Bank Dunia Archives -

Pengamat Intelijen dan Geopolitik Bongkar New World Order dan Perebutan Kendali Ekonomi Dunia 1776158148916

Pengamat Intelijen dan Geopolitik Bongkar New World Order dan Perebutan Kendali Ekonomi Dunia

Hedi Batubara 14 April 2026

MoneyTalk, Jakarta – Sejumlah pandangan kritis kembali mengemuka terkait dinamika geopolitik global, khususnya menyangkut narasi “New World Order” (NWO), peran lembaga keuangan internasional, serta posisi strategis Indonesia di tengah perubahan tatanan dunia. Pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah, memaparkan analisanya.

Dalam analisisnya, Amir Hamzah menyoroti bahwa konsep New World Order dipersepsikan sebagai desain besar yang berupaya membentuk sistem pemerintahan global tunggal. Ia menilai, dalam narasi tersebut, terdapat kekhawatiran bahwa eksistensi agama-agama samawi bisa tergerus oleh kepentingan geopolitik dan ekonomi global.

Ia juga mengaitkan pernyataan kontroversial yang diklaim berasal dari tokoh militer Amerika, Pete Hegseth, yang disebut-sebut menyinggung konflik Iran dalam konteks lebih luas terhadap dunia Islam.

Sorotan tajam juga diarahkan kepada dua lembaga keuangan global, yaitu International Monetary Fund (IMF) dan World Bank. Amir Hamzah menilai bahwa skema pinjaman yang diberikan kepada negara berkembang kerap menimbulkan ketergantungan struktural.

Menurutnya, negara-negara miskin yang justru kaya sumber daya alam dan manusia menjadi target utama. Pinjaman luar negeri dinilai tidak selalu membawa kesejahteraan, melainkan dalam beberapa kasus memperberat beban fiskal jangka panjang.

Perubahan lanskap global juga ditandai dengan munculnya kekuatan ekonomi alternatif. Salah satunya adalah kelompok BRICS yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan—dan kini diperluas dengan sejumlah negara baru, termasuk Indonesia dalam konteks kerja sama tertentu.

BRICS mendorong agenda dedolarisasi, yaitu mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam transaksi internasional. Langkah ini dinilai berkaitan erat dengan dominasi sistem keuangan global yang selama ini terhubung dengan IMF dan Bank Dunia.

Selain itu, negara-negara Arab juga membentuk Arab Monetary Fund sebagai alternatif regional. Dalam beberapa pandangan, lembaga ini dapat bersinergi atau bahkan menjadi penyeimbang terhadap sistem keuangan global yang ada.

Dalam analisisnya, Amir Hamzah juga menyinggung keluarga Mayer Amschel Rothschild sebagai simbol kekuatan finansial global. Keluarga ini memang dikenal dalam sejarah sebagai dinasti perbankan besar di Eropa sejak abad ke-18. Keluarga ini mengendalikan IMF dan Bank Dunia.

Isu lain yang diangkat adalah keberadaan jaringan seperti Freemasonry dan Illuminati yang disebut-sebut telah lama beroperasi secara global, termasuk di Indonesia. Referensi akademik seperti karya Paul W. van der Veur memang pernah membahas keberadaan Freemasonry dalam konteks sejarah kolonial.

Dalam konteks Indonesia, Amir Hamzah menilai langkah Presiden Prabowo Subianto yang menjalin komunikasi dengan berbagai kekuatan global sebagai strategi penting.

Pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dinilai sebagai bagian dari upaya memperkuat posisi Indonesia dalam poros alternatif seperti BRICS.

Sementara itu, komunikasi dengan Raja Inggris Charles III juga dipandang sebagai langkah diplomasi untuk menjaga keseimbangan hubungan dengan Barat.

Raja Inggris Charles III merupakan Ketua “Komite 300” sebagai pengendali dana New World Order. “Pertemuan Prabowo dengan Raja Inggris Charles III bisa mendapatkan sumber dana tersembunyi untuk Bangsa Indonesia,” tegasnya.

Kata Amir, jika sumber dana tersembunyi itu dalam bentuk liquid maupun kolateral dapat memperkuat kemandirian finansial dan moneter nasional serta mengurangi ketergantungan pada IMF dan Bank Dunia.

‎Perusahaan Asal China Ramaikan Tender Geospasial Nasional, Pengamat Sebut Ini Bahaya, Kedaulatan Data Terancam Uchok Sky Khadafi

‎Perusahaan Asal China Ramaikan Tender Geospasial Nasional, Pengamat Sebut Ini Bahaya, Kedaulatan Data Terancam

Hedi Batubara 13 November 2025

MoneyTalk, Jakarta – Empat perusahaan asal Tiongkok tercatat ikut serta dalam tender strategis Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk proyek penyediaan data dasar geospasial serta peta wilayah urban dan non-urban di seluruh Indonesia.

