6 November 2026

Yanuar Rizky

Yanuar Rizky Sindir Purbaya,Ngomong Melulu, Ekonominya Belum Jalan IMG-20251010-WA0115

Yanuar Rizky Sindir Purbaya,Ngomong Melulu, Ekonominya Belum Jalan

Hedi Batubara 19 Oktober 2025

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat pasar modal Yanuar Rizky menohok keras gaya komunikasi Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara dengan menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa yang dinilainya lebih sibuk bangun citra di media ketimbang menggerakkan ekonomi riil.

“Gaya-gaya orang capital market, ngomong dulu baru lihat kejadiannya,” ujar Yanuar dalam podcast Forum Keadilan TV, Minggu (19/10).

Menurut Yanuar, strategi “ramai dulu, realisasi belakangan” hanya masuk akal bila pelakunya market maker sejati, seperti Alan Greenspan, mantan Gubernur The Fed AS.

“Tapi kalau bukan market maker, ya cuma jual persepsi. Ini bukan kebijakan ekonomi, ini personal branding,” sindirnya tajam.

Yanuar menilai, kemunculan Purbaya di tengah kejenuhan publik terhadap Sri Mulyani dimanfaatkan sebagai momen membangun popularitas. “Orang udah bosan sama Sri Mulyani yang konservatif. Sekarang muncul Purbaya tampil di media, ramah sama wartawan baru, bisa diajak bercanda. Jadilah dia media darling,” ujarnya.

Namun, Yanuar mengingatkan, citra gemerlap tak menjamin kepercayaan publik. “Kalau ekonomi enggak membaik, ya dia bakal bernasib sama kayak Sri Mulyani dan Erick Thohir. Dulu dielu-elukan, sekarang dilupakan,” ucapnya.

Dana 200 Triliun Itu Apa Sih?

Lebih jauh, Yanuar mempertanyakan klaim fantastis Purbaya soal dana Rp200 triliun yang disebut bisa menstimulasi ekonomi. Ia menyebut angka itu cuma setetes di lautan, karena saldo anggaran lebih (SAL) pemerintah hanya sekitar Rp350 triliun, sedangkan kredit perbankan yang belum terserap mencapai Rp2.700 triliun.

“Kalau duit segitu dibilang hebat, itu bombastis! Masyarakat yang enggak ngerti data pasti bilang ‘wah keren’, padahal realitanya kecil banget,” tegas Yanuar.

Ia juga menyinggung langkah pemerintah memindahkan dana SAL dari Bank Indonesia ke bank-bank Himbara. “Katanya buat dorong kredit investasi dan lapangan kerja. Tapi info yang saya dengar dari para bankir, malah cuma dipakai buat kredit modal kerja. Jadi apa bedanya?” cetusnya.

Bangun Persepsi, Bukan Ekonomi

Menurut Yanuar, kebijakan ekonomi semestinya diukur dari transmisi nyata, bukan dari kehebohan di media sosial.

“Jangan-jangan semua ini cuma soal viral. Yang penting tampil di TV, masuk headline, dibilang tegas. Tapi setelah itu, ada enggak kebijakan konkret? Jangan cuma jadi pejabat rasa influencer,” sindirnya.

“Kebijakan ekonomi enggak bisa dibangun dari like dan trending topic. Kalau ekonomi enggak bergerak, semua personal branding itu cuma fatamorgana!”

Yanuar Rizky Sindir Purbaya, Gaya Baru, Kebijakan Lama Daerah, Terancam ‘Shutdown’ 1758685073309

Yanuar Rizky Sindir Purbaya, Gaya Baru, Kebijakan Lama Daerah, Terancam ‘Shutdown’

Hedi Batubara 18 Oktober 2025

MoneyTalk, Jakarta -Ekonom Yanuar Rizky menilai langkah Purbaya memotong transfer keuangan daerah tak beda dari era Sri Mulyani. Bedanya, Purbaya menyerang secara kasar kepala daerah secara terbuka, Dan Sri bermain halus alias tertutup kepada daerah.

Menurut Yanuar, ini kebijakan tanpa solusi dan hanya bikin sejumlah daerah miskin bisa lumpuh layaknya government shutdown di Amerika Serikat.

