20 November 2026

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY)

MoneyTalk.id,Jakarta – Kiprah alumni Hubungan Internasional (HI) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) di forum internasional kembali mencuat. Dr. Zaki Mubarok, alumni HI UMY angkatan 1995, dijadwalkan menjadi salah satu pembicara dalam Roundtable Discussion bertajuk “Stimulating Economic Growth: Harnessing Opportunities in Fisheries and Tourism” di New Delhi, India.

Kegiatan tersebut digelar oleh Research and Information System for Developing Countries (RIS) bekerja sama dengan ASEAN-India Centre (AIC) dan mitra terkait. Diskusi berlangsung pada 12 Agustus 2026 di GP Hall, RIS, New Delhi, India, secara hybrid.

Dalam agenda tersebut, Zaki Mubarok tercantum sebagai Honorary Fellow ANCORS, Wollongong University, dan Research Fellow, Indonesia University.

Zaki akan menjadi salah satu pembicara pada Sesi I yang mengangkat tema “India-ASEAN Fisheries Cooperation and Combating IUU Fishing”. Sesi ini dijadwalkan berlangsung pukul 11.30–13.00 waktu India.

Selain Zaki, forum tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Cmde Abhay K Singh (Retd), mantan Research Fellow RIS yang bertindak sebagai chair; Dr. Vu Hai Dang, pakar dari Diplomatic Academy of Vietnam; serta Mr. John J Vachaparambil, Associate Fellow, National Maritime Foundation. Forum juga melibatkan perwakilan Indian Ocean Region (IOC-IOF).

Pembahasan mengenai kerja sama perikanan India-ASEAN menjadi semakin penting di tengah kebutuhan negara-negara kawasan untuk memperkuat tata kelola sumber daya laut, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, sekaligus memberantas praktik illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing.

Kehadiran Zaki Mubarok dalam forum tersebut sekaligus menunjukkan kiprah akademisi dan profesional Indonesia dalam percaturan kerja sama internasional, khususnya dalam isu kemaritiman, perikanan, serta hubungan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik.

Bagi keluarga besar HI UMY, keterlibatan Zaki yang merupakan alumni angkatan 1995 di forum internasional tersebut menjadi bagian dari rekam jejak alumni UMY yang terus berkiprah dalam isu-isu strategis global.

MoneyTalk.id,Jakarta – Dinamika politik menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 mulai menjadi perhatian sejumlah pengamat. Meningkatnya elektabilitas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam sejumlah survei dinilai berpotensi memengaruhi konfigurasi politik nasional, termasuk membuka peluang kembalinya mantan kader Golkar tersebut ke partai yang membesarkan karier politiknya.

Pemerhati politik dan Alumni Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Iwan “Terpal” Setiawan, menilai hasil survei terbaru menunjukkan bahwa KDM kini telah menjadi salah satu figur nasional yang diperhitungkan dalam kontestasi Pilpres 2029.

Menurutnya, survei yang dirilis SMRC maupun Indikator Politik Indonesia memperlihatkan tren elektabilitas KDM yang terus meningkat. Dalam salah satu simulasi, KDM bahkan memperoleh tingkat keterpilihan yang lebih tinggi dibanding Presiden Prabowo Subianto.

“Fenomena ini menunjukkan adanya perubahan preferensi publik. KDM tidak lagi dipandang sebagai tokoh regional, tetapi mulai masuk dalam percakapan politik nasional sebagai figur potensial untuk Pilpres 2029,” ujar Iwan dalam keterangannya, Sabtu (1/8/2026).

Ia mengingatkan bahwa sebelum bergabung dengan Gerindra, KDM memiliki perjalanan politik yang panjang di Partai Golkar. Dedi Mulyadi pernah menjadi Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, anggota DPR RI Fraksi Golkar, hingga menjabat Bupati Purwakarta sebagai kader partai berlambang pohon beringin tersebut.

