21 November 2026

Untung Nursetiawan

MoneyTalk, Jakarta – Hari Kamis. 9 Oktober 2025 saya berkesempatan hadir bersama sama dengan teman-teman Paguyuban Nasabah Korban BMT Mitra Umat Pekalongan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar DPRD Kota Pekalongan terkait kasus BMT Mitra Umat. Acara yang berlangsung dari pagi hingga siang itu akhirnya menjadi titik balik bagi para korban setelah lebih dari satu setengah tahun kasus ini terkatung-katung tanpa kejelasan.

Forum resmi antara DPRD, aparat penegak hukum, instansi pemerintah, dan korban akhirnya membuka fakta-fakta penting: bahwa selama ini ada kebuntuan tanggung jawab, terutama di level Dinas Koperasi Provinsi Jawa Tengah yang seolah diam dan tidak berbuat apa-apa dan di level penegakan hukum yang juga masih berjalan ditempat.

RDP yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD kota Pekalongan yang dihadiri Walikota, Komisi B DPRD kota, Polres Pekalongan Kota, Dinas Koperasi Provinsi Jawa Tengah, Kementerian Koperasi RI, Ombudsman RI, LPDB, PIP, pengurus BMT Mitra Umat, serta Paguyuban Nasabah Korban menjadi ajang ledakan emosi publik. Alasan-alasan yang disampaikan oleh pihak Dinas Koperasi Provinsi dan Kementerian justru menimbulkan kegeraman. Mereka berdalih bahwa langkah-langkah penanganan terkendala prosedur, keterbatasan kewenangan. Padahal masyarakat sudah terlalu lama menunggu tindakan nyata, bukan lagi penjelasan administratif yang berbelit-belit.

Selama ini, Dinas Koperasi Provinsi Jawa Tengah memang terkesan pasif. Padahal, berdasarkan peraturan perundang-undangan, dinas provinsi memiliki kewenangan pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi lintas kabupaten/kota, termasuk BMT Mitra Umat Pekalongan. Artinya, mereka tidak bisa sekadar berdiri di pinggir lapangan dan menonton. Tugas pengawasan mencakup audit, pembekuan, hingga pembentukan tim investigasi ketika ada indikasi pelanggaran berat atau gagal bayar yang merugikan anggota/ nasabah. Karena itu, sikap diam dinas koperasi provinsi selama ini akhirnya mendapat kritikan keras.

RDP kali ini berhasil mendobrak kebuntuan itu. DPRD Kota Pekalongan secara tegas mengeluarkan empat rekomendasi penting. Pertama, mendesak Dinas Koperasi Provinsi Jawa Tengah segera melakukan investigasi terpadu terhadap BMT Mitra Umat, dengan melibatkan kepolisian, auditor independen, kementerian, dan perwakilan korban. Rekomendasi ini menunjukkan bahwa DPRD Kota tidak ingin penyelesaian hanya berhenti pada janji, tetapi menuntut langkah konkret dan terukur. Investigasi terpadu diharapkan dapat membongkar ke mana aliran dana nasabah selama ini dan siapa yang bertanggung jawab atas kerugian besar tersebut.

Kedua, pengurus BMT Mitra Umat harus dihadapkan pada langkah tegas jika terbukti mengulur-ulur kewajiban dalam proses penyelesaian. DPRD Kota meminta agar dinas dan aparat berwenang tidak segan mengambil upaya paksa, termasuk pembekuan kegiatan, penyitaan aset, atau pelimpahan ke ranah pidana bila diperlukan. Kelonggaran selama ini hanya memperbesar luka dan kecurigaan masyarakat terhadap independensi instansi pemerintah dan aparat penegak hukum (polisi).