“Jakarta bisa hutang lewat obligasi daerah. Tapi NTT dan daerah lain? Bisa-bisa tak mampu bayar gaji pegawai. Itu shutdown namanya,” tegasnya.

bahwa langkah pemotongan dana transfer daerah tanpa disertai ruang kenaikan pajak bisa berujung fatal,ujar Yanuar.

Pemerintah pusat mesti realistis melihat kondisi daerah yang bergantung penuh pada dana pusat.

“Kalau cuma gaya komunikasinya yang baru, tapi kebijakan tetap menekan daerah, kita akan hadapi krisis sosial dan fiskal yang nyata,” ujarnya.

Yanuar Rizky Bongkar Kekacauan Struktur Baru BUMN: “Buat Apa Ada Saham Seri A dan Seri B? Satu Aja, Efisien! Danantara: Ketika Aset Menjadi Liability

Yanuar Rizky Bongkar Kekacauan Struktur Baru BUMN: “Buat Apa Ada Saham Seri A dan Seri B? Satu Aja, Efisien!

Hedi Batubara 8 Oktober 2025

MoneyTalk,Jakarta – Ekonom sekaligus pengamat pasar modal Yanuar Rizky menyoroti tajam rancangan amandemen keempat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dalam podcast kanal Awalil Rizky yang tayang Jumat (3/10). Dalam obrolan berdurasi hampir 30 menit itu, Yanuar menyebut pemerintah tengah menciptakan struktur kelembagaan yang membingungkan dan berpotensi tumpang tindih antar-lembaga.

“Menurut saya, tidak perlu ada saham seri A, saham seri B. Satu aja. Dia (BPI Danantara) punya dua CEO di bawahnya, sudah cukup. Ini malah dibuat berlapis-lapis,” ujar Yanuar membuka kritiknya.

Pernyataan Yanuar muncul ketika membahas transformasi Kementerian BUMN menjadi Badan Penyelenggara BUMN (BP BUMN) serta hubungan dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, entitas baru yang dibentuk pasca amandemen ketiga. Ia menilai, rancangan perubahan ini justru menambah kebingungan, bukan efisiensi.

“Kepala BPI Danantara itu gajinya ikut siapa? Gaji yang aset manajemen atau yang investment management? Kalau Kementerian BUMN jadi Badan Penyelenggara, berarti gajinya ikut APBN. Tapi kalau semua sudah diserahkan ke Danantara, ya seharusnya cukup satu lembaga saja,” jelasnya.

Menurut Yanuar, ide pembentukan Badan Penyelenggara hanya mengulang struktur lama dengan nama baru, tanpa menyelesaikan akar masalah tata kelola BUMN.

Ia menilai, BPI Danantara sebenarnya sudah cukup sebagai lembaga otonom yang menjalankan fungsi pengelolaan dan pengawasan aset negara secara langsung.

“Kenapa tidak dibuat simpel saja? BPI Danantara itu ya Badan Penyelenggara BUMN. Selesai. Enggak perlu bikin lembaga baru lagi yang fungsinya mirip,” tegasnya.

Yanuar memaparkan konsep ideal: BPI Danantara seharusnya diperlakukan seperti Bank Indonesia atau OJK,lembaga negara independen dengan laporan keuangan sendiri, diaudit oleh BPK, dan tetap berada di dalam neraca keuangan pemerintah pusat (LKPP) sebagai aset investasi jangka panjang negara.

“BPI Danantara harus punya laporan keuangan sendiri yang diaudit BPK. Kalau sudah begitu, enggak perlu ada lagi BP BUMN. Semua pengelolaan BUMN bisa dikonsolidasikan di situ. Itu efisien,” tegasnya lagi.

Ia kemudian menyoroti persoalan saham seri A dan seri B yang menurutnya hanya akal-akalan administratif untuk memisahkan peran publik dan korporasi, padahal esensinya sama-sama uang negara.

“Saham seri A itu katanya milik pemerintah, seri B dikelola Danantara. Tapi kan keduanya tetap berasal dari aset negara. Kalau dicatat di LKPP, itu tetap satu ekuitas. Jadi kenapa dipisah-pisah?,” ujarnya heran.

Dalam pandangannya, pembagian tersebut justru membuka ruang tafsir ganda antara public governance dan corporate governance, sehingga bisa menimbulkan potensi konflik kewenangan dan pengawasan.

