Sri Mulyani Archives -

Damai Hari Lubis Pertanyakan Objektivitas Kritik Said Didu: Mengapa SBY dan AHY Tak Banyak Disorot?

Hedi Batubara 4 Oktober 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Kritik M. Said Didu terhadap pemerintah dan kebijakan negara selama beberapa tahun terakhir kembali menjadi sorotan. Aktivis Damai Hari Lubis mempertanyakan objektivitas kritik tersebut dengan mengajak publik melihat kembali rekam jejak Said Didu ketika masih berada di dalam struktur pemerintahan.

Damai menilai, untuk mengukur objektivitas seorang pengamat atau pengkritik kebijakan publik, publik tidak cukup hanya melihat seberapa keras kritik yang disampaikan hari ini. Rekam jejak ketika seseorang berada di dalam pemerintahan juga penting diperiksa.

“Rekam jejak M. Said Didu hampir tidak pernah mengkritisi Kabinet Indonesia Bersatu era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara terbuka dan sistematis, karena pada masa itu ia merupakan bagian integral dari birokrasi pemerintahan,” kata Damai Hari Lubis dalam catatannya, Ahad (4/10/2026).

Secara faktual, Said Didu memang pernah menduduki posisi strategis di pemerintahan. Ia menjabat sebagai Sekretaris Kementerian Negara BUMN pada periode 2005 hingga 2010. Sebelumnya, kariernya berkembang dari lingkungan BPPT dan berbagai posisi pemerintahan lainnya.

Karena itu, menurut Damai, terdapat pertanyaan yang layak diajukan: apakah sikap kritis Said Didu terhadap pemerintah saat ini semata-mata lahir dari pertimbangan objektif mengenai kebijakan publik, atau terdapat perbedaan sikap yang dipengaruhi oleh posisi politik dan relasi kekuasaan pada setiap periode pemerintahan?

Damai mengatakan, ketika Said Didu menjadi bagian dari birokrasi pemerintahan SBY, posisinya tentu berbeda dengan sekarang.

“Sebagai PNS senior dan pejabat eselon tingkat atas yang berada di dalam sistem, ia menjalankan kebijakan pemerintah dan tidak mengambil posisi sebagai kritikus,” ujar Damai.

Namun, bagian ini perlu ditempatkan secara hati-hati. Tidak adanya kritik terbuka yang mudah ditemukan di ruang publik tidak otomatis membuktikan bahwa Said Didu sama sekali tidak pernah mengkritik kebijakan pemerintah secara internal.

Yang dapat diverifikasi adalah bahwa Said Didu memang berada dalam struktur birokrasi pemerintahan pada masa tersebut, sehingga ruang dan bentuk kritiknya berbeda dibandingkan ketika dirinya sudah berada di luar struktur kekuasaan.

Perdebatan mengenai objektivitas kemudian semakin menarik ketika membandingkan pandangan Said Didu terhadap sejumlah figur pemerintahan pada periode berbeda.

Damai juga menyinggung pandangan Said Didu mengenai Sri Mulyani.

Menurut Damai, Said Didu pernah memberikan penilaian positif terhadap Sri Mulyani ketika menjabat Menteri Keuangan pada era SBY. Sebaliknya, Said Didu kemudian melontarkan kritik keras terhadap Sri Mulyani ketika kembali menjadi Menteri Keuangan pada pemerintahan Joko Widodo.

Salah satu rekaman pemberitaan menunjukkan Said Didu membandingkan Sri Mulyani pada era SBY dengan periode pemerintahan Jokowi. Dalam pernyataannya pada 2025, ia menilai terdapat perbedaan sikap Sri Mulyani ketika berada di pemerintahan SBY dan ketika berada di pemerintahan Jokowi.

Perbedaan penilaian tersebut menjadi salah satu alasan Damai mempertanyakan konsistensi standar kritik Said Didu.

Salah satu titik penting dalam perjalanan publik Said Didu adalah pemberhentiannya sebagai Komisaris PT Bukit Asam Tbk pada 28 Desember 2018.

Dalam RUPSLB, PTBA menyatakan Said Didu diberhentikan karena dinilai sudah tidak sejalan dengan aspirasi dan kepentingan pemegang saham Dwiwarna.

Said Didu sendiri memberikan versi berbeda mengenai persoalan tersebut. Ia mengatakan pencopotan itu berkaitan dengan dirinya yang dianggap tidak lagi sejalan dengan pemegang saham dan menyatakan bahwa kemerdekaan berpendapat lebih penting daripada jabatan.

Peristiwa tersebut kemudian menjadi salah satu fase penting dalam meningkatnya eksistensi Said Didu sebagai pengkritik kebijakan pemerintah.

Karena itu, Damai melihat ada perubahan yang cukup mencolok antara posisi Said Didu ketika berada di dalam struktur pemerintahan dengan aktivitasnya setelah berada di luar struktur kekuasaan.

Damai juga menyinggung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Said Didu kini dikenal sangat aktif mengkritik berbagai kebijakan dan pejabat pemerintah.

Akan tetapi, Damai mengatakan kritik tersebut tidak secara khusus diarahkan kepada Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY.

“Secara spesifik, tidak ada catatan publik yang menunjukkan Said Didu secara khusus mengincar atau melayangkan kritik personal kepada AHY selaku Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan,” kata Damai.

Damai menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dari demokrasi. Pemerintah tidak boleh kebal kritik dan masyarakat berhak mempertanyakan setiap kebijakan negara.

Namun, menurut dia, kritik juga harus mempunyai standar yang sama.

