17 November 2026

Syafril Sjofyan.

MoneyTalk.id, Jakarta – Perlakukan refresif polisi melalui penangkapan dan penetapan status hukum terhadap Roy Suryo dan dr. Tifauzia yang selama ini bersikap kooperatif, memenuhi panggilan, dan melaksanakan kewajiban lapor secara berkala, menimbulkan pertanyaan serius mengenai komitmen negara terhadap kebebasan berpendapat dan kebebasan melakukan penelitian untuk kepentingan publik.

Sebagai warga negara, peneliti, maupun aktivis, mereka mempertanyakan keabsahan sebuah dokumen yang berkaitan dengan Jokowi seorang mantan Presiden. Terlepas dari benar atau salahnya substansi yang mereka sampaikan, pencarian kebenaran atas informasi yang memiliki dimensi kepentingan publik seharusnya dijawab melalui transparansi, klarifikasi, dan pembuktian terbuka, kepada publik bukan melalui pendekatan pidana apalagi dengan cara kriminalisasi.

Keterbukaan informasi, kebebasan berekspresi, dan kebebasan akademik bukan hadiah dari negara, melainkan hak konstitusional warga negara. Karena itu, penggunaan hukum pidana terhadap pihak yang menguji, mempertanyakan, atau meneliti persoalan yang berkaitan dengan kepentingan publik berpotensi menciptakan preseden yang sangat buruk. Hari ini yang dibungkam mungkin seorang peneliti, seorang akademisi, atau seorang aktivis. Besok yang dibungkam bisa siapa saja.

Negara hukum yang demokratis seharusnya mampu membedakan antara upaya pencarian kebenaran yang dilakukan secara argumentatif dengan tindakan yang memang bertujuan menyebarkan fitnah atau kebencian. Karena itu, aparat penegak hukum baik polisi, jaksa penuntut maupun hakim perlu mengedepankan prinsip proporsionalitas, kepentingan publik, dan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi agar hukum tidak dipersepsikan sebagai alat pembungkaman kritik.

Penggunaan instrumen pidana terhadap peneliti, akademisi, aktivis, atau warga negara yang mengajukan pertanyaan mengenai isu yang berkaitan dengan kepentingan publik merupakan kemunduran demokrasi yang tidak boleh dianggap remeh. Ketika pertanyaan dibalas dengan ancaman hukum, ketika penelitian dijawab dengan kriminalisasi, dan ketika kritik dihadapi dengan represi, maka yang sedang dipertahankan bukanlah kebenaran, melainkan kekuasaan.

Negara yang percaya diri terhadap kebenaran tidak akan takut pada pertanyaan. Sebaliknya, hanya kekuasaan yang rapuh dan tidak siap diuji yang cenderung menggunakan aparat penegak hukum untuk membungkam suara-suara kritis. Jika setiap peneliti, akademisi, atau aktivis harus berpikir seratus kali sebelum menyampaikan hasil kajian karena khawatir dijerat pidana, maka sesungguhnya demokrasi sedang bergerak menuju budaya ketakutan.

Efek yang paling berbahaya bukanlah pada individu yang dikriminalisasi, melainkan pada masyarakat luas. Pesan yang ditangkap publik sangat jelas jangan bertanya, jangan mengkritik, jangan meneliti, jangan mengungkap fakta yang tidak disukai penguasa (atau mantan penguasa Jokowi yang masih punya lobi kuasa terhadap aparat polri).

Dalam dunia demokrasi dikenal sebagai chilling effect iklim ketakutan yang membuat masyarakat memilih diam daripada berisiko berhadapan dengan kekuasaan. Ini sangat berbahaya, merosotnya demokrasi era Pemerintahan Prabowo, ulah seorang mantan. Prabowo harus bertindak dan rakyat harus melakukan perlawanan, jika tidak demokrasi akan mati.

Demokrasi tidak mati hanya karena tank dan senjata. Demokrasi sering kali mati perlahan ketika warga negara kehilangan keberanian untuk bertanya. Demokrasi melemah ketika hasil penelitian dan kritik diperlakukan sebagai ancaman. Demokrasi runtuh ketika hukum yang seharusnya melindungi kebebasan justru digunakan untuk menghukum, memenjarakan untuk menciptakan rasa takut.

