20 November 2026

TikTok

MoneyTalk, Jakarta – Publik Indonesia dikejutkan dengan kabar penahanan seorang jaksa asal Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Jovi Andrea Bachtiar. Penahanan dilakukan setelah ia mengkritik seorang rekan kerja, Nella Marsella, yang diduga menyalahgunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi.

Kritik ini disampaikan Jovi melalui akun media sosialnya. Kritik berujung pada tuntutan hukum atas tuduhan pencemaran nama baik yang dilayangkan oleh Nella. Kasus ini memicu perdebatan luas, antara batasan kritik dalam koridor etika, kebebasan berekspresi, dan penggunaan kekuasaan di institusi penegakan hukum.

Jovi mengkritik penggunaan mobil dinas oleh Nella melalui sebuah unggahan di akun TikTok-nya pada Rabu, 13 November 2024. Dalam unggahannya, Jovi menyampaikan keluhannya terhadap rekan kerja yang ia sebut menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Ia mempertanyakan alasan jaksa bisa dituntut karena menyuarakan kritik demi kepentingan publik alih-alih ditindak atas dugaan tindakan yang dianggap tidak sesuai etika, seperti penyalahgunaan fasilitas negara.

“Jaksa dituntut oleh jaksa. Sayangnya jaksa yang dituntut bukan karena pemerasan, suap, atau gratifikasi, tapi karena mengkritik penggunaan mobil dinas demi kepentingan umum,” tulis Jovi di akun TikTok-nya.

Kritik ini berujung pada laporan hukum yang dilayangkan oleh Nella Marsella atas tuduhan pencemaran nama baik. Jovi kini menghadapi ancaman pidana selama dua tahun penjara, dengan tuduhan mendistribusikan dan mengakses informasi elektronik bermuatan kesusilaan berdasarkan Pasal 27 ayat 1 UU ITE.

Menanggapi kasus yang menjadi viral ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Harli Siregar, mengeluarkan pernyataan bahwa kejaksaan tidak melakukan kriminalisasi terhadap pegawainya. Menurut Harli, Jovi yang “mengkriminalisasi dirinya sendiri” karena mempublikasikan permasalahan personal tersebut di media sosial. Harli menjelaskan, tindakan Jovi dianggap menimbulkan interpretasi publik yang bias terhadap institusi kejaksaan.

“Yang bersangkutan mencoba membelokkan isu sehingga masyarakat terpecah pendapatnya di media sosial,” ujar Harli pada Kamis, 14 November 2024.

Harli menyatakan, kasus ini menyangkut dua persoalan terpisah: pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan permasalahan pidana berdasarkan UU ITE. Sementara tindakan Jovi dianggap bersifat personal, ia tetap dikenai sanksi administratif karena telah melanggar aturan disiplin kerja dengan tidak hadir selama 29 hari dalam periode tertentu.

Selain menghadapi dakwaan pidana, Jovi dikenakan sanksi disiplin berat sebagai PNS. Berdasarkan peraturan pemerintah, PNS yang tidak masuk kantor selama 29 hari tanpa keterangan resmi dapat dikenakan sanksi tegas. Jovi yang dilaporkan memiliki rekam jejak absen tanpa alasan jelas, akhirnya diberhentikan sementara dari statusnya sebagai jaksa, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kasus ini menimbulkan pertanyaan terkait batasan kebebasan berekspresi, terutama dalam lingkungan birokrasi yang menuntut etika dan kedisiplinan. Sebagai jaksa, Jovi memiliki kewajiban untuk menjaga integritas serta nama baik institusi. Namun, publik banyak yang mempertanyakan apakah kritik terhadap penggunaan fasilitas dinas layak diganjar dengan ancaman pidana.

Sejumlah pihak juga menilai bahwa penerapan UU ITE dalam kasus ini perlu dicermati. Pasal 27 ayat 1 UU ITE kerap digunakan dalam kasus pencemaran nama baik, namun banyak aktivis hak digital yang menilai bahwa UU tersebut sering disalahgunakan untuk membungkam kritik.

Sebagai bentuk transparansi, Kejaksaan Agung menyertakan sejumlah bukti tangkapan layar (screenshot) dari unggahan Jovi di media sosial yang ditujukan kepada Nella Marsella. Harli menekankan bahwa upaya mediasi telah diusahakan sebelum proses hukum berlanjut. Namun, menurut Harli, Jovi kerap mengalihkan isu sehingga masalah ini kian berkembang ke ranah publik.

“Selama ini sudah dilakukan upaya pembinaan dan mediasi, tetapi yang bersangkutan justru mengalihkan isu di media sosial seolah-olah dirinya adalah pendekar hukum dan kebenaran,” ujar Harli.

