MoneyTalk,Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa Indonesia membutuhkan dana sebesar US$ 281 miliar atau setara dengan Rp 4.000 triliun untuk menangani dampak perubahan iklim. Angka ini hampir menyamai total anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) Indonesia untuk satu tahun penuh.
“Kita membutuhkan US$ 281 miliar, atau mungkin bagi audiens yang sulit membayangkan seberapa besar jumlah uang ini, saya akan terjemahkan menjadi sekitar Rp 4.000 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam pidatonya pada acara Indonesia Sustainable Forum (ISF) di Jakarta, Jumat, 6 September 2024.
Dia menekankan bahwa jumlah tersebut sama dengan 1,1 kali total APBN tahunan Indonesia, sehingga sulit untuk hanya mengandalkan dana negara dalam melawan perubahan iklim.
Sri Mulyani menyatakan bahwa APBN tidak mungkin mampu sepenuhnya menutupi seluruh biaya yang dibutuhkan untuk menangani perubahan iklim. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia terus mengembangkan berbagai skema pembiayaan kreatif yang bertujuan untuk melibatkan sektor swasta dalam usaha ini.
“Kami tidak hanya mengalokasikan anggaran negara, tapi juga menggunakan berbagai instrumen fiskal seperti tax allowance, tax holiday, pembebasan bea masuk, dan insentif lainnya,” jelasnya. Instrumen ini diharapkan dapat menarik investasi dari sektor swasta, sehingga dapat mendukung target nasional dalam mitigasi perubahan iklim.
Selain itu, pemerintah Indonesia juga menginisiasi berbagai instrumen finansial ramah lingkungan yang dirancang untuk mendukung pendanaan berkelanjutan. Salah satunya adalah penerbitan Green Sukuk dan Blue Bonds, yang merupakan obligasi berbasis lingkungan dan kelautan.
“Sejak 2018 hingga 2023, Green Sukuk dan Blue Bonds telah berhasil diterbitkan dan dibeli dengan nilai total sebesar US$ 7,07 miliar,” jelas Sri Mulyani. Instrumen ini memainkan peran penting dalam mengumpulkan dana yang akan digunakan untuk berbagai proyek yang berkaitan dengan energi terbarukan, efisiensi energi, dan konservasi laut.
Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen kuat Indonesia dalam upaya global untuk mengatasi dampak buruk perubahan iklim. Sri Mulyani juga menegaskan pentingnya kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat internasional untuk mencapai target pengurangan emisi karbon yang ambisius sesuai dengan Perjanjian Paris.
Pemerintah Indonesia, menurut Sri Mulyani, terus menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga internasional untuk menggalang dukungan pembiayaan tambahan. Kolaborasi ini mencakup organisasi-organisasi seperti Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB), serta negara-negara maju yang telah berkomitmen mendukung pembiayaan iklim bagi negara-negara berkembang.
“Indonesia berkomitmen untuk mencapai target Net Zero Emission pada tahun 2060. Untuk mencapai itu, upaya kolaboratif dari semua pihak sangat dibutuhkan,” tambahnya.(c@kra)
