16 November 2026

Wakil Ketua KPK

MoneyTalk, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa estimasi kerugian masyarakat akibat kasus fraud di sektor kesehatan mencapai Rp.20 triliun.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, menyatakan bahwa angka ini menggambarkan besarnya dampak korupsi terhadap pelayanan kesehatan yang seharusnya dinikmati masyarakat. Menurutnya, masih banyak kasus serupa di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya yang belum terungkap.

“Fraud di bidang kesehatan ini berdampak langsung pada masyarakat, terutama mereka yang sangat bergantung pada layanan kesehatan publik. Estimasi kerugian mencapai Rp.20 triliun, dan ini baru sebagian yang terungkap. Banyak kasus lain di rumah sakit yang masih dalam penyelidikan,” kata Alexander dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (20/09/2024).

Alexander menegaskan bahwa korupsi di sektor kesehatan tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merampas hak-hak dasar masyarakat, khususnya dalam mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Dan menyebut, modus operandi dalam kasus fraud ini sangat beragam, mulai dari mark-up pengadaan obat, penyalahgunaan dana BPJS, hingga manipulasi data klaim rumah sakit.

“Korupsi di bidang kesehatan ini berimplikasi serius karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Pelayanan yang buruk akibat korupsi di rumah sakit atau puskesmas dapat menyebabkan penderitaan bahkan kematian yang seharusnya bisa dicegah,” jelasnya.

KPK berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan ketat terhadap penyelenggaraan layanan kesehatan, terutama terkait penggunaan anggaran negara. KPK juga telah bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), untuk mengaudit penggunaan dana di rumah sakit dan institusi kesehatan lainnya.

Selain kasus fraud di rumah sakit, sektor kesehatan kembali menjadi sorotan dengan terungkapnya kasus korupsi di PT Indofarma, salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang farmasi. KPK menetapkan beberapa pejabat PT Indofarma sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp371 miliar.

Alexander Marwata menjelaskan bahwa korupsi di PT Indofarma melibatkan penggelembungan harga dan pemberian komisi kepada pihak tertentu agar memenangkan proyek pengadaan obat dan alat kesehatan. Praktik ini bukan hanya merugikan negara, tetapi juga mengurangi akses masyarakat terhadap produk kesehatan dengan harga yang wajar.

“Kami menemukan adanya praktik manipulasi dan mark-up harga dalam pengadaan barang di PT Indofarma. Ini menambah daftar panjang kasus korupsi di sektor kesehatan yang perlu dibenahi secara sistemik,” ujar Alexander.

KPK terus berupaya memperketat pengawasan dan penegakan hukum di sektor kesehatan. Salah satu langkah yang diambil adalah meningkatkan koordinasi dengan lembaga pengawas dan penegak hukum lainnya untuk mempercepat penanganan kasus. Alexander juga menyebut pentingnya peran serta masyarakat dalam melaporkan dugaan korupsi yang terjadi di sekitar mereka.

“Partisipasi masyarakat sangat penting. Dengan adanya laporan dan informasi dari publik, kami bisa lebih cepat mengidentifikasi dan menangani kasus-kasus korupsi, terutama yang terjadi di layanan publik seperti kesehatan,” kata Alexander.

KPK juga mendorong penguatan sistem akuntabilitas di rumah sakit dan institusi kesehatan lainnya, termasuk dalam pengadaan barang dan jasa serta pelayanan kepada pasien. Digitalisasi dan transparansi diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengurangi celah-celah korupsi yang masih sering dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Kasus-kasus korupsi yang terungkap di sektor kesehatan menunjukkan bahwa praktik-praktik curang masih menjadi ancaman serius bagi kesejahteraan masyarakat. Ketika dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan disalahgunakan, dampaknya sangat nyata dirasakan oleh masyarakat, terutama kelompok rentan yang bergantung pada pelayanan kesehatan publik.

Alexander Marwata mengingatkan bahwa korupsi di sektor kesehatan bukan hanya soal kerugian finansial, tetapi juga soal nyawa. Oleh karena itu, penanganan kasus-kasus ini akan terus menjadi prioritas KPK demi memastikan pelayanan kesehatan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

“Kita tidak boleh menutup mata terhadap dampak korupsi di sektor kesehatan. Ini bukan sekadar soal uang, tapi soal hak hidup masyarakat yang harus dilindungi. KPK akan terus bekerja keras untuk memberantas korupsi, tidak peduli di sektor manapun, demi keadilan dan kesejahteraan masyarakat,” tutup Alexander.

Dengan estimasi kerugian mencapai Rp20 triliun, sektor kesehatan di Indonesia memerlukan perhatian serius dari seluruh pihak untuk memastikan bahwa setiap dana yang dialokasikan benar-benar digunakan sesuai peruntukannya, demi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat luas.(c@kra)

MoneyTalk, Jakarta – Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, menjadi sorotan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membidiknya terkait dugaan penggunaan jet pribadi untuk perjalanan ke luar negeri.