“Kalau sebuah kebijakan dianggap salah ketika dilakukan pemerintahan tertentu, maka standar yang sama harus digunakan ketika kebijakan serupa dilakukan pemerintahan yang berbeda,” ujar Damai.

Dalam perspektif tersebut, publik tidak harus menerima seluruh kritik Said Didu maupun seluruh kritik terhadap Said Didu. Keduanya justru perlu diuji melalui data, fakta, rekam jejak kebijakan dan konsistensi argumentasi.

Sebab, kritik yang tajam belum tentu objektif. Sebaliknya, kritik terhadap seorang pengkritik juga belum tentu benar hanya karena menyebut rekam jejak masa lalunya.

Damai kemudian mempertanyakan apakah kritik Said Didu terhadap pemerintah selama ini memiliki standar yang sama terhadap seluruh rezim.

“Jadi, kritik Said Didu kepada pemerintah atau penguasa RI memang didesain khusus bukan untuk SBY dan AHY,” kata Damai.

Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Pengamat: Pernyataan Jokowi Selalu Kebalikan IMG-20260130-WA0096

Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Pengamat: Pernyataan Jokowi Selalu Kebalikan

Hedi Batubara 3 Februari 2026

MoneyTalk, Jakarta – Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka hingga dua periode justru dibaca berbeda. Alih-alih dimaknai sebagai dukungan murni, pernyataan tersebut dinilai menyimpan pesan politik berlapis.

Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai, publik perlu memahami pola komunikasi politik Jokowi yang kerap menunjukkan kontradiksi antara pernyataan dan tindakan.

“Kalau kita baca rekam jejaknya, pernyataan Jokowi sering kali justru kebalikan dari apa yang kemudian terjadi,” ujar Amir Hamzah kepada wartawan, Selasa (3/2/2026).

Ia mengingatkan kembali peristiwa saat Jokowi masih menjabat Gubernur DKI Jakarta. Kala itu, Jokowi berulang kali menyatakan tidak berminat maju sebagai calon presiden. Namun fakta politik berbicara lain—Jokowi akhirnya maju dan memenangkan Pilpres 2014.

Dalam konteks kekinian, Amir menilai pernyataan Jokowi yang mendukung Prabowo-Gibran dua periode tidak bisa dibaca secara tekstual semata.

“Justru di saat yang sama, Jokowi disebut telah menyiapkan Gibran sebagai calon presiden 2029. Ini bukan rahasia lagi di kalangan elite,” kata Amir.

Menurutnya, dukungan Jokowi kepada Prabowo bisa dimaknai sebagai upaya menjaga stabilitas transisi kekuasaan, sembari tetap menyiapkan skenario lanjutan bagi putra sulungnya.

Dengan pengaruh politik yang masih kuat, baik di birokrasi maupun jaringan partai, Jokowi dinilai memiliki kapasitas besar untuk melobi partai-partai agar mengusung Gibran pada Pilpres 2029.

“Tim media Gibran bahkan disebut sudah bekerja sejak sekarang. Ini menandakan 2029 bukan agenda dadakan,” lanjutnya.

Amir Hamzah juga menyinggung peristiwa kerusuhan Agustus 2025 yang hingga kini masih menyisakan tanda tanya besar. Ia menilai, rangkaian kejadian tersebut tidak bisa dilepaskan dari dugaan keterlibatan aktor-aktor tertentu.

Investigasi yang dipublikasikan Project Multatuli sebelumnya mengungkap keberadaan sebuah mobil Mercedes-Benz berwarna merah di sejumlah titik kerusuhan dan penjarahan, termasuk di sekitar rumah Nafa Urbach dan Sri Mulyani.

“Ada temuan menarik. Koordinator penjarah di dua lokasi berbeda menggunakan kendaraan yang sama—Mercy merah,” ungkap Amir.

Lebih lanjut, identifikasi lapangan menyebut kendaraan tersebut diduga kuat terkait dengan seorang pengusaha mebel asal Solo. Meski belum diproses secara hukum terbuka, temuan ini memicu spekulasi soal jejaring kekuasaan dan aktor di balik kerusuhan.

Amir Hamzah menilai, dukungan Jokowi terhadap Prabowo-Gibran dua periode juga dapat dibaca sebagai langkah politik defensif.

“Dalam politik kekuasaan, dukungan itu bisa berarti cari aman. Terutama dari potensi jerat hukum di masa depan,” katanya.

Ia menegaskan, hal ini bukan tuduhan hukum, melainkan analisis geopolitik yang lazim terjadi dalam fase pergantian rezim. Menurutnya, menjaga hubungan baik dengan presiden aktif merupakan strategi umum mantan kepala negara di berbagai belahan dunia.

Meski Prabowo-Gibran baru memulai masa pemerintahan, dinamika menuju 2029 dinilai sudah mulai bergerak. Peta kekuasaan, loyalitas partai, hingga pembentukan opini publik disebut sedang dipanaskan secara bertahap.

“Politik Indonesia tidak pernah benar-benar berhenti. Ia hanya berganti bab,” tutup Amir Hamzah.

‎Sinyal Merah Buat Prabowo dari Ambarukmo Royal Jogja Musyanto

‎Sinyal Merah Buat Prabowo dari Ambarukmo Royal Jogja

Hedi Batubara 29 Oktober 2025

MoneyTalk, Jakarta – Dalam satu bulan terakhir, Hotel Ambarukmo Royal Yogyakarta seolah menjadi “panggung tak kasat mata” dari banyak kegiatan hotel tersebut. Ada tiga kegiatan atau momentum penting terjadi pada tempat yang sama, bukan tanpa makna.