“Sekarang mereka ingin public governance-nya nol, semua pakai logika korporasi. Akibatnya muncul badan baru untuk ngurus sisi publik. Ini tumpang tindih,” jelasnya.

Yanuar bahkan menyarankan agar struktur BPI Danantara diubah menjadi sistem satu lapis (one-tier system) agar lebih efisien dan transparan.

“Kita buat saja one-tier system. Kepala BPI Danantara setingkat menteri, dibantu dua direktur eksekutif: satu untuk aset manajemen, satu untuk investasi. Ketua Dewan Pengawasnya Menteri Keuangan. Simpel. Enggak ribet, enggak tumpang tindih,” ujarnya.

Ia menegaskan, jika pemerintah serius ingin menata BUMN, maka langkah pertama adalah menghapus lapisan birokrasi tambahan seperti BP BUMN dan menegaskan BPI Danantara sebagai lembaga utama penyelenggara.

“Kalau semua urusan BUMN digaji sama Danantara, itu efisien. Enggak perlu main APBN dua kali. Sekarang malah muter-muter,” kritiknya.

Yanuar mengingatkan agar reformasi BUMN tidak hanya berganti nama lembaga, tapi juga memperjelas tanggung jawab dan posisi hukum aset negara.

“Jangan sampai ini cuma ganti papan nama. Kalau BPI Danantara sudah mengelola aset negara, maka dialah penyelenggara negara. Jadi jelas siapa diaudit, siapa bertanggung jawab, dan siapa pemegang sahamnya,” pungkasnya.

Yanuar Rizky Bongkar “Tabir Laba Moneter BI dan OJK”: Usul Dana CSR Triliunan Dialihkan ke SWF Seperti Cina Polemik Standar Kebijakan di BPK dan OJK, Kompleksitas Praktik Audit di Indonesia?

Yanuar Rizky Bongkar “Tabir Laba Moneter BI dan OJK”: Usul Dana CSR Triliunan Dialihkan ke SWF Seperti Cina

Hedi Batubara 7 Oktober 2025

MoneyTalk, Jakarta – Dalam tayangan kanal Awalil Rizky Podcast pada Minggu (5/10), ekonom senior Yanuar Rizky kembali melontarkan kritik tajam terhadap tata kelola keuangan negara, khususnya menyangkut Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam perbincangan berdurasi lebih dari satu jam itu, Yanuar menyoroti posisi BI yang menurutnya unik tapi problematik. “BI itu tidak masuk dalam APBN, tapi punya anggaran sendiri, dan tetap tercatat di LKPP. Nah, karena sama-sama lembaga negara yang mencetak laba, muncul kecemburuan dari lembaga lain,” ujarnya.

Menurut Yanuar, BI selama ini menikmati laba besar dari operasi moneter, namun penggunaannya tidak transparan. “Renumerasinya besar, CSR-nya juga fantastis, bisa 2–3 triliun setahun. Bahkan kalau pakai aturan 5%, bisa tembus puluhan triliun. Saya pikir ini perlu ditata ulang,” katanya.

Ia mengusulkan agar Indonesia meniru langkah Cina, yang sejak 2008 membentuk Sovereign Wealth Fund (SWF) bernama China Investment Corporation (CIC) dari laba moneter bank sentralnya. “Cina itu pakai laba moneter bank sentral untuk modal SWF. BI juga bisa begitu. Daripada CSR dipakai buat DPR atau kesejahteraan pegawai, lebih baik disetorkan ke SWF negara. Itu lebih transparan dan bermanfaat,” tegasnya.

Yanuar bahkan menyebut angka CSR BI yang mencapai triliunan rupiah per tahun sebagai potensi dana publik yang tidak diawasi publik. “CSR itu ada gunanya, tapi harus dikurangi porsinya. Lebih baik dialihkan jadi modal SWF agar hasilnya kembali ke masyarakat, bukan hanya ke kalangan elite.”

Dalam bagian lain, Yanuar juga menyinggung tentang mandat BI yang masih sumir, karena fokus pada stabilitas nilai tukar tanpa ukuran konkret terhadap lapangan kerja dan inflasi. “Kalau ukurannya hanya nilai tukar, gubernur BI bisa diganti tiap hari. Padahal yang penting itu mandat konstitusionalnya: stabilitas harga dan penciptaan kerja, bukan angka politik.”