Dugaan ini memunculkan spekulasi tentang kemungkinan adanya gratifikasi, meskipun Kaesang bukanlah penyelenggara negara.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, memberikan pembelaan kepada Kaesang.

Ace menegaskan bahwa Kaesang tidak terikat dengan peraturan yang berlaku untuk pejabat publik karena ia bukanlah seorang penyelenggara negara.

“Kaesang bukan penyelenggara negara, sehingga aturan tentang gratifikasi tidak berlaku padanya,”  tegas Ace.

Namun, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa keberadaan Kaesang saat ini tidak diketahui.

Hal ini menambah ketegangan dan spekulasi lebih lanjut mengenai kasus ini. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, menyatakan bahwa meskipun Kaesang bukan pejabat negara, penerimaan fasilitas tertentu tetap perlu diselidiki jika ada indikasi keterkaitannya dengan penyelenggaraan negara.

“Kami tetap akan memverifikasi fakta-fakta terkait dugaan gratifikasi ini. Tidak jarang gratifikasi diberikan melalui perantara, seperti anggota keluarga atau kerabat,” ujar Alexander.

KPK berkomitmen untuk menelusuri kasus ini dengan cermat, mengingat potensi keterkaitan antara penggunaan jet pribadi oleh Kaesang dengan penyelenggaraan negara. Penyidikan terus berlanjut, sementara publik menanti klarifikasi resmi dari pihak terkait, terutama mengenai keberadaan Kaesang yang saat ini belum diketahui.(c@kra)

JAKARTA, MoneyTalk – Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman, Jumat (14/4/2023) secara resmi telah melaporkan dugaan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan dugaan menghalang-halangi penyelidikan KPK. Laporan tersebut diserahkan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum (Reskrimum) Polda Metro Jaya di Jakarta.

Dugaan tindak pidana menyebarkan kabar bohong tersebut terkait kasus bocornya dokumen hasil penyelidikan KPK atas perkara dugaan korupsi tunjangan kinerja (Tukin) dan rekomendasi ekspor mineral dan batubara Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Republik Indonesia.

Tindak pidana tersebut diduga telah dilakukan oleh Pimpinan KPK Alex Marwata dan Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerjasama Kementerian ESDM Agung Pribadi.

Menurut Sekretaris CERI Hengki Seprihadi, pernyataan keduanya yang diduga mengandung unsur kabar bohong tersebut telah pula disiarkan sejumlah media massa dan tentunya sudah menjadi konsumsi publik.

Pada tanggal 8 April 2023 lalu, Alex Marwata membuat pernyataan yang dikutip berbagai media yang menyatakan, “Kasus tukin itu kan sebetulnya penyelidikan sifatnya terbuka. Jadi misalnya saya terbitkan surat penyelidikan terbuka nih, sesuatu peristiwa yang terjadi. Saya kasih tahu, emang bocor apa? Terus dampaknya apa terhadap kebocoran surat penyelidikan itu? Gak ada sama sekali.”

Sedangkan Agung Pribadi pada tanggal tanggal 12 April 2023 menyatakan melalui media, “Tidak ada (dokumen penyelidikan KPK) yang ditemukan di ruang Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM. Itu tidak benar. Tidak pernah mendapatkan dokumen atau apapun sebagaimana dimaksud, sebagaimana yang beredar di media massa.”

Pernyataan Alex dan Agung itu menurut Yusri diduga juga masuk ke dalam kategori tindak pidana menghalang-halangi penyelidikan KPK tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Lebih lanjut Hengki mengatakan, perbuatan Alex dan Agung yang diduga sebagai menyebarkan kabar bohong tersebut diduga telah melanggar Pasal 45A ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Sementara itu, dalam laporannya ke Polda Metro Jaya, CERI juga telah mengajukan beberapa saksi yang patut dan dapat membuat terang dugaan tindak pidana menyebarkan kabar bohong tersebut.

Saksi-saksi yang diajukan antara lain Menteri ESDM Arifin Tasrif dan Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM Idris F Sihite. Selain itu CERI juga mengajukan saksi mantan penyidik KPK Novel Baswedan dan mantan pimpinan KPK Abdullah Hehamahua.

“Kami juga melampirkan sejumlah bukti pendukung untuk membuka penyelidikan atas dugaan tindak pidana menyebarkan kabar bohong ini ke Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Kami berharap kasus ini segera ditangani Polda Metro Jaya karena telah membuat resah masyarakat kita saat ini. Selain itu juga agar membuat terang kasus Tukin di ESDM yang telah membuat heboh itu,” pungkas Hengki.

Menurut Hengki, laporan ke Polda ini dibuat, lantaran mantan penasehat KPK, Abdullah Hehamahua, sebagaimana dilansir Tribunnews.com 13 April 2023, menyatakan protes keras terhadap pernyataan Alexander Marwata tersebut.

