Sri Mulyani Archives - Laman 4 dari 7 -

Ungkap 283 Kasus dalam Sepekan, Sri Mulyani: Ini Langkah Preventif

Hedi Batubara 16 November 2024

MoneyTalk, Jakarta – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengumumkan pada Kamis (14/11) capaian signifikan dalam upaya pemberantasan penyelundupan di Indonesia. Dalam konferensi pers di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa selama periode 4-11 November 2024, telah dilakukan 283 kali penindakan terkait kasus penyelundupan berbagai komoditas.

Penindakan tersebut mencakup garmen, tekstil, mesin elektronik, rokok, minuman keras, dan narkotika. Total perkiraan nilai barang yang diselundupkan mencapai Rp49 miliar, dengan potensi kerugian negara sebesar Rp10,3 miliar yang masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut.

Penindakan ini dilakukan sebagai bagian dari sinergi antar kementerian dan lembaga dalam memberantas penyelundupan yang merugikan negara. Sri Mulyani menekankan bahwa angka penindakan ini hanya sebagian kecil dari gunung es permasalahan penyelundupan yang ada di Indonesia. Berikut adalah rincian beberapa penindakan yang berhasil dilakukan:

Sebanyak EMP kontainer berisi 1.628 koli pakaian jadi, barang elektronik, kosmetik, dan barang lainnya berhasil diamankan. Modus operandi yang digunakan adalah deklarasi yang salah (mis-deklarasi) untuk menghindari pemeriksaan lebih ketat. Nilai total barang mencapai Rp18,6 miliar, dengan potensi kerugian negara sebesar Rp24,8 miliar.

Penindakan terhadap satu kontainer berisi 1.117 rol kain tenun. Modus yang digunakan adalah deklarasi sebagai aksesori pakaian jadi, padahal isinya adalah tekstil berkualitas tinggi. Total nilai barang sebesar Rp9,8 miliar, dengan potensi kerugian negara sebesar Rp5,3 miliar.

Bea Cukai juga menyita 10.498 unit produk besi baja, 1.664 laptop dan aksesoris, serta 136 unit motor dalam keadaan terurai di Cikarang Dry Port. Modus penyelundupan berupa deklarasi barang tidak sesuai jenis untuk menghindari larangan pembatasan impor. Total nilai barang mencapai Rp9,4 miliar, dengan kerugian negara diperkirakan sebesar Rp2,9 miliar.

Selain penindakan di bidang kepabeanan, operasi penindakan juga dilakukan terhadap barang-barang yang melanggar aturan cukai:

Sebanyak 763.300 batang rokok dari 157 kasus di wilayah Jakarta dan Jawa Barat berhasil disita. Nilai total rokok ilegal ini mencapai Rp9,6 miliar, dengan potensi kerugian negara sebesar Rp5,85 miliar.

Disita 28.525 unit rokok elektronik dan 705.000 keping pita cukai palsu di Tangerang dan Semarang. Nilai barang diperkirakan mencapai Rp3,3 miliar, dengan potensi kerugian negara sebesar Rp2,9 miliar.

Sebanyak 3.301 liter minuman keras mengandung metil alkohol disita dari 11 kasus penindakan di Jakarta. Diperkirakan, kerugian negara dari penjualan miras ilegal ini mencapai Rp3,7 miliar.

Penindakan juga mencakup sektor narkotika dengan bekerja sama antara Bea Cukai, Polri, dan BNN. Penindakan terhadap 67 kg sabu di Aceh, Dumai, Bogor, Lampung, dan Jakarta, dengan modus penyelundupan melalui jalur laut dan ekspedisi.

Sebanyak 48.000 butir MDMA dan 7,6 kg narkotika lainnya berhasil diamankan di Jakarta dan Banten. Modus yang digunakan adalah pengiriman melalui jasa ekspedisi.

Bea Cukai dan aparat keamanan menyita 23 kg ganja di Jawa Barat dan 3.000 butir Happy Five di Jakarta, yang semuanya dikirim melalui ekspedisi.

Sri Mulyani menekankan pentingnya kerja sama antar lembaga dalam memerangi penyelundupan. Hadir dalam konferensi pers tersebut adalah perwakilan dari berbagai instansi, termasuk Menko Polhukam, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, hingga perwakilan TNI dan Polri.

Menurut Sri Mulyani, keberhasilan ini merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam menindak pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai. Langkah ini juga sejalan dengan upaya menciptakan iklim ekonomi yang sehat dan adil bagi para pelaku usaha di Indonesia.

“Ini bukan sekadar tindakan represif, tetapi juga langkah preventif. Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan serta edukasi kepada masyarakat guna mengurangi kasus penyelundupan dan pelanggaran cukai,” ujar Sri Mulyani.(c@kra)

Sri Mulyani: Ekonomi Indonesia Siap Hadapi Ketidakpastian Kebijakan Trump

Hedi Batubara 15 November 2024

MoneyTalk, Jakarta – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR pada Rabu (13/11) menyoroti beberapa ketidakpastian yang bisa memengaruhi perekonomian Indonesia akibat kebijakan fiskal yang diambil oleh Presiden AS terpilih, Donald Trump. Sri Mulyani menyebutkan bahwa kebijakan fiskal Trump yang diperkirakan akan lebih ekspansif dibandingkan dengan pemerintahan Presiden Joe Biden, perlu diwaspadai karena dapat mempengaruhi dinamika ekonomi global, termasuk Indonesia.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintahan Trump, seperti pemotongan pajak korporasi, ekspansi belanja strategis, dan proteksionisme yang lebih agresif dengan menaikkan tarif impor, bisa berdampak pada perekonomian Indonesia.

“Selama ini kebijakan tarif impor AS terfokus pada China karena neraca perdagangan yang surplus. Namun, kita memprediksi bahwa di bawah kepemimpinan Trump, kebijakan tarif impor akan meluas dan mencakup negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia,” kata Sri Mulyani.