Demokrasi yang sehat tidak diukur dari seberapa keras negara menghukum para aktivis, peneliti, akdemisi, mahasiswa para pengkritik, melainkan dari seberapa besar negara mampu menjamin ruang bagi perbedaan pendapat dan pencarian kebenaran secara terbuka. Sadarlah wahai Presiden Prabowo, ada yang bermain mematikan demokrasi di era anda.

Penulis : Syafril Sjofyan,Pemerhati Kebijakan Publik, Aktivis Pergerakan 77-78, Sekjen APP Bangsa, Sekjen Forum Tanah Air (Diaspora di 26 Negara)

MoneyTalk, Jakarta – Pemerhati Kebijakan Publik, Aktivis Pergerakan 77-78, Sekjen APP Bangsa dan Sekjen Forum Tanah Air, Syafril Sjofyan, menilai Permadi Arya alias Abu Janda tidak dapat mengelak dari proses hukum terkait dugaan pernyataan yang dipersoalkan sejumlah organisasi masyarakat di Sumatera Barat dan Jawa Barat.

Dalam rilis yang diterima Jumat (5/6/2026), Syafril menyatakan bahwa Abu Janda sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo kerap menjadi sorotan publik karena berbagai pernyataan kontroversial yang dinilai sebagian kalangan berseberangan dengan umat Islam.

“Permadi Arya alias Abu Janda sejak lama pada era Jokowi menjadi sorotan publik karena sering mengeluarkan pernyataan yang kontroversial, ‘bermusuhan’ terhadap Islam. Tetapi seakan kebal hukum, laporan polisi sering tidak jalan, sepertinya dia dilindungi kekuasaan,” ujar Syafril.

Menurutnya, pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini, aparat penegak hukum sedang diuji apakah Abu Janda akan tetap memperoleh perlakuan serupa atau tidak.

Syafril menyoroti pernyataan yang dinilai menggeneralisasi suatu suku atau kelompok masyarakat berdasarkan kasus tertentu. Ia menilai pendekatan seperti itu tidak tepat baik dalam perspektif sosial maupun akademik.

“Secara umum, menggeneralisasi karakter suatu suku, etnis, atau kelompok masyarakat berdasarkan tindakan sebagian anggotanya dianggap tidak tepat. Dalam diskusi sosial maupun akademis, biasanya diperlukan data yang kuat dan representatif sebelum menyimpulkan sifat atau perilaku suatu kelompok secara keseluruhan,” katanya.

Ia menegaskan bahwa kasus-kasus tertentu tidak dapat dijadikan dasar untuk menggambarkan seluruh masyarakat Sunda maupun Minangkabau secara universal.

Menurut Syafril, laporan terhadap Permadi Arya yang beredar di ruang publik berpusat pada dugaan pernyataan yang menyebut masyarakat di Sumatera Barat dan Jawa Barat sebagai “barbar” atau “suku barbar”. Laporan tersebut disebut diajukan organisasi masyarakat Minangkabau ke Bareskrim Polri dengan dugaan ujaran kebencian bermuatan SARA, serta mendapat perhatian sejumlah organisasi masyarakat di Jawa Barat.

Dalam rilisnya, Syafril mengutip Pasal 242 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mengatur perbuatan menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap golongan rakyat Indonesia berdasarkan ras, etnis, agama maupun asal-usul.

Selain itu, ia juga mengacu pada Pasal 28 ayat (2) UU ITE yang melarang penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu maupun kelompok masyarakat berdasarkan SARA.

“Dalam konteks kasus Permadi Arya, apabila laporan telah diterima polisi, maka dapat dikatakan secara objektif bahwa kasus telah memasuki proses penegakan hukum melalui tahap penyelidikan. Aparat penegak hukum akan menilai apakah pernyataan yang dipersoalkan memenuhi unsur dugaan ujaran kebencian, penghinaan terhadap golongan, atau tindak pidana lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Syafril berpendapat bahwa penggunaan istilah “suku barbar” terhadap kelompok etnis tertentu berpotensi dikategorikan sebagai ujaran kebencian karena dianggap merendahkan martabat suatu kelompok masyarakat.

“Penyebutan masyarakat dengan daerah akhiran ‘bar’ seperti Jabar dan Sumbar sebagai ‘suku barbar’ berisiko tinggi karena menggeneralisasi puluhan juta orang berdasarkan identitas kolektif,” katanya.

