21 November 2026

Uus Kuswanto

MoneyTalk, Jakarta – Anggaran proyek pemeliharaan lift di Kantor Wali Kota Jakarta Barat pada tahun 2024 menjadi sorotan publik. Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai nilai proyek tersebut tidak masuk akal karena mencapai total sekitar Rp1,8 miliar hanya untuk kegiatan pemeliharaan lift dengan merek yang berbeda.

Proyek tersebut terjadi saat Uus Kuswanto masih menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Barat sebelum kemudian dipercaya menduduki jabatan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta pada masa pemerintahan Gubernur Pramono Anung.

Menurut Uchok Sky, terdapat dua proyek pemeliharaan lift di lingkungan Kantor Wali Kota Jakarta Barat yang nilainya cukup fantastis. Proyek pertama adalah pemeliharaan lift merek Toshiba dengan nilai anggaran mencapai Rp1,5 miliar. Sementara proyek kedua adalah pemeliharaan lift merek Mitsubishi dengan nilai sekitar Rp352 juta.

“Dua proyek pemeliharaan lift ini anggarannya sangat fantastis. Totalnya sekitar Rp1,8 miliar hanya untuk pemeliharaan lift dengan merek yang berbeda,” kata Uchok Sky dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu (7/3/2026).

Ia menilai terdapat kejanggalan dalam perbedaan nilai anggaran kedua proyek tersebut. Pasalnya, keduanya sama-sama berfokus pada kegiatan pemeliharaan lift, namun memiliki selisih nilai yang cukup jauh.

“Anggaran dua proyek pemeliharaan lift ini cukup janggal karena sama-sama fokus pada pemeliharaan, tetapi nilai anggarannya sangat berbeda. Hal ini tentu menimbulkan banyak kecurigaan di tengah publik,” ujarnya.

Selain itu, Uchok juga menyoroti sistem pengadaan yang digunakan dalam proyek tersebut. Kedua proyek diketahui menggunakan metode e-purchasing, yang menurutnya justru membuat transparansi proyek semakin sulit dipantau publik.

“Metode yang digunakan adalah e-purchasing. Ini justru membuat pengawasan publik menjadi semakin gelap jika tidak disertai keterbukaan informasi yang memadai,” katanya.

Atas dasar itu, CBA mendesak aparat penegak hukum untuk turun tangan menyelidiki proyek tersebut guna memastikan tidak ada penyimpangan anggaran.

“Kami meminta kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk membuka penyelidikan terhadap dua proyek pemeliharaan lift di Kantor Wali Kota Jakarta Barat tersebut,” tegas Uchok.

Ia juga meminta agar pihak-pihak terkait dipanggil untuk dimintai klarifikasi, termasuk pejabat yang saat itu bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek.

“Jangan lupa panggil juga pihak terkait, termasuk Sekretaris Daerahnya, Pak Pramono Anung, serta Pak Uus Kuswanto untuk memberikan penjelasan,” pungkasnya.

Sorotan terhadap proyek-proyek pengadaan di lingkungan pemerintah daerah memang kerap menjadi perhatian publik. Transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara dinilai penting untuk memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat bagi pelayanan publik.

MoneyTalk, Jakarta – Koordinator Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman, meminta Kejaksaan Agung segera membuka penyelidikan terhadap anggaran makan minum sebesar Rp6.032.176.000 di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Menurut Jajang, jika anggaran tersebut disimulasikan dalam satu tahun kerja dengan asumsi 260 hari kerja, maka pengeluaran makan minum bisa mencapai sekitar Rp23 juta per hari atau sekitar Rp487 juta per bulan. Ia menilai angka tersebut tidak wajar dan perlu diaudit secara menyeluruh.

“Anggaran makan minum ini seperti tiap suapan nasi ditimbang pakai timbangan berlian. Kalau beli bakso, mungkin bisa traktir satu kecamatan sampai kenyang setahun,” sindirnya, Ahad (15/2/2026).

Jajang menegaskan, besarnya anggaran tersebut berpotensi menjadi pemborosan uang pajak masyarakat. Ia menyebut dana publik berasal dari kerja keras warga Jakarta, mulai dari pengemudi ojek online, pedagang sayur, hingga karyawan yang gajinya dipotong untuk pajak.

Karena itu, CBA mendesak Kejagung menggandeng auditor negara guna menelusuri detail penggunaan anggaran makan minum tersebut. Ia juga menyinggung bahwa belum genap tiga bulan menjabat, Uus Kuswanto sebagai Sekda DKI Jakarta dinilai sudah memunculkan polemik anggaran.