‎Keterlibatan mereka menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan pengamat karena proyek ini berhubungan langsung dengan data sensitif yang menyangkut keamanan nasional dan kedaulatan sumber daya alam (SDA).

‎Empat perusahaan tersebut antara lain PT Shaanxi Tirain Science & Technology Co. Ltd, PT Beijing ZKYS Remote Sensing Information Technology Co. Ltd, PT KQ Geo Technologies Co. Ltd, dan Asia Air Survey Co. Ltd.

‎Mereka bersaing dengan sejumlah perusahaan nasional untuk mendapatkan kontrak proyek bernilai sekitar Rp.4 triliun.

Proyek ini merupakan bagian dari kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Bank Dunia melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP).

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mengingatkan bahwa keterlibatan vendor asing dalam proyek strategis seperti ini sangat berisiko, terutama bila menyangkut data spasial nasional.

‎Menurutnya, data geospasial tidak hanya berisi peta permukaan tanah, melainkan juga informasi detail terkait kondisi geologi, infrastruktur, potensi energi, dan sumber daya mineral Indonesia.

“Proyek ini harus dikawal ketat agar tidak diserahkan kepada pihak asing. Data geospasial menyangkut keamanan dan pertahanan negara. Kalau sampai dikelola oleh vendor asing, kita bisa kehilangan kendali atas aset strategis bangsa,” tegas Uchok Sky Khadafi di Jakarta, Kamis, 13 November 2025.

‎Ia menambahkan, perusahaan Tiongkok umumnya menggunakan sistem perangkat lunak dan server berbasis cloud non-lokal seperti Tencent Cloud, Alibaba Cloud, atau Huawei Cloud.

Hal ini, menurutnya, berpotensi menimbulkan kebocoran data mentah karena setiap pembaruan data dapat terhubung otomatis ke server luar negeri.

‎”Kalau data mentah seperti citra udara, jalur energi, dan posisi infrastruktur strategis terekam di server asing, maka keamanan nasional kita berada dalam bahaya,” ujarnya.

‎Uchok menegaskan bahwa data spasial merupakan aset pertahanan non-militer yang tidak bisa diperlakukan sebagai sekadar informasi teknis. Ia mengibaratkan peta sebagai bentuk digital dari kedaulatan bangsa.

“Peta itu bukan sekadar gambar wilayah. Di dalamnya ada informasi tentang siapa kita, apa yang kita miliki, dan di mana letak kekayaan alam kita. Kalau itu dikendalikan asing, berarti kita menyerahkan kunci rumah sendiri,” katanya.

‎Pandangan serupa juga disampaikan pengamat geopolitik Hendrajit, yang menilai pemerintah harus berhati-hati dalam melibatkan perusahaan asing dalam proyek geospasial nasional.

‎Ia menyebut peta sebagai salah satu instrumen kekuasaan modern yang memiliki nilai strategis dalam geopolitik global.

‎“Dulu VOC menguasai Nusantara karena mereka punya peta yang lebih akurat. Sekarang bentuknya berubah, bukan lagi peta kertas tapi peta digital. Jika data spasial Indonesia dikuasai asing, itu sama saja membuka seluruh rahasia strategis bangsa,” ujar Hendrajit.

Menurutnya, risiko keterlibatan perusahaan asing tidak hanya sebatas kebocoran data, tetapi juga potensi pengawasan jarak jauh (telemetry) dan ketergantungan teknologi.

‎Sistem cloud asing memungkinkan setiap aktivitas pembaruan data terekam otomatis di luar negeri. “Kita bisa kehilangan kedaulatan digital. Setiap kali ada perubahan peta, mereka tahu. Ini bukan hanya masalah teknis, tapi soal kontrol,” jelasnya.

Hendrajit juga menyoroti kemungkinan adanya kepentingan oligarki di balik proyek ini. Ia menduga ada jaringan kepentingan politik dan bisnis yang membuka jalan bagi perusahaan asing untuk masuk ke proyek strategis nasional.

‎”Kalau tidak dikontrol, proyek seperti ini bisa jadi titipan oligarki yang dekat dengan kekuatan asing. Ujungnya bukan untuk kepentingan bangsa, tapi untuk memperkaya segelintir elite,” terangnya.

Sebagai pengingat, Hendrajit menyinggung pengalaman pahit Indonesia dalam kasus penjualan Indosat ke Temasek Holdings dan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) yang memberikan porsi besar kepada investor asing.

“Kita pernah kehilangan kendali atas data komunikasi lewat Indosat. Sekarang jangan sampai kehilangan kendali atas data spasial yang jauh lebih strategis,” tambahnya.