Ia menambahkan bahwa dalam praktik demokrasi modern, kritik terhadap kebijakan, budaya politik maupun perilaku kelompok tertentu masih dapat diterima. Namun pelabelan negatif terhadap suatu suku atau etnis, menurutnya, sering dipandang telah melampaui kritik dan masuk ke wilayah diskriminasi identitas.

Dari perspektif komunikasi publik dan diplomasi bangsa, Syafril juga menilai pernyataan yang dianggap merendahkan kelompok etnis Indonesia di forum internasional berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap citra Indonesia sebagai negara yang menjunjung keberagaman.

“Indonesia selama ini mempromosikan diri sebagai negara yang dibangun di atas semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dengan ratusan suku dan budaya yang hidup berdampingan. Ketika seorang Abu Janda menyampaikan generalisasi negatif terhadap kelompok etnis Sunda dan Minangkabau di luar negeri, hal itu bertentangan dengan narasi persatuan nasional,” ujarnya.

Menurut Syafril, audiens internasional yang tidak memahami kompleksitas sosial Indonesia dapat menganggap pernyataan tersebut sebagai gambaran umum kondisi masyarakat Indonesia, padahal pandangan individu tidak otomatis mewakili bangsa maupun negara.

Ia juga mengingatkan bahwa penggunaan istilah yang bernada merendahkan terhadap kelompok etnis tertentu dapat memperkuat stigma yang selama ini berusaha dihapus dalam pembangunan kehidupan kebangsaan.

“Pernyataan yang menggeneralisasi dan merendahkan kelompok etnis tertentu dalam forum internasional patut dikecam. Indonesia dibangun di atas fondasi keberagaman, bukan stigmatisasi identitas. Kritik terhadap perilaku atau gagasan adalah bagian dari demokrasi, tetapi menghakimi suatu kelompok berdasarkan identitas kolektifnya berpotensi merusak semangat persatuan yang menjadi kekuatan utama Indonesia,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, Syafril mendesak Polri untuk segera melakukan proses hukum secara tegas guna meredam gejolak yang berkembang di tengah masyarakat.

“Untuk mengatasi gejolak, segeralah Polri melakukan proses hukum secara tegas, tidak lagi menggunakan cara pada era Jokowi,” pungkasnya.

Catatan Redaksi: Berita ini memuat pernyataan dan pendapat Syafril Sjofyan terkait laporan yang ditujukan kepada Permadi Arya alias Abu Janda. Hingga berita ini diturunkan, proses hukum masih berada pada kewenangan aparat penegak hukum, dan penetapan ada atau tidaknya unsur pidana merupakan kewenangan penyidik serta putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

MoneyTalk, Jakarta – Deklarasi Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat (GMKR) yang digelar di Gedung Joeang 45, Jakarta, memantik sorotan tajam terhadap arah kekuasaan politik nasional serta dugaan kuatnya pengaruh oligarki dalam pemerintahan. Forum yang dihadiri aktivis, akademisi, purnawirawan, buruh, ulama hingga kelompok emak-emak itu melontarkan lima tuntutan keras, termasuk mendesak Presiden Prabowo Subianto membersihkan pemerintahannya dari dominasi oligarki.

Dalam pidato pembukaan, M. Said Didu menegaskan adanya kesepakatan melawan apa yang ia sebut sebagai “geng SOP” — akronim dari Solo, Oligarki, dan Parcok. Ia menyebut konsentrasi kekuasaan pada segelintir elite sebagai ancaman nyata bagi kedaulatan rakyat.

“Rakyat harus bersatu merebut kembali kedaulatan dari oligarki,” ujarnya dalam pernyataan langsung di hadapan peserta deklarasi.

Lima presidium GMKR kemudian membacakan tuntutan yang mencakup ajakan persatuan rakyat, permintaan pertanggungjawaban pihak yang menyerahkan kedaulatan pada oligarki, penghentian perlindungan aparat terhadap elite ekonomi, pembersihan pemerintahan, hingga tuntutan mengadili Joko Widodo serta memakzulkan Gibran Rakabuming Raka.

