MoneyTalk, Jakarta – Pengamat pasar modal Yanuar Rizky melontarkan kritik tajam terhadap Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudhi Sadewa. Dalam pernyataannya di kanal Kanal SA pada Kamis (11/9), Yanuar menilai pergantian menteri tidak akan mengubah arah fundamental RAPBN 2026.
Menurutnya, publik tidak bisa berharap banyak dari perubahan figur. “Postur RAPBN 2026 akan tetap sama. Pergantian ini tidak akan merubah porsi game plan yang tetap akan mengejar pajak ke masyarakat,” tegas Yanuar.
Ia menyoroti pernyataan awal Purbaya yang dianggap “keluar dari konteks sosiologi masyarakat” dengan menyebut hanya sebagian kecil rakyat yang kesulitan hidup. “Itu tone deaf, bahkan cenderung menghina rakyat. Seolah-olah rakyat yang merasa kurang dianggap serakah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Yanuar menyebut gaya komunikasi Purbaya arogan dan penuh bluffing. “Dia lebih menteri keuangan dari menteri keuangan. Bahkan menampilkan dirinya sebagai king maker yang mempengaruhi presiden. Ini gejala megalomania,” kata Yanuar.
Yanuar mengingatkan bahwa strategi mendorong belanja negara tanpa pembenahan kelembagaan berpotensi memperparah krisis. Ia mengibaratkan kondisi ekonomi Indonesia saat ini “gemuk tapi obesitas”.
“Ekspansi fiskal tanpa diet, semua dibiayai hutang. Walaupun indikator tampak sehat, kelincahan ekonomi berkurang. Ini bahaya,” jelasnya.
Menurut Yanuar, Presiden Prabowo seharusnya menurunkan ego dan fokus pada perbaikan kelembagaan untuk mencegah kebocoran anggaran. “Kalau kelembagaan tidak dibereskan, ekspansi fiskal hanya jadi garam di air laut,” tambahnya.
Yanuar juga membandingkan jam terbang Purbaya dengan pendahulunya, Sri Mulyani Indrawati. Meski ia kerap mengkritik kebijakan Sri Mulyani, Yanuar menilai mantan Menkeu itu setidaknya memiliki legacy kelembagaan dan kredibilitas di mata pasar.
“Kalau figur sekelas Sri Mulyani saja diragukan mampu membendung Prabowo, apalagi Purbaya,” sindirnya.
Potensi Risiko Sistemik
Ia juga menyinggung adanya risiko insider trading dalam kebijakan fiskal, terutama terkait proyek-proyek seperti Patriot Bond dan keterkaitan dengan kelompok bisnis tertentu. “Ini lebih parah dari insider trading biasa, karena kebijakan negara sudah didesain oleh kelompok yang sama,” tegasnya.
Yanuar menegaskan bahwa harapan publik sederhana: mencegah krisis. “Kita tidak ingin 1998 terulang. Maka, fungsi parlemen dan publik adalah mengawal Menkeu baru ini. Jangan sampai arogan, banyak bicara, tapi minim eksekusi,” tutup Yanuar.
