyatakan Gibran tidak sah sebagai Wakil Presiden.

“Rakyat Indonesia marah dengan kelakuan gerombolan Denny Indrayana,” katanya.

Bahkan, Suhandono melontarkan pernyataan bahwa apabila Gibran sampai diputuskan tidak sah sebagai Wakil Presiden, masyarakat akan menduduki Mahkamah Konstitusi (MK).

“Jika Gibran diputuskan tak sah jadi Wapres, rakyat akan Indonesia duduki MK,” tegasnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Suhandono di tengah munculnya perdebatan mengenai kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden serta berbagai gugatan dan argumentasi hukum yang mempertanyakan proses pencalonannya.

Laskar Cinta Jokowi: Kondisi Politik Tak Memungkinkan Prabowo Berkuasa sampai 2029 IMG-20260825-WA0075

Laskar Cinta Jokowi: Kondisi Politik Tak Memungkinkan Prabowo Berkuasa sampai 2029

Hedi Batubara 25 Agustus 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Koordinator Laskar Cinta Jokowi (LCJ) Suhandono Baskoro menilai kondisi politik nasional saat ini tidak memungkinkan Presiden Prabowo Subianto mempertahankan kekuasaannya hingga 2029.

Menurut Suhandono, penilaian tersebut terlihat dari menurunnya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo serta perubahan peta elektabilitas sejumlah tokoh politik menuju Pemilu 2029.

“Kondisi politik sekarang tidak memungkinkan Prabowo berkuasa sampai 2029. Elektabilitas Prabowo makin turun,” kata Suhandono dalam pernyataan kepada wartawan, Selasa (25/8/2026).

Ia membandingkan situasi pemerintahan Prabowo dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo pada dua tahun pertama periode pertamanya. Menurut dia, ketika Jokowi memasuki tahun kedua pemerintahan, tingkat kepuasan publik relatif tinggi dan memberikan modal politik yang kuat.

Data survei memang menunjukkan tingkat kepuasan terhadap Jokowi pada 2016 berada di kisaran 66-69 persen. Survei CSIS pada Agustus 2016 mencatat kepuasan terhadap kinerja Jokowi sebesar 66,5 persen, naik dari 50,6 persen pada tahun sebelumnya. Sementara survei SMRC pada Oktober 2016 mencatat 69 persen masyarakat puas terhadap kinerja Jokowi.

“Dibandingkan dua tahun Jokowi berkuasa periode pertama sangat jauh. Dua tahun Jokowi berkuasa, kepuasan rakyat sangat tinggi,” ujar Suhandono.

Sorotan terhadap posisi politik Prabowo juga diperkuat sejumlah hasil survei terbaru.

Survei SMRC yang dilakukan pada 5-19 Juli 2026 dan dirilis pada akhir Juli menunjukkan elektabilitas Prabowo mengalami penurunan tajam. Dalam simulasi semi-terbuka dengan 20 nama, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berada di posisi teratas dengan 35 persen, sedangkan Prabowo memperoleh 14,5 persen dan Anies Baswedan 8,2 persen.

Dalam simulasi head-to-head, Dedi Mulyadi bahkan unggul 59 persen berbanding 28,3 persen untuk Prabowo.

Penurunan juga terlihat pada tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden. Survei SMRC mencatat approval rating Prabowo sebesar 51,1 persen pada Juli 2026, turun dari 81,2 persen pada November 2025. Sebaliknya, proporsi responden yang kurang atau tidak puas meningkat menjadi 46,9 persen dari sebelumnya 16 persen.

Namun, kondisi tersebut belum berarti Prabowo otomatis kehilangan peluang politik. Survei Indonesia Political Opinion (IPO) periode 27 Juli-3 Agustus 2026 justru menempatkan Prabowo di posisi teratas dalam simulasi terbuka dengan elektabilitas 23,4 persen, hanya unggul tipis atas Dedi Mulyadi yang memperoleh 21,7 persen. Dalam simulasi 10 nama, Dedi Mulyadi berada di posisi pertama dengan 29,5 persen, sedangkan Prabowo 19 persen.

Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa peta politik menuju 2029 masih sangat dinamis. Bahkan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon sebelumnya mengingatkan bahwa survei pada dasarnya merupakan gambaran pada satu momentum tertentu dan tidak selalu menggambarkan kondisi politik secara permanen.

Suhandono juga menyinggung munculnya berbagai aksi demonstrasi sebagai salah satu indikator adanya keresahan politik dan sosial di tengah masyarakat.

Ia mencontohkan aksi masyarakat di Kabupaten Pati. Pada 13 Agustus 2026, puluhan massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menggelar demonstrasi di depan Kantor DPRD Kabupaten Pati. Massa antara lain mendesak pengesahan UU Perampasan Aset dan meminta hukuman berat bagi koruptor.