Ketiga, DPRD menuntut Kepolisian Kota Pekalongan untuk menindaklanjuti laporan Paguyuban Nasabah secara transparan dan profesional. Publik menanti langkah nyata dari aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa keadilan tidak bisa dibeli atau ditunda. Sudah cukup lama laporan-laporan korban hanya menjadi arsip tanpa arah. Polisi harus membuktikan bahwa hukum bekerja, dan korban bukanlah pihak yang harus terus menunggu tanpa kepastian.

Keempat, DPRD dan Pemerintah Kota Pekalongan menyatakan akan mengawal proses penyelesaian ini sampai tuntas. Ini bukan sekadar janji politik, tetapi komitmen moral yang akan diuji oleh publik. Pengawalan berarti pengawasan berkelanjutan, rapat rutin, hingga publikasi terbuka mengenai setiap perkembangan kasus. Transparansi adalah satu-satunya jalan untuk memulihkan kepercayaan publik kepada pemerintah kota Pekalongan yang telah hancur.

RDP ini menjadi momen penting ketika suara rakyat benar-benar menggema di ruang rapat dewan. Para anggota DPRD tidak lagi hanya menjadi penonton, tetapi tampil sebagai corong aspirasi masyarakat. Mereka menegur keras lembaga pemerintah yang lalai, mengingatkan kepolisian untuk lebih transparan, dan menuntut tanggung jawab pengurus BMT yang selama ini bersembunyi di balik alasan “proses internal” yang berlarut-larut

Lebih dari sekadar forum diskusi, RDP kali ini menjadi tamparan keras bagi Dinas Koperasi Provinsi Jawa Tengah. Kini, setelah DPRD menyorot langsung, tidak ada lagi ruang untuk berkelit. Jika Dinas Koperasi tidak segera bertindak, maka kredibilitasnya sebagai lembaga pembina koperasi akan runtuh di mata publik.

Kasus BMT Mitra Umat bukan hanya soal gagal bayar, tapi soal keadilan, transparansi, dan keberpihakan negara kepada rakyat kecil. DPRD Kota Pekalongan telah menyalakan api perubahan. Kini tugas semua pihak adalah memastikan api itu tidak padam sebelum kebenaran ditegakkan dan hak-hak nasabah dipulihkan sepenuhnya. Semoga.

Penulis : Untung Nursetiawan, Pemerhati Sosial Kota Pekalongan

MoneyTalk, Jakarta – Pernyataan anggota DPR RI Fraksi PKS, Rizal Bawazier, di media sosial tgl 17 Agustus 2025 tentang adanya pengembalian dana tabungan nasabah korban BMT Mitra Umat (MU) Pekalongan sebesar Rp27,5 miliar, justru menjadi blunder politik yang berujung kritik keras. Alih-alih menuai simpati, klaim tersebut malah melahirkan gelombang hujatan dan ketidakpercayaan publik di dapil pemilihannya, khususnya dari para nasabah yang hingga kini masih berjuang menuntut haknya.

Dalam statemennya, Rizal terkesan hendak menunjukkan adanya progres signifikan dalam penyelesaian kasus BMT MU Pekalongan yang sudah bertahun-tahun membelit ribuan nasabah. Namun begitu kabar itu dirilis, publik langsung mempertanyakan validitasnya. Angka Rp27,5 miliar terdengar fantastis, tetapi tidak ada bukti nyata siapa saja penerima, kapan pengembalian dilakukan, dan dengan mekanisme apa uang itu dikembalikan.

Pertanyaan yang paling mengemuka di kalangan korban adalah: dikembalikan kepada siapa? Sebab, hingga kini para nasabah yang konsisten berjuang lewat paguyuban dengan aksi-aksi protesnya tidak pernah menerima sepeser pun dari uang tabungan mereka yang macet di BMT MU Pekalongan.

Paguyuban yang selama ini menjadi motor perlawanan justru menegaskan bahwa klaim Rp27,5 miliar itu bohong belaka. “Kalau memang benar ada pengembalian, gerbong kami tentu sudah ikut merasakan. Selama ini yang berhadapan langsung dengan mereka adalah kami,” demikian suara keras dari kalangan korban.

