MoneyTalk, Jakarta – Dalam kanal YouTube-nya pada Senin, (07\10), Awalil Rizky membahas secara mendalam tentang peningkatan utang sektor publik, khususnya pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selama era pemerintahan Presiden Jokowi. Peningkatan utang ini terutama dari valuta asing, membawa sejumlah risiko yang perlu diwaspadai. Termasuk risiko gagal bayar, seperti yang pernah terjadi pada Garuda Indonesia.
Dalam diskusi, Awalil juga menekankan bahwa beban utang BUMN menjadi perhatian serius bagi pemerintah selanjutnya. Termasuk pemerintahan Prabowo, serta bagi seluruh elemen masyarakat yang terlibat dalam pembelajaran ekonomi.
Utang sektor publik di Indonesia mengalami peningkatan signifikan selama kepemimpinan Presiden Jokowi, dengan fokus utama pada utang yang dimiliki oleh BUMN. Menurut Awalil, profil utang BUMN, seperti BUMN karya yang membangun jalan tol, perumahan, Pertamina, PLN, hingga sektor transportasi seperti PT Kereta Api Indonesia (KAI), sebagian besar melibatkan valuta asing. Hal ini berisiko karena pendapatan BUMN biasanya dalam bentuk rupiah, sementara kewajibannya dalam bentuk dolar AS.
Sebagai contoh konkret, Garuda Indonesia sempat mengalami default pada kewajiban surat utang valuta asing beberapa tahun lalu. Ketidakmampuan Garuda membayar hutang tersebut memaksa pemerintah memberikan dukungan finansial untuk menstabilkan perusahaan yang sudah mengalami kerugian besar. Peristiwa serupa terjadi pada PT Kereta Api Indonesia, yang dulunya sehat, tetapi mulai mengalami masalah setelah ikut terlibat dalam pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Pada 30 September 2024, Bank Indonesia merilis statistik utang sektor publik, yang meliputi utang pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta BUMN dan sektor keuangan publik lainnya. Data tersebut menunjukkan peningkatan pesat dari Desember 2014 hingga Juni 2024. Utang sektor publik meningkat tiga kali lipat, dari 5.780 triliun rupiah pada akhir 2014 menjadi 16.575 triliun rupiah pada Juni 2024.
Awalil menyoroti bahwa data ini sering disalahpahami oleh banyak pihak, termasuk netizen dan beberapa ekonom yang belum terbiasa dengan detail statistika utang. Ia menjelaskan bahwa ada tiga jenis utang yang berbeda: utang pemerintah pusat, utang luar negeri, dan utang sektor publik. Dalam hal ini, utang sektor publik mencakup utang pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta BUMN dan lembaga keuangan milik negara, baik yang dalam bentuk valuta asing maupun domestik.
Awalil juga menyinggung risiko yang ada di sektor BUMN non-keuangan seperti PLN dan Pertamina. Utang BUMN yang berjumlah lebih dari 1.000 triliun rupiah sangat rentan terhadap fluktuasi nilai tukar, karena sebagian besar berasal dari pinjaman luar negeri. Selain itu, beban utang jangka pendek yang besar menjadi tantangan bagi BUMN, yang sering kali harus membayar kewajiban tanpa negosiasi atau restrukturisasi yang fleksibel.
Kasus PT Kereta Api Indonesia, yang dulunya perusahaan sehat, menunjukkan bagaimana keterlibatan dalam proyek-proyek besar seperti Kereta Cepat bisa membebani keuangan perusahaan. Hal ini juga menjadi sinyal bahwa pemerintah, terutama di era Prabowo, perlu lebih berhati-hati dalam mengelola utang BUMN dan memastikan proyek besar tidak mengganggu stabilitas perusahaan negara yang strategis.
Komposisi Utang Pemerintah dan BUMN
Awalil memaparkan bahwa komposisi utang pemerintah hingga akhir Juni 2024 mencapai Rp16.575 triliun. Dari jumlah ini, sebagian besar merupakan utang pemerintah pusat, sementara sekitar Rp1.000 triliun berasal dari utang BUMN, terutama yang non-lembaga keuangan seperti PLN, Pertamina, dan BUMN karya. Meskipun persentase utang BUMN ini tampak lebih kecil dibandingkan utang pemerintah, Awalil menekankan bahwa nilai Rp1.000 triliun tetaplah sangat signifikan.
Lebih lanjut, Awalil mengingatkan bahwa mayoritas utang BUMN, khususnya sektor non-keuangan, didominasi oleh valuta asing. Ini berisiko tinggi, mengingat pendapatan utama BUMN adalah dalam bentuk rupiah, sehingga ada ketidakseimbangan antara mata uang pinjaman dan pendapatan. Hal ini berpotensi meningkatkan kerentanan terhadap fluktuasi nilai tukar.