Hal ini berpotensi membuat ekspor Indonesia ke AS menghadapi tarif yang lebih tinggi, yang bisa mempengaruhi daya saing produk Indonesia di pasar global. Selain itu, kebijakan proteksionisme ini juga dapat meningkatkan ketegangan perdagangan di tingkat internasional dan memengaruhi stabilitas ekonomi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Sri Mulyani menambahkan bahwa meskipun ekonomi AS secara umum cukup resilien, dengan pertumbuhan yang masih relatif tinggi, tantangan utama terletak pada kebijakan fiskal yang diambil oleh Trump. Kebijakan tersebut diperkirakan akan menambah defisit anggaran AS, yang berimbas pada lonjakan yield surat utang negara AS (US Treasury), dan berpotensi memperkuat dolar AS. Kenaikan suku bunga yang dihasilkan dari kebijakan fiskal ini juga bisa memperburuk tekanan terhadap mata uang negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Di sisi lain, situasi geopolitik global yang terus berubah, termasuk ketegangan di Timur Tengah dan perubahan kebijakan terkait perubahan iklim, juga dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi global. Sri Mulyani memperingatkan bahwa AS di bawah Trump kemungkinan akan lebih fokus pada produksi fosil fuel, yang dapat mempengaruhi harga energi dunia, serta mengubah arah kebijakan terkait mobil listrik dan energi terbarukan.

Meskipun menghadapi ketidakpastian dari kebijakan luar negeri, Sri Mulyani menegaskan bahwa ekonomi Indonesia masih dalam posisi yang relatif kuat dan mampu bertahan. Indonesia berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi di sekitar angka 5% meskipun menghadapi tekanan dari kebijakan moneter global yang ketat.

“Di tengah tantangan ini, Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan yang solid, didukung oleh konsumsi domestik yang stabil, investasi yang terus tumbuh, dan sektor manufaktur yang menunjukkan pemulihan,” ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani juga menyebutkan bahwa sektor-sektor seperti manufaktur, transportasi, dan pertanian masih mencatatkan angka pertumbuhan yang positif. Konsumsi rumah tangga yang tumbuh stabil juga menjadi salah satu faktor pendukung perekonomian Indonesia. Meski demikian, Indonesia tetap harus berhati-hati dalam mengelola ketidakseimbangan neraca perdagangan dan menjaga agar APBN tetap sehat.

Dalam menghadapi ketidakpastian global, Sri Mulyani menekankan pentingnya kebijakan fiskal yang hati-hati dan terukur. Pemerintah Indonesia perlu menjaga agar pengelolaan anggaran negara tetap fokus pada pembangunan infrastruktur, program sosial, dan pemulihan ekonomi pascapandemi. Pengelolaan APBN yang efektif dan efisien akan menjadi kunci untuk memastikan stabilitas ekonomi Indonesia di tengah ketegangan global dan fluktuasi pasar internasional.

Dengan begitu, meskipun Indonesia akan menghadapi tantangan dari kebijakan ekonomi Presiden Trump, Sri Mulyani yakin bahwa Indonesia dapat bertahan dengan kebijakan fiskal yang prudent dan meningkatkan daya saing produk domestik di pasar internasional.(c@kra)

Aspirasi Soal APBN, Ini Kata Sri Mulyani

Hedi Batubara 15 November 2024

MoneyTalk, Jakarta – Pada Rabu, 13 November, Menteri Keuangan Sri Mulyani menghadiri rapat kerja dengan DPR untuk membahas berbagai isu terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani menyampaikan sejumlah penjelasan terkait tantangan dalam pengelolaan APBN dan mengapa aspirasi yang diajukan sering kali tidak dapat sepenuhnya dipenuhi. Berikut adalah penjabaran mendalam tentang pernyataan penting yang diutarakan oleh Sri Mulyani dalam rapat tersebut.

Sri Mulyani menggarisbawahi bahwa APBN merupakan instrumen yang dirancang untuk menyeimbangkan berbagai tujuan nasional. Menurutnya, APBN harus mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan, mulai dari pembangunan ekonomi, perlindungan sosial, hingga stabilitas makroekonomi. Hal ini berarti, ketika DPR atau pihak terkait menanyakan tentang kebijakan spesifik, sering kali perlu dijelaskan dalam konteks yang lebih luas.

“Kami harus menjelaskan kebijakan dalam konteks keseluruhan APBN,” ungkap Sri Mulyani. “APBN harus mengakomodasi begitu banyak tujuan yang membuat daya gigit pada satu isu mungkin tidak sebesar harapan,” lanjutnya.

Sri Mulyani menegaskan, ekonomi Indonesia tidak hanya bergantung pada APBN semata, tetapi juga dipengaruhi oleh peran masyarakat dan sektor usaha. Sebagai bendahara negara, dia menekankan pentingnya menjaga APBN agar tetap kredibel dan berkelanjutan. Menurutnya, APBN yang digunakan secara eksesif akan “jebol” dan menjadi sumber masalah alih-alih solusi.

“APBN harus tetap sustainable dan kredibel, agar ekonomi bisa terus berjalan. Jika APBN jebol, bukannya menjadi solusi, justru akan menjadi sumber masalah,” jelasnya.

Sri Mulyani mengakui, dalam menyusun APBN, Kementerian Keuangan telah mencatat berbagai aspirasi dari anggota DPR. Meski begitu, tidak semua permintaan dapat diakomodasi sepenuhnya.

“Saya sepakat dengan hampir semua aspirasi yang disampaikan. Namun, ketika masuk ke dalam APBN, kami harus mengkalibrasinya, sehingga mungkin hasil akhirnya tidak 100% seperti yang diharapkan,” kata Sri Mulyani.

Salah satu contoh tantangan dalam pengambilan keputusan fiskal adalah bagaimana melindungi sektor industri, baik hulu maupun hilir. Sri Mulyani menjelaskan bahwa kebijakan bea masuk sering kali diambil untuk melindungi industri tertentu. Seperti industri tekstil yang menghadapi tantangan dari impor bahan baku.

“Kalau kita ingin hilirnya baik, harus dipastikan hulunya tidak hancur,” tegasnya. Namun, proteksi di satu sektor bisa merugikan sektor lain. “Ini tugas berat kami, menyeimbangkan antara melindungi hulu dan hilir.”