‎Pertama, pertemuan Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan IMF berlangsung di sana. Sebuah pertemuan yang jelas menyiratkan pembicaraan serius soal arah kebijakan ekonomi dan utang luar negeri Indonesia ke depan. IMF bukan sekadar lembaga keuangan global di banyak negara, ia simbol arah dan intervensi kebijakan fiskal yang kerap menjadi penentu pemerintahan Prabowo ke depan

‎Kedua, pertemuan para raja se-Nusantara juga digelar di tempat yang sama. Ini bukan acara seremonial belaka. Dalam konteks sosial-politik, para raja dan pemangku adat adalah representasi akar budaya, identitas bangsa, dan pemilik Republik ini.

‎Tapi pada Era Prabowo, diabaikan atau cuekin oleh Presiden Prabowo. Malahan Prabowo hanya membuka ruang Politik buat TNI (Tentera Nasional Indonesia). Dan tetap menganggap sebelah mata bagi para raja raja Nusantara untuk berperan dalam panggung pemerintahan

‎Ketiga, seluruh komisaris Pelindo beserta anak dan cucu perusahaannya juga memilih Ambarukmo sebagai tempat konsolidasi. Ini tentu bukan kebetulan. Pelindo adalah simpul penting logistik nasional, dan urat nadi pelabuhan dan rantai pasok.

‎Jika seluruh jajaran komisaris berkumpul di satu titik yang sama dengan dua peristiwa sebelumnya, patut diduga sedang ada penyusunan peta besar yang melibatkan ekonomi, budaya, dan kekuasaan.

‎Tiga peristiwa besar tersebut seperti IMF, para raja, dan Pelindo dalam satu lokasi dan kurun waktu yang berdekatan jelas bukan kebetulan biasa. Ada sinyal kuat buat pemerintahan Prabowo yang bisa diduga sebagai serangan dari darat, maupun laut

‎Yang pasti, Ambarukmo bukan sekadar hotel, tapi kini menjadi semacam pusat gravitasi pertemuan tiga poros kekuatan: internasional (IMF), tradisional (para raja), dan korporasi negara (Pelindo) yang kemungkinan jadi ancaman Pemerintah Prabowo.

‎Apalagi saat ini,Presiden Prabowo masih terus mengabaikan peran para raja dan simbol-simbol budaya lokal, maka gelombang kebangkitan dari Yogyakarta yang dikenal sebagai pusat spiritual dan kultural Nusantara bisa menjadi pesan keras bahwa kekuasaan tanpa akar budaya tidak akan pernah kokoh.

‎Barangkali, dari Ambarukmo-lah sinyal itu sedang dikirim.

Penulis : Mus Gaber, Ketua Padepokan Hukum Indonesia

Hendrajit: Ketegangan Sri Mulyani Vs Purbaya Bukan Konflik Pribadi, tapi Benturan Sistem Neoliberal dan Neofeodal 1758685073309

Hendrajit: Ketegangan Sri Mulyani Vs Purbaya Bukan Konflik Pribadi, tapi Benturan Sistem Neoliberal dan Neofeodal

Hedi Batubara 21 Oktober 2025

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat geopolitik Hendrajit menilai ketegangan antara Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perekonomian Purbaya Sadewa bukan sekadar persoalan pribadi atau perbedaan pandangan teknis. Menurutnya, konflik itu mencerminkan pertarungan ideologis antara dua sistem ekonomi yang selama ini bercampur di Indonesia: neoliberalisme dan neofeodalisme.

“Madame defisit Sri Mulyani itu pakem ekonominya adalah Structural Adjustment Program atau penyesuaian struktural. Pokoknya output ekonominya adalah stabilitas, dengan neraca berimbang sebagai keharusan. Kalau perlu, dana untuk padat karya bisa dikorbankan demi padat modal,” ujar Hendrajit, Selasa (21/10/2025).

Sebaliknya, kata dia, Purbaya Sadewa menganut pakem Restrukturisasi Ekonomi di mana negara, dunia usaha, dan lembaga keuangan harus ditata ulang agar saling sinkron. “Purbaya itu melihat bahwa struktur ekonomi kita sakit-sakitan, jadi harus direstrukturisasi,” tambahnya.

Menurut Hendrajit, peringatan Sri Mulyani agar Purbaya “tidak merasa paling mengerti” justru menjadi sinyal adanya gesekan kepentingan yang lebih dalam. “Pernyataan itu bisa dibaca macam-macam. Apakah Purbaya sedang membangunkan macan tidur? Atau sebaliknya, Sri Mulyani mengingatkan bahwa Purbaya mungkin tak sadar sedang berhadapan dengan kekuatan besar di belakang sistem,” ujarnya.

Lebih jauh, Hendrajit menegaskan bahwa ketegangan ini merupakan manifestasi dari komplikasi antara sistem ekonomi neoliberal dan neofeodal. “Kedua sistem ini telah melahirkan persenyawaan antara aparat birokrasi dan sektor swasta, khususnya konglomerasi lokal. Dari sinilah muncul oligarki partai di DPR,” katanya.

Ia menyebut persenyawaan tersebut sebagai sumber sekaligus perusak sistem kenegaraan. “Mereka bukan hanya menyabot birokrasi pemerintahan, tetapi juga sistem perekonomian nasional. Inilah bentuk sabotase struktural,” tegasnya.

Hendrajit menggambarkan Purbaya sebagai “dokter spesialis penyakit dalam” yang tengah berusaha menemukan akar penyakit sistem ekonomi nasional. Namun, di sisi lain, Sri Mulyani digambarkan sebagai “insinyur ekonomi” yang peka terhadap adanya “persenyawaan kimiawi” antara birokrasi dan kapitalisme rente.