Proyek ILASP dengan kode P180860 sendiri dibagi menjadi dua kelompok besar. Kelompok pertama mencakup wilayah urban seperti Kalimantan, Yogyakarta, Sumatera, Jawa, Bali, Maluku, dan Papua.

‎Sedangkan kelompok kedua mencakup wilayah non-urban di seluruh Indonesia, termasuk kawasan perbatasan.

Tujuan utama proyek ini adalah membangun peta dasar digital berskala besar yang bisa digunakan untuk perencanaan tata ruang dan pembangunan nasional.

‎Meski proyek ini memiliki nilai strategis dalam modernisasi data spasial, para pengamat menegaskan bahwa aspek kedaulatan data harus menjadi prioritas utama.

‎“Modernisasi peta nasional memang penting, tapi jangan sampai modernisasi justru membuka celah bagi pengendalian asing. Kedaulatan data adalah benteng terakhir sebuah negara,” pungkas Hendrajit.

Peringkat Empat Negara Termiskin Dunia, Indonesia Mendekati Negara Gagal Kebijakan Moneter dan Surat Utang Negara

Peringkat Empat Negara Termiskin Dunia, Indonesia Mendekati Negara Gagal

Hedi Batubara 14 Juni 2025

MoneyTalk,Jakarta – Bank Dunia membagi ekonomi dunia menjadi empat kelompok berdasarkan klasifikasi pendapatan nasional bruto atau PNB. Keempat kelompok tersebut yaitu negara berpendapatan rendah (low-income countries), negara berpendapatan menengah bawah (lower middle-income countries), negara berpendapatan menengah atas (upper middle-income countries),dan negara berpendapatan tinggi (high-income countries).

Indonesia masuk kategori negara berpendapatan menengah atas sejak 2022. Pendapatan nasional bruto per capita Indonesia saat ini (2024) sebesar 4.870. Pada 2024, terdapat 54 negara di dunia masuk klasifikasi negara berpendapatan menengah atas, dengan pendapatan nasional bruto per capita antara 4.516 dolar AS sampai 14.005 dolar AS.

Klasifikasi atau pembagian negara berdasarkan pendapatan nasional bruto tersebut mempunyai konsekuensi terhadap klasifikasi tingkat kemiskinan internasional. Bank Dunia menetapkan garis kemiskinan internasional untuk negara berpendapatan menengah atas seperti Indonesia sebesar 6,85 dolar AS (kurs PPP 2017) per orang per hari, atau sekitar Rp1,23 juta per orang per bulan. Penduduk yang mempunyai pendapatan di bawah garis kemiskinan internasional tersebut masuk kategori penduduk miskin.

Menurut Bank Dunia, jumlah penduduk miskin Indonesia, sebagai negara berpendapatan menengah atas, mencapai 171,8 juta penduduk atau 60,3 persen dari jumlah populasi pada tahun 2024. Tingkat kemiskinan yang sangat tinggi ini menempatkan Indonesia di urutan keempat negara termiskian di dunia, dari 54 negara dengan klasifikasi yang sama. Indonesia hanya lebih baik dari Afrika Selatan (63,4 persen), Namibia (62,5 persen) dan Botswana (61,9 persen).

Tingkat kemiskinan Indonesia lebih buruk dari Guatemala (57,3 persen), Guinea Khatulistiwa (57 persen), Armenia (51 persen), Fiji (50,1 persen), Georgia (35,6 persen), dan Gabon (34,6 persen). Tingkat kemiskinan Indonesia juga lebih buruk dari Vietnam (17,9 persen), padahal Vietnam masih masuk kategori negara berpendapatan menengah bawah.

Belum lama berselang, Bank Dunia melakukan penyesuaian terhadap garis kemiskinan internasional, dengan mengadopsi kurs PPP 2021, menggantikan PPP 2017. Penyesuaian ini membuat garis kemiskinan internasional untuk negara berpendapatan menengah atas berubah dari 6,85 dolar AS (PPP 2017) menjadi 8,3 dolar AS (PPP 2021). Penyesuaian ini membuat jumlah penduduk miskin Indonesia naik dari 171,8 juta penduduk menjadi 193,5 juta penduduk, atau mencapai 68,3 persen dari populasi.

Penyesuaian seperti ini telah dilakukan Bank Dunia secara berkala, untuk merefleksikan nilai kurs dan garis kemiskinan menjadi lebih tepat, dan lebih riil. Penyesuaian sebelumnya dilakukan pada September 2022, dengan beralih dari kurs internasional dolar AS PPP 2011 menjadi PPP 2017. Penyesuaian tahun 2022 tersebut membuat garis kemiskinan internasional untuk negara berpendapatan menengah atas berubah dari 5,5 dolar AS (PPP 2011) menjadi 6,85 dolar AS (PPP 2017).