Diskusi kemudian melebar ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dinilai Yanuar juga belum menjalankan mandatnya secara penuh, terutama dalam hal penyidikan pidana sektor keuangan. Ia menjelaskan sejarah panjang penggabungan Bapepam dan Dirjen Lembaga Keuangan menjadi OJK, namun menilai lembaga ini gagal mereformasi fungsi pengawasan.

“OJK itu harusnya punya penyidik sendiri, bukan pinjam polisi terus. Dulu MOU antara OJK dan Polri itu justru tanda kegagalan reformasi. Sekarang malah tiga lembaga bisa menyidik bareng  OJK, polisi, kejaksaan. Itu bikin ketidakpastian hukum.”

Menurut Yanuar, reformasi OJK harus menyeluruh, termasuk dalam proses seleksi Dewan Komisioner. “Ketua OJK harus orang hukum yang paham litigasi, bukan ekonom birokrat. OJK itu pengawas, bukan pembuat kebijakan moneter. Kalau pimpinannya tidak punya pengalaman hukum, bagaimana mau menegakkan aturan?”

Ia juga menyoroti citra buruk penegak hukum di sektor keuangan yang membuat pelaku pasar kehilangan kepercayaan. “Pelaku pasar bayar iuran ke OJK, tapi ketika bermasalah malah enggak dapat perlindungan. Akhirnya mereka lari ke polisi atau kejaksaan, dan itu justru bikin tambah semrawut.”

Menutup pembicaraan, Yanuar mengingatkan pentingnya reformasi menyeluruh terhadap BI, OJK, dan LPS dengan pengawasan DPR yang rasional dan berbasis mandat. “Kalau lembaga-lembaga itu menyimpang dari mandatnya, berarti mereka melanggar konstitusi. Tapi pengawasan jangan politis, harus berdasarkan kinerja dan mandat.”

Ia juga menyinggung kemungkinan bahwa revisi UU BI dan OJK hanya dijadikan alasan untuk mengganti pejabat. “Kesan publik sekarang undang-undang dibuat cuma buat ganti orang. Ini yang bahaya, karena kehilangan arah filosofis.”

“Kami para ekonom cuma ingin publik melek. Belum tentu pendapat kami benar, tapi rakyat berhak tahu bagaimana negeri ini dikelola terutama uangnya.”

Ilusi Game Changer! Uang 200T Cuma ‘On Call’, Risiko Bank Himbara Meledak? 1758712822955

Ilusi Game Changer! Uang 200T Cuma ‘On Call’, Risiko Bank Himbara Meledak?

Hedi Batubara 24 September 2025

MoneyTalk, Jakarta – Dalam podcast di kanal YouTube Awalil Risky pada Selasa (21/09), ekonom senior Yanuar Rizky menguliti kebijakan finansial terbaru pemerintah yang disebut-sebut sebagai game changer. Alih-alih membawa angin segar bagi dunia usaha, Yanuar justru menyebutnya sebagai jebakan likuiditas yang bisa menghantam Bank Himbara.

“Kalau pemerintah masuk dengan Rp200 triliun tapi sifatnya deposito on call dengan bunga di atas counter rate, itu bukan game changer, itu private banking biasa!” tegas Yanuar.

Menurutnya, kebijakan ini seperti matematika sederhana yang justru menjerumuskan. Bagaimana mungkin Rp200 triliun bisa menggerakkan pasar, jika dana pihak ketiga di perbankan mencapai lebih dari Rp2.300 triliun?

Apalagi, sebagian besar sudah terserap dalam SBN  (surat utang negara) dengan bunga tinggi. Hal ini berakibat pada Bunga Kredit Ketinggian Gara-Gara SBN ini.

Bunga dasar kredit sulit turun karena bunga SBN terlalu tinggi. “Mana ada bunga kredit di bawah bunga SBN,” ujarnya.

Jadi 200 triliun Cuma Ibarat Percikan di Lautan, atau hanya kerikil di lautan. Jika Dana 200 triliun dibandingkan total DPK Rp8.500 triliun. Tapi kalau nol persen, baru bisa game changer!” kata Yanuar.

Apalagi Pemerintah pakai instrumen deposito dengan bunga tinggi. Tidak mungkin dapat game changer karena logika game changer adalah memberi dana murah, ujarnya.