Mengutip pemikiran Thorstein Veblen dalam The Theory of the Leisure Class, Hendrajit menyebut kelompok yang disebut “The Robber Barons” kaum kaya yang tidak produktif dan hanya menikmati hasil rente sebagai musuh sejati tatanan keadilan ekonomi. “Mereka bukan pebisnis sejati. Mereka tidak memproduksi barang dan jasa, tapi hidup dari rente dan koneksi. Mereka inilah yang sedang dihadapi oleh Purbaya,” ujar Hendrajit.

Ia menutup dengan catatan historis, menyamakan semangat Purbaya Sadewa dengan Pangeran Purbaya, putra Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten yang berjuang melawan kolonialisme VOC. “Kalau benar Purbaya menyadari siapa musuh sejatinya kaum Robber Barons itu maka perjuangannya bukan sekadar soal jabatan, tapi soal melawan penjarahan dalam bentuk baru,” pungkasnya.

Yanuar Rizky Sindir Purbaya, Gaya Baru, Kebijakan Lama Daerah, Terancam ‘Shutdown’ 1758685073309

Yanuar Rizky Sindir Purbaya, Gaya Baru, Kebijakan Lama Daerah, Terancam ‘Shutdown’

Hedi Batubara 18 Oktober 2025

MoneyTalk, Jakarta -Ekonom Yanuar Rizky menilai langkah Purbaya memotong transfer keuangan daerah tak beda dari era Sri Mulyani. Bedanya, Purbaya menyerang secara kasar kepala daerah secara terbuka, Dan Sri bermain halus alias tertutup kepada daerah.

Menurut Yanuar, ini kebijakan tanpa solusi dan hanya bikin sejumlah daerah miskin bisa lumpuh layaknya government shutdown di Amerika Serikat.

“Jakarta bisa hutang lewat obligasi daerah. Tapi NTT dan daerah lain? Bisa-bisa tak mampu bayar gaji pegawai. Itu shutdown namanya,” tegasnya.

bahwa langkah pemotongan dana transfer daerah tanpa disertai ruang kenaikan pajak bisa berujung fatal,ujar Yanuar.

Pemerintah pusat mesti realistis melihat kondisi daerah yang bergantung penuh pada dana pusat.

“Kalau cuma gaya komunikasinya yang baru, tapi kebijakan tetap menekan daerah, kita akan hadapi krisis sosial dan fiskal yang nyata,” ujarnya.

Negara Hilang Ribuan Triliun Rupiah dari Sektor Pertambangan Tapi perusahaan asing, China Untung We Stand with Said Didu: Lawan Penjajahan Negara PIK-2!

We Stand with Said Didu: Lawan Penjajahan Negara PIK-2!

Negara Hilang Ribuan Triliun Rupiah dari Sektor Pertambangan Tapi perusahaan asing, China Untung

Hedi Batubara 14 Oktober 2025

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat politik Muhammad Said Didu menuduh empat tokoh kunci di era pemerintahan Joko Widodo bertanggung jawab atas kerugian negara ribuan triliun rupiah dari sektor pertambangan akibat kebijakan yang menguntungkan perusahaan asing, khususnya China.

Dalam tayangan di kanal YouTube-nya, berjudul “Inilah Biang Kerok Kebijakan ‘Perampokan’ Tambang”, Senin (13/10/2025), Said Didu menyebut nama Joko Widodo, Luhut Binsar Pandjaitan, Bahlil Lahadalia, dan Sri Mulyani sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas apa yang disebutnya sebagai “perampokan tambang” selama 10 tahun terakhir.

“Kalau kita ingin kembali bahwa siapa sih yang biang kerok sebenarnya perampokan tambang di Indonesia, menurut saya yang pertama adalah Joko Widodo, yang kedua adalah Luhut Binsar Pandjaitan, yang ketiga adalah Bahlil Lahadalia, yang keempat adalah Sri Mulyani,” tegas Said Didu.

Kebijakan Bebas Pajak 30 Tahun untuk Perusahaan China

Said Didu mengungkapkan bahwa perusahaan tambang China di Indonesia mendapat fasilitas istimewa berupa pembebasan pajak, bea, dan berbagai pungutan lainnya selama 30 tahun. Padahal, menurutnya, umur tambang di lokasi-lokasi tersebut tidak akan mencapai 30 tahun.

“Artinya mereka tidak akan pernah membayar apa pun ke Indonesia dan datang mengeruk tambang di Indonesia,” ujarnya.

Ia mencontohkan kawasan pertambangan Morowali di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara yang diklaim menghasilkan kerugian negara hingga Rp700 triliun per tahun. Jika dikalkulasi selama 10 tahun, total kerugian bisa mencapai ribuan triliun rupiah.

Luhut Disebut Promotor Utama Tambang China

Menurut Said Didu, Luhut Binsar Pandjaitan menjadi sosok kunci yang memperjuangkan masuknya perusahaan tambang China ke Indonesia. Luhut disebut mengubah aturan untuk membolehkan tenaga kerja asing China masuk secara masif, meski sebelumnya dilarang undang-undang.

“Promotor utama perusahaan China dan tambang China di Indonesia selama 10 tahun ini adalah Luhut Binsar Pandjaitan,” tuduh Said Didu.

Ia juga menyoroti pembangunan smelter di kawasan industri khusus yang bebas dari berbagai pungutan, yang menurutnya hanya menguntungkan perusahaan asing tanpa memberikan manfaat signifikan bagi Indonesia.

