MoneyTalk, Jakarta – Isu dugaan jual beli jabatan kembali mencuat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Belakangan ini publik dihebohkan dengan beredarnya sebuah video yang menarasikan praktik transaksional dalam promosi jabatan. Meski kemudian dibantah dan dinyatakan hoaks, riak keresahan justru muncul dari para pegawai di internal Pemprov.
Keresahan itu tak lepas dari gelombang pelantikan ratusan bahkan ribuan pejabat yang berlangsung belum lama ini. Di tengah proses rotasi dan promosi tersebut, sejumlah pegawai mengaku gelisah dan bertanya-tanya mengenai nasib karier mereka.
“Selama ini kami hanya di tempat yang sama. Kami lihat teman-teman lain terus melaju dapat jabatan baru, sementara kami tak pernah tersentuh,” ujar seorang pegawai yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Tidak hanya pegawai, beberapa pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga mengaku heran dengan pola promosi yang terjadi. Mereka menyebut ada pejabat baru muncul di unit kerjanya tanpa pernah diusulkan.
“Ada yang tiba-tiba muncul di tempat saya padahal tidak pernah kami ajukan,” kata seorang pimpinan SKPD yang juga tidak mau disebutkan namanya.
Situasi itu menimbulkan suasana tidak nyaman, bahkan sempat membuat sejumlah pegawai syok dan kehilangan motivasi kerja. Kondisi ini kemudian memantik perhatian Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin dan Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah. Keduanya meminta Sekretaris Daerah (Sekda) baru, Uus Kuswanto, agar merangkul semua pegawai tanpa diskriminasi.
Mereka menekankan bahwa promosi jabatan harus berdasarkan kinerja, kompetensi, dan masa pengabdian bukan kedekatan personal, kelompok alumni, atau faktor daerah asal.
“Untuk membangun Jakarta, suasana internal harus sehat dan harmonis. Jangan ada pegawai merasa terabaikan,” ujar Amir Hamzah.
Selain soal promosi, pegawai juga menyoroti praktik penurunan eselon tanpa alasan yang jelas. Mutasi atau pergeseran jabatan yang disertai penurunan eselon dinilai menambah tekanan psikologis dan ketidakpastian bagi mereka.
“Jangan membenarkan yang biasa, tetapi biasakan yang benar,” keluh seorang pegawai.