Karena itu, menurut Iwan, muncul pertanyaan politik yang menarik, yakni apakah Golkar akan mempertimbangkan kembali mantan kadernya apabila tren elektabilitas KDM terus meningkat hingga mendekati Pemilu 2029.

“Golkar dikenal sebagai partai yang rasional dalam membaca peluang politik. Jika ada figur dengan tingkat keterpilihan tinggi, tentu semua opsi akan diperhitungkan,” katanya.

Iwan juga menilai dukungan terhadap figur dengan elektabilitas tinggi tidak hanya berpotensi meningkatkan peluang kemenangan dalam Pilpres, tetapi juga dapat memberikan efek ekor jas (coattail effect) yang berdampak pada perolehan suara partai dalam pemilihan legislatif.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa kemungkinan tersebut masih bersifat spekulatif dan akan sangat bergantung pada berbagai faktor, mulai dari dinamika politik nasional, kondisi pemerintahan, strategi partai politik, hingga keputusan pribadi Dedi Mulyadi terkait masa depan politiknya.

“Politik selalu dinamis. Apakah KDM tetap bersama Gerindra atau membuka komunikasi dengan Golkar, semuanya masih sangat terbuka untuk berkembang hingga 2029,” pungkasnya.

MoneyTalk.id,Jakarta – Pemerhati politik sekaligus alumni Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Iwan “Terpal” Setiawan, menilai hasil survei Indikator Politik Indonesia menjadi modal politik yang sangat penting bagi Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM), untuk menghadapi kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.

Menurut Iwan, survei yang dilakukan pada 14–24 Juli 2026 tersebut menunjukkan KDM berada di posisi teratas dengan elektabilitas 41,9 persen. Angka itu mengungguli Presiden Prabowo Subianto yang memperoleh 21,9 persen, disusul Anies Baswedan 13,3 persen, Gibran Rakabuming Raka 9,1 persen, dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 7,4 persen.

“Survei memang bukan penentu hasil pemilu, tetapi menjadi indikator penting untuk membaca arah perubahan preferensi politik masyarakat. Tingginya elektabilitas Kang Dedi Mulyadi menunjukkan adanya pergeseran selera publik terhadap figur pemimpin yang dekat dengan rakyat dan hadir langsung di tengah masyarakat,” ujar Iwan dalam keterangannya, Rabu (29/7/2026).

Ia menilai, fenomena KDM tidak hanya ditopang oleh popularitas di Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia, tetapi juga oleh meningkatnya perhatian masyarakat dari berbagai daerah melalui media digital.

Menurutnya, perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola pembentukan kepemimpinan nasional. Seorang kepala daerah kini dapat dikenal luas berkat konsistensi aktivitas dan komunikasi yang disaksikan masyarakat setiap hari melalui berbagai platform digital.

“Di era digital, kepemimpinan tidak lagi hanya dibangun melalui baliho atau iklan. Publik menilai langsung tindakan seorang pemimpin. Kang Dedi Mulyadi mampu memanfaatkan perubahan ini dengan membangun citra yang autentik melalui gaya komunikasi yang sederhana dan pendekatan yang dekat dengan masyarakat,” katanya.

Iwan menambahkan, citra autentik menjadi aset politik yang bernilai tinggi di tengah meningkatnya skeptisisme publik terhadap elite politik. Menurutnya, pemimpin yang dinilai apa adanya memiliki peluang lebih besar mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa perjalanan menuju Pilpres 2029 masih panjang dan penuh tantangan. Elektabilitas yang tinggi, kata dia, belum menjamin seseorang dapat maju sebagai calon presiden karena sistem politik Indonesia mengharuskan adanya dukungan partai politik atau koalisi.

Selain membangun komunikasi politik dengan partai-partai, lanjutnya, KDM juga harus mampu menjaga konsistensi kinerja sebagai Gubernur Jawa Barat agar popularitasnya tetap ditopang oleh prestasi nyata.

“Jika mampu mempertahankan tren positif, memperluas jaringan politik nasional, dan menjaga kepercayaan publik hingga mendekati 2029, Kang Dedi Mulyadi berpeluang menjadi salah satu kandidat utama dalam Pilpres mendatang,” ucapnya.