Kritik ini bukan tanpa alasan. Selama ini, seluruh dinamika perjuangan nasabah korban BMT MU Pekalongan berlangsung terbuka. Setiap langkah hukum, mediasi, hingga aksi unjuk rasa selalu terdokumentasi dan tidak ada kabar mengenai adanya skema pengembalian masif senilai puluhan miliar. Logikanya, jika benar sudah ada dana Rp27,5 miliar yang cair, publik tentu akan dengan mudah menemukan jejaknya: tanggal pencairan, ramainya kantor karena proses pencairan, bukti pencairan, daftar nama penerima, atau testimoni korban dan beritanya tersebar ada dimana mana. Namun yang terjadi justru sebaliknya, hening, sepi dan kosong, tidak ada pergerakan apapun, kok tiba-tiba sudah cair 27,5 M.

Klaim Rizal ini akhirnya dipersepsikan publik sebagai upaya politis untuk meraih simpati. Namun, strategi itu justru berbalik arah. Netizen ramai-ramai menanggapi dengan sinis. Alih-alih memberi apresiasi, mereka menuding statemen tersebut tidak masuk akal, mengada-ada, bahkan menyesatkan. Kalau benar ada Rp27,5 miliar, seharusnya berita gembira itu viral dengan sendirinya karena korban merasa lega. Bukan merilis sendiri, mengklaim sendiri. Faktanya tidak ada satu pun korban yang bersuara menerima pengembalian itu. Jadi klaim itu lebih mirip sandiwara politik.

Blunder ini menegaskan pentingnya transparansi dalam komunikasi politik, terlebih ketika menyangkut nasib ribuan rakyat kecil yang sedang menderita karena kehilangan tabungan. Klaim sepihak tanpa data hanya akan menambah luka. Para korban merasa dipermainkan, bukan hanya oleh BMT MU yang gagal menjaga amanah, tetapi juga oleh wakil rakyat yang seharusnya menjadi penyambung lidah penderitaan mereka.

Blunder Rizal Bawazier ini juga bisa menjadi pelajaran berharga bagi para politisi lain. Di era keterbukaan informasi, publik bukan lagi objek pasif yang mudah digiring opini. Warga semakin kritis, terutama korban yang hidupnya terguncang akibat hilangnya tabungan puluhan tahun. Klaim tanpa bukti akan langsung dipatahkan oleh realitas dan suara kolektif masyarakat.

Pada akhirnya, masalah BMT Mitra Umat bukan hanya soal angka-angka. Ini adalah soal kepercayaan. Nasabah menaruh uang mereka di lembaga keuangan syariah dengan keyakinan amanah akan dijaga. Saat kepercayaan itu hancur, maka pemulihannya membutuhkan transparansi, kejujuran, dan itikad baik, bukan klaim sepihak.

Rizal mungkin bermaksud menunjukkan keberpihakannya. Namun, caranya justru salah. Klaim Rp27,5 miliar tanpa bukti sama sekali hanya memperburuk citra, bukan hanya dirinya, tetapi juga DPR institusi yang diwakilinya dan partainya PKS. Publik semakin tidak percaya, dan nasabah korban BMT MU semakin yakin bahwa perjuangan mereka tidak boleh bergantung pada janji-janji kosong politisi.

Rizal Bawazier harus bisa membuktikan angka 27,5 M tersebut, apalagi dalam rilisnya Rizal menyebut pihak Walikota, DPRD kota dan Dinas Koperasi kota ikut berperan aktif dalam penyelesaian tersebut.