Risiko Bank Himbara

Bank Himbara dipaksa menyalurkan kredit murah. Jika macet, risiko impairment langsung menghantam ekuitas. “Kalau rugi jangan salahkan direksi bank, karena ini perintah!” sindir Yanuar.

Dan Stabilitas perbankan selama ini ditopang BI yang menahan harga SBN di kisaran 97–98. Tanpa itu, kata Yanuar, CAR perbankan bisa jeblok dan BPJS Ketenagakerjaan terancam insolven.

“Jangan-jangan 200T ini bukan menyelamatkan ekonomi riil, tapi justru bikin sakit kepala bank-bank BUMN!”

Ia bahkan menyebut, jika pemerintah tetap memaksakan model ini, konsekuensinya jelas: siap rugi, siap bancakan ekuitas bank negara.

Pemerintah Jadi “Nasabah Khusus” Himbara, Risiko Sistemik Mengintai 1757999196121

Pemerintah Jadi “Nasabah Khusus” Himbara, Risiko Sistemik Mengintai

Hedi Batubara 24 September 2025

MoneyTalk, Jakarta – Dalam sebuah diskusi di kanal YouTube Awalil Risky pada Selasa (21/09), pengamat pasar modal Yanuar Rizky menyoroti kebijakan pemerintah yang menempatkan dana besar di bank-bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara). Menurutnya, langkah ini bukan sekadar teknis penempatan likuiditas, melainkan menyangkut stabilitas sistem keuangan nasional.

Yanuar menjelaskan bahwa dana pemerintah yang dipindahkan dari Bank Indonesia ke bank Himbara, masing-masing senilai Rp55 triliun, tidak bisa dilihat sederhana. “Kalau ditempatkan dalam bentuk deposit on call, artinya dana itu tetap tercatat sebagai liabilitas bank, dengan nasabahnya adalah pemerintah RI,” jelasnya.

Yang menarik, pemerintah meminta bunga lebih tinggi dari counter rate bank. “Ini jadi semacam special rate. Kalau nasabah biasa, jelas ditolak bank. Tapi karena ini pemerintah, bank akan terima, lalu mengelola dengan menempatkannya ke instrumen seperti SBN,” ujar Yanuar.

Menurutnya, sifat deposit on call adalah dana “panas”masuk hari ini, bisa keluar detik berikutnya. Maka, bank menempatkan kembali di instrumen yang sama-sama likuid. “Inilah yang saya sebut munculnya lazy bankers. Bank tidak lagi berani menyalurkan ke sektor riil karena lebih aman ke SBN dengan spread bunga 1%,” paparnya.

Namun kondisi ini juga dipicu oleh sifat nasabah besar, termasuk pemerintah. “Nasabah pun jadi tricky. Mereka maunya bunga tinggi, fleksibilitas tinggi, tanpa risiko. Akhirnya bank makin malas menyalurkan kredit ke sektor produktif,” tegasnya.

Yanuar mengingatkan bahwa sistem perbankan tidak bisa dilepaskan dari aturan internasional seperti Basel III dan IFRS. “Kalau kredit macet, harus dicadangkan dan mengurangi ekuitas. Itu yang membuat bank sangat hati-hati. Tapi kalau hanya taruh di SBN, mereka merasa aman,” jelasnya.

Ia juga menyinggung sejarah krisis 1998 dan 2008. “Dulu laporan keuangan bank tidak mencerminkan kondisi riil, sehingga roboh ketika krisis. Sekarang memang lebih ketat, tapi tetap saja ada risiko salah kelola jika dana besar hanya berputar di sektor finansial, bukan ke sektor riil,” kata Yanuar.

Lebih jauh, Yanuar menilai penerbitan surat utang pemerintah dengan bunga tinggi justru membunuh sektor produktif. “Kenapa sektor riil mati? Karena pemerintah jadi lawan langsung sektor riil. Bank lebih memilih beli SBN dengan bunga 6–7% ketimbang kasih kredit ke pengusaha dengan risiko NPL,” ungkapnya.

