Yanuar Rizky

MoneyTalk, Jakarta – Ekonom dan pemerhati keuangan, Yanuar Rizky, kembali melontarkan kritik tajam terhadap arah kebijakan fiskal pemerintah dalam sebuah podcast yang ditayangkan kanal YouTube Satu Visi Utama pada Jumat (05/09).

Menurut Yanuar, situasi ekonomi Indonesia saat ini semakin menekan kelas bawah dan sektor informal, yang justru menjadi tulang punggung mayoritas masyarakat. Ia menilai kebijakan pemerintah yang cenderung ekspansif justru berpotensi menjadi bumerang.

“Orang di-PHK masuk ke sektor informal seperti ojol. Tapi daya beli menurun, yang beli gorengan berkurang, order ojol juga turun. Akhirnya yang paling kejepit ya kelas bawah. Kondisi ini mirip dengan Bangladesh,” ujar Yanuar.

Ia menjelaskan, dalam kondisi sulit, pemerintah tetap mendorong fiskal ekspansif. Padahal, konsekuensinya ada dua: menaikkan pajak atau mengurangi belanja. Pilihan efisiensi sering kali membuat transfer dana pusat ke daerah terpangkas, yang berujung pada langkah kepala daerah menekan masyarakat melalui kenaikan pajak lokal.

“Kepala daerah akhirnya cuma bisa nyekek rakyat. Masyarakat jadi merasa dikejar-kejar pajak padahal sedang susah. Ini yang memicu kecemburuan sosial. Kalau terus dipaksakan, kita bisa sampai di titik ledakan seperti Bangladesh 1997, atau seperti Korea Selatan yang pernah dihantam perang kelas,” tegas Yanuar.

Ia juga menyoroti pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang berulang kali menjamin tidak ada kenaikan pajak maupun pajak baru. Namun, di saat bersamaan, pemerintah gencar melakukan pendisiplinan pajak dengan menggandeng KPK, kepolisian, hingga aparat hukum.

“Prinsipnya benar, setiap objek pajak harus bayar pajak. Tapi kalau diterapkan secara keras ke sektor informal yang sedang tertekan, justru bisa meledak. Yang jadi pertanyaan, apakah kelompok kaya juga dikejar pajaknya seketat itu?” kata Yanuar.

Lebih jauh, ia menilai budaya politik flexing, branding crazy rich, hingga joget-joget pejabat justru memperlebar jurang kecemburuan sosial. “Energi bansos sudah habis, rakyat di bawah semakin susah, kelas menengah tertekan, sementara orang kaya terus pamer harta. Itu bisa menjadi bumerang,” tegasnya.

Yanuar menekankan perlunya “tobat nasional” dalam pengelolaan fiskal dan anggaran negara. Menurutnya, tanpa pergeseran paradigma, Indonesia berpotensi mengulang krisis besar seperti 1998 bahkan lebih parah.

“Kalau tidak ada koreksi, kita hanya menunggu waktu. Sejarah selalu berulang. Supaya tidak jatuh ke jurang seperti Bangladesh, kita butuh pertobatan nasional dalam mengelola ekonomi,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Ekonom pasar modal Yanuar Rizky dalam perbincangannya di kanal YouTube Awalil Rizky, menyoroti masalah fundamental dalam pengelolaan pangan Indonesia. Menurutnya, sejak era Jokowi hingga kini di bawah pemerintahan Prabowo, strategi pangan nasional gagal karena negara tidak memiliki komitmen serius dalam menata lahan, memodernisasi rantai produksi, dan mensejahterakan petani.

Yanuar membandingkan dua kekuatan dunia, Amerika Serikat dan Cina. Di AS, kata dia, bahkan dalam sistem kapitalis yang keras sekalipun, pemerintah tetap melarang alih fungsi lahan pertanian dan mengatur distribusi pangan secara ketat. Hasil dari petani kecil yang mendapat insentif rumah kaca, misalnya, harus dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan supermarket di tiap negara bagian.