Penulis Syafril Sjofyan dalam analisisnya menyebut tidak ada bukti hukum resmi yang menempatkan Prabowo sebagai bagian dari oligarki. Namun secara politik, relasi kekuasaan dan jejaring elite dinilai menjadi indikator penting.

Ia menjelaskan secara tidak langsung bahwa kedekatan pemerintah dengan kepentingan ekonomi besar biasanya terlihat dari lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran korporasi, regulasi yang berpihak, serta proyek bermasalah yang tetap berjalan.

Kasus proyek strategis seperti PIK 2, menurutnya, kerap dijadikan cermin untuk menilai ketegasan negara. Jika pelanggaran korporasi tidak ditindak, kondisi itu dapat mengarah pada apa yang disebut sebagai state capture atau negara yang dikendalikan kepentingan tertentu.

Syafril memetakan tiga kemungkinan posisi presiden: pemimpin yang berani mematahkan oligarki, manajer kompromi yang menjaga keseimbangan, atau bagian dari jejaring oligarki itu sendiri. Ia menilai kesimpulan akhir tetap membutuhkan data konkret, bukan sekadar klaim politik.

GMKR juga menyoroti agenda reformasi kepolisian. Forum Tanah Air Diaspora meragukan komitmen perubahan karena komite reformasi justru diisi figur-figur yang dianggap bertanggung jawab atas kondisi Polri satu dekade terakhir.

Nama-nama seperti Tito Karnavian, Idham Azis, dan Kapolri aktif Listyo Sigit Prabowo disebut sebagai bagian dari struktur lama yang dinilai belum mampu menghadirkan institusi kepolisian profesional dan bebas intervensi politik.

Syafril bahkan mengkritik keras sikap Kapolri yang dianggap menentang putusan Mahkamah Konstitusi terkait posisi Polri. Ia juga mempertanyakan rencana pemberian tanda kehormatan kepada Kapolri oleh presiden, yang menurutnya berlawanan dengan semangat reformasi.

Dalam tulisannya, Syafril menguraikan empat strategi umum oligarki dalam melemahkan gerakan rakyat: kooptasi personal terhadap tokoh kritis, fragmentasi internal gerakan, delegitimasi publik melalui framing negatif, serta tekanan ekonomi terhadap sumber pendanaan aksi.

Ia menilai sejarah menunjukkan kemenangan perjuangan rakyat selalu ditentukan oleh tiga pilar utama: persatuan, strategi, dan kekuatan moral-spiritual. Tanpa persatuan, gerakan mudah terpecah; tanpa strategi, energi hanya menjadi ledakan sesaat; tanpa moral, perjuangan rentan dibeli dan dibajak elite.

Menutup refleksinya, Syafril berharap momentum Ramadan dapat dimanfaatkan GMKR untuk memperkuat konsolidasi gerakan secara matang dan berkelanjutan.
Ia menegaskan bahwa kemenangan rakyat bukan lahir dari kemarahan spontan, melainkan dari tekanan hukum, dominasi narasi, konsistensi elektoral, serta ketahanan gerakan dalam sistem demokrasi.

“Ini bukan sekadar menjatuhkan kekuasaan, tetapi membangun daya tekan rakyat yang konsisten,” tulisnya.

Deklarasi GMKR pun menjadi penanda meningkatnya tensi kritik terhadap pemerintahan baru, sekaligus membuka babak baru perdebatan publik: benarkah kekuasaan semakin terkonsentrasi, atau justru sedang menuju koreksi arah demokrasi.

MoneyTalk, Jakarta – Gelombang kritik terhadap kinerja Kepolisian Republik Indonesia kembali menguat. Kali ini datang dari komunitas diaspora Indonesia yang tersebar di lima benua. Mereka secara terbuka mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera mencopot Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Desakan itu disampaikan langsung oleh Karina Joedo, perwakilan diaspora Indonesia yang lama bermukim di Singapura dan kini tinggal di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, saat menemui mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo di Jakarta, Minggu (2/2/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Karina hadir bersama aktivis senior dan pemerhati kebijakan publik Syafril Sjofyan dari Bandung serta Donny Handricahyono dari Surabaya. Ia memperkenalkan diri sebagai wakil dari Forum Tanah Air (FTA), sebuah komunitas gagasan yang terdiri dari diaspora Indonesia di 21 negara pada lima benua, yang diketuai oleh Tata Kesantra di New York, Amerika Serikat.