“Saya katakan itu fatal sekali pernyataan pimpinan KPK seperti itu, karena salah satu kehebatan KPK itu Operasi Tangkap Tangan (OTT), sebab OTT itu karena bukti awal kemudian hasil dari OTT lazimnya ditemukan barang bukti,” ungkap Abdullah Hehamahua.

Kemudian, mantan penyidik senior KPK, Novel Baswedan, sebagaimana dilansir Suara.com pada 10 April 2023, juga ikut geram dengan pernyataan Alex Marwata tersebut.

“Saya ingatkan kebiasaan berbohong ini dihentikan poin itu saja. Yang bocor itu bukan hanya sprint lidik (surat perintah penyelidikan). Sejak kapan dokumen bocor tidak menganggu kegiatan perkara,” tegas Novel di Kantor Dewas KPK, Jakarta, Senin (10/3/2023).(MT)

JAKARTA, MoneyTalk – Berdasarkan data perkara, sejak tahun 2004-2022, sebanyak 373 pelaku usaha tercatat telah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setelah ditelaah, kasus terbanyak yang melibatkan korupsi pada sektor pelaku usaha adalah penyuapan yang totalnya mencapai 904 kasus.

Oleh karenanya, di hadapan anggota American Chamber of Commerce in Indonesia (AmCham Indonesia) Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengajak para pelaku usaha untuk menjadikannya sebagai bahan evaluasi agar kasus penyuapan serta gratifikasi tidak kembali terjadi. Sudah sepatutnya, pengusaha memegang etika bisnis dalam menjalankan proses bisnisnya agar menciptakan iklim yang kompetitif.

“KPK sangat komitmen dan bersemangat untuk memberantas korupsi dari dua sektor yaitu sektor pemangku kepentingan dan sektor pelaku usaha agar pengusaha punya etik berbisnis tidak menggunakan segala cara termasuk suap dan gratifikasi,” kata Ghufron dalam diskusi bertajuk ‘Clean Business Conduct to Support Competitiveness’ di Jakarta, Kamis (6/4).

Di sisi lain, melalui pendampingan Direktorat Antikorupsi Badan Usaha (AKBU), KPK berujar bahwa pengusaha memiliki peranan penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Pelaku usaha tentunya bisa berdiskusi dengan KPK tentang permasalahan apa saja yang dihadapi dalam membangun iklim usaha yang bersih dan secara bersama-sama membangun upaya perbaikan.

Senada, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menjelaskan bahwa Direktorat AKBU juga bisa menjadi mediator bagi para pengusaha dengan pejabat publik. Misalnya, jika terjadi kesulitan akibat peraturan, tata kelola, dan pelayanan, maka Direktorat AKBU dapat membantu membuka pintu komunikasi dengan instansi pemerintah terkait.

“Kalau sistemnya terpaksa membuat Anda memberikan suap atau gratifikasi bisa diganti. Secara konkret kita dukung sektor bisnis tanpa suap,” ujar Pahala. “Oleh karena itu, KPK ingin juga lingkungan bisnis yang lebih kompetitif untuk semua.”

Pahala juga mengajak perwakilan anggota AmCham Indonesia untuk bergabung melakukan sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API).

API merupakan personil bersertifikasi yang berkompetensi membangun sistem integritas standar nasional dalam upaya pemberantasan korupsi pada instansi pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lain.

Chair AmCham Indonesia Douglas Ramage, menyampaikan apresiasinya kepada KPK karena telah memberikan pembekalan terhadap para pengusaha agar tidak terjebak dalam lingkaran tindak pidana korupsi. Diskusi ini diharapkan menjadi wadah bertukar pikiran antara pengusaha anggota AmCham dengan KPK.

Ketentuan FCPA untuk Cegah Korupsi

Untuk pencegahan korupsi, anggota AmCham juga berpegang pada Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). Sejak tahun 1977, ketentuan antisuap FCPA telah berlaku untuk semua pihak Amerika Serikat dan penerbit sekuritas asing tertentu.

Dengan berlakunya amandemen pada tahun 1998, ketentuan anti-penyuapan FCPA juga berlaku untuk perusahaan dan orang asing yang menyebabkan secara langsung (atau melalui perantara atas nama perusahaan) melakukan praktik penyuapan maka akan dikenakan sanksi yang telah diatur dalam FCPA.

FCPA juga mewajibkan perusahaan untuk membuat dan menyimpan pembukuan dan catatan, yang secara akurat dan adil mencerminkan transaksi perusahaan dan merancang serta memelihara sistem kontrol akutansi internal yang memadai.

Turut hadir dalam kegiatan ini Direktur AKBU Aminuddin dan seluruh perwakilan anggota AmCham Indonesia dari pelbagai sektor seperti perbankan, farmasi, dan konsultan.[MT]