Tidak terbayangkan, Indonesia yang kita banggakan, Indonesia dengan kekayaan alam berlimpah dan tanah nan subur, faktanya mempunyai jumlah penduduk miskin sedemikian besar, dan menempati peringkat 4 negara dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di dunia. Sungguh ironi.

Data di atas membuktikan Indonesia gagal dalam menjalankan perintah konstitusi untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia gagal mewujudkan cita-cata kemerdekaan 1945. Indonesia gagal mewujudkan cita-cita reformasi tahun 1998 yang membuat Presiden Soeharto mengundurkan diri setelah 32 tahun berkuasa.

Kalau kondisi seperti ini terus berlanjut, Indonesia semakin dekat menjadi negara gagal dalam membangun bangsa yang bermartabat dan berdaulat. Hanya perubahan signifikan dan menyeluruh yang dapat mencegah bangsa ini masuk ke jurang kemiskinan. Semoga para tokoh dan elit bangsa ini segera menyadarinya dan mencari solusi bersama. Pemberantasan korupsi, dan mengadili para koruptor, termasuk pejabat tinggi negara, menjadi prasyarat utama untuk memberantas kemiskinan.

Penulis : Anthony Budiawan,Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)

Seruan Penghematan = Pernyataan Krisis APBN 2025 Kere Keriting

Seruan Penghematan = Pernyataan Krisis

Hedi Batubara 1 Februari 2025

MoneyTalk,Jakarta – Sejarah penghematan datangnya dari IMF dan Bank Dunia. Kata kata yang indah tapi bagi desain keuangan negara penghematan itu datang dari mazhab yang berbeda. Ini berhubungan dengan kebijakan ousterity atau pengetatan fiskal. Ini rezim yang baku, yang ujungnya menciptakan krisis untuk berlanjutnya ketergantungan.

Penghematan anggaran membuat negara Indonesia lupa dengan masalah yang sebenarnya. Masalah utamanya adalah kekuarangan pendapatan atau pendapatan nya bocor. Akibatnya pendapatan negara stagnan. Pendapatan negara 10 tahun lalu dengan pendapatan negara saat ini sama yakni sekitar 2-2,2 miliar dollar. Tidak bertambah walaupun ekonomi tumbuh dan eksploitasi sumber daya alam makin masiv dan bertambah, walaupun pemerimaan SDA itu dalam dolar. Jadi apa yang terjadi dengan penerimaan?

Penghematan itu untuk memastikan fokus anggaran negara agar tetap dapat membayar utang tepat waktu. Utang terutama kepada swasta dan dalam mata uang asing, serta utang dalam rupiah. Usaha penghematan merupakan penekanan yang selalu dipersyaratkan oleh para pemberi pinjaman atau utang. Negara dan pemerintah harus menghemat belanja rutin dan belanja publik agar tetap dapat membayar utang secara tepat waktu, tidak ada penjadwalan ulang, dll.

Ketika pemerintahan Prabowo membawa isue penghematan sebagai cara menambah ruang belanja pemerintah untuk kepentingan lain yang dipandang produktif, maka presiden Prabowo telah masuk dalam perangkap atau jebakan kementerian keuangan. Agar apa? Agar preiden tidak masuk dalam usaha mengutak atik sumber penerimaan yang merupakan permainan bawah meja antara oligarki dan kementerian keuangan. Ini juga ada tendensi memanas manasi publik agar membenci birokrasi atau sentimen pada birokrasi

Prabowo dalam permainan politik ini, jelas telah takluk dengan rezim fiskal yang tengah memainkan anggaran untuk tujuan mereka sendiri, bukan tujuan negara. Rezim fiskal sejak awal reformasi didesain untuk menghemat belanja, melemahkan kecepatan pergerakan ekonomi pada satu sisi, namun menyedot pajak dan mengokohkan ketergantungan pada bantuan asing pada sisi yang lain.

Dengan diumumkan bahwa negara atau pemerintah akan melakukan penghematan besar besaran, maka sebetulnya secara ekonomi pemerintah telah mengumumkan terjadinya resesi. Resesi ini ditandai dengan penerimaan negara yang stagnan, dan kewajiban negara yang menumpuk akibat utang. Resesi berarti negara perlu menghemat anggaran. Begitu logikanya. Penghematan itu berbeda dengan pemberantasan korupsi. Penghematan itu pernyataan bahwa pemerintah menghadapi resiko kurang uang.