“Walaupun kami tinggal di luar negeri dan tidak terdampak langsung oleh kondisi ekonomi di tanah air, kami memiliki tanggung jawab moral sebagai anak bangsa,” ujar Karina di hadapan Gatot Nurmantyo. “Perbedaan jarak geografis tidak menghilangkan kepedulian kami terhadap saudara-saudara kami di Indonesia.”

Karina menjelaskan, diaspora justru melihat situasi Indonesia dengan perspektif yang lebih terbuka di era transparansi digital. Menurutnya, ketegangan antara negara dan warga kini disaksikan secara langsung oleh publik, tanpa bisa lagi ditekan oleh kontrol birokrasi informasi.

“Di China rakyat dibungkam tapi kehidupannya dijamin. Di Amerika kami boleh demo, tapi negara tidak menjamin hidup masyarakat. Namun di Indonesia, saudara kami berdemo ditangkap, berkumpul dan menyampaikan pendapat dikriminalisasi, sementara kehidupan rakyat juga tidak dijamin,” ucap Karina dengan suara tertahan.

Ia menilai rakyat kecil di Indonesia hidup tanpa kepastian perlindungan—mulai dari pekerjaan, kesehatan, pendidikan, hingga kepastian hukum. Karina menyinggung kebijakan pertanahan yang membuat girik tidak lagi diakui sebagai alat bukti kepemilikan tanah.

“Mereka bisa digusur kapan saja. Lalu mau ke mana rakyat kecil ini?” tanyanya.

Dengan nada tegas, Karina menyebut kondisi tersebut sebagai bentuk penjajahan oleh negara terhadap rakyatnya sendiri. “Kami tahu Presiden kami adalah Prabowo. Tapi yang kami lihat berkuasa di lapangan adalah polisi,” katanya.

Ia juga menyinggung dugaan pelecehan terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) dan otoritas Presiden, yang menurutnya terjadi secara terbuka namun dibiarkan karena rasa takut.

Atas dasar keprihatinan itu, Forum Tanah Air merumuskan Pernyataan Sikap Bersama Diaspora melalui rapat daring. Karina kemudian membacakan dokumen tersebut di hadapan Gatot Nurmantyo, setelah mendapat izin langsung.

Pernyataan tersebut memuat tujuh tuntutan utama, yakni lima tuntutan kepada Presiden Republik Indonesia, satu kepada Mahkamah Konstitusi, dan satu kepada masyarakat Indonesia.

Tuntutan pertama dan utama adalah mendesak Presiden RI untuk segera mengganti Kapolri, dengan alasan kegagalan institusional dan struktural Polri dalam menjalankan mandat konstitusional. Diaspora menilai Polri telah menerbitkan regulasi yang bertentangan dengan Putusan MK, melakukan pembangkangan terhadap hierarki peraturan perundang-undangan, serta menunjukkan insubordinasi kelembagaan yang melemahkan supremasi sipil.

Diaspora juga menyoroti pernyataan Kapolri yang menolak rancangan Reformasi Kepolisian dengan retorika “sampai titik darah penghabisan”, yang dinilai mencederai tata kelola demokratis, mengaburkan subordinasi kepolisian kepada otoritas sipil, dan berpotensi menjadi bentuk intimidasi terhadap pihak-pihak yang kritis.

“Presiden berkewajiban menegakkan garis komando sipil dan memulihkan negara hukum,” demikian bunyi pernyataan tersebut.

Selain itu, diaspora menuntut koreksi total tata kelola pemerintahan, perombakan kabinet, pengawasan terbuka terhadap reformasi Polri, serta jaminan agar penerapan UU KUHP dan KUHAP tidak berubah menjadi alat perlindungan kekuasaan.

Mereka juga mendesak MK dan pembentuk undang-undang untuk mendorong lahirnya UU Contempt of Court, guna memberi sanksi pidana bagi pihak yang mengabaikan putusan pengadilan, termasuk putusan MK.

Tuntutan terakhir ditujukan kepada masyarakat Indonesia agar menjalankan fungsi kontrol langsung terhadap kekuasaan, mengingat DPR dinilai telah kehilangan kepercayaan publik.

Menutup pernyataannya, Karina menegaskan bahwa sikap diaspora bukan serangan politik.