Ekspor Tambang Bukan Milik Indonesia

Said Didu membantah narasi peningkatan ekspor tambang sebagai pencapaian positif. Menurutnya, ekspor yang tercatat sebenarnya bukan milik Indonesia karena setelah ore (bijih) dari rakyat masuk ke kawasan industri dan diolah di smelter China, kepemilikannya otomatis beralih.

“Yang membayar royalti itu bukanlah perusahaan China, tapi rakyat yang punya tambang. Ini pengelabuhan terus dilakukan,” jelasnya.

Ia juga menyebut perusahaan China di Indonesia beroperasi dengan membawa mesin sendiri, menggunakan bank sendiri, mempekerjakan tenaga kerja asing sendiri, tanpa membayar pajak, bea, atau pungutan apa pun.

4,3 Juta Hektar Tambang Melanggar Izin

Said Didu mengapresiasi langkah tim penertiban tambang yang dipimpin Menteri Pertahanan dalam pemerintahan Prabowo yang mengungkap sekitar 4,3 juta hektar tambang bermasalah terkait izin.

Ia berharap Presiden Prabowo dan jajaran kabinetnya, termasuk Menteri Keuangan, mengevaluasi kembali kebijakan pembebasan pajak dan bea untuk tambang yang masih berlaku hingga saat ini.

“Kepada Menteri Keuangan, saya berharap mengevaluasi kembali tentang pembebasan pajak dan bea terhadap tambang-tambang yang masih ada sekarang. Karena sebenarnya itu tidak diperlukan,” ujarnya.

Menteri Kehutanan dan Kapolri Juga Bertanggung Jawab

Said Didu menambahkan daftar pejabat yang disebutnya ikut bertanggung jawab, termasuk mantan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan (era Jokowi) dan Siti Nurbaya (Menteri LHK era Jokowi), serta Kapolri atas lemahnya penegakan hukum terkait pelanggaran izin penggunaan hutan untuk pertambangan.

“Pelanggaran hukum ini terjadi karena lemahnya penegakan hukum, Kapolri, Kejaksaan dan lain-lain,” katanya.

Said Didu menegaskan bahwa publik harus memahami dan menuntut pertanggungjawaban pejabat yang mengambil kebijakan merugikan negara, rakyat, dan bangsa dalam jangka panjang.

“Saatnya kita menuntut pertanggungjawaban atas kerugian negara, kerugian rakyat, atas kebijakan rezim Joko Widodo bersama dengan menteri-menterinya,” tegasnya mengakhiri pernyataan.

Belum ada respons dari pihak-pihak yang disebut oleh Didu dalam pendapatnya hingga berita ini tayang

Prabowo Hancurkan Mitos Sri Mulyani, Purbaya Harus Wujudkan Ekonomi Tumbuh 8% 1758685073309

Prabowo Hancurkan Mitos Sri Mulyani, Purbaya Harus Wujudkan Ekonomi Tumbuh 8%

Hedi Batubara 12 Oktober 2025

MoneyTalk,Jakarta, – Suasana Indonesia Lawyers Club (ILC) memanas ketika Muhammad Misbakun, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, melontarkan pernyataan keras yang langsung memicu tepuk tangan riuh. Dalam forum bertema ekonomi nasional itu, Misbakun menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto berhasil menghancurkan mitos lama di dunia ekonomi Indonesia bahwa hanya Sri Mulyani yang bisa menyelamatkan negeri ini dari krisis.

“Kita harus memberikan penghargaan tinggi kepada Bapak Presiden Prabowo yang telah menghapus mitos bahwa kalau bukan Bu Sri Mulyani maka ekonomi Indonesia akan runtuh. Dan mitos itu dipatahkan oleh Pak Prabowo,” ujar Misbakun dengan lantang.

Menurutnya, selama hampir dua dekade, sosok Sri Mulyani telah membentuk bayang-bayang ketergantungan di sektor fiskal nasional.

“Orang selama ini ditakut-takuti, kalau bukan Sri Mulyani yang jadi Menteri Keuangan, Indonesia akan colaps. Ternyata tidak! Ekonomi kita tetap stabil. Dunia tetap percaya. Dan itu karena diplomasi ekonomi Prabowo di level kepala negara,” lanjutnya.

Prabowo Bangun Kepercayaan Dunia, Purbaya Siapkan Terobosan

Misbakun menilai, kehebatan Prabowo bukan hanya dalam diplomasi politik, tapi juga dalam meningkatkan “level trust” global terhadap Indonesia.

“Sekarang trust internasional bukan pada sosok teknokrat, tapi pada kepemimpinan negara. Dan Prabowo berhasil membangun itu,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyoroti peran Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudhi Sadewa, yang menurutnya memiliki tugas berat namun strategis: mewujudkan visi ekonomi Prabowo menuju pertumbuhan 8 persen.

“Jangan bicara Purbaya sebagai individu, tapi sebagai ide sebagai konseptor ekonomi yang mengeksekusi visi Presiden,” kata Misbakun.

“Tugasnya jelas: dari APBN defisit, pajak rendah, dan tekanan fiskal tinggi dia harus ciptakan lompatan ekonomi.”

Jangan-Jangan Prabowo Dikerjain Lewat APBN 2026

Dalam momen yang memancing tawa dan tepuk tangan audiens, Misbakun juga menyindir keras rancangan APBN 2026 yang dinilainya masih sarat dengan ‘bom waktu’ warisan lama.

“Apakah kita sadar siapa pembuat desain APBN 2026 ini? Jangan-jangan Pak Prabowo mau dikerjain. Diciptakan bom waktu, supaya beliau yang kena resikonya,” sindirnya tajam.

