17 November 2026

Surya Darmadi

MoneyTalk, Jakarta – Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Laksamana Sukardi, menyoroti keras penanganan kasus kebun sawit ilegal akibat pelanggaran alih fungsi hutan yang dinilai sarat ketimpangan dan minim transparansi. Ia menilai penegakan hukum dalam kasus sawit ilegal menunjukkan praktik tebang pilih yang berpotensi merusak legitimasi negara.

Kasus kebun sawit ilegal milik Surya Darmadi, pemilik Grup Duta Palma, kerap dijadikan simbol keberhasilan negara menindak pelanggaran alih fungsi hutan. Surya Darmadi divonis 15 tahun penjara serta dikenai denda Rp2,2 triliun, dengan nilai kerusakan lingkungan yang ditaksir mencapai Rp39,7 triliun. Vonis tersebut sempat dipersepsikan sebagai bukti bahwa hukum akhirnya menyentuh para taipan sawit.

Namun, menurut Laksamana Sukardi, realitas di lapangan justru menunjukkan gambaran yang bertolak belakang.

“Duta Palma ternyata bukan satu-satunya. Audit BPK RI tahun 2022 menemukan sekitar 3 juta hektar kebun sawit ilegal berada di kawasan hutan tanpa izin alih fungsi,” tulis Laksamana Sukardi dalam artikelnya, Ahad (4/1/2025).

Ia menambahkan, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan bahkan telah menyita sekitar 3,3 juta hektar kebun sawit ilegal, yang kemudian berkembang menjadi sekitar 4 juta hektar. Sekitar 3 juta hektar di antaranya diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara, sebuah BUMN.

Jika dibandingkan, luas kebun sawit ilegal milik Duta Palma yang disita negara sekitar 222 ribu hektar terlihat sangat kecil dibandingkan total 4 juta hektar kebun sawit ilegal lainnya. Namun, perlakuan hukumnya sangat timpang. Pemilik Duta Palma diproses secara pidana dan dijatuhi hukuman berat, sementara pelanggaran alih fungsi hutan dengan skala jutaan hektar justru diselesaikan melalui skema “penyesuaian administratif”.

“Para pelanggar hanya diminta membayar denda sekitar Rp6,6 triliun, tanpa proses peradilan pidana yang terbuka,” ungkapnya.

Yang lebih memprihatinkan, lanjut Laksamana, proses tersebut berlangsung nyaris tanpa transparansi. Nama-nama pelanggar, dasar pertimbangan, hingga kriteria penetapan sanksi tidak pernah diumumkan ke publik. Padahal, skala pelanggarannya jauh lebih besar dan bersifat kolosal bahkan jika dibandingkan dengan luas negara Singapura yang hanya sekitar 74 ribu hektar.

Situasi ini memunculkan kecurigaan publik yang tak terhindarkan. Penegakan hukum yang tidak konsisten dinilai mengubah hukum dari mekanisme keadilan menjadi alat tawar-menawar kekuasaan.

“Cukup dengan melihat kenyataan bahwa pelanggaran bersifat masif dan diketahui luas, sementara penindakan bersifat selektif dan tidak pernah dijelaskan secara terbuka,” tulisnya.

Ia menyebut, pameran tumpukan uang Rp6,6 triliun tanpa penjelasan asal-usul justru menyerupai “pertunjukan sulap abrakadabra” di hadapan publik.

Dalam perspektif tersebut, kasus Duta Palma dinilai lebih menyerupai simbol ketakutan ketimbang penegakan hukum substantif. Laksamana Sukardi mengibaratkannya seperti pepatah “menyembelih seekor ayam di depan banyak monyet”.

“Pesannya ambigu namun efektif: lihat apa yang bisa terjadi. Namun juga jelas tersirat, nasibmu bisa berbeda tergantung sikapmu,” tulisnya.

Ia mengingatkan, jika proses ekstra-yudisial semacam ini terus berlangsung, maka ketakutan akan menjadi instrumen kebijakan, dan ketidakpastian menjadi mata uang kekuasaan. Akibatnya, kepatuhan yang lahir bukan kepatuhan hukum, melainkan kepatuhan transaksional.

Lebih jauh, praktik tersebut dinilai berbahaya karena merusak legitimasi negara. Publik tidak lagi melihat keadilan, pelaku usaha tidak memperoleh kepastian hukum, dan aparat penegak hukum justru belajar bahwa hukum bukan standar, melainkan opsi.

Laksamana Sukardi menegaskan, jika negara benar-benar ingin memperbaiki kerusakan ekologis akibat alih fungsi hutan ilegal, maka jawabannya adalah aturan yang jelas, penegakan hukum yang konsisten, dan proses peradilan yang transparan tanpa pengecualian.

“Tanpa itu, setiap kasus besar hanya akan dikenang sebagai pengebirian hukum. Di republik ini, hukum bukan soal benar atau salah, melainkan soal siapa yang dipilih dan siapa yang salah bernegosiasi,” pungkasnya.