“Ini adalah peringatan kebangsaan dan peringatan internal bagi kekuasaan. Negara ini tidak kekurangan anggaran atau instrumen hukum. Yang kurang adalah keberanian untuk bertindak tegas dan berpihak pada rakyat,” katanya.

Sementara itu, Gatot Nurmantyo menyampaikan rasa terima kasih dan keharuannya. Ia mengaku tidak menyangka diaspora memiliki kajian yang begitu tajam dan mendalam terhadap kondisi Indonesia.

“Para diaspora ini justru lebih Indonesia daripada sebagian yang tinggal di tanah air,” ujar Gatot.

Donny Handricahyono berharap pernyataan sikap diaspora dapat disampaikan Gatot kepada publik dan jejaring nasionalnya. Syafril Sjofyan pun mengaku terharu dan mengingatkan agar Presiden Prabowo menyadari situasi ini.

“Jika tidak, Indonesia bisa menghadapi kehancurannya sendiri,” kata Syafril.

Pertemuan ditutup dengan penyerahan resmi Pernyataan Sikap Bersama Diaspora oleh Karina Joedo kepada Gatot Nurmantyo. Dokumen tersebut ditandatangani oleh perwakilan diaspora dari 21 negara, mulai dari Amerika Serikat, Eropa, Timur Tengah, hingga Asia Pasifik.

MoneyTalk, Jakarta – Terjadinya bencana ekologis Pulau Sumatera berupa banjir, tanah longsor beserta tumpahan jutaan gelondongan kayu di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akibat pengundulan hutan. Sebagai akibatnya jumlah korban per 31 Desember 2025. Korban meninggal 1.154 orang, korban hilang sekitar 165 orang masih dalam proses pencarian. Pengungsi lebih dari 378.000 jiwa masih berada di posko pengungsian.

Betapa luar biasanya daya rusak akibat keserakahan terutama ulah para pengusaha dan pemberi ijin, disamping rakyat kehilangan nyawa, belum terhitung infrastruktur yang hancur, jalan, jembatan, sekolah, kantor-kantor, jaringan listrik dan betapa banyaknya yang kehilangan mata pencarian, kehilangan rumah, kehilangan lahan sawah, perkebunan dsbnya dalam

Kehancuran lingkungan Sumatera begitu dahsyat, penulis teringat kepada almarhum Rizal Ramli yang meninggal 2 Januari 2024, hari ini genap 2 tahun beliau menghadap sang chalik. Ditahun 1990 saat isu lingkungan masih bersifat elitism Rizal Ramli sudah menulis panjang dan mendalam soal etika lingkungan dan politik lingkungan di majalah Tempo.

Menurut Rocky Gerung (RG) sebagai salah satu sahabat Rizal Ramli. Menulis dalam buku “Mengenang Rizal Ramli” (RR) yang diterbitkan oleh Paramadina Graduate School of Islamic Studies (PGSI) dan Yayasan Inisiatif RR. Bahwa tulisan Rizal Ramli tersebut mengindikasikan kemampuan RR melihat problem yang ada di balik green politics. Kritik Rizal Ramli terhadap pengelolaan sumber daya alam betul-betul sangat metodologis sekaligus filosofis.

Rizal Ramli pertama kali memperkenalkan istilah Ecoterrorism kepada RG. Untuk melindungi lingkungan dengan cara jera mereka yang memotong pohon, merupakan ide yang radikal dalam upaya menyelamatkan lingkungan. Kemudian Rocky ikut memperkenalkan istilah tersebut kepada publik.

Menurut Rocky Gerung, ide awal tentang ekonomi yang berkelanjutan justru dimulai oleh Rizal Ramli, yang mampu melihat kedalaman melalui deep ecology. RR melihat bukan sekadar ekonomi, tetapi juga ecology. Sangat jarang orang yang memiliki kemampuan makro ekonomi mau berbicara tentang etika lingkungan.

Istilah “Pengpeng” kolaborasi Penguasa dan Pengusaha dari Rizal Ramli merupakan upaya untuk mengingatkan kita akan bahaya kekuasaan yang ditempel secara ketat oleh pengusaha. Presiden Prabowo yang juga mengaku bahwa Rizal Ramli sebagai sahabatnya. Sayangnya sahabat tersebut sudah tiada untuk mengingatkannya.