Iwan menegaskan, hasil survei Indikator sebaiknya dibaca sebagai sinyal adanya perubahan arah preferensi pemilih, bukan sebagai jaminan kemenangan.

“Dalam politik, momentum adalah kombinasi antara waktu, figur, dan kemampuan mengambil keputusan yang tepat. Mereka yang mampu membaca dan memanfaatkan momentum sejak awal sering kali menjadi aktor utama dalam sejarah politik berikutnya,” pungkasnya.

MoneyTalk.id, Jakarta – Popularitas dan elektabilitas Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM), dinilai mulai memperlihatkan pola yang mengingatkan pada fenomena Joko Widodo (Jokowi) menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Penilaian tersebut disampaikan oleh Pemerhati Politik dan Alumni Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Iwan “Terpal” Setiawan.

Menurut Iwan, dalam sejarah politik Indonesia terdapat momentum ketika seorang figur mampu melampaui kekuatan mesin partai karena memperoleh dukungan publik yang tumbuh secara organik. Kondisi tersebut, kata dia, pernah terjadi pada Jokowi menjelang Pilpres 2014 dan kini mulai terlihat pada sosok Kang Dedi Mulyadi.

“Politik Indonesia berulang kali menghadirkan figur yang memperoleh momentum politik karena kedekatan dengan masyarakat. Fenomena seperti itu pernah terjadi pada Jokowi menjelang Pilpres 2014, dan saat ini sejumlah gejalanya mulai terlihat pada Kang Dedi Mulyadi,” ujar Iwan dalam keterangan tertulis, Kamis (23/7/2026).

Ia menjelaskan, pada periode 2013 hingga awal 2014, Jokowi hampir setiap hari menjadi sorotan media nasional melalui aktivitas blusukan, gaya komunikasi yang sederhana, serta citra kepemimpinan yang dekat dengan masyarakat. Kondisi tersebut kemudian diperkuat oleh meningkatnya elektabilitas dalam berbagai survei dan dukungan relawan yang berkembang secara sukarela.

Menurutnya, situasi serupa mulai tampak pada Kang Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat. Aktivitas KDM di lapangan, komunikasi yang dianggap dekat dengan masyarakat, serta konten-konten di media sosial dinilai berhasil menarik perhatian publik secara luas.

Iwan menilai media sosial menjadi salah satu kekuatan utama KDM dalam membangun popularitas. Berbagai unggahan video yang menampilkan aktivitasnya kerap memperoleh jutaan penonton dengan tingkat interaksi yang tinggi.

“Dalam era digital, algoritma media sosial membuat penyebaran pesan politik berlangsung lebih cepat ketika memperoleh respons tinggi dari masyarakat. Kondisi itu memberikan keuntungan tersendiri bagi figur yang memiliki kedekatan dengan publik,” katanya.

Ia juga menyinggung adanya informasi yang beredar mengenai hasil survei yang disebut-sebut memperlihatkan elektabilitas KDM dalam simulasi tertentu berada di atas Presiden Prabowo Subianto. Namun, ia menegaskan informasi tersebut belum dipublikasikan secara resmi sehingga masih berupa klaim yang belum dapat diverifikasi secara independen.

“Terlepas dari benar atau tidaknya informasi tersebut, isu itu sendiri sudah menjadi bahan diskusi di ruang publik dan menunjukkan tingginya perhatian terhadap Kang Dedi Mulyadi,” ujarnya.

Selain di media sosial, Iwan menilai dukungan terhadap KDM juga mulai terlihat di tingkat akar rumput. Ia mencontohkan munculnya gambar KDM yang dipasang secara sukarela pada kendaraan pribadi, angkutan umum, hingga truk di sejumlah daerah tanpa atribut kampanye resmi.

Menurutnya, fenomena tersebut mengingatkan pada kemunculan gambar Jokowi di berbagai daerah menjelang Pilpres 2014 yang menjadi simbol dukungan masyarakat secara spontan.

