MoneyTalk, Jakarta – Ekonom Awalil Rizky, melalui kanal YouTube-nya pada Minggu (08/09), memberikan analisis mendalam terkait isu pengelolaan anggaran pendidikan di Indonesia. Topik ini menjadi pembicaraan hangat setelah Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyampaikan di depan sidang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahwa ada usulan untuk mengubah komponen perhitungan anggaran pendidikan. Usulan tersebut menimbulkan kontroversi karena dianggap menentang Undang-Undang Dasar 1945, yang mengamanatkan alokasi anggaran pendidikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sri Mulyani
MoneyTalk, Jakarta – Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Indonesia, mengungkapkan duka mendalam atas wafatnya ekonom senior Faisal Basri. Tulisan kenangan yang menyebar di Group WhatsApp dan diterima oleh redaksi MoneyTalk.id pada tertanggal 5 September 2024.
MoneyTalk,Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa Indonesia membutuhkan dana sebesar US$ 281 miliar atau setara dengan Rp 4.000 triliun untuk menangani dampak perubahan iklim. Angka ini hampir menyamai total anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) Indonesia untuk satu tahun penuh.
MoneyTalk, Jakarta – Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, dalam sebuah diskusi yang disiarkan melalui kanal YouTube *Ekonomi & Analisis Data* pada Selasa (3/9/2024), memberikan klarifikasi dan penjelasan terkait isu kemiskinan dan pengangguran yang terus menjadi sorotan publik. Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani menanggapi berbagai pandangan yang menyebut bahwa tingkat pengangguran dan kemiskinan di Indonesia mengalami peningkatan.
MoneyTalk, Jakarta – Pada Minggu (01/09), dalam rekaman kanal YouTube “Bossman Mardigu” yang berdurasi 17:45 menit, Mardigu Wowiek Prasantyo, yang dikenal sebagai Bossman Mardigu, menyampaikan pandangannya mengenai perkembangan politik Indonesia, khususnya terkait dengan nasib keberuntungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto. Dikutip oleh MoneyTalk.id, Mardigu menyebutkan bahwa keberuntungan Jokowi sudah habis, sementara keberuntungan Prabowo justru sedang menanjak.
Jakarta, MoneyTalk – Dalam Rapat bersama anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, utang Indonesia mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Sri Mulyani memberi contoh, selama periode 2018-2022, utang Indonesia naik 206,5 miliar dolar AS, dan ekonomi (PDB) nominal naik 276,1 miliar dolar AS. Tetapi, yang mengejutkan, Sri Mulyani kemudian menyatakan, setiap 1 dolar AS tambahan utang *membuat* ekonomi naik 1,34 dolar AS (= 276,1 miliar dolar AS / 206,5 miliar dolar AS). Lihat gambar yang diambil dari slide presentasi Menteri Keuangan di Banggar: “Kebijakan Fiskal Indonesia Efektif Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Termasuk di Masa Pandemi”
Pernyataan Sri Mulyani secara eksplisit mengatakan, bahwa utang merupakan satu-satunya faktor yang membuat pertumbuhan ekonomi naik: semua pertumbuhan ekonomi sebesar 276,1 miliar dolar AS disebabkan oleh tambahan utang 260,5 miliar dolar AS.
Seolah-olah, faktor atau variabel lainnya, seperti konsumsi rumah tangga atau investasi, menurut Sri Mulyani, tidak berperan sama sekali, alias nihil, dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Tentu saja, pernyataan Sri Mulyani ini tidak benar, bermakna membodohi publik, dan membohongi anggota Banggar DPR secara langsung. Karena, seolah-olah, pertumbuhan ekonomi hanya bersumber dari utang. Seolah-olah, tanpa utang, tidak ada pertumbuan ekonomi.
Padahal, faktanya, sebagian besar pertumbuhan ekonomi bersumber dari konsumsi rumah tangga, investasi dan net ekspor (ekspor-impor), dengan kontribusi masing-masing 39,8 persen, 19,1 persen dan 18,2 persen, untuk periode 2018-2022.
Sedangkan sumber pertumbuhan ekonomi dari konsumsi pemerintah hanya 3,5 persen, atau Rp168,2 triliun dari total pertumbuhan ekonomi sebesar Rp4.751,0 triliun.
Perlu dicatat, pertumbuhan konsumsi pemerintah Rp168,2 triliun tersebut sudah termasuk penambahan utang pemerintah sebesar Rp3.272,2 triliun, untuk periode 2018-2022.
Dengan kenaikan konsumsi pemerintah sebesar Rp168,2 triliun, dan kenaikan ekonomi sebesar Rp4.751 triliun, *tidak berarti*, setiap kenaikan Rp1 konsumsi pemerintah, membuat ekonomi naik Rp27,2 (= Rp4.751 / Rp168,2). Pernyataan seperti itu sangat menyesatkan. Karena, banyak faktor lainnya yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi: konsumsi rumah tangga, investasi dan net ekspor.