Pengumuman terjadinya resesi menuju krisis ini akan menambah biaya uang Indonesia yang berasal dari utang atau bantuan luar negeri atau pinjaman komersial. Karena keuangan Indonesia dipandang beresiko maka ini adalah momentum bagi pemilik uang menuntut imbal hasil yang lebih besar terkait investasi mereka, baik dalam surat utang negara atau obligasi pemeirntah dan securitas rupiah bank Indoneia atau surat utang bank Indonesia. Utang dua lembaga yang saat ini tengah berlomba mencari uang melalui bunga tinggi.

Hal yang lebih parah adalah penghematan yang dibicarakan Prabowo tidak masuk dalam skenario anggaran 2025 yang telah ditetapkan oleh DPR bersama pemerintah melalui UU APBN. Bagaimana caranya Presiden nantinya menggunakan uang hasil penghematan kalau benar terjadi? . Ini namanya nanti adalah anggaran yang tidak terserap. Dalam sistem anggaran Indonesia belanja sampai satuan 9 dibicarakan dengan DPR. Jadi sebenarnya penghematan 300 triliunan rupiah itu uangnya mau dibawa kemana? Sebenarnya seruan penghematan itu berarti uangnya ora ono. Ngono mas.

Dulu saya masih ingat di awal pemerintahan Jokowi kampanye nya sama loh. Penghematan anggaran APBN untuk seminar di hotel hotel dll. Apakah ide ini berasal dari orang yang sama. Berharap bisa mengubah atau menyesatkan orientasi pemerintah dengan cara yang sama. Atau hanya pencitraan semata-mata. Karena IMF dan Bank dunia sekarang tidak lagi bicara penghematan, maka ini bisa jadi ulah orang lain lagi. Orang yang sama dari zaman Jokowi sampai Prabowo

Penulis : Salamuddin Daeng

Strategi Prabowo Menghadapi Tantangan Ekonomi Makro

Hedi Batubara 1 November 2024

MoneyTalk, Jakarta – Dalam wawancara terbaru di Podcast PHD 4K, Yanuar Rizky, seorang pengamat ekonomi, menguraikan pandangannya terhadap kebijakan fiskal dan ekonomi Indonesia yang dikaitkan dengan sosok Sri Mulyani dan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Yanuar, kebijakan pinjaman Indonesia yang berfokus pada standby loan dari Bank Dunia dan peran penting Prabowo dalam mengelola keseimbangan antara kepentingan nasional dan pengaruh internasional, menunjukkan bagaimana Indonesia berupaya menjaga stabilitas ekonomi di tengah tantangan global.

Tantangan Ekonomi dan Peran Standby Loan

Yanuar membuka dengan pembahasan soal mekanisme standby loan dari Bank Dunia, yang menurutnya seringkali menjadi opsi andalan bagi pemerintah Indonesia dalam menjaga stabilitas fiskal. Standby loan ini menawarkan pinjaman berbunga rendah (sekitar 4%) yang dapat dicairkan ketika terjadi kondisi mendesak. Menurut Yanuar, meskipun pinjaman ini memberikan ruang fleksibilitas fiskal, tergantung pada hubungan diplomatik yang dibangun oleh Menteri Keuangan, terutama Sri Mulyani. Namun, Yanuar mempertanyakan apakah fasilitas ini akan tetap tersedia di masa depan, terutama jika terjadi perubahan kepemimpinan yang tidak memiliki hubungan kuat dengan Bank Dunia.

Kebijakan Ekonomi Prabowo dan Tantangan 3% Defisit Fiskal

Dalam pandangan Yanuar, salah satu strategi yang mungkin ditempuh Prabowo adalah memanfaatkan ruang fiskal 3% tanpa bergantung pada pinjaman terbuka. Strategi rollover atau pelunasan hutang dengan hutang baru menjadi solusi agar Indonesia tetap mematuhi ketentuan defisit fiskal. Hal ini memungkinkan ruang lebih besar dalam kebijakan fiskal tanpa harus meningkatkan defisit hingga batas yang mengancam stabilitas makroekonomi. Menurut Yanuar, ini mencerminkan kemampuan Prabowo dalam bermain “dua kaki” di tengah kepentingan Bank Dunia dan BRICS, mencerminkan sikap politik bebas aktif yang selalu dijunjung Indonesia.

Dinamika Politik dan Perubahan Mazhab Ekonomi di Kabinet

Yanuar juga membahas perubahan signifikan di kabinet Prabowo, khususnya terkait dengan penunjukan sosok-sosok yang berada dalam lingkaran mazhab ekonomi Sri Mulyani. Menurutnya, ini menunjukkan adanya dominasi pemikiran teknokratis yang pro-pasar, meskipun sebagian besar sosok tersebut bukanlah orang dekat Prabowo. Prabowo berhasil mempertahankan dominasi mazhab ini, yang dinilai Yanuar sebagai langkah bijak untuk meraih kepercayaan pasar global.