“Penelusuran harus dilakukan secara transparan agar publik mengetahui apakah anggaran ini sesuai aturan atau justru menyimpang,” pungkas Jajang.

MoneyTalk, Jakarta – Hampir tiga bulan menjabat sebagai nomor tiga di Provinsi DKI Jakarta, Sekretaris Daerah Uus Kuswanto mulai menjadi sorotan publik. Kali ini, perhatian datang dari Center For Budget Analisis (CBA) yang menyoroti besarnya alokasi anggaran makan dan minum untuk tahun 2026.

Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menyebut nilai anggaran tersebut tergolong tinggi. Dengan nada kritik, ia menyampaikan bahwa total anggaran makan minum Sekda mencapai sekitar Rp6 miliar—angka yang dinilai cukup besar di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.

“Berdasarkan temuan CBA, anggaran tersebut tercantum dalam Biro Umum dan Administrasi Sekda Provinsi DKI Jakarta. Rinciannya meliputi belanja makan dan minum jamuan tamu Sekda sebesar Rp4.587.176.000 serta belanja makan dan minum rapat Sekda mencapai Rp1.445.000.000,” ungkap Uchok, Jumat (13/2/2026).

Besarnya alokasi untuk jamuan tamu yang mendekati Rp4,6 miliar menimbulkan tanda tanya publik terkait standar penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Demikian pula anggaran rapat yang melampaui Rp1,4 miliar, memicu pertanyaan mengenai efektivitas dan efisiensi penggunaan dana daerah.

CBA menilai pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur belanja non-prioritas, terutama yang berkaitan dengan konsumsi kegiatan birokrasi. Menurut Uchok, transparansi serta rasionalisasi anggaran menjadi penting agar penggunaan uang rakyat benar-benar memberi dampak langsung bagi masyarakat.

Sorotan ini muncul di tengah tuntutan publik agar pemerintah daerah lebih sensitif terhadap kondisi sosial-ekonomi warga. Sejumlah kalangan berharap alokasi belanja dapat lebih difokuskan pada program pelayanan publik, bantuan sosial, serta pembangunan yang berdampak luas.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak Sekda DKI terkait kritik CBA tersebut. Namun, polemik ini diperkirakan akan terus bergulir seiring meningkatnya perhatian publik terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah.

MoneyTalk, Jakarta – Isu dugaan jual beli jabatan kembali mencuat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Belakangan ini publik dihebohkan dengan beredarnya sebuah video yang menarasikan praktik transaksional dalam promosi jabatan. Meski kemudian dibantah dan dinyatakan hoaks, riak keresahan justru muncul dari para pegawai di internal Pemprov.

Keresahan itu tak lepas dari gelombang pelantikan ratusan bahkan ribuan pejabat yang berlangsung belum lama ini. Di tengah proses rotasi dan promosi tersebut, sejumlah pegawai mengaku gelisah dan bertanya-tanya mengenai nasib karier mereka.

“Selama ini kami hanya di tempat yang sama. Kami lihat teman-teman lain terus melaju dapat jabatan baru, sementara kami tak pernah tersentuh,” ujar seorang pegawai yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Tidak hanya pegawai, beberapa pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga mengaku heran dengan pola promosi yang terjadi. Mereka menyebut ada pejabat baru muncul di unit kerjanya tanpa pernah diusulkan.

“Ada yang tiba-tiba muncul di tempat saya padahal tidak pernah kami ajukan,” kata seorang pimpinan SKPD yang juga tidak mau disebutkan namanya.

Situasi itu menimbulkan suasana tidak nyaman, bahkan sempat membuat sejumlah pegawai syok dan kehilangan motivasi kerja. Kondisi ini kemudian memantik perhatian Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin dan Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah. Keduanya meminta Sekretaris Daerah (Sekda) baru, Uus Kuswanto, agar merangkul semua pegawai tanpa diskriminasi.

Mereka menekankan bahwa promosi jabatan harus berdasarkan kinerja, kompetensi, dan masa pengabdian bukan kedekatan personal, kelompok alumni, atau faktor daerah asal.

“Untuk membangun Jakarta, suasana internal harus sehat dan harmonis. Jangan ada pegawai merasa terabaikan,” ujar Amir Hamzah.

Selain soal promosi, pegawai juga menyoroti praktik penurunan eselon tanpa alasan yang jelas. Mutasi atau pergeseran jabatan yang disertai penurunan eselon dinilai menambah tekanan psikologis dan ketidakpastian bagi mereka.