Menurut Yanuar, kebijakan penempatan dana pemerintah di Himbara ini menimbulkan dilema. Di satu sisi menambah likuiditas bank, di sisi lain memperkuat kecenderungan lazy bankers. “Kalau mau jujur, pemerintah hari ini bertindak layaknya private banking client terbesar di negeri ini. Pertanyaannya: apakah bank masih punya insentif menyalurkan kredit ke rakyat, atau cukup melayani pemerintah saja?” pungkasnya.

Darurat Ekonomi, Zona Nyaman Kelas Menengah Terguncang dan Ancaman Krisis di Depan Mata APBN 2025 Kere Keriting

Darurat Ekonomi, Zona Nyaman Kelas Menengah Terguncang dan Ancaman Krisis di Depan Mata

Hedi Batubara 16 September 2025

MoneyTalk, Jakarta – Pernyataan tajam kembali dilontarkan ekonom senior Yanuar Rizky dalam kanal YouTube milik Bambang Widjojanto (BW) pada Selasa (16/09). Ia menyoroti gejolak ekonomi global dan dampaknya bagi Indonesia, khususnya dalam konteks RAPBN 2026 yang dinilai berpotensi memicu konflik sosial bila tidak dikelola dengan benar.

Menurut Yanuar, pola gejolak ekonomi kerap berulang di bulan Maret dan September.

“Kalau Maret dulu kita bahas ada gejolak, September juga terjadi gejolak. Itu terkait siklus Amerika Serikat dalam mengatasi defisitnya,” ujar Yanuar.

Ia menambahkan, kebijakan pemerintahan Donald Trump yang melegalkan kripto dan mewajibkan adanya underlying aset emas atau surat utang justru memperkuat posisi dolar. “Awalnya kripto jadi alternatif dolar, tapi akhirnya dikendalikan lagi oleh AS. Orang berpikir dolar melemah, padahal justru semakin kuat,” tegasnya.

Di sisi lain, Yanuar melihat situasi dalam negeri tidak kalah genting. Ia menyinggung gerakan 17+8 yang merepresentasikan keresahan kelas menengah akibat zona nyaman mereka terganggu. Menurutnya, kelompok menengah kini merasakan ketidakadilan hukum, beban pajak, hingga ketimpangan ekonomi. “Kalau yang bawah dikasih bansos, yang atas dapat konsesi, maka yang tengah ini yang jadi korban. Mereka gelisah karena merasa negara berjalan ke arah yang keliru,” jelasnya.

Yanuar menekankan bahwa kondisi ini mirip dengan Korea Selatan 1997, di mana kelas menengah yang memiliki asuransi dan reksa dana akhirnya terpukul akibat kolusi antara pemerintah dan konglomerat (chaebol). Hal itu memicu lahirnya gerakan shareholder activism. “Di Indonesia, potensi itu ada, tapi dikelola lewat media sosial dan suara para ekonom. Kelas menengah jadi con-citizens, warga negara yang terganggu haknya,” tambahnya.

Lebih jauh, Yanuar menyoroti RAPBN 2026 pemerintahan Prabowo-Gibran yang mengandalkan MBG dan Koperasi Merah Putih sebagai instrumen fiskal. Menurutnya, langkah ini justru berisiko menekan daya beli, memperparah PHK, serta menambah beban utang negara. “Kalau ekspansi fiskal dilakukan di saat penerimaan pajak turun, pilihan pemerintah hanya dua: naikkan pajak atau tambah utang. Dua-duanya berbahaya,” katanya.

Ia juga mengkritisi upaya pemerintah daerah yang dipaksa mencari pendapatan baru akibat pemotongan transfer pusat. “Kalau daerah tidak bisa bayar rutin birokrasinya, bisa terjadi shutdown pemerintahan daerah. Itu sangat rawan memicu gejolak sosial,” jelasnya.

Yanuar menyebut solusi paling rasional adalah refocusing anggaran serta reformasi kelembagaan. “Masalah kita bukan sekadar angka fiskal, tapi tata kelola yang korup dan bocor. Kalau institusi seperti BPK, BI, dan sistem hukum tidak independen, belanja apapun akan tetap bocor,” ujarnya.

Ia menutup pernyataannya dengan peringatan keras: “Kita jangan hanya mengobati dampak dengan pendekatan keamanan. Isu dasarnya harus disentuh. Kalau tidak, zona nyaman kelas menengah yang sudah retak ini bisa meledak menjadi krisis sosial politik yang jauh lebih berbahaya.”