Namun, ia menilai bahwa strategi Prabowo ini juga melibatkan peran diplomatik aktif melalui Menteri Luar Negeri yang dianggap lebih bersifat portofolio politik. Hal ini terlihat dari upaya Prabowo dalam memasukkan Indonesia ke dalam BRICS, yang sekaligus memberi sinyal kepada IMF bahwa Indonesia tetap terbuka pada aliansi ekonomi lainnya. Menurut Yanuar, dengan begitu, Prabowo menyeimbangkan politik internasionalnya tanpa mengorbankan stabilitas domestik.

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 8% dan Realitas di Lapangan

Yanuar juga menyoroti target Prabowo yang ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 8%, yang dianggapnya ambisius jika dibandingkan dengan target Sri Mulyani yang hanya sekitar 5%. Menurutnya, meskipun ini menunjukkan optimisme, capaian tersebut harus didukung oleh tim teknokrat yang kompeten di kabinet. Ia menyebutkan bahwa teknokrasi makro yang kuat harus dibarengi dengan teknokrasi di level mikro, khususnya di kementerian sektoral, untuk memastikan implementasi kebijakan yang sesuai.

Yanuar juga menilai bahwa kebijakan sektoral yang diambil Prabowo, khususnya dalam hal pangan, energi, dan perdagangan, seringkali tidak mencerminkan tujuan Prabowo dalam mengentaskan rakyat dari korupsi atau melawan kepentingan oligarki. Contoh lain, Yanuar mempertanyakan kebijakan Prabowo yang memberi portofolio strategis kepada sosok-sosok dengan potensi konflik kepentingan yang tinggi, yang menurutnya dapat mengurangi efektivitas pemerintahan dalam mencapai tujuan besar seperti swasembada pangan dan energi.

Implementasi Kebijakan

Masalah di Lapangan dan Tekanan Politik Menurut Yanuar, di tengah target besar yang dicanangkan, Prabowo menghadapi tantangan dalam menjaga konsistensi antara visi makro dan implementasi mikro. Ia menilai, pada sektor-sektor tertentu seperti perbankan dan energi, penunjukan pejabat cenderung dilakukan dengan pertimbangan politik, yang menurutnya dapat menimbulkan ketidakjelasan arah kebijakan. Misalnya, posisi perbankan yang seharusnya bersifat teknis namun diserahkan kepada pejabat politik, menurut Yanuar hanya akan menambah ketidakpastian bagi pasar dan investor.

Lebih lanjut, ia juga mengkritik kebijakan pemerintah yang belum optimal dalam mengimplementasikan kebijakan energi hijau. Menurutnya, Prabowo seharusnya menempatkan teknokrat yang berkompeten di bidang energi agar batu bara dan sumber daya lainnya dapat diolah menjadi energi yang lebih ramah lingkungan melalui teknologi gasifikasi, yang sekaligus mendukung program carbon trading.

Keseimbangan Kebijakan Prabowo di Tengah Tantangan Ekonomi Yanuar menyimpulkan bahwa kepemimpinan Prabowo yang menyeimbangkan kepentingan nasional dengan geopolitik internasional adalah langkah tepat dalam menjaga stabilitas di tengah tantangan global. Namun, untuk mencapai target ambisiusnya, ia harus memastikan bahwa tim ekonominya, khususnya di sektor-sektor teknis, mampu menjalankan visi besarnya tanpa terganggu oleh kepentingan politik yang kontraproduktif.

Prabowo harus bijak dalam memilih sosok-sosok di kabinet yang memiliki latar belakang teknokrat dan mampu bersinergi dengan kebijakan makro. Strategi win-win yang dilakukan Prabowo antara kepentingan pasar internasional dan ambisi politik nasionalnya memang mencerminkan kebijakan bebas aktif yang selama ini dianut Indonesia, namun untuk dapat mencapai pertumbuhan 8%, dibutuhkan langkah nyata dalam menjaga konsistensi implementasi di level mikro.

Hal ini memberikan pandangan Yanuar Rizky tentang kebijakan ekonomi Indonesia di bawah Prabowo Subianto dan strategi yang diterapkan dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Poin utamanya adalah pentingnya menjaga keseimbangan antara visi besar dan implementasi teknis di lapangan, serta memastikan bahwa kebijakan nasional tetap mampu beradaptasi di tengah dinamika geopolitik.(c@kra)

Harga Beras di Indonesia Mahal, Tanggapan Bapanas terhadap Pernyataan Bank Dunia

Hedi Batubara 1 Oktober 2024

MoneyTalk, Jakarta – Pada akhir September 2024, Bank Dunia melalui Carolyn Turk, Country Director untuk Indonesia dan Timor-Leste, menyatakan bahwa harga beras di Indonesia tercatat sebagai yang termahal di antara negara-negara ASEAN. Turk menyebutkan perbedaan harga mencapai 20% lebih tinggi dibandingkan negara tetangga, yang dikaitkan dengan kebijakan pembatasan impor beras oleh Indonesia dan kenaikan harga jual beras di pasar domestik. Meski demikian, pernyataan ini tidak diikuti dengan peningkatan signifikan dalam kesejahteraan petani.