Sri Mulyani juga menjelaskan mengenai kebijakan bea masuk dan tarif cukai yang kerap menuai perhatian. Pengambilan keputusan ini tidak diambil secara sepihak, tetapi melalui koordinasi dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Perindustrian dan Kementerian Tenaga Kerja. Proses pengambilan keputusan melibatkan tim tarif yang mengevaluasi apakah ada ancaman damping yang merugikan industri dalam negeri.

“Kebijakan bea masuk, misalnya, harus melalui pembahasan di tim tarif dan disetujui sebelum ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan,” paparnya.

Dalam pembahasan terkait penerimaan negara, Sri Mulyani menyinggung pentingnya meningkatkan tax ratio sebagai bagian dari upaya memperkuat perekonomian. Dia mengakui bahwa tax ratio Indonesia saat ini relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Oleh karena itu, roadmap untuk meningkatkan tax ratio terus disusun dan dibahas bersama dengan tim di Kementerian Keuangan.

“Kami sedang menyiapkan roadmap peningkatan tax ratio, dan ini akan menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama,” jelas Sri Mulyani.

Sebagai penutup, Sri Mulyani menegaskan bahwa APBN harus tetap fleksibel dan mampu merespons krisis ekonomi global. Hal ini penting untuk memastikan bahwa APBN tetap menjadi instrumen yang dapat menjaga stabilitas ekonomi nasional, seperti saat menghadapi krisis keuangan global atau pandemi COVID-19.

“APBN telah menjadi instrumen penting untuk merespons situasi-situasi darurat, dan kami harus memastikan kesehatannya tetap terjaga,” ujar Sri Mulyani.(c@kra)

Prabowo Pilih Sri Mulyani Jadi Menkeu Lagi, Singkirkan yang Berbeda Mazhab?

Hedi Batubara 1 November 2024

MoneyTalk, Jakarta – Masuknya Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan di kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengejutkan banyak pihak. Penunjukan ini mencatatkan Sri Mulyani sebagai salah satu Menteri Keuangan RI yang bertahan di tiga masa pemerintahan yang berbeda, dengan konsistensi dalam pendekatan kebijakan fiskal dan makroekonomi.

Banyak ekonom dan pengamat politik awalnya memperkirakan bahwa Prabowo akan membawa sosok baru yang dianggap lebih sejalan dengan mazhab ekonominya. Namun, keputusan ini justru menandai eksistensi Sri Mulyani yang terus mendapat tempat, bahkan dalam pemerintahan yang dianggap memiliki pandangan ekonomi berbeda.

Mengapa Prabowo Memilih Sri Mulyani Lagi?

Dalam beberapa kesempatan, Prabowo diketahui cukup kritis terhadap pendekatan ekonomi neoliberal yang dianggap sering sejalan dengan kebijakan yang didukung lembaga-lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Sri Mulyani yang pernah menjabat sebagai Direktur Pelaksana di Bank Dunia, sering kali dikaitkan dengan pendekatan yang dianggap lebih pro-pasar. Keputusan Prabowo ini kemungkinan merupakan strategi untuk memperkuat stabilitas keuangan Indonesia di tengah gejolak global yang terus berkembang.

Sejumlah analis, seperti yang dibahas dalam Podcast PHD 4K pada selasa (29/10) oleh Poempida Hidayatulloh, menyebutkan bahwa Prabowo “terpaksa” mempercayakan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan untuk menjaga dukungan dari lembaga internasional. Dengan semakin meningkatnya ketegangan geopolitik global dan persaingan dua kutub ekonomi (BRICS vs IMF), keberadaan Sri Mulyani di kabinet Prabowo dapat dilihat sebagai upaya kompromi dengan pihak internasional untuk menjaga posisi Indonesia di tengah kedua kekuatan besar ini.

“Mazhab Sri Mulyani” dan Sapuan di Sekitar Prabowo

Menariknya, Prabowo justru disinyalir melakukan sapuan terhadap orang-orang di sekitarnya yang sebelumnya mendukung mazhab ekonomi yang berseberangan dengan Sri Mulyani. Menurut Yanuar Rizky, pengamat ekonomi yang menjadi narasumber dalam podcast tersebut, Prabowo melakukan “pembersihan” ini sejak September, yang ditandai dengan serangkaian pertemuan intensif di bawah kepemimpinan Sri Mulyani. Bahkan dalam suatu forum di luar negeri, Sri Mulyani secara khusus terlibat dalam upaya memperkuat kerja sama dengan lembaga keuangan internasional yang dianggap sebagai sinyal kuat pengaruhnya di kabinet.

Yanuar juga menyoroti bahwa pengaruh Sri Mulyani didukung oleh peran pentingnya dalam perumusan kebijakan fiskal global, termasuk dalam evaluasi Bretton Woods Agreement yang digagas IMF. Keterlibatan Sri Mulyani dalam agenda besar internasional ini membawa dampak strategis bagi posisi Indonesia. Dengan kata lain, Prabowo mungkin merasa tidak punya banyak pilihan, karena pengaruh Sri Mulyani di kancah global justru bisa memberikan perlindungan bagi stabilitas ekonomi Indonesia.

Tantangan dan Keuntungan Prabowo dengan Kebijakan ini

Prabowo tampaknya sadar bahwa tidak melibatkan Sri Mulyani atau orang-orang seideologisnya bisa membawa tantangan besar bagi stabilitas keuangan Indonesia. Beberapa ekonom menyebut, ketegangan geopolitik antara BRICS dan IMF bisa berdampak pada nilai tukar rupiah dan suku bunga. Sebagai negara dengan utang yang relatif besar, perubahan kebijakan fiskal secara drastis tanpa keterlibatan sosok seperti Sri Mulyani bisa memicu kekhawatiran pasar.

Di sisi lain, keputusan ini juga berpotensi memberikan dampak positif. Prabowo, melalui sosok Sri Mulyani, dapat memproyeksikan citra stabilitas dan kenyamanan bagi investor internasional. Pada akhirnya, keputusan ini dapat menjaga Indonesia dari gejolak yang tidak perlu di pasar global, terutama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi di masa depan.