Menkeu Baru Bergaya “Koboi”, Fiskal Moneter Bisa Kacau! 1757654680450

Menkeu Baru Bergaya “Koboi”, Fiskal Moneter Bisa Kacau!

Hedi Batubara 15 September 2025

MoneyTalk, Jakarta – Ekonom senior Yanuar Rizky menyoroti gaya kebijakan Menteri Keuangan baru, Purbaya, yang dianggap “koboi” dalam menangani fiskal dan moneter. Pernyataan ini ia sampaikan dalam diskusi di kanal YouTube Awalil Rizky, Minggu (14/09).

Menurut Yanuar, apa yang dilakukan Purbaya terkesan melampaui otoritasnya sebagai pengelola fiskal, karena justru banyak bicara soal moneter yang semestinya domain Bank Indonesia.

“Dia terang-terangan di DPR bilang 1–2 tahun terakhir kebijakan fiskal dan moneter tidak tepat. Padahal tugas dia fiskal, bukan moneter. Jadi gaya koboi ini bisa berbahaya,” tegas Yanuar.

Ia menyoroti soal penggunaan SAL (Sisa Anggaran Lebih) yang belakangan ramai dibahas. Menurutnya, publik sering salah paham, karena SAL bukan surplus anggaran, melainkan sisa kelebihan utang yang menumpuk tiap tahun.

“Jangan salah. SAL itu bukan karena pendapatan lebih besar dari belanja, tapi karena kebanyakan utang. Jadi itu sebenarnya sisa kelebihan berutang,” jelasnya.

Lebih jauh, Yanuar mempertanyakan rencana pemerintah menempatkan sekitar Rp200 triliun dari SAL ke perbankan. Menurutnya, langkah itu memang bisa menambah likuiditas, tapi ada risiko besar bila akhirnya hanya dialihkan ke pembelian surat utang negara (SBN) dan bukan kredit produktif.

“Kalau 200 triliun itu masuk bank, jangan sampai justru dipakai geser likuiditas ke SBN. Rakyat butuh efek langsung lewat kredit dan pembiayaan sektor riil,” ungkapnya.

Yanuar juga menilai cara pandang Purbaya terlalu dipengaruhi mazhab monetaris ala Milton Friedman, yang menekankan uang beredar. Padahal, posisi Menkeu semestinya fokus pada fiskal, bukan moneter.

“Dia bicara seperti gubernur bank sentral. Padahal otoritasnya itu fiskal, bukan moneter. Ini yang saya bilang gaya koboi,” sindirnya.

Yanuar mengingatkan, kebijakan seperti ini harus dikritisi agar tidak terjebak dalam eksperimen yang bisa membahayakan stabilitas fiskal maupun moneter Indonesia.

Mazhab Purbaya Monetaris Murni, Bedanya dengan Sri Mulyani Ada di Cara Main Uang 1757679435883

Mazhab Purbaya Monetaris Murni, Bedanya dengan Sri Mulyani Ada di Cara Main Uang

Hedi Batubara 15 September 2025

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat pasar modal Yanuar Rizky menanggapi gagasan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa soal penyatuan devisa swap dan pengelolaan uang pemerintah yang mengendap di Bank Indonesia (BI). Menurut Yanuar, pemikiran Purbaya tidak sepenuhnya baru, melainkan bagian dari mazhab monetaris murni yang sudah lama berkembang di lingkaran ekonom Indonesia.

“Faktanya, uang yang mengendap di BI itu memang bisa jadi instrumen untuk menggerakkan perekonomian. Itu bukan soal jagoan atau tidak, memang begitu logikanya,” ujar Yanuar dalam kanal YouTube Awalil Rizky, Minggu (14/09).

Yanuar mengingatkan, ide agar rekening pemerintah jangan menganggur di BI sudah pernah muncul sejak era Gubernur BI Budiono. Saat itu, BI menolak membayar bunga atas dana pemerintah dengan alasan ada back-to-back antara tagihan BI dan pemerintah. “Jadi waktu itu alasannya balance, saling dukung antara fiskal dan moneter,” kata Yanuar.

Namun, gagasan agar dana pemerintah mengalir ke sektor riil ketimbang ke Surat Berharga Negara (SBN) dinilai lebih tepat di era 2000-an awal, ketika pasar keuangan domestik belum terlalu dalam. Setelah krisis global 2008, kondisi berubah drastis.

