20 November 2026

Uni Eropa

MoneyTalk,Jakarta – Ketika kita berbicara tentang kedaulatan, pikiran kita mungkin langsung tertuju pada batas wilayah fisik, pertahanan militer, dan kedaulatan ekonomi.

Namun, di era digital saat ini, ada satu aspek kedaulatan yang masih terabaikan, yaitu kedaulatan digital. Ironisnya, meskipun Indonesia adalah negara berdaulat, kita belum sepenuhnya memiliki kedaulatan di dunia digital.

(lebih…)

JAKARTA, MoneyTalk – Produktivitas industri pulp dan kertas di dalam negeri terus meningkat seiring peningkatan kebutuhan domestik dan ekspor.

Agar upaya peningkatan produktivitas terus berjalan lancar, diperlukan kebijakan yang dapat menjaga ketersediaan bahan baku untuk indutri pulp dan kertas.

“Salah satu kebutuhan bahan baku itu adalah kertas bekas atau daur ulang. Adapun Uni Eropa merupakan pemasok utama bahan baku tersebut, yang hingga saat ini masih belum bisa dipenuhi dari dalam negeri, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas,” kata Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, Putu Juli Ardika.

Dirjen Industri Agro mengungkapkan, Uni Eropa mengeluarkan kebijakan mengenai pembatasan atau larangan ekspor limbah non-B3 termasuk kertas bekas. Hal ini sesuai dengan Proposal European Union Waste Shipment Regulation (EUWSR).

“Guna mengatasi hal tersebut, Delegasi Indonesia telah melakukan pertemuan dan diskusi dengan likeminded countries, Komisi Uni Eropa (UE) dan Parlemen UE,” ungkapnya.

Delegasi Indonesia terdiri dari perwakilan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, KBRI Brussels dan Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI).

Pertemuan dengan likeminded countries dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran negara pengimpor limbah dari UE, di antaranya Turki, Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Mesir untuk menyusun strategi dalam mengurangi dampak penerapan regulasi UE.

Mayoritas likeminded countries belum mengetahui perkembangan terkini terkait proposal EUWSR, kecuali Turki yang sudah menyampaikan tanggapan resmi pada notifikasi EUWSR melalui WTO.

“Pemerintah RI akan menyusun position paper untuk kemudian dibahas bersama dengan likeminded countries dan disampaikan kepada UE,” ujar Putu.

Selanjutnya, Direktur Ekonomi Sirkular, DG Environment, UE menyampaikan bahwa regulasi EUSWR bertujuan untuk memastikan bahwa limbah yang diekspor dari Uni Eropa ke negara lain dikelola dengan baik, termasuk pengolahan impuritas dari limbah (misalnya plastik yang ada di limbah kertas), dan tidak bermaksud untuk menghambat perdagangan.

Menurut Putu, Indonesia menekankan bahwa limbah non-B3 seperti kertas bekas hanya dapat diimpor sebagai bahan baku industri dan berkontribusi penting bagi perekonomian Indonesia khususnya untuk peningkatan implementasi ekonomi sirkular.

“Kemudian dijelaskan regulasi prosedur impor limbah non-B3 yang sudah sangat kompleks dan ketat sehingga Indonesia eligible masuk dalam The List,” ujarnya.

Saat ini, Delegasi Indonesia juga meminta klarifikasi atas beberapa ketentuan pada proposal EUWSR.

“UE percaya bahwa Indonesia adalah parter terpercaya. Pihak UE juga terbuka untuk berkomunikasi lebih lanjut jika diperlukan, terutama mengenai penerapan EUWSR, misalnya terkait mekanisme untuk masuk ke dalam The List,” imbuhnya.

Kemudian, terkait hasil pertemuan dengan Parlemen UE, pihak Parlemen UE menyampaikan bahwa prioritas implementasi EUWSR adalah pasar domestik untuk mengembangkan ekonomi sirkular. Lebih lanjut disampaikan bahwa UE tidak akan menyusun regulasi turunan untuk implementasi.

“Indonesia menyampaikan agar peraturan UE tidak berdampak pada hubungan bilateral kedua negara dan mengharapkan agar disusun juknis implementasi EUWSR,” ungkap Putu.

Delegasi Indonesia juga melakukan pertemuan dengan European Union Recycle Industry Confederation (EURIC). Mereka siap mendukung agar Indonesia tetap dapat mengimpor kertas bekas sebagai bahan baku industri.

“Mayoritas anggota UE mendukung EUWSR berdasarkan dua pertimbangan, yakni melindungi industri daur ulang di Eropa, dan industri UE belum mampu menyerap kertas bekas dikhawatirkan akan berdampak pada lingkungan di Eropa,” jelas Putu.

Oleh karenanya, Indonesia meminta agar EURIC dapat mengkonsolidasikan industri daur ulang di Eropa untuk berkoordinasi dengan Pemerintah negara anggota Uni Eropa untuk menyampaikan pendapat melalui Dewan Uni Eropa, di antaranya agar dapat mengecualikan kertas bekas dari kategori limbah seperti yang dinyatakan oleh Prancis, Italia dan Spanyol.