Antara Kepentingan Internasional dan Nasional

Penunjukan Sri Mulyani merupakan langkah strategis yang menyiratkan pemahaman Prabowo terhadap kebutuhan kompromi di sektor keuangan. Meski bertolak belakang dengan prediksi awal bahwa Prabowo akan membawa sosok yang lebih pro-ekonomi lokal, pilihan ini mencerminkan kepekaan terhadap dinamika global. Dalam konteks ekonomi dan politik internasional yang semakin kompleks, kebijakan Prabowo ini dapat menjadi upaya untuk menjaga keseimbangan ekonomi Indonesia, di antara pengaruh besar lembaga internasional dan kebutuhan domestik.

Keputusan ini mencerminkan strategi dualisme Prabowo: ia mengambil posisi domestik yang kuat, namun tetap menempatkan sosok dengan kredibilitas global dalam kabinetnya.(c@kra)

Strategi Prabowo Menghadapi Tantangan Ekonomi Makro

Hedi Batubara 1 November 2024

MoneyTalk, Jakarta – Dalam wawancara terbaru di Podcast PHD 4K, Yanuar Rizky, seorang pengamat ekonomi, menguraikan pandangannya terhadap kebijakan fiskal dan ekonomi Indonesia yang dikaitkan dengan sosok Sri Mulyani dan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Yanuar, kebijakan pinjaman Indonesia yang berfokus pada standby loan dari Bank Dunia dan peran penting Prabowo dalam mengelola keseimbangan antara kepentingan nasional dan pengaruh internasional, menunjukkan bagaimana Indonesia berupaya menjaga stabilitas ekonomi di tengah tantangan global.

Tantangan Ekonomi dan Peran Standby Loan

Yanuar membuka dengan pembahasan soal mekanisme standby loan dari Bank Dunia, yang menurutnya seringkali menjadi opsi andalan bagi pemerintah Indonesia dalam menjaga stabilitas fiskal. Standby loan ini menawarkan pinjaman berbunga rendah (sekitar 4%) yang dapat dicairkan ketika terjadi kondisi mendesak. Menurut Yanuar, meskipun pinjaman ini memberikan ruang fleksibilitas fiskal, tergantung pada hubungan diplomatik yang dibangun oleh Menteri Keuangan, terutama Sri Mulyani. Namun, Yanuar mempertanyakan apakah fasilitas ini akan tetap tersedia di masa depan, terutama jika terjadi perubahan kepemimpinan yang tidak memiliki hubungan kuat dengan Bank Dunia.

Kebijakan Ekonomi Prabowo dan Tantangan 3% Defisit Fiskal

Dalam pandangan Yanuar, salah satu strategi yang mungkin ditempuh Prabowo adalah memanfaatkan ruang fiskal 3% tanpa bergantung pada pinjaman terbuka. Strategi rollover atau pelunasan hutang dengan hutang baru menjadi solusi agar Indonesia tetap mematuhi ketentuan defisit fiskal. Hal ini memungkinkan ruang lebih besar dalam kebijakan fiskal tanpa harus meningkatkan defisit hingga batas yang mengancam stabilitas makroekonomi. Menurut Yanuar, ini mencerminkan kemampuan Prabowo dalam bermain “dua kaki” di tengah kepentingan Bank Dunia dan BRICS, mencerminkan sikap politik bebas aktif yang selalu dijunjung Indonesia.

Dinamika Politik dan Perubahan Mazhab Ekonomi di Kabinet

Yanuar juga membahas perubahan signifikan di kabinet Prabowo, khususnya terkait dengan penunjukan sosok-sosok yang berada dalam lingkaran mazhab ekonomi Sri Mulyani. Menurutnya, ini menunjukkan adanya dominasi pemikiran teknokratis yang pro-pasar, meskipun sebagian besar sosok tersebut bukanlah orang dekat Prabowo. Prabowo berhasil mempertahankan dominasi mazhab ini, yang dinilai Yanuar sebagai langkah bijak untuk meraih kepercayaan pasar global.

Namun, ia menilai bahwa strategi Prabowo ini juga melibatkan peran diplomatik aktif melalui Menteri Luar Negeri yang dianggap lebih bersifat portofolio politik. Hal ini terlihat dari upaya Prabowo dalam memasukkan Indonesia ke dalam BRICS, yang sekaligus memberi sinyal kepada IMF bahwa Indonesia tetap terbuka pada aliansi ekonomi lainnya. Menurut Yanuar, dengan begitu, Prabowo menyeimbangkan politik internasionalnya tanpa mengorbankan stabilitas domestik.

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 8% dan Realitas di Lapangan

Yanuar juga menyoroti target Prabowo yang ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 8%, yang dianggapnya ambisius jika dibandingkan dengan target Sri Mulyani yang hanya sekitar 5%. Menurutnya, meskipun ini menunjukkan optimisme, capaian tersebut harus didukung oleh tim teknokrat yang kompeten di kabinet. Ia menyebutkan bahwa teknokrasi makro yang kuat harus dibarengi dengan teknokrasi di level mikro, khususnya di kementerian sektoral, untuk memastikan implementasi kebijakan yang sesuai.

Yanuar juga menilai bahwa kebijakan sektoral yang diambil Prabowo, khususnya dalam hal pangan, energi, dan perdagangan, seringkali tidak mencerminkan tujuan Prabowo dalam mengentaskan rakyat dari korupsi atau melawan kepentingan oligarki. Contoh lain, Yanuar mempertanyakan kebijakan Prabowo yang memberi portofolio strategis kepada sosok-sosok dengan potensi konflik kepentingan yang tinggi, yang menurutnya dapat mengurangi efektivitas pemerintahan dalam mencapai tujuan besar seperti swasembada pangan dan energi.

Implementasi Kebijakan

Masalah di Lapangan dan Tekanan Politik Menurut Yanuar, di tengah target besar yang dicanangkan, Prabowo menghadapi tantangan dalam menjaga konsistensi antara visi makro dan implementasi mikro. Ia menilai, pada sektor-sektor tertentu seperti perbankan dan energi, penunjukan pejabat cenderung dilakukan dengan pertimbangan politik, yang menurutnya dapat menimbulkan ketidakjelasan arah kebijakan. Misalnya, posisi perbankan yang seharusnya bersifat teknis namun diserahkan kepada pejabat politik, menurut Yanuar hanya akan menambah ketidakpastian bagi pasar dan investor.