Menurut riset Yanuar, sejak 2008 SBN menjadi game changer dalam pembentukan M2 (uang beredar luas). Jika sebelumnya M2 lebih dipengaruhi M1 (uang kartal) dan sedikit perputaran saham, sejak 2008 justru volatilitas dan likuiditas SBN di pasar sekunder menjadi faktor penentu utama.

“Dulu, BI mengelola base money dengan suku bunga dan instrumen sederhana. Tapi sejak ada SBN yang diperdagangkan, determinannya jadi yield dan likuiditas SBN,” jelas Yanuar.

Karena itu, ketika The Fed melakukan tapering off, pasar sekunder SBN di Indonesia langsung kering. Dampaknya, M2 menyusut, M1 ikut menyusut, dan likuiditas perbankan seret.

Yanuar kemudian membandingkan gaya Sri Mulyani Indrawati (SMI) dengan Purbaya. Menurutnya, Sri Mulyani lebih strukturalis, dengan skema burden sharing antara pemerintah dan BI untuk menjaga stabilitas fiskal-moneter.

Sementara Purbaya disebut lebih “langsung” dengan mazhab monetaris murni: pemerintah bisa saja menarik uangnya di BI dan menyalurkannya ke bank umum. “Kalau SMI itu beban dibagi lewat instrumen, bunga diatur, harmonisasi dilakukan. Kalau Purbaya lebih simpel: ini uang saya, saya ambil. BI atur saja neracanya sendiri,” jelas Yanuar.

Meski mengapresiasi kejernihan Purbaya dalam menjelaskan idenya, Yanuar mengingatkan bahwa kondisi global sudah jauh berbeda dari 2008. Dominasi asing di SBN yang dulu mencapai hampir 40% kini turun drastis ke 14%.

Menurutnya, BI sudah lama berperan sebagai market maker SBN untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan likuiditas. Namun ketika dana pemerintah dialihkan, BI harus mencari cara baru agar tidak kehilangan alat kendali moneter.

“Kalau dulu kita masih bicara burden sharing, sekarang mazhabnya bisa jadi berubah. Dari strukturalis ke monetaris murni,” pungkas Yanuar.

Ekonomi RI Gemuk Tapi Obesitas, Bukan Sehat 1755331207455

Ekonomi RI Gemuk Tapi Obesitas, Bukan Sehat

Hedi Batubara 12 September 2025

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat pasar modal Yanuar Rizky menohok Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudhi Sadewa. Menurutnya, pergantian menkeu tak akan membawa perubahan berarti pada RAPBN 2026.

“Postur APBN tetap sama, cuma ganti orang. Pajak tetap dikejar ke rakyat,” sindir Yanuar.

Ia bahkan menilai gaya Purbaya arogan dan penuh gertakan. “Sok jadi king maker, lebih menteri dari menteri. Banyak bluffing, minim solusi,” tegasnya.

Yanuar menyebut ekonomi Indonesia saat ini ibarat “gemuk tapi obesitas” – tampak besar tapi rapuh. “Ekspansi fiskal tanpa pembenahan kelembagaan itu bahaya. Rakyat cuma dijadikan beban pajak,” ujarnya.

Baca Juga Berita Ini

Mantan Direktur E BAIS Menduga Penyadapan Prabowo atas Perintah Jokowi

Mantan Direktur E BAIS Menduga Penyadapan Prabowo atas Perintah Jokowi

Hedi Batubara 5 November 2026
Puspom TNI Dikabarkan Periksa Seskab Teddy

Puspom TNI Dikabarkan Periksa Seskab Teddy Terkait Kasus Penyadapan Presiden Prabowo

Hedi Batubara 5 November 2026
Pendiri Partai Gerindra, Rahmat Sorialam Harahap

Soal Penyadapan Prabowo, Gerindra Desak Mabes Polri Periksa Semua Pihak Termasuk Seskab Teddy

Hedi Batubara 5 November 2026
saling gebuk Geng Solo versus Geng Hambalang

Pengamat Kebijakan: Geng Solo dan Hambalang Sama-Sama Berebut Kekuasaan, Rakyat Jadi Korban!

Hedi Batubara 5 November 2026