Meski demikian, Iwan mengingatkan bahwa popularitas tidak otomatis menjamin kemenangan dalam pemilihan presiden. Menurutnya, keberhasilan dalam kontestasi nasional tetap ditentukan oleh banyak faktor, mulai dari dukungan partai politik, kekuatan organisasi, relawan, logistik politik, hingga kemampuan membangun koalisi.

“Popularitas hanyalah salah satu modal. Untuk menjadi kandidat yang kompetitif pada Pilpres 2029, masih diperlukan dukungan politik yang kuat serta kemampuan membangun koalisi nasional,” ujarnya.

Ia menambahkan, perjalanan menuju Pilpres 2029 masih cukup panjang sehingga dinamika politik dapat berubah sewaktu-waktu. Namun demikian, fenomena meningkatnya popularitas Kang Dedi Mulyadi dinilai layak menjadi perhatian dalam membaca arah politik nasional beberapa tahun ke depan.

“Apakah sejarah akan kembali berulang dalam bentuk yang berbeda tentu masih harus dibuktikan. Namun saat ini Kang Dedi Mulyadi telah menjadi salah satu figur yang paling banyak diperbincangkan dalam percakapan politik nasional,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen PDN) Kementerian Perdagangan (Kemendag), Iqbal Shoffan Shofwan menyampaikan apresiasi dan rasa hormat kepada Husni Amriyanto yang berhasil meraih gelar doktor Ilmu Politik Islam di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) dengan predikat sangat memuaskan.

Iqbal yang juga alumni Hubungan Internasional (HI) UMY angkatan 1997 menilai capaian akademik tersebut menjadi bukti bahwa kesibukan dalam aktivitas profesional tidak menghalangi seseorang untuk terus berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

“Hormat kepada Pak Husni Amriyanto Putra. Dengan segala kesibukan tetap berupaya memberikan kontribusi melalui refleksi dan penelitian,” ujar Iqbal kepada wartawan, Rabu (13/5/2026).

Menurut Iqbal, pencapaian doktoral tersebut layak diapresiasi karena lahir dari proses panjang yang membutuhkan konsistensi, ketekunan, dan komitmen intelektual yang kuat. Ia menilai disertasi yang ditulis Husni memiliki relevansi penting, terutama dalam melihat peran organisasi keagamaan dalam isu kemanusiaan global.

Dalam disertasinya, Husni Amriyanto menyoroti peran Muhammadiyah sebagai faith-based organization (FBO) dalam penyelesaian konflik Rohingya. Penelitian tersebut menyebutkan Muhammadiyah selama ini lebih banyak memainkan peran peacebuilding dibanding peacemaking dalam konflik Rohingya.

Berbeda dengan keterlibatan Muhammadiyah di kawasan konflik seperti Mindanao dan Pattani yang dinilai telah mampu menjalankan fungsi peacebuilding sekaligus peacemaking.

Menanggapi hal tersebut, Iqbal menekankan bahwa Muhammadiyah memiliki posisi strategis dalam kerja-kerja kemanusiaan internasional.

“Dalam aspek kemanusiaan pada dimensi konflik, Muhammadiyah tentu harus berpihak dan mengedepankan kemanusiaan itu sendiri,” katanya.

Ia berharap ke depan Muhammadiyah terus memperkuat kiprah kemanusiaannya di berbagai wilayah konflik dunia, baik melalui diplomasi kemanusiaan, bantuan sosial, pendidikan, hingga penguatan perdamaian berbasis masyarakat sipil.

Keberhasilan Husni meraih gelar doktor juga dinilai menjadi inspirasi bagi kalangan profesional, birokrat, maupun aktivis untuk terus meningkatkan kapasitas akademik di tengah padatnya aktivitas pekerjaan.

MoneyTalk, Jakarta – Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyampaikan ucapan selamat kepada Husni Amriyanto Putra atas keberhasilannya meraih gelar doktor politik Islam dengan predikat sangat memuaskan dalam sidang promosi doktor yang digelar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).