Menurut Bank Dunia, tingginya harga beras di Indonesia mencerminkan lemahnya daya saing pertanian. Meski harga beras naik, penghasilan petani masih rendah, dengan rata-rata pendapatan harian petani Indonesia berada di bawah USD 1 (sekitar Rp15.207 per hari). Kondisi ini menyebabkan sebagian besar petani berada di bawah garis kemiskinan, dengan penghasilan tahunan sekitar Rp5 juta, jauh di bawah standar kesejahteraan.

Tanggapan Bapanas, Jangan Terpancing, Ini Jebakan

Menanggapi pernyataan tersebut, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi memperingatkan bahwa pernyataan Bank Dunia berpotensi menjadi jebakan yang mengarahkan Indonesia untuk kembali bergantung pada impor beras. Menurut Arief, kebijakan pembatasan impor yang dilakukan Indonesia bertujuan melindungi petani lokal dan mendorong kemandirian pangan nasional.

Arief menegaskan bahwa tingginya harga beras di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui kebijakan yang mendukung produksi domestik. Oleh karena itu, ia meminta semua pihak di Indonesia untuk tidak terpancing dengan narasi Bank Dunia dan tetap fokus pada peningkatan produktivitas dalam negeri.

Menurut Arief, perbaikan yang harus dilakukan mencakup seluruh aspek pertanian, mulai dari penyediaan benih berkualitas, akses terhadap pupuk yang lebih baik, pelatihan penyuluhan pertanian, hingga penggunaan teknologi modern. Semua elemen harus bekerja sama dalam meningkatkan hasil panen dan menekan biaya produksi, sehingga harga beras bisa lebih kompetitif dan kesejahteraan petani meningkat.

Sementara pemerintah berupaya melindungi petani dengan membatasi impor beras, kebijakan ini juga berdampak pada harga beras di pasar domestik yang lebih tinggi, sehingga memberatkan konsumen. Di satu sisi, pembatasan impor dapat mendorong harga menjadi lebih stabil, terutama jika produksi dalam negeri belum mencukupi kebutuhan pasar. Namun, di sisi lain, konsumen menghadapi kenaikan harga yang dapat mempengaruhi daya beli mereka.

Bank Dunia dalam hal ini menyoroti pentingnya investasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Indonesia. Investasi tersebut diharapkan bisa mengurangi kerugian pasca panen, meningkatkan efisiensi produksi, dan memperkuat infrastruktur pertanian seperti pabrik pengolahan beras dengan teknologi modern. Hal ini juga diharapkan dapat membuka peluang baru untuk memperbaiki kesejahteraan petani dan menurunkan harga beras di masa mendatang.

Bank Dunia juga menyarankan agar Indonesia memperkuat investasi di sektor pertanian, terutama pada bidang penelitian dan penyuluhan yang bisa meningkatkan produktivitas. Perubahan iklim yang mempengaruhi pola tanam dan krisis pangan global harus diantisipasi dengan pembangunan infrastruktur yang mendukung pengolahan pasca panen dan distribusi yang efisien. Dengan memperkuat rantai pasok, Indonesia diharapkan mampu bersaing di pasar internasional tanpa mengorbankan kesejahteraan petani.

Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam sektor beras bukan hanya soal harga, tetapi juga bagaimana menyeimbangkan kebutuhan melindungi petani dan menjaga harga agar tetap terjangkau bagi masyarakat. Pemerintah harus terus mendorong peningkatan produksi dalam negeri, sambil mencari solusi jangka panjang untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing di sektor pertanian. Di sisi lain, keterbukaan terhadap saran dari lembaga internasional seperti Bank Dunia tetap diperlukan, tetapi harus disesuaikan dengan kondisi nasional agar kebijakan yang diambil tidak justru membebani petani dan konsumen di dalam negeri.(c@kra)

Menkeu Optimis, Indonesia Akan Menjadi Negara Berpendapatan Tinggi

Hedi Batubara 26 September 2024

MoneyTalk, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan keyakinannya bahwa Indonesia dapat keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap) dan menuju status negara berpendapatan tinggi. Optimisme ini didasari oleh berbagai upaya strategis yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas, memperkuat infrastruktur, serta kualitas sumber daya manusia.