Kasus ini sekaligus menjadi pengingat: jangan sekali-kali meremehkan kecerdasan publik. Dalam dunia politik hari ini, sebuah statemen bisa jadi senjata makan tuan. Dan bagi para korban BMT Mitra Umat, klaim pengembalian Rp27,5 miliar hanyalah satu babak baru dari drama panjang yang semakin menegaskan bahwa keadilan untuk mereka masih jauh dari harapan. Tapi kepada saya para korban menyampaikan justru semakin semangat mengobarkan api perjuangan melawan ketidakadilan yang masif ini.

Penulis : Untung Nursetiawan, Pemerhati Sosial Kota Pekalongan

MoneyTalk, Jakarta – Setiap bulan Agustus, masyarakat Indonesia selalu dihimbau untuk mengibarkan bendera Merah Putih sebagai bentuk nasionalisme menyambut Hari Kemerdekaan. Namun, baru-baru ini muncul fenomena yang cukup unik dan kontroversial. Tidak sedikit masyarakat kita khususnya para anak muda justru memilih mengibarkan bendera bajak laut dari anime One Piece, yang dikenal dengan simbol tengkorak ber-topi jerami. Fenomena ini sontak mengundang pro-kontra. Apakah ini bentuk kebebalan, kelucuan iseng, gaya hidup pop culture, atau justru sindiran keras terhadap negara?

Pertama-tama, perlu kita akui bahwa budaya populer saat ini punya pengaruh luar biasa. One Piece bukan sekadar tontonan ringan. Serial karya Eiichiro Oda ini telah mendunia dan menanamkan nilai-nilai seperti solidaritas, perlawanan terhadap ketidakadilan, dan kebebasan. Bagi sebagian anak muda, simbol bendera bajak laut topi jerami itu bukan sekadar lambang hiburan, tapi bentuk identifikasi terhadap perjuangan, loyalitas antar sahabat, bahkan pemberontakan terhadap sistem yang dianggap tidak adil.

Namun dalam konteks peringatan kemerdekaan Indonesia, ketika pemerintah mengajak seluruh warga untuk menunjukkan semangat kebangsaan melalui pengibaran Merah Putih, justru muncul bendera One Piece bisa dipahami sebagai sesuatu yang ‘sedikit’ provokatif. Meski mungkin tidak semua pelaku bermaksud demikian, aksi ini bisa juga ditafsirkan sebagai bentuk sindiran halus atau bahkan keras terhadap kondisi kebangsaan kita saat ini.

Kenapa? Mungkin karena banyak anak muda merasa keterasingan terhadap narasi-narasi nasionalisme formal yang terasa klise dan tidak menyentuh realitas mereka. Mereka melihat bendera Merah Putih bukan lagi sebagai lambang perjuangan dan harapan, tapi sebagai simbol negara yang gagal memenuhi janji-janji melangitnya. Yang banyak dirasakan adalah sulitnya akses pendidikan, langkanya lapangan kerja, hingga fakta korupsi pejabat yang luar biasa dan ketidakadilan hukum yang makin terang-terangan dan tanpa malu. Dalam kacamata ini, pengibaran bendera bajak laut bisa jadi bentuk ekspresi frustrasi: sebuah pemberontakan simbolik terhadap narasi nasionalisme kosong yang tak lagi relevan di mata mereka mereka yang coba mengibarkannya.

Namun tentu saja, tindakan ini tetap perlu dikritisi. Mengibarkan bendera selain Merah Putih di momentum sakral peringatan kemerdekaan Indonesia bisa memicu kegaduhan sosial, dan secara hukum, dapat dianggap tidak etis atau melanggar norma. Nasionalisme memang tidak bisa dipaksakan hanya lewat simbol, tapi mengabaikannya bahkan menggantikannya sama sekali juga bukan solusi. Jika kegundahan anak bangsa merasa tidak terwakili oleh simbol negara, maka yang perlu dilakukan bukan mengganti simbol itu, tapi mendesak agar nilai-nilai simbol tersebut dikembalikan ke jalur yang benar.

