MoneyTalk, Jakarta – Duka menyelimuti peristiwa kecelakaan yang melibatkan bus milik Transjakarta pada Kamis (12/2/2026) siang. Seorang pejalan kaki berinisial S (27) meninggal dunia setelah terlindas bus di Jalan Margasatwa Raya, Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan.
Peristiwa tragis ini memicu sorotan tidak hanya pada aspek keselamatan transportasi publik, tetapi juga pada kinerja keuangan operator bus milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut.
Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai tragedi tersebut seharusnya menjadi momentum refleksi menyeluruh. Namun, menurutnya, kondisi ini justru memperlihatkan ironi karena laba PT Transportasi Jakarta terus mengalami penyusutan dalam beberapa tahun terakhir.
Ia memaparkan, laba komprehensif perusahaan pada 2024 hanya sekitar Rp197 miliar. Angka itu dinilai jauh lebih kecil dibandingkan laba tahun 2022 yang mencapai Rp342 miliar serta tahun 2021 sebesar Rp280 miliar.
“Padahal subsidi dari APBD DKI Jakarta pada 2024 jauh lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tetapi labanya justru minimal,” ujar Uchok, Senin (16/2/2026).
Data yang disampaikan menunjukkan subsidi pada 2021 berada di kisaran Rp2,7 triliun dengan laba Rp280 miliar. Sementara pada 2024, subsidi meningkat menjadi sekitar Rp3,6 triliun, namun laba turun menjadi Rp197 miliar.
Menurut Uchok, kondisi “subsidi tinggi, laba minimal” merupakan sinyal yang perlu mendapat perhatian serius aparat penegak hukum. Ia menekankan bahwa dana yang masuk ke perusahaan transportasi publik tersebut berasal dari pajak masyarakat, sehingga pengelolaannya harus transparan dan akuntabel.
Karena itu, ia meminta Kejaksaan Agung untuk membuka penyelidikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Langkah tersebut dinilai penting guna memastikan tidak ada penyimpangan dalam pengelolaan uang rakyat sekaligus mendorong perbaikan tata kelola transportasi publik di ibu kota.
Di tengah duka akibat korban jiwa, sorotan terhadap keselamatan layanan dan transparansi keuangan Transjakarta kini menjadi dua isu yang tak terpisahkan—menuntut tanggung jawab sekaligus pembenahan menyeluruh demi kepercayaan publik.