Ia menilai transfer daerah yang kecil dan defisit fiskal yang lebar sebagai indikasi bahwa banyak kebijakan lama belum sinkron dengan arah baru pemerintahan Prabowo.

Karenanya, ia meminta agar Purbaya membangun komunikasi politik yang kuat dengan DPR, bukan hanya sibuk merespons isu media.

Desain Ekonomi Harus Nyata: Dari Pajak, Bansos, hingga Daya Beli

Lebih lanjut, Misbakun menantang Purbaya untuk mendesain ulang sistem ekonomi secara struktural, bukan sekadar kosmetik anggaran.

Ia menyebut tax ratio di bawah 10% sebagai sumber utama kelemahan APBN, yang harus segera ditangani dengan strategi fiskal progresif.

“Kalau mau menaikkan pertumbuhan, jangan naikkan pajak malah turunkan seperti Vietnam yang menurunkan PPN ke 8% dan pertumbuhannya langsung tembus 8,3%,” ujar Misbakun.

Selain itu, ia menyoroti menurunnya daya beli kelas menengah yang bisa mengancam stabilitas ekonomi.

“Kelas menengah kita menurun dari 3,5 juta ke 1,7 juta. Ini bahaya. Bansos harus diarahkan juga ke kelas menengah rentan,” tambahnya.

Purbaya Harus Fokus, Bukan Sibuk Komentari Kementerian Lain

Misbakun mengingatkan agar Purbaya tidak terlalu sering berkomentar soal kebijakan kementerian lain, seperti pemotongan anggaran MBG atau LBG.

“Itu bukan kewenangannya. Fokuslah pada desain ekonomi besar, bukan komentar sektoral,” tegasnya.

Ia menyatakan dukungan penuh Golkar terhadap kebijakan ekonomi Prabowo dan Purbaya.

“Golkar partai pendukung pemerintah. Kami tidak akan menjegal, tapi kami ingin tahu desain besar Purbaya seperti apa untuk wujudkan visi Presiden menuju ekonomi 8%,” pungkasnya.

Pegiat Desa Desak Penggunaan Dana Desa 2026 Sesuai Efesiensi Ala Menkeu Purbaya 1760014081382

Pegiat Desa Desak Penggunaan Dana Desa 2026 Sesuai Efesiensi Ala Menkeu Purbaya

Hedi Batubara 9 Oktober 2025

MoneyTalk, Jakarta – Dalam konferensi pers pada Selasa (7/10/2025) lalu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan efesiensi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tetap berlanjut di tahun 2026. Namun demikian, Purbawa memastikan efesiensi yang akan dijalankan berbeda dengan model efesiensi Sri Mulyani Menteri Keuangan sebelumnya.

Efesiensi ala Menkeu Purbaya ini adalah memastikan semua anggaran dibelanjakan sesuai peruntukannya, tepat waktu dan tidak dikorupsi.

Pegiat desa yang juga pendiri desapedia.id, Iwan Sulaiman Soelasno mendesak efesiensi ala Menkeu Purbaya ini juga berlaku dalam penggunaan Dana Desa 2026.

Dalam siaran persnya pada Kamis (9/10/2025), mantan Direktur Eksekutif Asossiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia (APDESI) ini mendesak agar penggunaan Dana Desa 2026 yang dibelanjakan sesuai peruntukannya, tepat waktu dan tidak dikorupsi dituangkan sejelas-jelasnya dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Dana Desa 2026.

“Apa yang disampaikan menkeu Purbaya soal efesiensi terkait 3 hal yaitu peruntukan penggunaan yang jelas, tepat waktu dan tidak dikorupsi harus menjadi indikator kinerja bagi Pemdes dalam penggunaan Dana Desa 2026”, tegas Iwan.

Iwan menambahkan, ketiganya ini juga bisa menjadi pedoman bagi Aparat Penegak Hukum (APH) dan Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Dana Desa di tahun 2026.

“Penggunaan Dana Desa masih banyak masalah. Misalnya saja peruntukannya tidak sesuai hasil musdes yang merupakan forum tertinggi warga desa. Kemudian pelaksanaannya tidak tepat waktu karena penyerapan Dana Desa oleh Pemdes itu seringkali menumpuk diakhir tahun. Soal Dana Desa dikorupsi ini sudah kita ketahui bersama, data ICW tahun 2024 sektor desa menjadi yang paling banyak korupsi yaitu 77 kasus”, ungkap Iwan.

Koboy Data” Guncang Istana! Purbaya Bongkar Oligarki Warisan Sri Mulyani, BI dan Luhut Kena Getahnya! 1758685073309

Koboy Data” Guncang Istana! Purbaya Bongkar Oligarki Warisan Sri Mulyani, BI dan Luhut Kena Getahnya!

Hedi Batubara 9 Oktober 2025

MoneyTalk, Jakarta – Di tengah stagnasi ekonomi dan gonjang-ganjing politik fiskal, muncul satu nama yang bikin elite ekonomi megap-megap oleh Purbaya Yudi Sadewa. Hanya sebulan menjabat sebagai Menteri Keuangan, langkahnya sudah bikin jantung oligarki berdebar.

Ekonom Universitas Indonesia, Dr. Kun Nurachadijat, dalam tayangan Forum Keadilan TV Kamis (09/10), menyebut Purbaya sebagai “koboy data” yang datang dengan peluru tajam: data, keberanian, dan niat mengguncang status quo.

“Purbaya bukan birokrat kalem kayak Sri Mulyani. Dia koboy yang datang dengan senjata data dan langsung menembak ke jantung oligarki,” ujar Kun dengan nada tajam.

