MoneyTalk, Jakarta – Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, dalam sebuah diskusi yang disiarkan melalui kanal YouTube *Ekonomi & Analisis Data* pada Selasa (3/9/2024), memberikan klarifikasi dan penjelasan terkait isu kemiskinan dan pengangguran yang terus menjadi sorotan publik. Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani menanggapi berbagai pandangan yang menyebut bahwa tingkat pengangguran dan kemiskinan di Indonesia mengalami peningkatan.
“Memang ironis kalau kita lihat pengangguran dan kemiskinan naik,” ujar Sri Mulyani. “Namun, saya ingin menyampaikan, ini bukan hanya soal ekonomi makro dan fiskal yang terlihat rumit, tapi lebih pada bagaimana kita menghadapi situasi pascapandemi yang mempengaruhi seluruh negara,” tambahnya.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa pandemi COVID-19 menyebabkan kontraksi ekonomi yang sangat signifikan, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Ia menyebutkan bahwa saat pandemi terjadi, jumlah pengangguran di Indonesia meningkat dari 7 juta menjadi 9,7 juta orang. Namun, melalui berbagai kebijakan fiskal yang telah diterapkan, angka pengangguran kini mulai menurun dan berada di bawah 6%, tepatnya 5,9%.
“Kita tidak bisa mengabaikan fakta bahwa perekonomian sedang dalam proses pemulihan, dan momentum ini harus terus dijaga,” tegasnya.
Terkait dengan isu kemiskinan, Sri Mulyani menyoroti bagaimana angka kemiskinan yang sempat melonjak dari 9,2% menjadi 10,2% kini telah berhasil ditekan kembali menjadi 9,5%. Menurutnya, ini adalah hasil dari upaya keras pemerintah dalam mengatasi dampak pandemi, termasuk melalui peningkatan anggaran bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako.
“Kami juga fokus pada kemiskinan ekstrem dan stunting, yang akan menentukan masa depan pengangguran dan kemiskinan di Indonesia,” ujar Sri Mulyani.
Lebih lanjut, Sri Mulyani juga menanggapi persepsi bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya memprioritaskan pengusaha besar. Ia menekankan bahwa APBN juga memberikan perhatian besar kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui berbagai program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang kini mencapai Rp379 triliun, serta pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang sudah mencapai Rp10 triliun dan menjangkau lebih dari 7,6 juta penerima.
“Kita tahu banyak masyarakat yang tidak bisa mengakses perbankan, oleh karena itu kita menyediakan program UMi yang bisa menjangkau mereka,” jelasnya.
Dalam diskusi tersebut, Sri Mulyani juga mengapresiasi berbagai inisiatif dari Kementerian Sosial dan organisasi masyarakat yang terus mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran. Ia mencontohkan beberapa program seperti pemberian tunjangan tambahan bagi keluarga rentan dan peningkatan akses terhadap layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan.
Sri Mulyani menutup pernyataannya dengan mengingatkan pentingnya untuk tetap fokus pada upaya pengurangan kemiskinan dan pengangguran, serta menjaga keberlanjutan momentum pemulihan ekonomi Indonesia.(c@kra)