Ia mengingatkan, selama hukum digunakan untuk menakut-nakuti, bukan untuk menata negara, maka keadilan hanya akan menjadi fatamorgana sementara bencana ekologis seperti banjir bandang terus menjadi beban APBN dan menyengsarakan rakyat.

Money Talk, Jakarta – Kasus Surya Darmadi yang melibatkan dugaan korupsi besar-besaran telah menjadi perhatian publik. Kasus ini membawa kerugian negara yang sangat tinggi.

Dalam proses hukum yang berjalan, muncul pertanyaan serius tentang keadilan dan kepastian hukum. Terutama dalam penanganan aset-aset yang disita serta perbedaan perlakuan hukum antara satu kasus dengan kasus lain.

Dalam diskusi yang dipimpin oleh Makdir Ismail, kuasa hukum Surya Darmadi, dan Kang Anton Aprianto, CEO TV Tempo, pada 8 Oktober 2024, berbagai isu penting terkait penegakan hukum dan kepastian hukum di Indonesia dibahas secara mendalam.

Makdir Ismail menyoroti aspek pengembalian aset yang dianggap tidak jelas pelaksanaannya oleh penegak hukum. Menurut Makdir, setelah adanya keputusan Mahkamah Agung terkait kerugian negara dalam kasus Surya Darmadi, terdapat kelebihan aset yang seharusnya dikembalikan kepada terpidana.

“Ketika aset-aset itu diblokir, hak-hak terpidana terkunci di situ. Setelah Mahkamah Agung memutuskan kerugian negaranya, ada kelebihan yang sudah menjadi perintah pengadilan,” tegasnya.

Makdir menilai, penegak hukum belum menjalankan perintah pengadilan dengan baik, yang justru menimbulkan ketidakpastian hukum.

Makdir mengungkapkan bahwa ketidakpastian ini bukan hanya merugikan kliennya, tetapi juga merusak citra penegak hukum di mata publik. Ia menegaskan bahwa aset yang telah diputuskan pengadilan seharusnya dikembalikan tanpa perlu ada perdebatan.

“Aneh kalau mendadak ada penahanan. Ada apa ini?” tambah Makdir, merujuk pada tindakan penegak hukum yang dinilai inkonsisten.

Lebih jauh, Kang Anton Aprianto menyoroti pentingnya kepastian hukum, terutama bagi korporasi yang berusaha di Indonesia. Anton menyatakan bahwa dalam kasus Surya Darmadi, aset-aset yang disita kini juga sedang diperkarakan untuk korporasi terkait. Namun, yang menarik adalah semua keuntungan korporasi telah dihitung dalam perkara Surya Darmadi, sehingga seharusnya tidak ada lagi kerugian yang perlu dipersoalkan.

“Ini membuat kita bertanya, di mana keadilan dan kepastian hukum bagi para pelaku usaha?” ucap Anton.

Ia juga menekankan bahwa penegakan hukum terhadap kasus korupsi korporasi kini menjadi tren baru, tetapi masih memerlukan kepastian aturan yang jelas agar tidak merugikan dunia usaha. Dalam konteks ini, Anton melihat ketidakpastian hukum sebagai ancaman bagi iklim investasi di Indonesia.

“Banyak perusahaan yang memilih untuk hengkang karena mereka merasa tidak terlindungi secara hukum di sini,” ungkapnya, menyinggung fenomena perpindahan investasi ke negara seperti Vietnam yang memiliki regulasi yang lebih jelas terkait korupsi dan suap.

Sebagai pemimpin media, Anton juga menggarisbawahi pentingnya peran media dalam mengkritisi kebijakan penegakan hukum yang tidak konsisten. Media, menurutnya, memiliki tanggung jawab besar untuk membangun narasi yang kritis namun objektif, terutama dalam mengawasi pelaksanaan hukum yang adil dan transparan.

“Peran media sangat penting untuk menjaga agar hukum tidak dijadikan alat kriminalisasi atau disalahgunakan,” jelasnya.

Anton berpendapat bahwa media harus mampu menyoroti kasus-kasus hukum yang menunjukkan adanya ketidakadilan dan ketidakpastian hukum, sehingga masyarakat dan pelaku usaha dapat merasa lebih percaya diri dalam berinvestasi dan menjalankan usaha di Indonesia.

Kasus Surya Darmadi menjadi contoh nyata bagaimana ketidakpastian hukum masih menjadi tantangan besar di Indonesia, khususnya dalam konteks penegakan hukum terhadap korporasi dan individu terpidana.

Diskusi yang melibatkan Makdir Ismail dan Anton Aprianto menunjukkan bahwa meskipun ada aturan yang jelas, pelaksanaannya sering kali tidak konsisten. Ketidakpastian ini tidak hanya merugikan terpidana, tetapi juga merusak iklim investasi, yang berdampak pada perekonomian negara secara keseluruhan.

Ke depan, penegak hukum diharapkan mampu menjalankan tugas mereka dengan lebih konsisten dan adil, sambil tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan. Kepastian hukum harus menjadi prioritas, bukan hanya untuk menjaga kepercayaan masyarakat, tetapi juga untuk menarik lebih banyak investasi asing dan lokal.