Kasus ini mendapatkan perhatian luas dari masyarakat yang terbagi pendapatnya. Di satu sisi ada yang mendukung tindakan Kejaksaan Agung dalam menjaga etika dan disiplin pegawai. Di sisi lain, sebagian masyarakat melihat tindakan hukum terhadap Jovi sebagai bentuk pembungkaman terhadap kritik internal dan menyoroti penggunaan UU ITE yang dianggap kontroversial.

Aktivis hak digital dan organisasi kebebasan pers juga menyatakan keprihatinan bahwa penggunaan UU ITE dapat melemahkan kebebasan berbicara dan mengekspresikan pendapat, terutama jika diterapkan dalam lingkup internal institusi pemerintah.(c@kra)

MoneyTalk, Jakarta – Baru-baru ini, sebuah video yang menampilkan seseorang yang mirip dengan Ustadz Kondang, Gus Mifta, menjadi viral di platform TikTok. Dalam video tersebut, pria berjaket hitam dan mengenakan kacamata hitam itu terlihat duduk sambil berjoget dengan penuh semangat, diiringi alunan musik yang mengangkat suasana. Video ini diunggah oleh pengguna dengan akun #discover3393, yang langsung menarik perhatian publik karena konten yang tidak biasa untuk seorang ustadz.

Dalam video yang diunggah, Gus Mifta yang mirip ini duduk di sebuah tempat yang tampaknya merupakan lokasi hiburan malam. Ia terlihat ceria dan tidak segan-segan untuk menghibur orang-orang di sekitarnya. Sambil berjoget, ia mencengkeram seorang wanita di sampingnya yang mengenakan jilbab cokelat muda. Adegan tersebut semakin mencolok ketika ia beberapa kali menjambak wanita tersebut sambil tertawa bangga.

Hal ini memicu beragam reaksi dari netizen, terutama karena momen tersebut diunggah di ruang publik dan dinilai tidak pantas untuk seorang tokoh agama. Tulisan dalam unggahan tersebut yang berbunyi “Gus Mifta Toyor Istrinya di Depan Umum” semakin menambah kontroversi di seputar video ini. Selain itu, terdapat keterangan “Gara-gara Sebotol” yang membuat banyak orang berspekulasi tentang apa yang sebenarnya terjadi sebelum video diambil.

Reaksi netizen terhadap video ini sangat beragam. Sebagian merasa bahwa tindakan tersebut tidak mencerminkan sikap yang seharusnya ditunjukkan oleh seorang ustadz. Banyak yang menilai bahwa Ustadz seharusnya menjadi teladan dalam berperilaku, terutama di depan umum. Di sisi lain, ada juga yang menganggap video ini sebagai momen humor dan hiburan semata, menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bersenang-senang, terlepas dari status mereka.

Penggunaan istilah “Gus Mifta” dalam konteks yang tidak biasa ini tentu menimbulkan kontroversi. Nama Gus Mifta sendiri sangat dikenal di kalangan masyarakat sebagai sosok yang inspiratif dan memiliki pengaruh besar di kalangan pemuda. Beberapa orang merasa bahwa video ini dapat mencoreng citra baik yang telah dibangun oleh Gus Mifta selama ini.

Video ini menjadi contoh bagaimana media sosial dapat mempercepat penyebaran informasi dan membentuk opini publik. Dalam era digital saat ini, konten yang viral sering kali membawa dampak besar, baik positif maupun negatif. Kasus ini menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam berperilaku, terutama bagi tokoh publik, karena setiap tindakan bisa dengan cepat menjadi perhatian luas.

Sementara itu, beberapa pengguna media sosial mencoba untuk mencari klarifikasi mengenai video ini. Beberapa orang berpendapat bahwa konteks video harus dipahami secara utuh sebelum memberikan penilaian. Dalam beberapa komentar, ada yang menekankan bahwa video tersebut tidak bisa dijadikan patokan untuk menilai karakter seseorang.

Video yang menampilkan sosok mirip Gus Mifta ini menimbulkan banyak pertanyaan dan diskusi di kalangan masyarakat. Meskipun banyak yang menganggapnya sebagai hiburan, penting untuk diingat bahwa seorang tokoh agama memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga citra dan perilaku mereka di depan publik. Momen-momen seperti ini seharusnya menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih berhati-hati dalam berperilaku, terutama di era media sosial yang dapat dengan cepat menyebarkan informasi.

Kita berharap, ke depannya, tokoh-tokoh publik dapat lebih bijaksana dalam menunjukkan sisi kehidupan mereka, sehingga dapat memberikan contoh yang baik bagi masyarakat.(c@kra)