20 November 2026

tempat pembuangan akhir (TPA)

MoneyTalk.id,Jakarta – Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh Jumhur Hidayat berharap kampus, perguruan tinggi menjadi salah satu simpul gerakan nasional pendidikan pengelolaan sampah. (Rabu, 1 Juli 2026.)

“Mulailah dari kampus sendiri. Terapkan pemilahan yang konsisten. Olah sampah organik dari kantin. Bangun bank sampah kampus. Libatkan mahasiswa dalam audit sampah. Jadikan sekolah mitra sebagai laboratorium perubahan perilaku. Arahkan KKN (kuliah kerja nyata) untuk mendampingi kelurahan, pasar, sekolah, dan komunitas,” kata Menteri Jumhur saat berbicara di Forum Akademik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dengan tema “Memetakan Solusi Darurat Sampah Indonesia” di Aula Latief Hendraningrat, Kampus UNJ.

Menurut Menteri Jumhur, jika satu kampus berubah maka kampus tersebut menjadi contoh. Jika banyak kampus berubah maka akan menjadi gerakan. Jika gerakan itu masuk ke sekolah maka gerakan itu menjadi budaya bangsa.

“Karena forum ini berlangsung di Universitas Negeri Jakarta, izinkan saya memberi penekanan khusus pada peran kampus. Kampus tidak boleh hanya menjadi tempat membahas krisis. Kampus harus menjadi tempat melahirkan solusi,” kata Jumhur Hidayat.

Menurut Menteri Jumhur, ada tiga peran besar universitas dalam agenda darurat sampah. Pertama, kampus sebagai laboratorium ilmu pengetahuan. Kedua, kampus sebagai laboratorium perilaku. Ketiga, kampus sebagai laboratorium integritas kebijakan.

“Kita membutuhkan riset yang menjawab masalah nyata: berapa komposisi sampah di tingkat rumah tangga, sekolah, pasar, dan kampus; teknologi mana yang paling sesuai untuk tiap wilayah; bagaimana menghitung emisi metana; bagaimana model pembiayaan yang adil; bagaimana perilaku memilah dapat dibentuk; bagaimana ekonomi sirkular membuka lapangan kerja hijau; dan bagaimana kebijakan daerah dapat dievaluasi secara ilmiah,” ujar Jumhur.

Kemudian, kata Menteri Jumhur, kampus sebagai laboratorium perilaku dimana UNJ adalah kampus pendidikan. Kekuatan UNJ bukan hanya pada riset, tetapi pada kemampuannya membentuk calon guru, pendidik, dan pemimpin sosial.

“Jika budaya pilah sampah hidup di kampus, ia dapat menyebar ke sekolah, keluarga, dan masyarakat. Program KKN, kampus minim sampah, kantin rendah sampah, audit sampah mahasiswa, sekolah mitra Adiwiyata, dan modul pembelajaran lingkungan dapat menjadi gerakan nyata,” kata Menteri Jumhur.

Selanjutnya, kata Moh Jumhur, kampus sebagai laboratorium integritas kebijakan harus membantu negara menjaga agar kebijakan sampah tidak berhenti menjadi slogan. Kampus dapat memberi kritik berbasis data, mengevaluasi implementasi, menguji teknologi, dan menawarkan alternatif. Kritik akademik yang jujur bukan gangguan bagi pemerintah. Kritik akademik adalah bahan bakar perbaikan kebijakan.

“Jangan melihat sampah hanya sebagai urusan teknis. Sampah adalah pintu masuk untuk memahami negara, ekonomi, hukum, teknologi, perilaku manusia, ketimpangan sosial, dan perubahan iklim,” kata Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat.

Karena itu, Menteri Jumhur mengajak mahasiswa UNJ menjadi generasi yang tidak hanya mengeluh melihat sampah, tetapi mampu merancang solusi. Tidak hanya bertanya apa yang dilakukan pemerintah, tetapi juga bertanya apa yang dilakukan kampus, organisasi, rumah, komunitas, dan diri sendiri.

“Perubahan besar sering dimulai dari tindakan kecil yang dilakukan terus-menerus. Menghabiskan makanan. Memilah sampah. Mengurangi plastik sekali pakai. Membawa tumbler. Mengompos. Mengukur timbulan sampah. Mendampingi warga. Mengembangkan riset. Mengkritik kebijakan dengan data. Semua terlihat kecil. Tetapi bila dilakukan oleh jutaan orang, ia menjadi perubahan struktural,” kata Jumhur Hidayat.

Dalam kesempatan itu, Menteri LH Moh Jumhur Hidayat menyampaikan tiga pesan utama. Pertama, darurat sampah adalah krisis sistemik, maka solusinya harus sistemik. Tidak cukup hanya bersih-bersih. Tidak cukup hanya menambah TPA. Tidak cukup hanya membeli teknologi.

“Kita harus memperbaiki seluruh rantai: produksi, konsumsi, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, pasar daur ulang, energi, pembiayaan, data, dan penegakan hukum,” kata Jumhur Hidayat.