Dalam sambutannya, Haedar Nashir menegaskan bahwa perjalanan akademik menuju gelar doktor bukanlah proses yang mudah. Menurutnya, pendidikan tinggi merupakan jalan panjang yang penuh pendalaman ilmu, pengorbanan, dan ketekunan.

“Saya menyampaikan selamat atas gelar akademik doktor untuk Pak Husni Amriyanto. Ini perjalanan panjang, penuh liku, penuh pendalaman. Jangan risau dengan batas-batas terakhir dalam proses akademik, karena semua itu bagian dari pendalaman keilmuan,” ujar Haedar Nashir, Selasa (12/5/2026).

Haedar mengaku mengenal dekat Husni Amriyanto karena pernah menjadi mahasiswanya secara langsung. Karena itu, ia memahami proses perjuangan akademik yang dijalani hingga akhirnya mampu menyelesaikan studi doktoralnya.

“Saya tahu persis Pak Husni, mahasiswa saya. Saya selalu mengingatkan kepada siapa saja untuk menyelesaikan pendidikan dengan sungguh-sungguh,” katanya.

Menurut Haedar, gelar akademik bukan sekadar simbol formal, melainkan instrumen untuk mempertajam keilmuan dan meningkatkan tanggung jawab intelektual di tengah masyarakat.

“Gelar akademik itu mempertajam keilmuan kita. Orang yang berilmu derajatnya akan naik. Tetapi semakin tinggi ilmu, semakin besar pula tanggung jawabnya,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Haedar juga menyinggung peran para promotor dalam proses akademik doktoral. Ia menyebut keberhasilan seorang doktor tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab dan pendampingan para promotor.

“Itu juga tanggung jawab promotornya Pak Husni,” ujarnya.

Haedar Nashir turut menyampaikan apresiasi kepada Gaffar Karim yang terlibat sebagai penguji dalam sidang promosi doktor tersebut. Ia mengatakan forum akademik seperti sidang doktor merupakan ruang penting untuk mempertajam kritik dan memperkaya perspektif keilmuan.

“Saya berterima kasih kepada Gaffar Karim yang menguji. Saya sering menghadiri acara-acara seperti ini, karena di ruang akademik banyak kritik dan masukan penting,” katanya.

Lebih jauh, Haedar juga menyinggung kritik terhadap peran Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat sipil berbasis keagamaan atau faith-based organization (FBO). Menurutnya, kritik harus diterima sebagai bagian dari upaya perbaikan organisasi.

Ia mengakui masih ada pandangan yang menilai Muhammadiyah belum optimal dalam memainkan peran sosial kemanusiaan secara luas.

“Banyak kritik bahwa Muhammadiyah belum optimal sebagai FBO. Padahal Muhammadiyah harus hadir dalam layanan sosial dan kemanusiaan, tidak sekadar ritual,” ujar Haedar.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya keterlibatan organisasi keagamaan dalam isu hak asasi manusia hingga peran perdamaian atau peacemaking di tengah masyarakat.

“Kritik lain misalnya soal advokasi HAM dan belum masuk lebih jauh pada peacemaking. Tetapi kritik setajam apa pun boleh disampaikan di internal. Kritik itu bisa menjadi masukan untuk kemajuan,” tandasnya

MoneyTalk, Jakarta – Dosen Hubungan Internasional (HI) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Husni Amriyanto Putra, menjalani sidang ujian tertutup disertasi pada Program Studi Doktor Politik Islam Pascasarjana UMY, Senin (6/4/2026).

Ucapan selamat datang dari Deputy Chief of Mission / Wakil Duta Besar RI di Moscow, Hartyo Harkomoyo, yang akrab disapa Yoyok. Ia mengapresiasi capaian akademik Husni yang dinilai memiliki kontribusi penting bagi pengembangan ilmu hubungan internasional, khususnya dalam konteks diplomasi kemanusiaan.