Di sisi lain, pemerintah juga perlu merenung: kenapa ada fenomena pengibarkan bendera One Piece daripada bendera Merah Putih? Mengapa narasi kebangsaan kita tidak lagi menggugah hati khususnya kepada generasi penerus? Mengapa simbol-simbol nasional seakan kehilangan makna, kalah oleh karakter fiksi? Mungkin ini saatnya negara belajar bagaimana budaya populer bekerja, bukan untuk ditentang, tapi dimanfaatkan. Nasionalisme tak harus selalu hadir dalam bentuk seremonial yang kaku. Ia bisa dibangun lewat pendekatan yang kreatif, membumi, dan relevan dengan dunia anak muda hari ini.

Fenomena bendera One Piece ini memang bisa dipandang dari berbagai sudut: bisa lucu, bisa aneh, bisa juga mengkhawatirkan. Karena satu hal pasti, ini bukan soal anime, ini tentang identitas dan rasa memiliki bangsa ini.

Kalau ini sindiran, maka ini adalah sindiran yang sangat keras dan menyakitkan: bahwa mungkin, di mata sebagian anak muda, impian tentang Indonesia yang adil dan merdeka kini hanya tinggal dongeng saja?

Pemerintah sebagai pemangku kebijakan mau tidak mau harus menjawab tantangan ini. Bukan dengan melarang, apalagi menghukum, tapi dengan mendengarkan. Sebab bisa jadi, mereka tidak butuh dimarahi. Mereka hanya butuh diyakinkan bahwa bendera Merah Putih masih layak untuk diperjuangkan.

Penulis : Untung Nursetiawan, Pemerhati Sosial Kota Pekalongan

MoneyTalk,Jakarta – Kontestasi Pemilihan Bupati (Pilbup) Pekalongan kali ini menjadi perhelatan politik yang penuh dinamika, diwarnai oleh pertarungan sengit antara dua tokoh sentral, Fadia dan Riswadi. Fadia, memiliki dukungan kuat dari koalisi besar KIM (Koalisi Indonesia Maju) plus beberapa partai lain, sementara Riswadi hanya didukung oleh PDI Perjuangan. Pada awal masa kampanye, Fadia sangat diunggulkan. Dengan mesin politik yang besar di belakangnya, Fadia semula diprediksi akan mendominasi kontestasi ini.

Namun, dalam beberapa bulan terakhir, tren elektabilitas Riswadi menunjukkan lonjakan yang signifikan. Fenomena ini mengejutkan banyak pihak, mengingat dominasi awal Fadia yang begitu kuat. Pertanyaannya, mengapa Riswadi bisa sefenomenal itu hingga mampu mengejar dan bahkan hampir menyamai popularitas Fadia? Jawabannya terletak pada strategi komunikasi politik yang cerdik, yakni penggunaan jargon “Wonge Dewe”.

Jargon “Wonge Dewe” menjadi senjata utama Riswadi dalam mendekati hati masyarakat Kabupaten Pekalongan. Ungkapan ini sangat sederhana namun sarat makna. Dalam bahasa Jawa, “Wonge Dewe” dapat diartikan sebagai “orang kita sendiri”. Frasa ini membangkitkan rasa kedekatan emosional dan keterhubungan antara calon pemimpin dengan masyarakat yang ingin diwakilinya. Strategi ini berhasil menggugah kesadaran kolektif masyarakat bahwa Riswadi adalah sosok yang berasal dari mereka, memahami mereka, dan berkomitmen untuk memperjuangkan kepentingan mereka.

Efektivitas jargon ini bukanlah kebetulan. Masyarakat Kabupaten Pekalongan dikenal memiliki keterikatan kuat dengan nilai-nilai lokal dan budaya Jawa. Riswadi, yang dikenal sebagai figur merakyat, berhasil memanfaatkan keunggulan ini dengan menyentuh sisi emosional masyarakat. Kampanye yang dibawanya bukan hanya janji-janji program, tetapi lebih kepada ajakan untuk “kembali ke akar”, yakni memprioritaskan pemimpin yang mengerti aspirasi dan tantangan warga dari dalam. “Wis Wayahe Wonge Dewe”, yang berarti “sudah waktunya orang kita sendiri”, menjadi slogan yang bergaung dan diterima dengan baik.