Selain aksi masyarakat, dinamika politik nasional juga diwarnai berbagai kritik dan demonstrasi mahasiswa di sejumlah daerah.

Bagi LCJ, rangkaian aksi tersebut tidak bisa semata-mata dilihat sebagai peristiwa terpisah. Suhandono menilai akumulasi persoalan ekonomi, politik, penegakan hukum, serta keresahan publik dapat memengaruhi stabilitas pemerintahan.

“Belum lagi demo di berbagai daerah. Ada demo masyarakat Pati, demo mahasiswa. Ini menunjukkan ada persoalan yang harus menjadi perhatian serius pemerintah,” katanya.

Meski demikian, data survei menunjukkan Prabowo belum kehilangan seluruh modal politiknya.

Survei Poltracking yang dirilis Juni 2026, misalnya, mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran sebesar 74,2 persen dan tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan sebesar 72,2 persen.

Artinya, terdapat perbedaan signifikan antara sejumlah lembaga survei dalam mengukur tingkat kepuasan publik. Karena itu, klaim bahwa Prabowo pasti tidak akan berkuasa sampai 2029 masih merupakan prediksi atau penilaian politik, bukan fakta yang sudah dapat dipastikan.

Namun Suhandono melihat tren penurunan dukungan tersebut sebagai peringatan serius bagi pemerintahan Prabowo.

Menurut dia, jika pemerintah tidak mampu membalikkan tren kepuasan publik dan menyelesaikan persoalan ekonomi maupun politik yang berkembang, tekanan politik terhadap pemerintahan akan semakin besar.

Dengan waktu menuju Pemilu 2029 yang masih cukup panjang, peta kekuatan politik masih sangat mungkin berubah. Prabowo masih memiliki posisi sebagai presiden sekaligus Ketua Umum Gerindra, tetapi hasil survei terbaru menunjukkan persaingan menuju 2029 mulai semakin terbuka.

Bagi LCJ, kondisi tersebut menjadi alasan untuk menyebut bahwa keberlangsungan kekuasaan hingga 2029 tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang otomatis.

“Kalau tren politik seperti sekarang terus berlangsung, bukan tidak mungkin terjadi perubahan besar sebelum 2029,” ujar Suhandono.

Roy Suryo dan dr Tifa Tak Ditahan, Laskar Cinta Jokowi Sebut Penegakan Hukum Era Prabowo Bobrok Tunggu 3 Bulan atau 6 Bulan, Jokowi dan Fufu Fafa Bakal Diberangus?

Tunggu 3 Bulan atau 6 Bulan, Jokowi dan Fufu Fafa Bakal Diberangus?

Roy Suryo dan dr Tifa Tak Ditahan, Laskar Cinta Jokowi Sebut Penegakan Hukum Era Prabowo Bobrok

Hedi Batubara 23 Juni 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Keputusan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) yang tidak melakukan penahanan terhadap Roy Suryo dan dr. Tifauzia Tyassuma alias dr. Tifa menuai kritik dari kalangan relawan pendukung Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

Koordinator Laskar Cinta Jokowi (LCJ), Suhandono Baskoro, menilai keputusan tersebut mencerminkan buruknya penegakan hukum pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, status tersangka yang telah disematkan kepada Roy Suryo dan dr. Tifa seharusnya diikuti dengan perlakuan hukum yang sama sebagaimana diterapkan kepada warga negara lainnya.

“Semua warga negara sama di hadapan hukum. Ketika seseorang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan berkas perkaranya dinyatakan lengkap serta dilimpahkan ke kejaksaan, maka proses hukum harus berjalan secara konsisten. Jangan sampai muncul kesan ada perlakuan berbeda,” kata Suhandono dalam keterangannya, Selasa (23/6/2026).

Ia menyebut keputusan tidak melakukan penahanan terhadap kedua tersangka berpotensi memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat mengenai independensi dan konsistensi aparat penegak hukum.

Menurut Suhandono, publik selama ini terus didorong untuk percaya bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Namun, ketika terdapat kasus yang menyita perhatian nasional dan melibatkan tokoh publik, aparat penegak hukum justru dinilai memberikan kebijakan yang menimbulkan tanda tanya.

“Kalau masyarakat kecil dalam kasus serupa bisa ditahan, maka seharusnya standar yang sama juga diterapkan. Jangan sampai muncul anggapan hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas,” ujarnya.

Suhandono menambahkan, LCJ menghormati kewenangan kejaksaan dalam mengambil keputusan hukum. Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut perlu dijelaskan secara transparan agar tidak menimbulkan spekulasi di ruang publik.