Lebih lanjut, ia juga mengkritik kebijakan pemerintah yang belum optimal dalam mengimplementasikan kebijakan energi hijau. Menurutnya, Prabowo seharusnya menempatkan teknokrat yang berkompeten di bidang energi agar batu bara dan sumber daya lainnya dapat diolah menjadi energi yang lebih ramah lingkungan melalui teknologi gasifikasi, yang sekaligus mendukung program carbon trading.

Keseimbangan Kebijakan Prabowo di Tengah Tantangan Ekonomi Yanuar menyimpulkan bahwa kepemimpinan Prabowo yang menyeimbangkan kepentingan nasional dengan geopolitik internasional adalah langkah tepat dalam menjaga stabilitas di tengah tantangan global. Namun, untuk mencapai target ambisiusnya, ia harus memastikan bahwa tim ekonominya, khususnya di sektor-sektor teknis, mampu menjalankan visi besarnya tanpa terganggu oleh kepentingan politik yang kontraproduktif.

Prabowo harus bijak dalam memilih sosok-sosok di kabinet yang memiliki latar belakang teknokrat dan mampu bersinergi dengan kebijakan makro. Strategi win-win yang dilakukan Prabowo antara kepentingan pasar internasional dan ambisi politik nasionalnya memang mencerminkan kebijakan bebas aktif yang selama ini dianut Indonesia, namun untuk dapat mencapai pertumbuhan 8%, dibutuhkan langkah nyata dalam menjaga konsistensi implementasi di level mikro.

Hal ini memberikan pandangan Yanuar Rizky tentang kebijakan ekonomi Indonesia di bawah Prabowo Subianto dan strategi yang diterapkan dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Poin utamanya adalah pentingnya menjaga keseimbangan antara visi besar dan implementasi teknis di lapangan, serta memastikan bahwa kebijakan nasional tetap mampu beradaptasi di tengah dinamika geopolitik.(c@kra)

Prabowo Sadar Sri Mulyani Sangat Powerful

Hedi Batubara 1 November 2024

MoneyTalk, Jakarta – Sri Mulyani kembali dipercaya sebagai Menteri Keuangan di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, menandai pengabdiannya pada posisi strategis ini untuk tiga periode berturut-turut, terbilang langka dalam sejarah pemerintahan Indonesia. Langkah ini mungkin mengejutkan beberapa pihak, khususnya ekonom dan pengamat yang memperkirakan Sri Mulyani tak akan kembali menduduki jabatan tersebut di kabinet Prabowo-Gibran. Namun, pelantikan ini juga menggarisbawahi pengaruh besar Sri Mulyani di kancah keuangan nasional dan global, serta keyakinan Prabowo akan pentingnya peran yang ia emban.

Mengapa Prabowo Memilih Kembali Sri Mulyani?

Dari perspektif Prabowo, memilih Sri Mulyani merupakan langkah strategis yang tidak sekadar mempertimbangkan kemampuan teknis, tetapi juga daya tarik dan kekuatan yang dimiliki Sri Mulyani di mata lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Di bawah pemerintahan baru yang akan menghadapi tantangan ekonomi yang kompleks, Prabowo memerlukan sosok yang sudah teruji dalam mengelola stabilitas fiskal, baik di masa sulit maupun saat perekonomian berkembang. Sebagai seorang menteri yang telah merancang kebijakan fiskal di tengah krisis global maupun domestik, Sri Mulyani diakui mampu mempertahankan stabilitas yang dibutuhkan Indonesia dalam menghadapi tekanan global dan menjaga nilai tukar rupiah.

Sri Mulyani dan Pengaruhnya dalam Geopolitik Ekonomi

Selain kemampuan teknis, kehadiran Sri Mulyani di kabinet memiliki pengaruh geopolitik yang tidak dapat diabaikan. Sebagai salah satu ekonom Indonesia yang memiliki jaringan luas di dunia internasional, Sri Mulyani dikenal baik oleh IMF dan Bank Dunia. Dalam beberapa pertemuan internasional, ia bahkan memimpin diskusi penting tentang perbaikan perjanjian Bretton Woods yang mengatur sistem keuangan global. Posisi Sri Mulyani sebagai pemimpin di pertemuan ini bukan hanya meningkatkan pengaruh Indonesia dalam pembicaraan internasional, tetapi juga menunjukkan kredibilitasnya dalam memimpin reformasi ekonomi di kancah global.

Menurut Yanuar Rizky, pengamat ekonomi yang tampil di podcast PHD 4K bersama Poempida Hidayatulloh, keputusan Prabowo ini menunjukkan bahwa ia menyadari pentingnya menjaga keseimbangan politik di level internasional, terutama di antara kekuatan besar seperti IMF dan kelompok BRICS yang semakin mendominasi panggung ekonomi global. Pilihan Prabowo ini dianggap sebagai langkah untuk mempertahankan hubungan baik Indonesia dengan lembaga-lembaga keuangan global yang memegang peran besar dalam stabilitas ekonomi makro Indonesia.

Kompromi Global dalam Kabinet Prabowo

Keputusan Prabowo ini, meski dikritik oleh beberapa pengamat, dapat dianggap sebagai langkah yang cerdas dalam membentuk kabinet yang kuat dari segi politis dan teknokratik. Menurut Poempida dalam podcast tersebut, kabinet Prabowo terlihat sebagai representasi dari kompromi politik domestik dan internasional. Posisi teknokrat seperti Sri Mulyani bahkan dinilai memiliki dukungan politik global, terutama dari lembaga-lembaga multilateral yang selama ini menjadi bagian penting dari dukungan finansial dan investasi di Indonesia.

Sebagai presiden yang memahami peta geopolitik, Prabowo tampaknya mengimbangi berbagai kepentingan global dalam kabinetnya, di mana posisi Menteri Keuangan yang ditempati oleh Sri Mulyani menjadi fondasi dalam menjaga kepercayaan pasar dan lembaga keuangan global.

Apa Dampaknya Bagi Kebijakan Ekonomi Indonesia ke Depan?