Kemudian, kedua, kata Menteri Jumhur, sampah adalah agenda iklim dan agenda keadilan. Ketika sampah tidak terkelola, yang paling menderita sering kali masyarakat sekitar TPA, warga bantaran sungai, nelayan, anak-anak, dan kelompok rentan. Karena itu, pengelolaan sampah bukan hanya soal kota bersih, tetapi soal hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Ketiga, lanjut Menteri Jumhur, universitas harus menjadi pusat gerakan pengetahuan dan perubahan perilaku. Saya berharap forum ini tidak berhenti sebagai seminar. “Saya berharap lahir peta aksi, riset kolaboratif, gerakan kampus minim sampah, dan kontribusi nyata UNJ bagi Indonesia,” kata Jumhur Hidayat.

Menteri LH Jumhur mengajak semua pihak bergerak dari budaya membuang menuju budaya mengelola. Dari ekonomi linear menuju ekonomi sirkular. Dari tempat pembuangan akhir (TPA) sebagai tujuan akhir, menuju TPA sebagai pilihan terakhir. Dari darurat sampah menuju Indonesia ASRI: bersih, sehat, rendah emisi, dan berkeadilan.

“Saya percaya, jika ilmu pengetahuan bergerak, kebijakan bekerja, dunia usaha bertanggung jawab, masyarakat berubah, dan kampus menjadi teladan, maka target 100% sampah terkelola bukan sekadar angka dalam dokumen. Ia dapat menjadi kenyataan,” pungkas Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat.

MoneyTalk, Jakarta – Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI, Moh Jumhur Hidayat menegaskan persoalan sampah di Indonesia sudah berada pada tahap serius dan membutuhkan langkah luar biasa lintas sektor.

Hal itu disampaikan saat menjadi keynote speaker dalam Focus Group Discussion (FGD) Great Institute bertajuk “Masa Depan Pengelolaan Sampah dan Limbah Padat Indonesia” di Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Menurut Jumhur, peningkatan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi nasional berdampak langsung pada meningkatnya volume serta kompleksitas sampah di Indonesia. Ia menyebut persoalan sampah kini bukan sekadar isu kebersihan, tetapi telah menjadi ancaman lingkungan dan kesehatan masyarakat.

“Kalau tidak diantisipasi dengan baik, persoalan sampah akan memicu pencemaran udara, air, tanah, masalah kesehatan, bahkan meningkatkan emisi gas rumah kaca secara signifikan,” kata Jumhur.

Ia menjelaskan, gas metana yang dihasilkan dari tempat pembuangan akhir (TPA) yang tidak dikelola dengan baik memiliki daya rusak terhadap atmosfer hingga 28 kali lebih besar dibanding karbon dioksida. Karena itu, pengelolaan sampah menjadi agenda strategis nasional yang harus dituntaskan.

Pemerintah, lanjut dia, menargetkan pengelolaan sampah nasional mencapai 63,41 persen pada 2026 dan 100 persen pada 2029. Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan transformasi total sistem pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir.

“Pengelolaan sampah tidak akan pernah selesai kalau hanya mengandalkan hilir atau TPA. Kuncinya ada pada perubahan perilaku di hulu,” ujarnya.

Jumhur menekankan pentingnya edukasi pemilahan sampah dari sumber, penguatan kebijakan pengurangan sampah, hingga pengelolaan sampah organik secara masif melalui komposter dan teknologi ramah lingkungan seperti Maggot BSF.

Ia juga menyoroti pentingnya penerapan konsep Extended Producer Responsibility (EPR) terhadap produsen kemasan untuk memperkuat ekonomi sirkular.

Selain itu, pemerintah mendorong penguatan bank sampah hingga tingkat RT/RW dan desa sebagai pusat edukasi sekaligus pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

“Diharapkan setiap RT dan RW memiliki unit bank sampah, lalu di tingkat desa dan kelurahan ada bank sampah induuk,” katanya.

Di sisi hilir, pemerintah akan memperkuat layanan pengangkutan sampah terpilah dan membangun industri pengolahan sampah berbasis teknologi rendah emisi.

Jumhur mengungkapkan hingga kini masih terdapat ratusan daerah yang mengoperasikan TPA dengan sistem open dumping, padahal Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 telah melarang praktik tersebut.

“Permasalahan TPA ini sudah terlalu lama dan bisa menjadi bom waktu jika tidak segera diselesaikan,” tegasnya.

Ia memastikan Kementerian Lingkungan Hidup akan serius menggunakan seluruh instrumen pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan sampah.

“Kami akan menggunakan seluruh kewenangan agar tercipta Indonesia yang bersih dan berkelanjutan sebagaimana amanat konstitusi,” ucap Jumhur.

Dalam kesempatan itu, Jumhur juga mengungkapkan Presiden RI memberi perhatian khusus terhadap persoalan sampah nasional dan meminta penyelesaiannya dilakukan secara cepat.

“Presiden dengan tegas ingin memastikan persoalan sampah ini selesai dalam dua tahun ke depan. Bahkan teknologi-teknologi yang bisa langsung menyelesaikan persoalan sampah sedang dipastikan penggunaannya,” katanya.

Menurutnya, persoalan sampah seharusnya menjadi tanggung jawab seluruh elemen bangsa, bukan hanya pemerintah pusat.

“Kita butuh kolaborasi lintas sektor, mulai pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, hingga media massa,” ujarnya.

Ia pun mengajak seluruh masyarakat memulai perubahan dari diri sendiri dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan menjadikan rumah tangga sebagai unit terkecil pengelolaan sampah.

“Mari kita jadikan HPSN 2026 sebagai titik balik. J angan biarkan sampah menjadi warisan buruk bagi anak cucu kita,” pungkasnya.