“Selamat atas ujian disertasi tertutup buat Pak Husni. Semoga ilmunya bermanfaat,” ujar Yoyok kepada wartawan, Rabu (8/4/2026).

Yoyok yang merupakan alumni HI UMY angkatan 1996 itu juga mengenang sosok Husni sebagai pengajar yang mampu menyampaikan materi secara menarik dan relevan dengan dinamika global.

“Pak Husni mengajarnya enak dan tidak membosankan, serta selalu mengaitkan materi dengan realitas politik dunia,” tambahnya.

Dalam sidang tersebut, Husni mengangkat disertasi berjudul “Faith-Based Organization dan Diplomasi Perdamaian: Studi Atas Sikap, Posisi, dan Peran Muhammadiyah dalam Krisis Kemanusiaan Konflik Rohingya.” Penelitian ini menyoroti kiprah Muhammadiyah dalam merespons konflik kemanusiaan global, khususnya tragedi yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar.

Melalui kajiannya, Husni menganalisis bagaimana organisasi berbasis keagamaan dapat berperan sebagai aktor non-negara dalam diplomasi perdamaian, sekaligus menjadi jembatan kemanusiaan di tengah konflik internasional.

Selain sebagai akademisi, Husni juga diketahui menjabat sebagai Wakil Ketua IV Lembaga Kajian dan Kemitraan Strategis Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang aktif mendorong penguatan peran organisasi dalam isu-isu strategis global.

Sidang tertutup ini menjadi salah satu tahapan penting dalam proses akademik menuju gelar doktor, sekaligus menegaskan kontribusi pemikiran Husni dalam memperkaya diskursus diplomasi berbasis nilai-nilai keagamaan di tingkat internasional.

MoneyTalk, Jakarta – Dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Husni Amriyanto Putra, menjalani sidang ujian tertutup disertasi pada Program Studi Doktor Politik Islam Pascasarjana UMY, Senin (6/4/2026).

Dalam disertasinya, Husni mengangkat judul “Faith-Based Organization dan Diplomasi Perdamaian: Studi Atas Sikap, Posisi, dan Peran Muhammadiyah dalam Krisis Kemanusiaan Konflik Rohingya.” Penelitian ini menyoroti peran Muhammadiyah dalam merespons konflik kemanusiaan global, khususnya tragedi yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar.

Ucapan selamat datang dari Iqbal Shoffan Shofwan, yang saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan. Iqbal, yang juga alumni Hubungan Internasional UMY angkatan 1997, menyampaikan apresiasinya melalui pesan WhatsApp.

“Selamat Pak Dr. Husni,” ujar Iqbal, Selasa (7/4/2026).

Lebih lanjut, Iqbal memberikan penilaian terhadap substansi disertasi tersebut. Ia menilai kajian Husni memperlihatkan secara jelas bagaimana Muhammadiyah berperan strategis dalam merespons krisis Rohingya.

Menurut Iqbal, dalam kasus Rohingya, Muhammadiyah terbukti:

-Bertindak sebagai aktor non-negara yang aktif dan memiliki jejaring transnasional.

-Menggabungkan aksi kemanusiaan langsung dengan advokasi global.

-Mampu menggerakkan mobilisasi publik dalam skala luas.

Ia menilai pendekatan yang diangkat dalam disertasi tersebut relevan dalam konteks diplomasi modern, di mana aktor non-negara semakin memiliki pengaruh signifikan dalam isu-isu global.

“Disertasi ini menunjukkan bahwa organisasi berbasis keagamaan tidak hanya bergerak di ranah domestik, tetapi juga mampu memainkan peran penting dalam diplomasi kemanusiaan internasional,” kata Iqbal.

Penelitian Husni dinilai memberikan kontribusi penting dalam kajian politik Islam dan hubungan internasional, khususnya terkait peran organisasi masyarakat sipil dalam menciptakan perdamaian dan merespons krisis kemanusiaan lintas negara.