Melanjutkan Warisan Sri Mulyani, Tapi Membalik Arah

Kun menjelaskan, Purbaya memang melanjutkan banyak kebijakan Sri Mulyani, tapi dengan arah yang berlawanan. Kalau Sri Mulyani dikenal “menjaga stabilitas buat investor”, maka Purbaya justru “mengguncang stabilitas buat oligarki.”

“Kalau Sri Mulyani itu teknokrat IMF style berhitung, aman, dan ramah korporasi. Purbaya datang dari mazhab teknolog ITB, logikanya sederhana: kalau ekonomi macet, uang harus diguyur,” kata Kun.

Langkah paling mengejutkan? Purbaya menggelontorkan Rp165 triliun dari Bank Indonesia ke lima bank besar, agar bunga kredit turun dan uang rakyat kembali berputar. Kebijakan yang membuat banyak ekonom senior menelan ludah karena ini “anti manual”, tapi “pro hasil.”

Menembus Benteng Oligarki: 84 Wajib Pajak Besar Dikejar!

Tak berhenti di situ. Purbaya juga meluncurkan “operasi senyap” ke dunia perpajakan. Sebanyak 84 perusahaan besar kini dalam radar, dengan potensi pajak tembus Rp60 triliun!

“Dia enggak kejar rakyat kecil. Yang dikejar justru para pengemplang besar perusahaan-perusahaan yang selama ini nyaman di balik pelukan kekuasaan,” beber Kun.
“Ini serangan langsung ke benteng oligarki!”

Tak heran, desas-desus di kalangan pejabat ekonomi menyebut Purbaya mulai membuat panas kuping sejumlah nama besar, termasuk lingkaran bisnis yang dikenal dekat dengan Luhut Binsar Pandjaitan.

“Kalau politiknya tinggi, yang tua-tua pasti gelisah. Karena anak muda ini datang dengan data dan niat mengguncang,” tambah Kun tajam.

Sri Mulyani Disindir: “Terlalu Patuh pada Pesanan Internasional!

Kun tak segan menyentil kebijakan menteri keuangan sebelumnya.
Menurutnya, Sri Mulyani terlalu “berdiplomasi” dengan kepentingan asing dan lembaga internasional.

“Saya katakan, Sri Mulyani itu melindungi oligarki. Karena ada pesanan internasional,” ungkap Kun blak-blakan.
“Purbaya ini datang dengan revolusi fiskal dari bawah, bukan dari IMF.”

Komentar itu sontak jadi pembicaraan panas di kalangan akademisi ekonomi.
Pasalnya, jarang ada ekonom UI yang bicara seberani itu di ruang publik. Tapi Kun tetap santai. “Ya karena itu fakta,” ujarnya pendek.

Gaya “Habibie Nomics” Baru: Cepat, Berani, dan Anti Teori

Kun menyebut Purbaya sebagai “produk Habibie Nomics generasi baru” teknolog yang berpikir eksak dan langsung eksekusi.

“Dia bukan perencana di papan tulis. Dia tukang servis mesin ekonomi,” katanya.

“Kalau darah ekonomi kurang, ya dia guyur darahnya. Gaya koboy itu justru cocok di negara penuh drama kayak kita,” kata Kun sambil tertawa.

Tembakan ke BI: “Cadangan Emas Tidak Naik, Padahal Dunia Panik!

Dalam komentarnya, Purbaya juga menyoroti Bank Indonesia (BI) yang disebut “tidak menambah cadangan emas” di tengah lonjakan harga emas dunia.

“Banyak bank sentral dunia menimbun emas karena ancaman krisis global. Tapi BI? Diam saja. Nilainya naik, tapi tonasenya tetap,” ujarnya.
“Padahal ini saatnya beli emas, bukan jual cadangan.”

Komentar itu bikin suasana rapat-rapat keuangan makin panas. Beberapa pejabat BI dikabarkan mulai “mendinginkan komunikasi” dengan Kemenkeu.

Purbaya vs Oligarki, Babak Baru Perang Ekonomi!

Menutup analisanya dengan kalimat yang kini jadi kutipan viral di media sosial, “Purbaya itu koboy data. Dia bukan menembak orang dia menembak sistem yang bobrok.” ujar Kun

Di bawah gaya koboynya, Purbaya dinilai membuka babak baru perang ekonomi Indonesia, antara ekonomi rakyat versus ekonomi oligarki.

Dan kali ini, pelurunya bukan politik tapi data, fiskal, dan keberanian.

Mahfud MD Meledak ! Bongkar Mafia Emas & Cuci Uang Rp.189 Triliun 1758685073309

Mahfud MD Meledak ! Bongkar Mafia Emas & Cuci Uang Rp.189 Triliun

Hedi Batubara 8 Oktober 2025

MoneyTalk,JAKARTA — Ledakan politik kembali menggema dari kanal YouTube Mahfud MD Official. Dalam episode terbaru Terus Terang yang tayang Selasa (7/10), mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap skandal superpanas yang disebut “selama ini dikubur rapat-rapat” di balik tembok Kementerian Keuangan.

“Ada pencucian uang Rp189 triliun dari kasus impor emas! Selisihnya 3,5 ton emas. Ini bukan cerita fiksi, ini laporan resmi!” tegas Mahfud, matanya tajam menatap kamera.

Pernyataan Mahfud sontak memicu gelombang reaksi. Ia menyebut data antara Bea Cukai dan Ditjen Pajak “tidak nyambung dan sarat permainan”.