Dalam analisisnya, Awalil menunjukkan bahwa sekitar 55% dari total utang sektor publik memiliki tenor jangka panjang, sementara sisanya (45%) bersifat jangka pendek. Utang jangka pendek, meskipun jumlahnya lebih kecil, tetap memberikan beban besar karena harus dilunasi dalam waktu setahun atau kurang. Ia menggarisbawahi bahwa beban utang jangka pendek ini mencapai sekitar Rp200 triliun untuk beberapa BUMN, termasuk di dalamnya PLN dan BUMN karya seperti Hutama Karya dan Wijaya Karya.
Khusus untuk BUMN yang memiliki utang dalam valuta asing, seperti Garuda Indonesia yang beberapa waktu lalu mengalami default, Awalil memperingatkan bahwa potensi gagal bayar BUMN lainnya bisa menjadi ancaman bagi stabilitas ekonomi. Kasus Garuda menunjukkan risiko ketika BUMN berutang dalam valuta asing, sementara pendapatan mereka dalam rupiah. Garuda bahkan dinyatakan sudah bangkrut berdasarkan neraca keuangannya.
Awalil juga menyoroti risiko-risiko yang dihadapi beberapa BUMN besar, seperti PT Kereta Api Indonesia (KAI), yang dulunya merupakan perusahaan yang sangat sehat. Setelah dibebani proyek kereta cepat, KAI mulai mengalami penurunan kinerja. Begitu pula dengan PLN dan Pertamina, yang meskipun masih terlihat stabil, tetap menghadapi risiko besar terkait ketergantungan mereka pada valuta asing dan ketidakpastian dalam penyesuaian tarif yang diatur oleh pemerintah.
Selain itu, Awalil memperingatkan bahwa merger beberapa BUMN yang diinisiasi oleh Menteri BUMN Erick Thohir bisa menyembunyikan masalah keuangan yang lebih dalam. Ia menyebut bahwa merger kadang tidak menyelesaikan masalah, melainkan justru menambah risiko baru bagi perusahaan-perusahaan yang digabungkan.
Awalil menutup pandangannya dengan menyerukan transparansi yang lebih baik dari pemerintah, Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan terkait data utang BUMN dan sektor publik. Ia juga meminta agar data-data ini lebih detil dan mudah diakses oleh publik, terutama untuk para ekonom dan pembelajar ekonomi.
Awalil berharap pemerintahan Prabowo akan lebih terbuka dan teliti dalam mengelola utang sektor publik. Pemerintah harus memperhatikan risiko-risiko yang dihadapi BUMN, terutama dalam hal utang valuta asing dan jangka pendek, serta mendorong perbaikan dalam tata kelola BUMN agar risiko gagal bayar dapat diminimalisir.
Pandangan Awalil Rizky mencerminkan keprihatinan yang mendalam terhadap kondisi utang sektor publik, khususnya BUMN, yang terus meningkat pesat di era pemerintahan Jokowi. Meskipun aset BUMN masih lebih besar dibandingkan utangnya, risiko utang yang tinggi dalam valuta asing dan ketergantungan pada pinjaman jangka pendek dapat menjadi bom waktu jika tidak dikelola dengan baik. Pemerintahan Prabowo diharapkan mampu menangani masalah ini dengan lebih serius, memperbaiki sistem pencatatan utang, dan menjamin bahwa kebijakan utang yang diterapkan mendukung stabilitas jangka panjang perekonomian Indonesia.
Awalil menekankan pentingnya peran para pembelajar ekonomi, DPR, dan masyarakat terpelajar dalam mengawasi dan memberikan masukan kepada pemerintah mengenai kebijakan utang sektor publik. Ia juga menyoroti kurangnya transparansi dalam publikasi data utang oleh Bank Indonesia, yang seharusnya lebih mudah diakses oleh publik luas. Menurutnya, statistik utang sektor publik merupakan informasi penting yang harus dipahami secara menyeluruh, terutama bagi mereka yang berfokus pada ekonomi makro.
Pandangan Awalil Ruzky tentang utang sektor publik, terutama BUMN di era Jokowi, memberikan perspektif yang kritis terhadap bagaimana utang publik dapat menjadi beban besar bagi perekonomian negara. Risiko gagal bayar yang dialami beberapa BUMN seperti Garuda Indonesia dan PT Kereta Api Indonesia menjadi contoh nyata bahwa pengelolaan utang yang tidak hati-hati bisa menimbulkan masalah besar. Dengan pemerintahan baru yang akan datang, perhatian terhadap stabilitas dan transparansi utang sektor publik menjadi lebih penting dari sebelumnya.(c@kra)