Sebelumnya, Kejari Jakarta Selatan memutuskan tidak menahan Roy Suryo dan dr. Tifa setelah menerima pelimpahan tahap II dari penyidik Polda Metro Jaya. Keputusan tersebut diambil setelah jaksa mempertimbangkan permohonan dari kuasa hukum dan keluarga para tersangka, termasuk adanya jaminan dari keluarga serta pernyataan para tersangka untuk bersikap kooperatif selama proses hukum berlangsung.

Kepala Kejari Jakarta Selatan Marcelo Bellah menyatakan bahwa berdasarkan mekanisme dan ketentuan yang berlaku, kedua tersangka tidak dilakukan penahanan. Meski demikian, Roy Suryo dan dr. Tifa tetap diwajibkan menjalani wajib lapor secara berkala selama proses hukum berjalan.

Kasus yang menjerat Roy Suryo dan dr. Tifa berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran informasi terkait polemik keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Berkas perkara keduanya kini tengah dipersiapkan untuk segera disidangkan di pengadilan sesuai penetapan Mahkamah Agung.

LCJ menegaskan akan terus mengawal jalannya proses persidangan agar berlangsung secara terbuka, profesional, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

Minta Jokowi Perlihatkan Ijazah Saat Keliling Indonesia, LCJ: Mulut Politikus PDIP Djarot Busuk IMG-20260601-WA0038

Minta Jokowi Perlihatkan Ijazah Saat Keliling Indonesia, LCJ: Mulut Politikus PDIP Djarot Busuk

Hedi Batubara 1 Juni 2026

MoneyTalk, Jakarta – Polemik mengenai ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), kembali memanas setelah Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat, meminta Jokowi menunjukkan ijazah asli kepada publik saat melakukan safari atau berkeliling ke berbagai daerah di Indonesia.

Pernyataan Djarot tersebut memicu reaksi keras dari kalangan pendukung Jokowi. Koordinator Laskar Cinta Jokowi (LCJ), Suhandono Baskoro, menilai pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak hanya provokatif, tetapi juga menunjukkan inkonsistensi sikap elite PDIP terhadap sosok yang pernah mereka usung dan dukung hingga dua kali memenangkan pemilihan presiden.

Menurut Suhandono, sangat tidak masuk akal jika kini PDIP mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi, sementara selama bertahun-tahun partai berlambang banteng tersebut menjadikan Jokowi sebagai ikon politik nasional dan kendaraan utama untuk meraih kemenangan elektoral.

“Mulut Djarot dan sebagian elite PDIP sudah terlalu busuk kalau sekarang mempertanyakan ijazah Pak Jokowi. Dulu siapa yang mengusung beliau dari Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta sampai menjadi Presiden dua periode? Bukankah PDIP sendiri?” kata Suhandono dalam keterangannya, Senin (1/6/2026).

Suhandono menegaskan bahwa keabsahan dokumen pendidikan Jokowi secara substansi telah melalui berbagai proses administrasi negara sejak yang bersangkutan maju dalam berbagai kontestasi politik, mulai dari pemilihan kepala daerah hingga pemilihan presiden.

“Kalau memang ada masalah dengan ijazah, bagaimana mungkin beliau bisa maju berkali-kali dalam pemilihan umum dan pilkada? Semua tahapan administrasi sudah dilewati. Negara punya mekanisme verifikasi,” ujarnya.

Pernyataan tersebut muncul setelah Djarot mempersilakan Jokowi melakukan perjalanan ke berbagai daerah, namun menyarankan agar mantan presiden itu sekaligus menunjukkan ijazahnya kepada masyarakat untuk mengakhiri polemik yang berkembang. Djarot menyebut masyarakat perlu diyakinkan bahwa ijazah Jokowi benar-benar asli.

Bagi LCJ, pernyataan tersebut justru menunjukkan bahwa isu ijazah masih terus dipelihara untuk kepentingan politik tertentu.

Pengamat politik Rokhmat Widodo menilai polemik ini tidak bisa dilepaskan dari memburuknya hubungan antara Jokowi dan PDIP pasca Pemilu 2024. Retaknya hubungan kedua pihak terlihat semakin jelas setelah perbedaan sikap politik yang terjadi menjelang dan sesudah pemilihan presiden.

Jokowi yang selama dua periode menjadi kader politik paling populer yang dimiliki PDIP kini justru sering menjadi sasaran kritik dari sejumlah elite partai tersebut. Bahkan berbagai pernyataan yang muncul belakangan dinilai menunjukkan bahwa konflik politik antara kedua kubu belum benar-benar berakhir.