“Kata kuncinya adalah selalu produktivitas. Bagaimana investasi dan faktor produksi dalam negeri dapat menciptakan output yang lebih produktif dan lebih berkualitas,” kata Sri Mulyani dalam Seminar ASEAN Global Development and the Middle Income Trap and Growth Academy ASEAN, Selasa (24/09/24).

Sri Mulyani menyampaikan bahwa peningkatan produktivitas menjadi kunci utama dalam upaya ini. Produktivitas dapat ditingkatkan melalui optimalisasi investasi dan faktor produksi domestik, yang diharapkan menghasilkan output yang lebih berkualitas dan kompetitif. Ia juga menekankan pentingnya memanfaatkan bonus demografi Indonesia yang memiliki populasi besar dan mayoritas usia produktif. Menurutnya, kualitas pendidikan dan kesehatan menjadi dua pilar utama untuk memaksimalkan produktivitas tenaga kerja.

Sejak era pemerintahan Presiden Soeharto hingga Reformasi, Indonesia telah berusaha melepaskan diri dari middle income trap. Namun, langkah yang lebih intensif dan strategis dibutuhkan untuk mempercepat proses ini. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui program beasiswa yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan generasi muda Indonesia. Selain itu, pemerintah juga terus memperkuat infrastruktur, termasuk di bidang energi, transportasi, telekomunikasi, dan teknologi digital, yang merupakan pondasi bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Middle income trap, sebagaimana dijelaskan oleh Bank Dunia, adalah kondisi di mana suatu negara tidak mampu meningkatkan pendapatan per kapitanya setelah mencapai level pendapatan menengah, yaitu antara $1.000 hingga $12.000. Negara yang terjebak dalam kondisi ini kehilangan daya saing di sektor manufaktur karena upah yang meningkat, namun belum bisa bersaing dengan negara-negara maju di pasar bernilai tambah tinggi.

Indonesia saat ini masih berada dalam kategori negara berpendapatan menengah, dengan pendapatan per kapita sebesar 4.580 dolar AS pada 2023. Namun, Sri Mulyani optimis bahwa Indonesia dapat meningkatkan pendapatan per kapitanya, dengan terus belajar dan beradaptasi terhadap tantangan global. Ia percaya bahwa dengan langkah-langkah pembangunan yang inklusif dan ramah lingkungan, Indonesia memiliki potensi untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi.

Sebagai negara dengan populasi yang besar dan kekayaan sumber daya alam, Indonesia diharapkan dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja berkualitas serta memastikan pembangunan yang berkelanjutan, hijau, dan rendah karbon. Dengan demikian, perjalanan menuju negara berpendapatan tinggi bukan hanya sebuah ambisi, tetapi menjadi target yang realistis jika pembangunan dilakukan dengan strategi yang tepat.(c@kra)

Sri Mulyani: Anggaran Negara Tak Cukup Ketika Indonesia Hadapi Perubahan Iklim Menteri Keuangan Menkeu Sri Mulyani Indrawati 3

Sri Mulyani: Anggaran Negara Tak Cukup Ketika Indonesia Hadapi Perubahan Iklim

Hedi Batubara 7 September 2024

MoneyTalk,Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa Indonesia membutuhkan dana sebesar US$ 281 miliar atau setara dengan Rp 4.000 triliun untuk menangani dampak perubahan iklim. Angka ini hampir menyamai total anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) Indonesia untuk satu tahun penuh.

(lebih…)

Bank Dunia

Pengamat Intelijen dan Geopolitik Bongkar New World Order dan Perebutan Kendali Ekonomi Dunia

‎Perusahaan Asal China Ramaikan Tender Geospasial Nasional, Pengamat Sebut Ini Bahaya, Kedaulatan Data Terancam

Peringkat Empat Negara Termiskin Dunia, Indonesia Mendekati Negara Gagal

Seruan Penghematan = Pernyataan Krisis

Strategi Prabowo Menghadapi Tantangan Ekonomi Makro

Harga Beras di Indonesia Mahal, Tanggapan Bapanas terhadap Pernyataan Bank Dunia

Menkeu Optimis, Indonesia Akan Menjadi Negara Berpendapatan Tinggi

Sri Mulyani: Anggaran Negara Tak Cukup Ketika Indonesia Hadapi Perubahan Iklim

Baca Juga Berita Ini

Nusron Wahid Diperiksa 5 Jam KPK Cecar soal Aliran Uang Rp106,3 Miliar dan Pengurusan HGB

Pasukan Berani Mati Jokowi Klaim Jutaan Anggota, Siap Bela hingga Titik Darah Penghabisan

Setahun Diluncurkan, RS Royal Batavia Masih Berkutat di Lelang Rp400 Miliar

Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo, LPJ Pertanyakan Keamanan Siber Istana