Sekarang Prabowo malah “melupakan” istilah Pengpeng dan meneruskan kebijakan Jokowi yang lengket dengan oligarki. Sebagai fakta Prabowo tidak tuntas menindak Aguan pengusaha yang merusak ekologi Banten melalui PIK 2. Presiden Prabowo “pasang badan” terhadap para pengusaha besar sawit di Sumatera, menguasai dari hulu kehilir, oligarki ekonomi sebagian dikenal kelompok Naga 9.

Narasi bahwa kelapa sawit adalah “pohon keras penjaga lingkungan” adalah manipulasi ekologis yang berbahaya. Sawit memang pohon, tetapi bukan hutan, dan tidak pernah bisa menggantikan fungsi ekologis hutan alam. Menyamakan kebun sawit dengan hutan adalah penyesatan publik yang disengaja sebuah upaya mencuci dosa deforestasi dengan istilah teknokratis.

Kembali kepada bencana ekologis Sumatera, aktor dan kebijakan yang paling bersalah atas banjir dan longsor Sumatera adalah Pemerintah Pusat, pembuat kebijakan ekstraktif tentunya aktornya adalah Presiden Prabowo dan Kementerian teknis. Ini bukan tuduhan kosong, tapi peta tanggung jawab kekuasaan. Jika diurut termasuk mantan Presiden sebelumnya Jokowi sebagai aktor utamanya, yang harus diminta pertanggungjawabannya.

Politik ekonomi ekstraktif (tambang, sawit, HTI) yang tetap dipaksakan di wilayah rawan bencana, UU Cipta Kerja & turunannya yang melonggarkan izin lingkungan, melemahkan AMDAL, mempermudah eksploitasi hutan dan DAS. Negara tahu bahwa Sumatera khususnya Aceh rawan ekologis, tapi tetap menjadikannya ladang investasi (ekonomi semata). Keselamatan rakyat dikalahkan oleh pertumbuhan semu.

Tampaknya negeri ini harus kembali pada cara-cara Rizal Ramli yakni menuntun negeri ini dengan cita-cita kedaulatan rakyat, dimana pemerintah harus mampu menumbuhkan harapan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh merusak lingkungan. Pertumbuhan ekonomi yang masuk akal justru harus didalilkan untuk mendistribusikan keadilan, bukan mengakumulasi kekayaan untuk segelintir kelompok tertentu.

Al fatihah untuk Rizal Ramli, semoga negeri ini terselamatkan.

Penulis : Syafril Sjofyan, Pemerhati kebijakan publik, aktivis pergerakan 77-78

MoneyTalk, Jakarta – Walaupun sudah banyak para ahli menulis dan memberitakan tentang oligarki sawit, dalam rangka memasuki tahun baru 2026. Tahun dimana menurut kalangan ekonom merupakan tahun krisis, sehingga penulis mengangap perlu menulis kembali tentang oligarki sawit, yang berbahaya jika diterapkan sampai Papua.

Ketika Presiden Prabowo Subianto menyamakan pohon sawit dengan pohon keras, yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar istilah, melainkan akal sehat publik dan masa depan lingkungan Indonesia. Pernyataan itu bukan kekeliruan teknis. Ia adalah penyederhanaan menyesatkan yang berbahaya.

Bahaya pernyataan Presiden ini terletak pada implikasi kebijakannya. Jika sawit dianggap setara dengan pohon keras, maka deforestasi dapat dibenarkan secara moral dan politik. Hutan yang ditebang cukup “diganti” dengan sawit, lalu kerusakan lingkungan dipoles sebagai pembangunan. Inilah pemutihan ekologis yang kerap dipakai untuk melindungi kepentingan industri besar.

Dalam hukum Indonesia, hutan dan perkebunan berada dalam rezim yang berbeda. Hutan dilindungi karena fungsinya bagi kehidupan rakyat. Perkebunan diatur karena fungsinya bagi ekonomi. Ketika Presiden mencampuradukkan keduanya, negara sedang melemahkan fondasi perlindungan lingkungan yang dijamin konstitusi.