MoneyTalk, Jakarta – Sidang perdana gugatan terhadap hasil Musyawarah Nasional (Munas) VIII Keluarga Alumni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (KAUMY) digelar pada Selasa (31/3/2026) di Pengadilan Negeri Bantul.

Sidang yang semula dijadwalkan menghadirkan seluruh pihak, yakni 3 orang penggugat, 13 pihak tergugat, serta 7 pihak turut tergugat, baru dapat dimulai sekitar pukul 12.00 wib. Namun, dalam pelaksanaannya, hanya tiga pihak penggugat dan satu pihak tergugat yang hadir di ruang sidang.

Karena sebagian besar pihak tergugat dan turut tergugat tidak hadir, majelis hakim memutuskan bahwa agenda sidang perdana difokuskan pada pemeriksaan legal standing atau kedudukan hukum para pihak.

“Ya, sidang perdana gugatan hasil Munas KAUMY VIII hari ini hanya pemeriksaan legal standing para pihak. Sidang kedua akan dilanjutkan pada tanggal 12 April 2026,” ujar Arief Ariyanto selaku kuasa hukum penggugat kepada awak media.

Arief menambahkan bahwa pihaknya menghormati keputusan majelis hakim yang menetapkan jadwal sidang lanjutan tersebut. “Kami hormati apa yang diputuskan hakim pada sidang perdana tadi,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Arief menjelaskan bahwa gugatan ini diajukan murni atas inisiatif para penggugat dengan tujuan menjaga marwah organisasi alumni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) agar tetap bermartabat.

Adapun para penggugat dalam perkara ini adalah Hani Adhani, Andesrianta Rakhmad, dan Untung Nursetiawan. Ketiganya adalah alumni UMY.

Sementara itu, dari total 20 pihak tergugat dan turut tergugat, terdapat sejumlah pihak yang memiliki posisi strategis, di antaranya rektor aktif Universitas Muhammadiyah Yogyakarta serta alumni yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat.

Sidang lanjutan dijadwalkan kembali digelar pada 14 April 2026 dengan agenda berikutnya menunggu kehadiran para pihak yang belum hadir pada sidang perdana.

“Gugatan alumni UMY ini adalah rangkaian perjalanan panjang menjaga marwah dan kehormatan organisasi alumni UMY yang bernama KAUMY. Gugatan ini lahir dari kegelisahan, tanggung jawab moral, dan itikad baik agar KAUMY tetap berdiri di atas nilai-nilai yang benar, transparan, dan bermartabat. Organisasi sebesar KAUMY tidak boleh berjalan tanpa pijakan etika dan tanpa aturan yang jelas. Jadi ketika ada hal-hal yang dianggap menyimpang dari prinsip-prinsip tersebut, maka menempuh jalur hukum adalah salah satu cara terhormat untuk mencari kejelasan dan kebenaran. Ini bukan tentang menang atau kalah, bukan pula tentang siapa yang lebih kuat. Ini tentang memastikan bahwa KAUMY tetap berada pada relnya sebagai organisasi yang menjunjung tinggi amanah, integritas, nilai-nilai sejarah, dan amanah yang akan terus diwariskan dari generasi ke generasi,” jelas Arief panjang lebar

MoneyTalk, Jakarta – Saya menulis opini ini dengan perasaan sedih, marah, sekaligus prihatin. Sedih karena organisasi alumni yang seharusnya menjadi rumah besar intelektual dan moral bagi lulusan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), justru mempertontonkan praktik yang jauh dari nilai-nilai keadaban. Marah karena proses yang terjadi dalam Munas KAUMY ke-8 menunjukkan adanya manipulasi, rekayasa, dan pengingkaran terhadap prinsip demokrasi organisasi. Dan prihatin karena semua itu dibiarkan terjadi seolah-olah hal yang wajar.

Sebagai bagian dari keluarga besar alumni UMY, saya merasa berkewajiban menyuarakan kegelisahan ini agar tidak menjadi preseden buruk yang merusak marwah KAUMY ke depan.