Pengaruh Sri Mulyani dalam kabinet ini tidak hanya menyangkut keuangan domestik, tetapi juga stabilitas nilai tukar dan manajemen utang yang kompleks. Dengan koneksi kuat ke lembaga-lembaga global, Sri Mulyani dipandang mampu menjaga kepercayaan investor asing terhadap ekonomi Indonesia. Yanuar Rizky dalam diskusinya menyatakan bahwa, meskipun keputusan ini terlihat sebagai kompromi, sebenarnya langkah ini akan sangat menguntungkan dalam mempertahankan stabilitas fiskal, khususnya dalam pengelolaan utang luar negeri dan nilai tukar rupiah.

Sri Mulyani diharapkan mampu terus menjaga daya saing ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global. Keputusannya dalam kebijakan fiskal, seperti pengelolaan Surat Utang Negara (SUN), akan berdampak langsung pada nilai tukar rupiah yang sangat dipengaruhi oleh persepsi investor terhadap stabilitas ekonomi. Sri Mulyani dipercaya akan mengambil langkah-langkah pruden yang bisa menenangkan pasar, terutama dalam menghadapi volatilitas ekonomi yang semakin tinggi.

Prabowo dengan sadar memilih kembali Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, menggarisbawahi betapa pentingnya posisi ini di era yang penuh tantangan. Dengan pengalaman, jaringan internasional, dan kemampuan teknisnya, Sri Mulyani bukan hanya simbol stabilitas ekonomi, tetapi juga jembatan bagi Indonesia untuk tetap relevan di tengah persaingan ekonomi global yang semakin kompleks. Keputusan ini diharapkan membawa manfaat bagi Indonesia, baik dalam menjaga stabilitas keuangan domestik maupun meningkatkan daya saing ekonomi di panggung internasional.(c@kra)

Sri Mulyani Dijadikan Jaminan Utang Negara? Prabowo Pilih Sri Mulyani Jadi Menkeu Lagi, Singkirkan yang Berbeda Mazhab?

Sri Mulyani Dijadikan Jaminan Utang Negara?

Hedi Batubara 18 Oktober 2024

MoneyTalk, Jakarta – Pada tanggal 16 Oktober 2024, dalam sebuah diskusi di Forum Keadilan TV, pengamat politik Hendri Satrio mengeluarkan pernyataan kontroversial terkait peran Sri Mulyani, Menteri Keuangan Indonesia, dalam kaitannya dengan utang negara. Diskusi ini menyoroti berbagai aspek politik dan ekonomi nasional, dengan fokus pada Sri Mulyani dan bagaimana bankir internasional, menurut Hendri, merasa lebih nyaman bertransaksi utang dengan dia sebagai figur sentral.

Sri Mulyani sebagai Jaminan Utang Negara. Hendri Satrio dalam pernyataannya menyebutkan bahwa Sri Mulyani telah menjadi “jaminan” bagi kredibilitas utang negara. Hal ini ia sampaikan dalam konteks bagaimana pemerintah terus mengelola utang dengan kehadiran figur Sri Mulyani yang dianggap mampu menjaga kepercayaan lembaga-lembaga keuangan internasional.

“Para bankir-bankir itu lebih nyaman dengan Sri Mulyani kali ya. Jadi, kalau negara utang, seolah-olah Sri Mulyani yang menjadi jaminannya,” ujar Hendri Satrio.

Pernyataan ini mencerminkan pandangan bahwa Sri Mulyani dianggap sebagai sosok yang memiliki pengaruh kuat di kalangan lembaga keuangan internasional, yang sering kali menjadi kunci dalam mendapatkan pinjaman luar negeri. Figur Sri Mulyani dipandang penting karena reputasinya di dunia internasional, termasuk kiprahnya di Bank Dunia sebelum kembali ke Indonesia untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan.

Kritik terhadap Rezim Utang Dalam diskusi tersebut, Hendri juga menyoroti bahwa pemerintahan saat ini disebut sebagai “rezim utang.” Istilah ini muncul dari kekhawatiran publik terhadap meningkatnya jumlah utang negara yang terus bertambah selama beberapa tahun terakhir. Meski utang negara kerap digunakan untuk menutup defisit anggaran dan membiayai proyek-proyek pembangunan, isu ini tetap menjadi perhatian utama masyarakat, terutama mengingat dampaknya terhadap perekonomian nasional di masa depan.

Pernyataan Hendri juga menyinggung bagaimana utang negara dipandang sebagai sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam pembangunan. Namun, ia menyoroti pentingnya pengelolaan utang yang bijaksana, terutama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan bahwa hasil utang tersebut digunakan secara efektif untuk kemajuan nasional.

Posisi Sri Mulyani dalam Konstelasi Politik Hendri Satrio tidak hanya membahas peran Sri Mulyani dalam konteks utang, tetapi juga membedah posisinya di kabinet Jokowi dan bagaimana ia menjadi figur penting dalam pemerintahan. Dalam pernyataannya, Hendri menyebut bahwa Sri Mulyani memiliki kemampuan untuk “menenangkan” kalangan internasional, sehingga pemerintah dapat terus berutang dengan dukungan kepercayaan dari bankir internasional.

Pernyataan ini memperlihatkan bagaimana Sri Mulyani berada dalam posisi strategis yang tidak hanya melibatkan urusan domestik, tetapi juga hubungannya dengan institusi keuangan global. Hendri bahkan menyebut bahwa di era Jokowi, Sri Mulyani adalah salah satu dari sedikit menteri yang dianggap sebagai titipan dan memiliki peran kunci dalam mempertahankan stabilitas utang negara.

Ahok dan Kursi Menteri Selain membahas Sri Mulyani, diskusi juga mencakup spekulasi tentang Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan keinginannya untuk mendapatkan kursi menteri tertentu. Hendri menyebutkan bahwa Ahok mungkin mengincar posisi penting dalam eksekutif, namun tidak diberikan kesempatan tersebut. Hendri juga menyinggung kemungkinan Ahok tertarik pada jabatan lain di luar eksekutif, misalnya sebagai ketua komisi di DPR.