Dalam konteks politik lokal, strategi ini memberikan dampak psikologis yang kuat. Masyarakat merasa disapa secara personal dan dilibatkan dalam perjuangan politik yang lebih besar. Riswadi mampu mengemas pesan ini dengan menyentuh aspek historis dan tradisional yang melekat pada masyarakat.

Selain itu, popularitas Riswadi yang meningkat juga disebabkan oleh aktivitas kampanyenya yang gencar di lapangan. Ia dikenal rajin turun langsung ke desa-desa, menghadiri berbagai acara, dan berbincang dengan masyarakat kecil tanpa sekat. Pendekatan yang personal dan langsung ini semakin memperkuat kesan bahwa Riswadi adalah pemimpin yang dekat dan memahami kebutuhan rakyatnya.

Tidak hanya itu, pengaruh media sosial dalam kontestasi politik saat ini juga tidak bisa diabaikan. Riswadi dan timnya berhasil memanfaatkan platform-platform digital untuk menyebarkan narasi “Wonge Dewe” ke berbagai kalangan, termasuk generasi muda yang semakin aktif dalam diskusi politik. Konten kampanye yang kreatif, ringan, dan mudah dibagikan menjadikan pesan-pesan Riswadi viral dan membentuk opini publik yang positif.

Di sisi lain, meskipun Fadia memiliki kekuatan koalisi besar, keunggulan ini tidak serta merta menjamin dominasi penuh di kontestasi Pilbup. Masyarakat mulai jenuh dengan komunikasi politik yang terkesan elitis dan kurang memperhatikan akar rumput. Faktor ini semakin menguatkan keinginan masyarakat untuk mendukung calon yang dianggap lebih autentik dan berakar kuat di komunitas mereka, yaitu Riswadi.

Sementara Fadia harus menghadapi tantangan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak hanya mengandalkan dukungan partai-partai besar, tetapi juga memiliki komitmen kuat untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat kecil. Kekuatan finansial dan jaringan politik yang besar yang dimiliki Fadia terkadang malah menjadi pisau bermata dua, karena menimbulkan persepsi bahwa pemerintahannya lebih mementingkan kepentingan elit daripada rakyat biasa.

Di sisi lain, dukungan PDI Perjuangan terhadap Riswadi, meskipun hanya satu partai, justru memperkuat citra bahwa Riswadi adalah pilihan “wong cilik” yang berjuang dari bawah. PDI Perjuangan memiliki basis massa yang solid di Kabupaten Pekalongan, dan dukungannya memberikan kredibilitas lebih bagi Riswadi sebagai kandidat yang memiliki kekuatan akar rumput.

Dengan waktu yang masih tersisa menjelang hari pencoblosan, kontestasi ini diprediksi akan semakin memanas. Kekuatan narasi “Wonge Dewe” dan upaya Fadia dengan kekuatan partai-partai besar pengusungnya menjadi duel politik yang menarik untuk disimak. Apakah strategi Riswadi yang merakyat akan terus menggerus dominasi Fadia, atau justru Fadia akan menemukan cara untuk mengembalikan dominasi elektabilitasnya? Satu hal yang pasti, Pilbup Pekalongan kali ini membuktikan bahwa suara rakyat menjadi penentu utama, dan narasi “Wonge Dewe” telah menjadi angin perubahan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Kampanye “Wonge Dewe” berhasil menarik simpati dari banyak kalangan, termasuk tokoh-tokoh masyarakat dan pemuda yang menginginkan perubahan di Kabupaten Pekalongan.

Penulis : Untung Nursetiawan, Pemerhati Sosial Kota Pekalongan