“Jangan membenarkan yang biasa, tetapi biasakan yang benar,” keluh seorang pegawai.

MoneyTalk, Jakarta – Mantan Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Jakarta Barat periode 2020–2022, Iswadi, menyatakan akan melayangkan gugatan perdata terhadap Walikota Jakarta Barat Uus Kuswanto dan Sekretaris Kota (Seko) Firmanuddin. Gugatan ini berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam proses seleksi anggota Dewan Kota Jakarta Barat periode 2024–2029.

Iswadi menegaskan bahwa meskipun saat ini telah berlangsung gugatan terhadap Pj Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, dan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 854 Tahun 2024 yang diajukan oleh pihak Ladunni Cs melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur, ia akan tetap melanjutkan upaya hukum melalui jalur perdata terhadap pejabat di tingkat kota.

“Apapun keputusan Hakim PTUN, saya akan tetap melawan Uus Kuswanto dan Firmanuddin melalui gugatan perdata. Saya menilai telah terjadi penyalahgunaan wewenang dalam proses pemilihan Dewan Kota Jakarta Barat,” ujar Iswadi kepada awak media, Ahad (29/6/2025).

Iswadi membeberkan bahwa bentuk penyalahgunaan tersebut mencakup perubahan nilai peserta seleksi. Menurutnya, terdapat peserta dengan nilai tinggi atau peringkat pertama yang justru disingkirkan, sementara yang memiliki nilai rendah justru diloloskan karena diduga merupakan pilihan pribadi walikota.

“Ini semua menunjukkan bahwa proses seleksi tidak dilakukan secara objektif. Dewan Kota yang terpilih bukan yang berkualitas, tetapi yang sesuai dengan kemauan walikota,” ungkapnya.

Iswadi pun menyebut pernyataan Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi DKI Jakarta, M. Fuadi Luthfi, yang sebelumnya menyatakan bahwa proses pemilihan Dewan Kota DKI Jakarta cacat prosedural dan berpotensi sarat praktik politik transaksional.

“Tidak salah omongan M. Fuadi Luthfi yang meminta Kejati DKI Jakarta menyidik dugaan praktik transaksional dalam pemilihan ini,” pungkas Iswadi.

MoneyTalk, Jakarta – Walikota Jakarta Barat Uus Kuswanto bikin cawe cawe atau intervensi politik dalam panitia seleksi pada pemilihan Dewan Kota Jakarta Barat untuk tahun 2024 – 2029.

Hal ini dinyatakan oleh Saksi pertama, Iswadi, mantan Ketua FKDM Jakarta Barat 2020–2022 dan nominasi calon Dewan Kota Kecamatan Palmerah pada sidang ketujuh di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur

Menanggapi Hal tersebut, Direktur Eksekutif CBA (Center For Budget Analisis), Uchok Sky Khadafi meminta kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Untuk segera memecat Walikota Jakarta Barat Uus Kuswanto.

Menurut Uchok Sky, Uus Kuswanto bukan hanya bertanggung jawab atas kekisruhan pemilihan Dewan Kota Jakarta Barat tetapi sudah merusak
citra Gubernur Jakarta Pramono Anung di depan Publik.

Selain itu, Uchok Sky menilai Bahwa cawe cawe Walikota Jakarta Barat dalam pemilihan Dewan Kota Jakarta Barat berarti tidak netral, tidak profesional, dan diduga Menyalahgunakan wewenangan dalam pemilihan dewan kota Jakarta Barat.

Masa yang terpilih dan menang jadi dewan Kota Jakarta Barat adalah orang yang punya nilai rendah. Sedangkan orang yang punya nilai tinggi atau rangking Pertama di delete atau disingkirkan sesuai kemauan Walikota Jakarta Barat, duga Uchok Sky.

Kemudian, dalam proses seleksi pemilihan dewan kota Jakarta Barat juga ditemukan adanya dugaan maladministrasi. Dimana salah satu calon anggota dewan kota yang sudah terpilih, sebelumnya pernah menjadi tenaga ahli anggota DPRD DKI Jakarta nilai, dan juga bukan rangking yang pertama, lanjut Uchok Sky.

Dari temuan ini, CBA meminta kepada Gubernur Pramono Anung untuk segera memecat walikota Jakarta Barat Uus Kuswanto lantaran tidak punya integritas, dan hanya bikin malu Pramono Anung saja dalam seleksi pemilihan Dewan Kota Jakarta Barat