Dalam konteks itulah, pernyataan Djarot mengenai ijazah Jokowi dianggap bukan sekadar persoalan administrasi pendidikan, melainkan bagian dari pertarungan narasi politik yang masih berlangsung.

Suhandono menilai masyarakat dapat melihat sendiri kontradiksi yang terjadi.

“Kalau dulu Pak Jokowi dianggap pemimpin terbaik, kader terbaik, calon terbaik, lalu sekarang muncul narasi mempertanyakan ijazah, publik tentu bertanya-tanya. Mengapa hal itu baru dipersoalkan setelah hubungan politik mereka memburuk?” katanya.

Rencana Jokowi untuk kembali berkeliling Indonesia setelah kondisi kesehatannya membaik memang menjadi perhatian banyak pihak. Beberapa elite politik menganggap langkah tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga komunikasi dengan masyarakat dan relawan yang selama ini mendukungnya.

Menurut LCJ, antusiasme masyarakat terhadap kehadiran Jokowi di berbagai daerah selama ini menunjukkan bahwa mantan presiden tersebut masih memiliki basis dukungan yang besar.

“Pak Jokowi datang karena memenuhi undangan masyarakat. Beliau bukan lagi presiden, tetapi rakyat masih ingin bertemu. Itu menunjukkan adanya kedekatan emosional yang tidak bisa dihapus hanya dengan propaganda politik,” ujar Suhandono.

Polemik mengenai ijazah Jokowi sebenarnya telah berulang kali muncul dalam ruang publik. Namun hingga kini, berbagai tuduhan yang beredar belum mampu menghapus fakta bahwa Jokowi telah menjalani berbagai tahapan verifikasi administratif selama puluhan tahun karier politiknya.

Karena itu, LCJ menilai isu tersebut lebih banyak digunakan sebagai komoditas politik daripada upaya mencari kebenaran.

Suhandono mengatakan, jika ada pihak yang benar-benar ingin mencari kepastian hukum, mekanisme yang tersedia di negara sudah cukup jelas. Namun jika isu tersebut terus diproduksi dalam ruang politik dan media, maka publik akan melihatnya sebagai bagian dari agenda politik tertentu.

“Rakyat sekarang sudah cerdas. Mereka bisa membedakan mana kritik yang objektif dan mana serangan politik yang bermotif,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa penggunaan isu pribadi untuk menyerang lawan politik justru dapat memperburuk kualitas demokrasi Indonesia.

“Perdebatan politik seharusnya bicara gagasan, program, dan masa depan bangsa. Bukan terus-menerus mengulang isu yang sudah berkali-kali dibahas,” ujarnya.

Suhandono Baskoro

Laskar Cinta Jokowi Sebut Raja Juli, Giring dan Isyana Pengkhianat: Dulu Berkat Jokowi, Kini Tinggalkan PSI

Laskar Cinta Jokowi: Listyo Sigit Dikriminalisasi dengan Tudingan Menyadap Presiden Prabowo

Laskar Cinta Jokowi Doakan Hakim MA Masuk Neraka Usai Batalkan Suket SMA Gibran

Laskar Cinta Jokowi: Jika Gibran Dimakzulkan, Prabowo Juga Harus Tumbang

Laskar Cinta Jokowi Doakan Masuk Neraka Hakim MK yang Putuskan Gibran tak Punya Ijazah SMA

Putuskan Gibran Tak Punya Ijazah, Laskar Cinta Jokowi Doakan Hakim MK Dilaknat Tuhan

Laskar Cinta Jokowi: Jika Gibran Diputuskan Tak Sah Jadi Wapres, Rakyat Indonesia akan Duduki MK

Laskar Cinta Jokowi: Kondisi Politik Tak Memungkinkan Prabowo Berkuasa sampai 2029

Roy Suryo dan dr Tifa Tak Ditahan, Laskar Cinta Jokowi Sebut Penegakan Hukum Era Prabowo Bobrok

Minta Jokowi Perlihatkan Ijazah Saat Keliling Indonesia, LCJ: Mulut Politikus PDIP Djarot Busuk

Baca Juga Berita Ini

Diduga Brutal terhadap Mahasiswa, Dekan Fisipol UGM Protes Keras ke Polisi

Weka Institute: Rocky Gerung, Jumhur dan Syahganda Sukses Adu Domba Prabowo-Gibran, Istana Jadi Panggung Pemakzulan

Buni Yani: Rakyat Mulai Tak Sabar! Pemakzulan Gibran Bertele-tele, Kuncinya Ada di Tangan Prabowo

Sujiwo Tejo Minta Gibran Dimakzulkan, Bukan Mengundurkan Diri