MoneyTalk, Jakarta – Kasus hukum yang menjerat PT Duta Palma Group yang dimiliki oleh Surya Darmadi, mencuat sejak penerbitan izin lokasi dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) di Indragiri Hulu, Riau. Izin ini memicu perdebatan besar karena dianggap berpotensi mengakibatkan kerugian negara yang sangat signifikan.

Pada Agustus 2022, Kejaksaan Agung menetapkan Surya Darmadi sebagai tersangka kasus korupsi yang melibatkan nilai triliunan rupiah. Meski pihak kuasa hukum mengajukan banding, pengadilan tinggi menolaknya, dan Surya Darmadi pun menempuh jalur kasasi.

Dalam proses tersebut, Mahkamah Agung mengurangi drastis nilai uang pengganti dari Rp42 triliun menjadi Rp2 triliun, serta memutuskan hukuman pidana selama 16 tahun penjara.

Makdir Ismail, kuasa hukum Surya Darmadi, menegaskan bahwa kasus ini lebih banyak berkaitan dengan persoalan administratif terkait perizinan kebun daripada tindak pidana korupsi. Menurut Makdir, Surya Darmadi bahkan bukan pemilik kebun sejak awal, melainkan penerus dari pemilik sebelumnya. Dua dari lima kebun yang dimiliki PT Duta Palma sudah memiliki Hak Guna Usaha (HGU), sementara tiga lainnya sedang dalam proses pengurusan.

“Permasalahan izin sebenarnya lebih banyak tanggung jawab pemerintah, bukan hanya dari pengusaha. Pemerintah harusnya menyelesaikan administrasi perizinan terlebih dahulu sebelum menilai ada kerugian negara,” jelas Makdir Ismail dalam sebuah wawancara di TV Tempo.

Lebih lanjut, Makdir mengkritik metode penghitungan kerugian negara yang dilakukan Mahkamah Agung, yang dianggap tidak adil.

“Seluruh keuntungan perusahaan selama bertahun-tahun dianggap sebagai kerugian negara. Padahal, perusahaan ini sudah membayar pajak, jadi apa yang menjadi dasar mengatakan itu kerugian negara?” tanya Makdir.

Ia menambahkan bahwa berdasarkan perhitungan akuntan yang dihadirkan, keuntungan sebenarnya jauh lebih kecil, hanya Rp496 miliar, bukan Rp2,2 triliun seperti yang dinyatakan Mahkamah Agung.

Selain itu, Makdir juga menyoroti kelebihan aset yang disita oleh Kejaksaan Agung. Menurutnya, perusahaan Surya Darmadi memiliki uang tunai sebesar Rp5,1 triliun yang disita, jauh lebih besar daripada kerugian yang dihitung oleh Mahkamah Agung.

“Sesuai dengan putusan Mahkamah Agung, kelebihan aset itu seharusnya dikembalikan kepada Surya Darmadi. Namun, hingga kini Kejaksaan belum mengembalikannya,” tegas Makdir.

Di sisi lain, Anton Aprianto, CEO TV Tempo yang juga mantan pemimpin redaksi Tempo.co, menyoroti masalah ketidakpastian hukum di Indonesia yang sering kali menjadi penghalang bagi investasi asing.

“Pasal-pasal karet, seperti pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 dari Undang-Undang Tipikor, sering kali digunakan secara subjektif oleh penegak hukum. Ini menciptakan ketidakpastian bagi pengusaha, terutama dalam hal perizinan,” ujar Anton.

Menurut Anton, pasal-pasal karet ini memudahkan kriminalisasi baik terhadap individu maupun korporasi, sehingga merugikan iklim investasi di Indonesia.

“Dalam konteks Undang-Undang Cipta Kerja, banyak pasal yang seharusnya membantu investasi malah dipakai untuk menjerat pengusaha dengan dalih pelanggaran administratif,” tambahnya.

Kasus Surya Darmadi mencerminkan bagaimana ketidakpastian hukum di Indonesia masih menjadi masalah yang signifikan, terutama terkait dengan penegakan hukum dalam sektor perizinan dan usaha. Dalam kasus ini, persoalan administratif terkait perizinan kebun menjadi pusat perhatian, namun akhirnya berujung pada tuduhan korupsi yang disertai dengan pemidanaan.

Kasus Surya Darmadi memperlihatkan kompleksitas hukum di Indonesia, terutama dalam hal perizinan dan kepastian hukum bagi investor. Kritik terhadap penggunaan pasal-pasal karet dalam Undang-Undang Tipikor menambah perdebatan mengenai kepastian hukum di Indonesia.

Penegak hukum harus memastikan bahwa dalam proses hukum yang melibatkan investasi besar, ada kepastian dan keadilan yang benar-benar ditegakkan, tanpa adanya penyalahgunaan pasal untuk kepentingan subjektif.

Adanya kepastian hukum sangat penting untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan mencegah terjadinya kriminalisasi yang bisa merugikan perkembangan ekonomi negara.(c@kra)