MoneyTalk, Jakarta – Ekonom dan pemerhati ekonomi nasional, Yanuar Rizky, menilai kondisi Indonesia saat ini berpotensi menuju krisis sosial-ekonomi yang bisa berujung pada konflik kelas, mirip dengan yang pernah terjadi di Korea Selatan pada krisis 1997 dan juga di Bangladesh. Hal itu ia sampaikan dalam podcast di kanal YouTube Satu Visi Utama pada Jumat (5/9/2024).
Menurut Yanuar, kesenjangan sosial-ekonomi di Indonesia semakin melebar. Meskipun Menteri Keuangan Sri Mulyani menjamin tidak ada kenaikan maupun pajak baru, langkah pendisiplinan pajak yang menyasar sektor informal justru bisa memicu keresahan. “Kalau sektor informal yang sedang tertekan dikejar-kejar pajak sementara kecemburuan sosial sudah tinggi, kita bisa mengalami titik ledak seperti di Bangladesh,” ujar Yanuar.
Ia menambahkan, ketidakadilan distribusi kekayaan semakin kentara. Kelas atas dan kelompok oligarki memperoleh keuntungan besar dari sektor finansial, batu bara, hingga permainan valuta asing. Namun, keuntungan tersebut lebih banyak dibelanjakan untuk konsumsi, bukan investasi yang menciptakan lapangan kerja riil. “Transaksinya hanya berupa spending, bukan pembangunan sektor produktif. Efek turunnya ke bawah ya hanya ke tukang gorengan, tukang somay, ojol. Itu pun dalam sektor informal,” jelasnya.
Yanuar mengingatkan, dominasi pekerjaan informal yang kini mencapai 70% menjadi sinyal bahaya. Sejak 2005, struktur tenaga kerja Indonesia bergeser dari pertanian dan manufaktur ke jasa, namun sebagian besar jasa yang tumbuh adalah sektor informal. Kondisi ini membuat fondasi ekonomi rapuh menghadapi gejolak global.
Ia mencontohkan krisis Asia 1997. Korea Selatan yang demokratis kala itu dihantam krisis akibat konflik internal elite dan dominasi konglomerat (chaebol). Ketika nilai tukar anjlok, kelas menengah yang menyimpan dana di saham, reksa dana, dan asuransi ikut hancur, sehingga melahirkan perlawanan kelas terhadap elite ekonomi-politik. “Yang terjadi saat itu adalah perang kelas. Dan Indonesia pun 1998 mengalami hal yang sama, hanya dengan latar politik berbeda,” paparnya.
Lanjut Yanuar, tanda-tanda serupa mulai muncul. Lonjakan harga emas ke titik tertinggi sepanjang masa, disertai kenaikan harga tembaga, menandakan ketidakpastian global dan potensi stagflasi. Arus likuiditas dari negara maju ke negara berkembang juga semakin menyusut.
“Akumulasi kelompok kaya ke emas semakin tinggi, bahkan masyarakat desa pun ikut beli emas. Tidak ada lagi capital gain, tidak ada lagi transaksi antar kelas. Perusahaan pun mulai kehilangan likuiditas, berujung pada PHK,” jelasnya.
Bagi Yanuar, sejarah ekonomi dunia menunjukkan siklus krisis selalu berulang dan memicu chaos sebelum menuju keseimbangan baru. Jika kesenjangan kelas di Indonesia terus dibiarkan melebar, ia mengingatkan potensi pecahnya konflik sosial bisa menjadi kenyataan.