Lebih menyesatkan lagi, kalau mengatakan, penambahan utang (atau defisit anggaran) Rp3.272,2 triliun tersebut (yang sebenarnya sudah termasuk bagian dari penambahan konsumsi pemerintah sebesar Rp168,2 triliun) membuat ekonomi naik Rp4.751 triliun. Seolah-olah ada hubungan langsung, dan satu-satunya faktor, antara tambahan utang dengan kenaikan ekonomi. Atau setiap Rp1 tambahan utang membuat ekonomi tumbuh Rp1,45, seperti diilustrasikan di tabel 5, dengan mengikuti logika dari pernyataan Sri Mulyani di rapat bersama Banggar DPR.
Oleh karena itu, Banggar DPR harus memanggil Sri Mulyani untuk menjelaskan bagaimana cara kerja ekonomi, atau model ekonomi, yang dimaksud olehnya, bahwa setiap RpX tambahan utang dapat membuat ekonomi naik RpY, dan sekaligus memberi notasi dan persamaan model matematikanya.
Kalau tidak ada penjelasan lebih lanjut, maka pernyataan Sri Mulyani bermakna membohongi publik dan Banggar DPR. Sebagai konsekuensi, Sri Mulyani harus diberhentikan dari semua jabatan publik.
Terakhir, untuk tahun 2022, konstribusi konsumsi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi negatif 2,6 persen, atau negatif Rp68,8 triliun dari total pertumbuhan ekonomi Rp2.611,7 triliun.
Padahal, di dalam kenaikan konsumsi pemerintah yang negatif 2,6 persen tersebut, atau negatif Rp68,8 triliun, sudah termasuk tambahan total utang pemerintah sebesar Rp825 triliun pada tahun 2022, dari Rp6.909 triliun (2021) menjadi Rp7.734,0 triliun.
Bagaimana Sri Mulyani mengartikan data tersebut?
Semoga Sri Mulyani dapat menjelaskan dan mempertanggungjawabkan pernyataannya di Banggar DPR. (MT)
Oleh: Anthony Budiawan – Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)
JAKARTA, MoneyTalk – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan bahwa isu perubahan iklim menjadi prioritas dalam strategi pembangunan Indonesia.
Hal itu disampaikan Menkeu dalam diskusi panel Center for Global Development (CGD) bersama Jin Liqun (President and Chair of the Board of Directors, Asian Infrastructure Investment Bank) serta dipandu oleh Masood Ahmed (President CGD).
Dalam acara yang merupakan rangkaian kunjungan kerja di Washington DC tersebut, Menkeu berdiskusi mengenai hubungan antara negara-negara berpendapatan menengah dengan institusi MDB (Multilateral Development Bank (MDB) untuk bisa mendukung mitigasi perubahan iklim dan strategi pembangunan masing-masing negara.
Seperti banyak negara berkembang lainnya, Indonesia punya hubungan cukup panjang dengan MDB, termasuk salah satunya Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB).
Namun, krisis perubahan iklim membuat sejumlah negara lebih berfokus untuk memitigasi dampak isu tersebut terhadap lingkungan dan mengejar Green Growth dengan cara mengurangi kemiskinan, memastikan inklusi sosial, kelestarian lingkungan, dan efisiensi sumber daya.
Pada kesempatan tersebut, Menkeu mengatakan saat ini pemerintah terus berupaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, rendah karbon, serta resisten terhadap dampak perubahan iklim.
“Oleh karenanya, isu perubahan iklim harus kita masukkan sebagai inti dari kerangka kerja sama dan strategi kemitraan dengan MDB. Tanpa kepedulian kita terhadap lingkungan, target pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan tentunya akan jauh lebih sulit untuk diwujudkan”, ujarnya.
JAKARTA, MoneyTalk – Dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Keuangan Belanda, Sigrid Kaag, Menkeu Sri Mulyani menyatakan Belanda dan Indonesia sepakat untuk memperkuat penerapan Keuangan Transisi.
Menurut Menkeu, Keuangan transisi memiliki peran penting bagi banyak negara dunia.
“Tidak hanya membantu mendekarbonisasi ekonomi, keuangan transisi juga memperkuat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi negara yang menerapkannya. Oleh karena itu, Indonesia terus memantau setiap progres dari agenda ini”, ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, keduanya juga membahas tindak lanjut dari upaya mengatasi perubahan iklim mengingat Menkeu Sigrid Kaag baru saja mengemban tanggung jawab sebagai Co-Chair Koalisi Menteri Keuangan untuk Aksi Iklim periode 2023 – 2025.
“Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengolaborasikan Koalisi dengan G20, di mana isu transisi hijau dan kebijakan untuk memobilisasi sumber pendanaan swasta dapat berkontribusi pada prioritas agenda Keuangan Berkelanjutan dalam keketuan G20 India”, jelas Sri Mulyani.
JAKARTA, MoneyTalk – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengumumkan pendapatan negara masih melanjutkan kinerja baik hingga akhir Triwulan I tahun 2023, yaitu tumbuh 29,0% (yoy).
Hingga akhir Maret 2023, Pendapatan Negara mencapai Rp647,2 T atau 26,3% dari target APBN 2023.