Industri sawit kerap dipuja sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Namun di balik angka devisa dan ekspor, terdapat persoalan mendasar, apakah tata kelola sawit Indonesia masih setia pada Konstitusi, atau justru tunduk pada oligarki modal. Fakta di lapangan menunjukkan kecenderungan yang mengkhawatirkan kebijakan publik lebih melayani kepentingan segelintir konglomerat ketimbang mandat konstitusional untuk melindungi rakyat dan lingkungan.

Siapa yang diuntungkan dari narasi “sawit adalah pohon keras”? Bukan petani kecil, bukan rakyat korban bencana. Yang diuntungkan adalah oligarki sawit korporasi raksasa yang menguasai jutaan hektare lahan, mempengaruhi kebijakan, dan jarang dimintai pertanggungjawaban atas kerusakan yang mereka tinggalkan.

Sektor sawit Indonesia didominasi para konglomerat besar, dan sebagian memang sering dikaitkan dengan “9 Naga”, yang terlibat sawit Wilmar Group, tokohnya Kuok Khoon Hong, raksasa global sawit. pemain paling dominan dari hulu ke hilir.

Sinar Mas Group (GAR/ SMART), keluarga Widjaja konglomerat lama, lintas sektor, sering disorot soal deforestasi & konflik lahan. Salim Group (Indofood – IndoAgri) Anthoni Salim konglomerasi Orde Baru, sawit terintegrasi dengan industri pangan. Astra Agro Lestari (AALI), Grup Astra/ Jardine Matheson konglomerat lama plus modal asing, banyak kasus konflik agraria

Musim Mas Group, Keluarga Bachtiar, swasta besar, low profile, pemain global CPO & oleokimia, Royal Golden Eagle (RGE), Sukanto Tanoto, salah satu konglomerat terbesar Asia Tenggara, sawit, pulp, energi. Apakah mereka bagian dari “9 Naga”? Sebagian ya. “9 Naga” adalah istilah populer untuk segelintir konglomerat superkuat, menguasai sektor strategis (pangan, energi, properti, tambang, sawit), punya kedekatan historis dengan kekuasaan.

Oligarki sawit bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 karena mengonsentrasikan penguasaan sumber daya alam pada segelintir pihak. Ekspansi sawit yang merusak lingkungan melanggar Pasal 28H ayat (1) sebagai hak konstitusional warga negara. Pengabaian hak masyarakat adat melanggar Pasal 18B ayat (2). Pembiaran dan pemutihan pelanggaran menunjukkan degenerasi negara hukum. Masalah sawit bukan semata lingkungan, tetapi krisis konstitusional.

Jika Konstitusi terus dikalahkan oleh kepentingan modal, maka negara kehilangan legitimasinya sebagai pelindung rakyat. Sawit tidak boleh ditempatkan di atas konstitusi. Negara harus memilih, berdiri sebagai penguasa sumber daya untuk rakyat, atau menjadi notaris bagi oligarki. Karena konstitusi tidak pernah memberi mandat untuk merusak hutan demi segelintir keuntungan.

Presiden Prabowo seharusnya menjadi penjaga konstitusi, bukan juru narasi industri. Pasal 28H UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak ini tidak boleh dikorbankan demi legitimasi ekspansi sawit.

Kalau negara sungguh peduli lingkungan, ukurannya sederhana, lindungi hutan alam tanpa tawar menawar, hentikan ekspansi sawit ke kawasan lindung dan gambut dan berhenti memelintir sains demi kepentingan industri. Karena pohon industri tidak bisa menggantikan ekosistem. Pembangunan yang merusak lingkungan hanyalah penundaan bencana.

Penulis : Syafril Sjofyan. Pemerhati Kebijakan Publik, Aktivis Pergerakan 77-78, Sekjen APP-Bangsa, Sekjen FTA

MoneyTalk,Jakarta – Dalam demokrasi, selalu ada pro dan kontra terhadap kekuasaan. Hal ini merupakan bagian dari dinamika demokrasi, di mana pandangan dari berbagai sisi yang berbeda dapat menghidupkan diskusi dan refleksi tentang pemerintahan. Salah satu pandangan kritis ini datang dari kelompok Silaturahmi Tokoh Bangsa di Gedung Juang Jakarta, yang menyampaikan pandangannya terhadap pemerintahan Jokowi melalui “Petisi 100”. Petisi ini diterima redaksi MoneyTalk pada Senin (19/08).

(lebih…)