MoneyTalk, Jakarta – Ekonom dan pemerhati keuangan, Yanuar Rizky, kembali melontarkan kritik tajam terhadap arah kebijakan fiskal pemerintah dalam sebuah podcast yang ditayangkan kanal YouTube Satu Visi Utama pada Jumat (05/09).
Menurut Yanuar, situasi ekonomi Indonesia saat ini semakin menekan kelas bawah dan sektor informal, yang justru menjadi tulang punggung mayoritas masyarakat. Ia menilai kebijakan pemerintah yang cenderung ekspansif justru berpotensi menjadi bumerang.
“Orang di-PHK masuk ke sektor informal seperti ojol. Tapi daya beli menurun, yang beli gorengan berkurang, order ojol juga turun. Akhirnya yang paling kejepit ya kelas bawah. Kondisi ini mirip dengan Bangladesh,” ujar Yanuar.
Ia menjelaskan, dalam kondisi sulit, pemerintah tetap mendorong fiskal ekspansif. Padahal, konsekuensinya ada dua: menaikkan pajak atau mengurangi belanja. Pilihan efisiensi sering kali membuat transfer dana pusat ke daerah terpangkas, yang berujung pada langkah kepala daerah menekan masyarakat melalui kenaikan pajak lokal.
“Kepala daerah akhirnya cuma bisa nyekek rakyat. Masyarakat jadi merasa dikejar-kejar pajak padahal sedang susah. Ini yang memicu kecemburuan sosial. Kalau terus dipaksakan, kita bisa sampai di titik ledakan seperti Bangladesh 1997, atau seperti Korea Selatan yang pernah dihantam perang kelas,” tegas Yanuar.
Ia juga menyoroti pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang berulang kali menjamin tidak ada kenaikan pajak maupun pajak baru. Namun, di saat bersamaan, pemerintah gencar melakukan pendisiplinan pajak dengan menggandeng KPK, kepolisian, hingga aparat hukum.
“Prinsipnya benar, setiap objek pajak harus bayar pajak. Tapi kalau diterapkan secara keras ke sektor informal yang sedang tertekan, justru bisa meledak. Yang jadi pertanyaan, apakah kelompok kaya juga dikejar pajaknya seketat itu?” kata Yanuar.
Lebih jauh, ia menilai budaya politik flexing, branding crazy rich, hingga joget-joget pejabat justru memperlebar jurang kecemburuan sosial. “Energi bansos sudah habis, rakyat di bawah semakin susah, kelas menengah tertekan, sementara orang kaya terus pamer harta. Itu bisa menjadi bumerang,” tegasnya.
Yanuar menekankan perlunya “tobat nasional” dalam pengelolaan fiskal dan anggaran negara. Menurutnya, tanpa pergeseran paradigma, Indonesia berpotensi mengulang krisis besar seperti 1998 bahkan lebih parah.
“Kalau tidak ada koreksi, kita hanya menunggu waktu. Sejarah selalu berulang. Supaya tidak jatuh ke jurang seperti Bangladesh, kita butuh pertobatan nasional dalam mengelola ekonomi,” pungkasnya.