Hingga akhir Maret, penerimaan pajak masih kuat, yaitu mencapai Rp432,25 T atau 25,2% dari Target, tumbuh 33,8% (yoy), didukung dampak implementasi UU HPP.
Berdasarkan jenisnya, seluruh jenis pajak tumbuh positif secara agregat, meskipun pada bulan Maret beberapa jenis pajak mengalami kontraksi.
Berdasarkan sektornya, secara agregat seluruh sektor utama tumbuh positif. Pada bulan Maret, beberapa sektor masih tumbuh stabil seperti Industri Pengolahan, Jasa Keuangan, Transportasi, dan Jasa Perusahaan.
Selain itu, Sektor Pertambangan tumbuh signifikan karena beberapa WP menyetorkan PPh Badan Tahunan lebih awal. Pertumbuhan sektor Informasi dan Komunikasi juga meningkat didorong peningkatan PPh Final.
Sementara, sektor Perdagangan dinilai melambat karena perlambatan PPN DN dan peningkatan restitusi, serta sektor Jasa Konstruksi dan Real Estat melambat karena perubahan model pemungutan PPN atas transaksi dengan Pemerintah.
Namun, tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan di tahun 2023 meningkat 3,15% dibandingkan tahun 2022.
“Jadi artinya Alhamdulillah masyarakat masih terus taat membayar pajak sesuai dengan kewajiban perundang-undangan dan konstitusi, karena pajak memang berguna untuk masyarakat juga,” ungkap Menkeu.
Selanjutnya, per 31 Maret 2023, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai menurun. Hal ini dipengaruhi oleh turunnya penerimaan Bea Keluar, sedangkan penerimaan Bea Masuk masih menunjukkan kinerja positif.
Penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp72,24 T (23,83% dari Target, turun 8,93% yoy). Penerimaan Bea Masuk tumbuh 8,84% (yoy), didorong pelemahan kurs Rupiah dan komoditas utama yang masih tumbuh meskipun kinerja impor sudah mulai menurun.
Sementara itu, penerimaan Cukai menurun 0,72% (yoy) disebabkan penurunan produksi Januari 2023 utamanya dari rokok SKM dan SPM Golongan 1. Bea Keluar juga mengalami penurunan sebesar 71,66% (yoy) akibat moderasi harga CPO dan turunnya volume ekspor komoditas mineral.
“Ini konsekuensinya untuk teman-teman bea cukai akan menjadi luar biasa karena berarti akan terjadi banyak sekali pelanggaran terhadap tindakan untuk hasil tembakau – Kinerja perpindahan dari sisi penindakan akan terus kita jaga karena masyarakat harus dilindungi dari berbagai ancaman dari perdagangan antar negara maupun pelanggaran terhadap undang-undang kepabeanan dan cukai,” tegas Menkeu.
Di sisi lain, kinerja PNBP hingga akhir Maret 2023 terus mengalami pertumbuhan, mencapai Rp142,7 T (32,3% dari Target) atau tumbuh 43,7% (yoy).
Capaian positif ini terutama didorong oleh realisasi SDA non-Migas (68,3% dari Target) berkat tingginya HBA dan berlakunya PP 26/2022, serta PNBP Lainnya (39,1% dari Target) yang disumbang oleh peningkatan pendapatan atas layanan K/L dan PHT.
Pendapatan BLU (21,9% dari Target) juga mencatatkan pertumbuhan positif yang diperoleh dari meningkatnya pendapatan jasa pelayanan Pendidikan PTN BLU.
Sementara pendapatan KND (9,4% dari Target) stagnan dan pendapatan SDA Migas (23,8% dari Target) turun yang disebabkan adanya penurunan ICP dan lifting minyak bumi.
“Kalau kita lihat dengan penerimaan yang sangat kuat dan belanja yang juga tetap tumbuh namun sesuai dengan prioritas untuk masyarakat, maka kita lihat pembiayaannya dengan tetap menjaga kehati-hatian, fleksibilitas dan akuntabilitas serta pragmatis karena situasi global yang begitu sangat mengalami dinamika yang luar biasa.”
“Kita menjaga dari sisi kebijakan pembiayaan terutama penerbitan surat utang secara hati-hati,” pungkasnya.
JAKARTA, MoneyTalk – Inflasi Bulan Maret 2023 mengalami penurunan. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan hal ini menjadi cerita positif di sisi perekonomian Indonesia.
“Ini hal yang positif, pasti membantu dari sisi persepsi confidence masyarakat untuk melakukan belanja. Daya beli masyarakat juga bisa terlindungi kalau inflasi makin menurun,” ungkap Menkeu.
Pengendalian inflasi pangan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas harga, terutama di masa Hari Besar Keagamaan Nasional. Inflasi volatile food mengalami penurunan, disusul core inflation dengan level 2,9% yang juga mengalami penurunan.
“Ini adalah tren yang positif. Inflasi di negara-negara lain masih sangat struggle,” tandas Menkeu.
Sisi positif inflasi Indonesia perlu dijaga. Hal ini karena inflasi di negara lain masih cukup tinggi, bahkan Argentina mencapai 104,3% dan Turki mencapai 50,5%.