“Kapitalisme Amerika saja tetap mengatur pangan agar kompetitif. Negara hadir, bahkan memaksa distribusi untuk konsumsi dalam negeri,” tegas Yanuar.

Sementara di Cina, pertanian masih dipandang sebagai warisan budaya. Mekanisasi tidak dilakukan secara total, karena “harga diri petani” dianggap penting. Namun, untuk meningkatkan kesejahteraan petani, negara melakukan reformasi di hilir: modernisasi bisnis penggilingan padi. Teknologi di rice milling memungkinkan gabah berkadar air tinggi tetap menghasilkan beras premium.

“Sejahteranya petani di Cina bukan di sawah, tapi di bisnis penggilingan padi. Margin ada di hilir, bukan on-farm,” ungkapnya.

Gagasan Jokowi yang Gagal Dijalankan

Yanuar juga mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi pernah punya visi serupa: agar modernisasi penggilingan padi menjadi milik petani dan koperasi, bukan dikuasai konglomerat. Jokowi bahkan menugaskan Pupuk Indonesia Pangan dan Agrinas untuk menjalankan misi ini. Namun, visi itu kandas.

Sebab, pendekatan yang dipakai masih korporasi murni. ROI (Return on Investment) dianggap tidak layak, terutama untuk program cetak sawah di Merauke yang biayanya besar, tanahnya payau, dan membutuhkan normalisasi air.

“Kalau dihitung dengan kacamata korporasi, proyek cetak sawah tidak masuk akal. ROI cuma 1 koma, sementara BI rate 5%. Hanya APBN yang bisa menanggung, bukan korporasi,” ujar Yanuar.

Menurut Yanuar, inti kerusakan pangan Indonesia adalah alih fungsi lahan pertanian di Jawa yang dibiarkan begitu saja. Padahal, sejak era VOC hingga Jepang, Nusantara sudah dipetakan menjadi tiga klaster: Jawa sebagai pusat sawah, Sumatera untuk perkebunan, dan Sulawesi–Timur untuk rempah. Jepang bahkan melindungi fungsi lahan itu ketika melockdown ekonomi di 1942.

“Kita ini gagal merawat warisan. Sawah di Jawa berubah jadi properti. Negara tidak punya aturan tegas. Inilah sumber persoalan pangan kita,” tegas Yanuar.

Audit Nasional Lahan Pertanian

Sebagai jalan keluar, Yanuar mengusulkan audit nasional lahan pertanian, mencontoh Cina yang sejak 2016 memetakan ulang tanahnya: mana yang masih produktif, mana yang harus dikonversi jadi kebun, dan mana yang perlu intervensi pupuk atau teknologi.

Bagi Yanuar, tanpa audit ulang, program pangan apapun dari “cetak sawah” hingga BUMN pangan  akan gagal karena berdiri di atas fondasi lahan yang salah kelola.

Yanuar juga menyentil Danantara, holding pangan era Prabowo, yang menurutnya diisi oleh orang-orang bermental banker dan pemain saham, bukan teknokrat pertanian. Akibatnya, setiap kali dihitung dengan logika korporasi, program pangan selalu dianggap “tidak layak” karena negatif spread.

“Kalau Presiden Prabowo serius, jangan biarkan Danantara diurus banker. Harus ada teknokrat pertanian. Kalau tidak, kita hanya mengulang kegagalan Pupuk Indonesia Pangan,” tegasnya.

Pernyataan Yanuar Rizky membongkar kontradiksi besar dalam politik pangan Indonesia: negara ingin kedaulatan pangan tapi tidak mau membayar harga politik dan fiskalnya.

Alih fungsi lahan tetap dibiarkan, proyek cetak sawah dipaksakan dengan kacamata korporasi, dan program penggilingan padi gagal karena orientasi margin. Padahal, pelajaran dari Amerika dan Cina jelas: pangan adalah urusan negara, bukan sekadar bisnis.