Politik dan Ekonomi: Kesenjangan dan Persoalan Utang Diskusi Forum Keadilan TV tersebut tidak hanya berfokus pada Sri Mulyani dan Ahok, tetapi juga membahas lebih luas tentang bagaimana pemerintahan saat ini beroperasi dalam konteks politik dan ekonomi. Hendri mengkritisi sistem yang ada, di mana, menurutnya, partai politik di Indonesia cenderung terjebak dalam sistem korupsi yang disebabkan oleh tata kelola anggaran yang tidak transparan. Ia bahkan mengutip pernyataan Fahri Hamzah, yang menganggap bahwa partai politik di Indonesia “didisain untuk korupsi” karena ketergantungan terhadap anggaran dan donasi yang tidak terpantau.

Tantangan Pemerintah dalam Pengelolaan Utang Pernyataan Hendri Satrio tentang Sri Mulyani sebagai “jaminan” utang negara menggarisbawahi salah satu tantangan besar yang dihadapi pemerintah saat ini, yakni bagaimana mengelola utang secara berkelanjutan tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi di masa depan.

Dengan utang yang terus meningkat, pemerintah perlu menunjukkan bahwa utang-utang tersebut digunakan untuk proyek-proyek produktif yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan hanya untuk menutup defisit anggaran semata.

Di sisi lain, figur Sri Mulyani tetap menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan pasar dan lembaga keuangan internasional. Namun, kritik yang diajukan Hendri juga mengingatkan kita bahwa pengelolaan utang yang baik harus dibarengi dengan kebijakan ekonomi yang pro-rakyat dan transparansi dalam penggunaan dana publik.(c@kra)

Sri Mulyani, Pinjaman Luar Negeri, dan Tantangan Kabinet Prabowo Transformasi Kementerian, Intelijen, dan Teknologi di Bawah Komando Srimulyani dan Prabowo

Transformasi Kementerian, Intelijen, dan Teknologi di Bawah Komando Srimulyani dan Prabowo

Sri Mulyani, Pinjaman Luar Negeri, dan Tantangan Kabinet Prabowo

Hedi Batubara 18 Oktober 2024

MoneyTalk, Jakarta – Dalam sebuah wawancara di Forum Keadilan TV pada 16 Oktober 2024, pengamat politik Hendri Satrio mengemukakan pandangannya terkait posisi Sri Mulyani dalam konteks ekonomi dan kebijakan hutang negara, serta wacana kabinet Prabowo yang dianggap masih ‘berasa’ Jokowi. Hendri menyampaikan analisis tajam mengenai preferensi kalangan perbankan terhadap Sri Mulyani, hingga spekulasi soal komposisi kabinet Prabowo yang akan datang.

Sri Mulyani dan Kebijakan Hutang: “Jaminan” Kalangan Bankir. Hendri Satrio menjelaskan bahwa Sri Mulyani dianggap sebagai sosok yang dipercaya oleh kalangan perbankan internasional. Baginya, peran Sri Mulyani dalam kebijakan hutang Indonesia menjadi salah satu faktor yang membuat bankir lebih “nyaman” bekerja dengannya.

“Mungkin para banker lebih nyaman dengan Sri Mulyani kali, kerja ya dihutangin memang,” ujar Hendri.

Hendri menegaskan bahwa Sri Mulyani, terutama dalam konteks kebijakan hutang, sering kali dipandang sebagai “jaminan”. Ia juga berpendapat bahwa meskipun hutang negara meningkat, selama hutang tersebut diinvestasikan secara produktif, dampaknya akan positif. Sebaliknya, jika hutang digunakan untuk hal yang konsumtif atau bahkan terjerumus dalam kasus korupsi, hal tersebut justru berpotensi merugikan negara.

“Kita nggak anti hutang, yang penting hutang dikonversi jadi sesuatu yang produktif,” tegas Hendri.

Baginya, isu hutang bukanlah masalah jika dikelola dengan baik dan diarahkan untuk hal-hal yang meningkatkan produktivitas ekonomi, bukan untuk konsumsi yang tidak produktif.

Kabinet Prabowo “Rasa Jokowi” atau Representasi yang Baru? Selain soal ekonomi, Hendri Satrio juga menyoroti komposisi kabinet Prabowo yang menjadi perbincangan hangat. Dalam diskusi ini, Hendri memaparkan adanya kemungkinan bahwa sebagian besar menteri di kabinet Prabowo nantinya akan diisi oleh orang-orang yang pernah menjabat di era Presiden Jokowi. Bahkan, ia menyebutkan sekitar 14 orang menteri Jokowi kemungkinan akan kembali menjabat di kabinet Prabowo, yang membuat banyak pihak beranggapan bahwa kabinet ini masih “berasa Jokowi” atau bahkan “rasa mulono.”

“Katanya kabinet Prabowo rasa mulono, bukan rasa Joko lagi,” kata Hendri, mengacu pada spekulasi publik mengenai penunjukan kembali beberapa nama dari kabinet sebelumnya.

Beberapa nama yang disebut Hendri di antaranya Sri Mulyani, Tito Karnavian, Bahlil Lahadalia, dan Agus Gumiwang. Menurutnya, nama-nama ini mungkin kembali dipilih karena memiliki kualitas dan rekam jejak yang baik di pemerintahan sebelumnya.

Namun, Hendri menambahkan bahwa faktor lain yang mempengaruhi adalah kemungkinan representasi dari Gibran Rakabuming, putra Jokowi yang kini aktif dalam politik.

“Ya bisa jadi representatif Gibran, kalau kita nggak bilang Jokowi, kan ada Gibran juga,” ujarnya, menyiratkan bahwa meskipun Jokowi tidak lagi menjabat, ada kemungkinan pengaruh politiknya tetap terasa melalui keterlibatan Gibran.

Tantangan Ekonomi di Era Kabinet Prabowo, Dalam lanjutan diskusinya. Hendri Satrio juga mengungkapkan harapannya terhadap target-target ekonomi di bawah kepemimpinan Prabowo. Baginya, salah satu tantangan terbesar yang harus dihadapi adalah bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi serta mencapai swasembada pangan dalam empat tahun ke depan.

“Saya ingin lihat, tentu yang pertama pertumbuhan ekonomi, yang kedua swasembada pangan dalam empat tahun,” kata Hendri.

Ia berharap agar Prabowo bisa mewujudkan slogan yang selama ini diusung, yaitu menjadikan Indonesia sebagai “Macan Asia.” Hendri meyakini bahwa Prabowo adalah seorang “high achiever” yang selalu menargetkan pencapaian besar, meski dihadapkan pada berbagai tantangan ekonomi yang kompleks.