“Kami juga melakukan kunjungan ke Peute Recycling di Dordrecht, Belanda. Delegasi berkesempatan untuk melihat proses koleksi kertas bekas terutama untuk pemilahan kertas bekas untuk memastikan impuritas sesuai dengan standar internasional,” jelasnya.

“Standar impuritas maksimal Indonesia cukup ketat yaitu sebesar 2% sesuai standar ISRI. Lebih ketat dibandingkan standar yang digunakan di negara importir lainnya,” ungkap Putu.

Menurutnya, tindak lanjut dari rangkaian pertemuan dan kunjungan kerja tersebut, Indonesia akan mengadakan pertemuan via online dengan likeminded countries untuk menyampaikan hasil pertemuan dengan Komisi UE dan Parlemen UE dalam kesempatan pertama.

“Indonesia juga akan berkomunikasi lebih lanjut dengan pihak Komisi UE untuk memastikan mekanisme pengusulan negara masuk dalam The List dimana Indonesia harus memetakan jenis limbah non-B3 yang akan terdampak proposal regulasi EUWSR, seperti kertas bekas, scrap logam, tekstil, dan lain-lain,” tandasnya.

Bahkan, Indonesia perlu mendorong pembahasan EUWSR dalam pertemuan bilateral seperti Indonesia EU CEPA atau regional seperti ASEAN Uni Eropa.

Selain itu, mendorong EURIC untuk berkoordinasi dengan anggota konfederasi di negara anggota UE agar dapat menyampaikan pertimbangan kepada Pemerintah negara anggota UE untuk dapat mengecualikan kertas bekas dalam kategori limbah non-B3 karena merupakan komoditi yang digunakan sebagai bahan baku.

JAKARTA, MoneyTalk – Kuatnya perekonomian nasional merupakan hasil dari penerapan bauran kebijakan oleh Pemerintah yang tidak lepas dari upaya penguatan hubungan ekonomi yang dijalin Indonesia dengan negara lain.

Misalnya dengan Uni Eropa yang merupakan salah satu pasar utama Indonesia di dunia, kedua pihak kerap duduk bersama mengatasi berbagai permasalahan perdagangan dan mendorong kesepakatan Indonesia – European Union Comprehensive Partnership Agreement (IEU-CEPA).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara diskusi publik dan peluncuran EuroChamp Position Papers 2023, Kamis (6/04), menyampaikan bahwa percepatan penyelesaian negosiasi IEU-CEPA secara substansial harus dilakukan. Hal ini penting untuk memaksimalkan potensi ekonomi yang besar antara Indonesia dan Uni Eropa.

“Selama pertemuan Presiden Joko Widodo di Uni Eropa, kita telah menargetkan penyelesaian perundingan IEU-CEPA pada tahun ini,” kata Menko Airlangga.

Upaya lainnya yang dilakukan Indonesia untuk terus menjalin hubungan ekonomi dengan negara lain sekaligus mempromosikan daya saing Indonesia adalah keikutsertaan Indonesia dalam pameran internasional Hannover Messe di Jerman.

Menko Airlangga mengatakan bahwa dalam tiga tahun terakhir Indonesia telah dua kali menjadi partner country dalam Hannover Messe.

“Ini adalah komitmen Indonesia untuk terus hadir dalam pasar Uni Eropa,” ujar Menko Airlangga.

Selain membahas tentang komitmen Indonesia menjalin hubungan baik dengan negara-negara mitra dagang, Menko Airlangga dalam kesempatan tersebut juga menjelaskan terkait strategi yang dilakukan Pemerintah agar perekonomian Indonesia tetap tumbuh berkualitas.

Pemerintah menerapkan bauran kebijakan fiskal dan moneter yang fleksibel, responsif, dan akomodatif serta mendorong konsumsi dan investasi. Menko Airlangga menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri didorong oleh pertumbuhan positif pada konsumsi, aktifitas manufaktur, rantai pasok, investasi dan ekspor.

Pemerintah terus mendorong investasi di Indonesia melalui reformasi struktural dan sejumlah kebijakan lainnya antara lain pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). KEK dibentuk untuk memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lainnya yang bernilai ekonomi tinggi.

“Investment community menjadi prioritas Pemerintah karena investasi menciptakan lapangan kerja dan lapangan kerja dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia,” tegas Menko Airlangga.

Kemudian terkait EuroChamp Position Papers 2023, Menko Airlangga menyambut baik empat rekomendasi EuroCham yakni global value chain, support the existing investor, regulatory certainty and consistency, supporting investmen on inovation and sustainability.

“Saya kira (rekomendasi) itu sejalan dengan program Pemerintah,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Menteri Perdagangan, Duta Besar Uni Eropa untuk Republik Indonesia dan Brunei Darussalam, Chairman of EuroCham and President of HSBC, dan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika, dan Timur Tengah Kemenko Perekonomian.[MT]