MoneyTalk, Jakarta – Persoalan pangan di Indonesia kembali menjadi perdebatan strategis, bukan hanya soal ketahanan beras, tetapi menyangkut siapa yang menguasai hajat hidup orang banyak. Ekonom senior Yanuar Rizky dalam podcast Awalil Rizky (19/8) menyebut fakta mencengangkan: 90% ekosistem pangan Indonesia saat ini dikuasai swasta, hanya 10% dipegang negara.
Angka ini bukan sekadar statistik. Ia adalah cermin dari sebuah sejarah panjang liberalisasi sektor pangan yang dimulai sejak krisis 1998, ketika pemerintah Indonesia menandatangani Letter of Intent (LoI) dengan IMF. Dari sinilah, Bulog Lembaga vital penyangga harga dan distribusi pangan di masa Orde Baru dipangkas perannya, dari badan stabilisasi menjadi sekadar perusahaan pangan biasa.
Yanuar mengingatkan, runtuhnya Orde Baru tidak lepas dari krisis pangan dan energi. Ketika harga BBM melonjak dan sembako tak terkendali, legitimasi Soeharto runtuh. IMF masuk dengan resep liberalisasi: bank sentral dipisahkan dari pemerintah, sementara Bulog “dikerdilkan”.
“Kalau dulu kepala Bulog itu setara menteri, kini hanya pelaku bisnis,” ujar Yanuar. Logika IMF sederhana: negara dianggap sarang korupsi dan inefisiensi, maka pangan harus diserahkan ke mekanisme pasar dan swasta. Hasilnya, lebih dua dekade kemudian, 90% rantai pangan dikuasai korporasi besar.
Presiden Prabowo Subianto, menurut Yanuar, memahami betul pentingnya isu pangan. Dalam setiap rapat kabinet, Prabowo menegaskan: “Kalau pangan selesai, rakyat kenyang, negara aman.”
Namun jalan menuju itu terbelah dua mazhab:
Mazhab Negara (Etatisme): Mengembalikan peran Bulog sebagai stabilisator, mirip era Orde Baru. Prabowo cenderung ke arah ini.
Mazhab Pasar (Neoliberal): Menyerahkan pangan pada mekanisme swasta dengan alasan efisiensi dan harga murah, seperti dikampanyekan IMF dan pendukung liberalisasi.
Dari sini terlihat jelas, perdebatan pangan bukan hanya soal beras dan pupuk, melainkan perang ideologi ekonomi: Adam Smith vs Ekonomi Kerakyatan.
Yanuar mengkritik kebijakan yang selama ini hanya terpaku pada subsidi pupuk. Padahal, dalam praktiknya, harga gabah petani tetap kalah bersaing dengan beras impor dari Vietnam atau Thailand.
“Jadi kalau kita impor, harga di pelabuhan saja sudah lebih murah dibanding gabah lokal,” jelasnya. Akibatnya, petani kian tertekan, sementara impor justru jadi primadona.
Di sini letak paradoks: negara mengeluarkan triliunan rupiah untuk subsidi pupuk, tetapi hasil akhirnya tetap kalah oleh sistem pangan luar negeri yang lebih modern dan terintegrasi.
Belajar dari Amerika: Food Estate dan Lahan Modern
Yanuar membandingkan dengan Amerika Serikat. Negara kapitalis itu justru membangun irigasi, reforma agraria, dan mekanisasi pertanian sejak era Roosevelt melalui kebijakan New Deal. Tanah pertanian tidak bisa dialihfungsikan sembarangan, dan mekanisasi membuat petani berubah menjadi konglomerat.
Konsep ini yang melahirkan food estate berbasis skala ekonomi besar. Tapi di sisi lain, petani gurem tersingkir, lalu dialihkan menjadi buruh tani atau ke sektor hortikultura modern seperti rumah kaca. Artinya, modernisasi bukan tanpa biaya sosial.
Siapa Pemilik 90% Pangan Indonesia?
Pertanyaan paling tajam dari paparan Yanuar: siapa sebenarnya yang menguasai 90% ekosistem pangan Indonesia?
Apakah konglomerat nasional yang dekat dengan kekuasaan? Atau korporasi multinasional yang mendapat ruang setelah LoI IMF 1998?
Di titik inilah investigasi harus diarahkan:
Rantai distribusi beras dari hulu ke hilir: siapa importir utama?
Penguasaan gudang dan logistik pangan: BUMN atau swasta?
Pupuk dan benih: masihkah negara dominan, atau sudah dikuasai korporasi global?
Pangan, Politik, dan Ancaman Kedaulatan
Pangan terbukti bukan sekadar urusan perut, tetapi senjata politik dan geopolitik. Yanuar menegaskan, klaim para politisi bahwa “ketahanan pangan otomatis menyejahterakan petani” hanyalah jargon kampanye. Faktanya, ketahanan atau kedaulatan pangan bisa dicapai tanpa memperbaiki nasib petani.
Di tengah persaingan mazhab negara vs pasar, rakyat kembali hanya jadi objek. Pertanyaan investigatif yang harus dijawab pemerintahan Prabowo adalah: Apakah kedaulatan pangan benar-benar dikembalikan ke negara, atau tetap dikuasai oligarki swasta?