Nasdem dan Kabinet, Antara “Mutung” dan Strategi Lain, Hendri juga menyinggung posisi Nasdem yang belakangan ramai diperbincangkan. Partai Nasdem, yang sempat mendukung pemerintahan Jokowi, kini berada dalam posisi yang ambigu terkait apakah mereka akan terlibat di kabinet Prabowo. Hendri menilai bahwa ada beberapa spekulasi yang berkembang, salah satunya adalah Nasdem mungkin lebih memilih posisi strategis di luar kabinet, seperti ketua komisi-komisi di DPR.

“Nasdem ini mungkin nggak mengincar jabatan menteri, tapi lebih tertarik pada jabatan lain seperti ketua komisi di DPR,” ungkap Hendri.

Menurutnya, pilihan Nasdem untuk tidak mengambil kursi menteri bisa jadi bagian dari strategi politik yang lebih luas.

PSI dan Kehutanan, Mainan Baru di Kabinet? Selain Nasdem, Hendri juga menyebutkan peran PSI (Partai Solidaritas Indonesia) dalam kabinet Prabowo. Menurutnya, PSI mungkin akan mendapat peran besar di sektor kehutanan, yang bukan hanya mengurusi reboisasi, tapi juga terkait solusi berbasis alam seperti perdagangan karbon.

“PSI ini dikasih mainan gede juga nih, gede banget bro. Mainan karbon,” ujar Hendri.

Ia merujuk pada potensi besar sektor kehutanan di Indonesia yang mencakup 60 juta hektar lahan hutan yang bisa dikelola, dengan fokus pada konservasi dan perdagangan karbon.

Pernyataan Hendri Satrio dalam Forum Keadilan TV menggambarkan peta politik dan ekonomi Indonesia di masa transisi menuju kabinet Prabowo. Dari kepercayaan bankir internasional terhadap Sri Mulyani, hingga spekulasi mengenai komposisi kabinet Prabowo yang dianggap masih terasa seperti kabinet Jokowi.

Diskusi ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah baru dalam mewujudkan target-target besar, terutama di bidang ekonomi dan swasembada pangan. Terlepas dari segala spekulasi, Hendri menekankan pentingnya kebijakan yang produktif dan implementasi yang tepat dalam menghadapi tantangan tersebut.(c@kra)

Kabinet Prabowo-Gibran Rasa Kompromi Antara Fufufafa Dengan Kertanegara Gibran Jangan Dilantik

Kabinet Prabowo-Gibran Rasa Kompromi Antara Fufufafa Dengan Kertanegara

Hedi Batubara 16 Oktober 2024

MoneyTalk, Jakarta – Pemerhati Sosial Politik, Uchok Sky Khadafi mengatakan, ada beberapa faktor dibalik banyaknya jumlah calon menteri dan wakil menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran yang dalam beberapa hari terakhir ini dipertontonkan di ruang publik.

“Pertama, faktor ekonomi. Semakin banyak kementerian, maka semakin banyak anggaran yang bakal digelontorkan APBN. Memang dari sisi publik terkesan adanya pemborosan. Namun, dari sisi konsep ekonomi, banyaknya kementerian sebagai salah satu strategi menggenjot pertumbuhan ekonomi. Uang banyak berputar nantinya dan itu prinsip dasar dalam ekonomi ketika peredaran uang (belanja) bisa menstimulus pertumbuhan ekonomi,” papar Direktur Eksekutif Center for Budget Analisys (CBA) itu kepada wartawan, Rabu (16/10/2024).

Jika strategi Prabowo dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi mengandalkan model tersebut, Uchok menilai, rezim Prabowo dan rezim Jokowi tak ada bedanya.

“Keduanya sama hanya andalkan APBN dan Cari Utang Baru. Harusnya ada inovasi dan kreativitas dalam mencari sumber-sumber pendapatan untuk tingkatkan pertumbuhan ekonomi selain andalkan APBN, dan Cari Utang Baru. Sri Mulyani jelas gagal genjot pertumbuhan ekonomi, nyatanya dua periode Jokowi memimpin, stagnan pertumbuhan ekonomi kita,” paparnya.

Kedua, Uchok melanjutkan, susunan kabinet sementara tersebut lebih sebagai upaya Prabowo mengakomodir kepentingan-kepentingan politik kawan maupun lawannya.

“Prabowo tengah peragakan politik kompromistis. Sebagian Besar orang orang Jokowi dipanggil ke Kertanegara. Dia seolah tak ingin di awal masa kepemimpinannya banyak suara-suara sumbang, makanya semua kekuatan atas nama persatuan dirangkulnya,” ujarnya.

Namun demikian, Uchok menilai, langkah Prabowo merangkul semua kekuatan politik tentu ada maksud yang lebih besar yang belum bisa dibaca publik.

“Bisa saja itu sebagai cara melumpuhkan lawan-lawannya dengan cara merangkul dan nantinya “digebuk” karena track record calon-calon pembantunya sudah ada di tangannya. Kita tunggu saja sepak terjang rezim pengganti Jokowi ini akan menghadirkan model politik seperti apa ke depannya. Apakah akan sama kaya rezim Jokowi atau sebaliknya,” pungkasnya.

Tetapi yang jelas, komposisi Kabinet Prabowo – Gibran ada rasa kompromi antara Kertanegara dengan Fufufafa. Dan orang orang yang selama ini melakukan oposisi dan mengkritik Jokowi dan Fufufafa ditinggal dalam penyusunan Kabinet tersebut, tutup Uchok Sky.

Harga Tiket Pesawat Murah Hapus PPN 1000173512

Harga Tiket Pesawat Murah Hapus PPN

Hedi Batubara 23 September 2024

MoneyTalk, Jakarta – Dalam upaya menurunkan harga tiket pesawat yang terus melonjak, Satuan Tugas (Satgas) Penurunan Harga Tiket Pesawat mengusulkan penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada tiket pesawat. Usulan ini diharapkan dapat memberikan dampak signifikan dalam menurunkan biaya operasional maskapai dan meringankan beban konsumen.

(lebih…)