“Yang satu bilang importirnya nggak bisa ditemui, yang lain bilang gampang. Ini bukan miskomunikasi, ini kongkalikong!” ujarnya.

Mahfud bahkan menyebut, ada indikasi oknum besar di balik permainan emas, yang sengaja menyembunyikan perbedaan data agar jejak uang panas tidak terlacak.

Bu Ani Baik Tapi Terlalu Lembek!

Tak berhenti di situ, Mahfud juga melontarkan kritik pedas untuk Sri Mulyani.

Ia memuji integritasnya, tapi menuding gaya kepemimpinannya terlalu melindungi bawahannya yang bermasalah.

“Disiplin fiskal Bu Ani itu top! Tapi kalau bawahannya udah ketahuan main, jangan cuma dikasih nasehat tobat. Geser aja sekalian!” ujar Mahfud dengan nada sinis.

Mahfud juga melempar “bola panas” ke Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudhi Sadewa, yang baru saja dilantik Presiden Prabowo.

“Saya harap gaya Pak Purbaya yang keras bisa bantu bersihkan itu semua. Tapi dia harus siap tekanannya nanti bukan main!” katanya tajam.

BLBI: “Jangan Bilang Gaduh, Kami Rampas 41 Triliun!

Mahfud juga membantah tudingan bahwa Satgas BLBI yang dipimpinnya dulu hanya membuat gaduh tanpa hasil.

“Yang bilang kami cuma bikin gaduh itu nggak tahu apa-apa. Dalam tiga tahun, kita rampas Rp41 triliun! Itu hasil kerja, bukan wacana,” tegasnya.

Ia bahkan mengaku ada menteri yang menekan dirinya agar menghentikan kasus besar BLBI, tapi ia menolak mentah-mentah.

“Saya bilang, kalau bukan Presiden yang perintah, saya nggak berhenti. Saya nggak takut,” katanya lantang.

Negara Ngutang ke Rakyat, Tapi Tak Mau Bayar!

Mahfud juga menyingkap borok lain: utang negara ke rakyat yang mencapai Rp5,8 triliun belum dibayar sampai sekarang.

“Kalau rakyat ngutang ke negara, sehari telat langsung disita. Tapi kalau negara ngutang ke rakyat? Bisa 10 tahun nggak dibayar! Ini gila!” ucapnya.

Ia menyebut contoh kasus pengusaha Tarifin, yang menang di Mahkamah Agung tapi belum juga menerima pembayaran dari pemerintah.

“Sudah dua kali Presiden perintah untuk bayar, tapi tak dilaksanakan. Kalau bunganya terus jalan, ini bisa jadi korupsi juga,” ujar Mahfud.

Jangan Main Hapus Nama, Negara Bisa Rugi!

Tak kalah panas, Mahfud juga menyentil langkah Kejaksaan Agung yang mencabut paspor Riza Chalid dan Jurist Tan dua nama yang sempat dikaitkan dengan kasus besar.

“Kalau paspornya dicabut, malah repot! Gimana mau dikejar lewat interpol kalau statusnya jadi ‘tanpa negara’? Jangan-jangan malah dikasih jalan kabur!” sindirnya tajam.

Namun Mahfud dalam pernyataannya dengan kalimat yang bergetar:

“Saya masih ingin percaya aparat kita, tapi kejujuran itu sedang diuji. Jangan sampai hukum cuma tajam ke rakyat kecil.”

Kalau Mau Bersih, Jangan Takut Kotor!

Pernyataan Mahfud MD malam itu bak bom waktu politik yang meledak di tengah suasana tenang jelang akhir tahun.

Ia bukan hanya bicara angka, tapi menantang langsung sistem lama yang dianggap “terlalu nyaman dengan korupsi”.

“Kalau berani, bersihkan! Tapi jangan pura-pura bersih sementara semua masih diatur dari belakang,” ujarnya menohok.

Sri Mulyani

Damai Hari Lubis Pertanyakan Objektivitas Kritik Said Didu: Mengapa SBY dan AHY Tak Banyak Disorot?

Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Pengamat: Pernyataan Jokowi Selalu Kebalikan

‎Sinyal Merah Buat Prabowo dari Ambarukmo Royal Jogja

Hendrajit: Ketegangan Sri Mulyani Vs Purbaya Bukan Konflik Pribadi, tapi Benturan Sistem Neoliberal dan Neofeodal

Yanuar Rizky Sindir Purbaya, Gaya Baru, Kebijakan Lama Daerah, Terancam ‘Shutdown’

Negara Hilang Ribuan Triliun Rupiah dari Sektor Pertambangan Tapi perusahaan asing, China Untung

Prabowo Hancurkan Mitos Sri Mulyani, Purbaya Harus Wujudkan Ekonomi Tumbuh 8%

Pegiat Desa Desak Penggunaan Dana Desa 2026 Sesuai Efesiensi Ala Menkeu Purbaya

Koboy Data” Guncang Istana! Purbaya Bongkar Oligarki Warisan Sri Mulyani, BI dan Luhut Kena Getahnya!

Mahfud MD Meledak ! Bongkar Mafia Emas & Cuci Uang Rp.189 Triliun

Baca Juga Berita Ini

Ahrie Sonta Nasution Nyatakan Siap Kooperatif dan Terbuka Ungkap Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal

Munaslub Golkar Digelar Demi “Selamatkan Partai dari Gank Solo”, Ahmad Doli Kurnia Maju Jadi Caketum!

Nasib ‘Geng Solo’ setelah Penangkapan Listyo Sigit Cs

Dugaan Menyadap Presiden Prabowo, Muslim Arbi: Listyo Sigit dan Gerombolannya Layak Dihukum Mati