Munas adalah forum tertinggi organisasi, bukan sekadar seremoni lima tahunan, melainkan ruang legitimasi, konsolidasi, dan regenerasi kepemimpinan. Namun apa yang terjadi pada Munas KAUMY ke-8 justru menunjukkan sebaliknya: prosedur dasar organisasi diabaikan secara terang-terangan.

Fakta bahwa sejumlah Pengurus Daerah (Pengda) KAUMY yang belum melaksanakan Musyawarah Daerah (Musyda) tetap diizinkan mengikuti Munas adalah pelanggaran serius. Ini bukan soal teknis administratif, melainkan soal legitimasi representasi. Bagaimana mungkin pengda yang tidak memiliki mandat musyda diberi hak suara? Ini sama saja dengan membangun demokrasi di atas fondasi palsu.

Lebih ironis lagi, terdapat Pengda yang kepengurusannya nyaris “seumur hidup”. Tidak ada regenerasi, tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada mekanisme evaluasi. Organisasi alumni yang seharusnya dinamis justru dikunci oleh elite kecil yang memonopoli kekuasaan atas nama stabilitas.

Kabar yang saya terima langsung dari sejumlah anggota KAUMY sungguh memalukan. Ada alumni yang tidak diperbolehkan masuk ruang Munas, bahkan ada yang sudah berada di dalam ruangan namun diminta keluar tanpa penjelasan yang transparan dan bermartabat.

Ini bukan hanya pelanggaran etika organisasi, tetapi penghinaan terhadap hak anggota. Munas bukan milik segelintir orang, bukan pula ruang privat yang bisa disaring berdasarkan loyalitas atau kepentingan politik tertentu. Ketika akses dibatasi, ketika suara dibungkam sebelum disampaikan, maka yang lahir bukan musyawarah, melainkan rekayasa kekuasaan.

Yang paling mengusik nalar adalah munculnya nuansa militeristik dalam pelaksanaan Munas. Kehadiran pria berbadan tegap di pintu masuk yang melakukan verifikasi peserta layaknya pos pemeriksaan keamanan sungguh tidak relevan, bahkan berlebihan.

KAUMY adalah organisasi alumni kampus Islam-modern yang menjunjung dialog, adab, dan intelektualitas. Bukan barak militer, bukan pula ruang konflik. Pengamanan memang penting, tetapi intimidasi simbolik adalah hal lain. Ketika forum alumni dijaga dengan pendekatan kekuasaan fisik, pesan yang tersampaikan jelas: kritik tidak diharapkan, perbedaan dicurigai.

Jika semua fakta ini dirangkai, maka sulit menolak kesimpulan bahwa Munas KAUMY ke-8 bukan sekadar cacat prosedural, melainkan cacat moral. Demokrasi dipelintir menjadi formalitas, musyawarah direduksi menjadi legitimasi semu, dan organisasi dijalankan dengan logika kekuasaan, bukan pengabdian.

Padahal, sebagai alumni UMY kampus yang mengajarkan nilai Islam berkemajuan seharusnya kita lebih peka terhadap keadilan, transparansi, dan akhlak organisasi. Apa yang terjadi justru mencerminkan krisis keteladanan.

Saya menulis ini bukan untuk permusuhan, melainkan seruan penyadaran. KAUMY tidak boleh dibiarkan dikuasai oleh segelintir elite yang alergi terhadap demokrasi. Perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap hasil dan proses Munas KAUMY ke-8. Jika perlu, dilakukan peninjauan ulang demi memulihkan legitimasi organisasi.

Lebih dari itu, alumni UMY di seluruh Indonesia harus berani bersuara. Diam adalah bentuk persetujuan paling berbahaya. Jika hari ini kita membiarkan Munas abal-abal dan penuh rekayasa, maka esok KAUMY hanya akan menjadi organisasi papan nama hidup secara struktural, mati secara moral.

KAUMY seharusnya menjadi rumah besar alumni yang beradab, bukan panggung kekuasaan yang tertutup dan menindas.

Penulis : Yunus Hanis Syam, Alumni FAI UMY