7 November 2026

Sri Mulyani

MoneyTalk, Jakarta – Dunia e-commerce mendadak bergemuruh! Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudi Sadewa, bikin gebrakan yang bikin heboh para pelaku usaha digital sekaligus bikin keringat dingin bekas rezim pajak lama.

Ya, benar! Purbaya resmi membatalkan pajak e-commerce 0,5% dari omzet, aturan yang sebelumnya sudah digodok dan ditandatangani oleh Sri Mulyani. Kabar ini disampaikan lewat kanal YouTube Benix, yang malam tadi tayang penuh semangat dan nada satir khasnya.

“Gila guys, dulu solusi semua menteri kalau negara butuh duit ya cuma satu: naikin pajak! Sekarang ada menteri yang otaknya waras malah nurunin pajak!”

Langkah ini dinilai revolusioner dan berani. Pasalnya, di tengah situasi ekonomi yang lagi terseok, Purbaya justru menunda kebijakan yang dinilai bakal menjerat napas pelaku usaha online. Bahkan sistem pajak e-commerce yang sudah siap jalan, kini ditahan dulu karena menurutnya:

“Kita tunggu dulu efek stimulus Rp200 triliun buat mendorong perekonomian. Jangan buru-buru pungut pajak dari rakyat kecil.”

Keputusan ini kontan bikin pelaku UMKM dan penjual online bersorak.
Sementara itu, kalangan birokrat dan pejabat fiskal lama disebut-sebut “gelisah”, karena Purbaya menabrak paradigma lama: negara kaya karena rakyat diperas pajak.

Sebelumnya, aturan Sri Mulyani mewajibkan pedagang online dengan omzet di atas Rp500 juta per tahun membayar pajak 0,5% dari omzet, bukan dari profit! Artinya, pedagang yang belum tentu untung tetap harus setor.

“Bayangin aja, jualan online di Shopee udah kena potongan 10% dari platform, belum lagi biaya cashback, ongkir, star seller, dan lain-lain. Masih mau disikat pajak juga? Itu namanya peras rakyat digital!” ujar Benix dalam tayangannya.

Ia bahkan mencontohkan, pedagang yang jual barang Rp2 juta cuma nerima Rp1,8 juta setelah dipotong fee platform.
Lalu masih mau disuruh bayar pajak dari omzet Rp2 juta itu? “Ya ampun, negara ini kayaknya udah lapar banget sama pajak!” cibirnya tajam.

Benix menilai langkah Purbaya ini sebagai titik balik logika ekonomi nasional. Menurutnya, “Menaikkan pajak bukan satu-satunya cara menambah pendapatan negara. Kalau ekonomi tumbuh dua kali lipat, pajak tetap 10% aja udah bikin kas negara meledak dua kali lipat!”

Logika sederhana tapi telak itu menampar gaya berpikir lama di Kemenkeu. Kini Purbaya dianggap jadi “angin segar” di kabinet, dengan pendekatan yang lebih pro-pasar dan realistis.

Enggak berhenti di situ, Purbaya juga mendorong agar pengusaha ekspor diberi napas lebih lega. bunga kredit rendah, potongan pajak ekspor, dan kemudahan pinjaman.

“Coba bandingin sama Vietnam. Di sana bunga kredit ekspor cuma 4%! Di sini bisa 13%! Gimana mau bersaing?” seru Benix dalam nada tinggi.

Menurutnya, kalau pemerintah berani menurunkan pajak dan meringankan kredit, maka pelaku usaha justru makin produktif  efeknya, penerimaan negara naik tanpa harus memeras rakyat.

Kebijakan Purbaya ini bikin suasana di lingkaran fiskal panas dingin.
Para “penjaga kas negara” yang biasa bangga menaikkan pajak kini seperti kehilangan arah. Namun di sisi lain, para pelaku UMKM, pedagang online, hingga pengusaha ekspor justru menyambutnya dengan gegap gempita.

“Baru kali ini ada Menteri Keuangan yang mikirnya bukan soal nambah beban rakyat, tapi nambah kesejahteraan rakyat!” kata Benix menutup tayangan YouTube-nya dengan gaya khas penuh semangat.

Langkah Purbaya menunda pajak e-commerce bisa jadi awal perang dingin kebijakan fiskal antara rezim lama dan wajah baru keuangan Indonesia.
Yang jelas, rakyat sudah memilih:
Lebih baik ekonomi tumbuh daripada pajak digenjot sampai rakyat megap-megap.

“Ketika Menteri Lama Naikkan Pajak, Rakyat Nangis.
Tapi Saat Menteri Baru Batalkan Pajak, Rakyat Akhirnya Bisa Napas.

MoneyTalk, Jakarta – Podcast Terus Terang di kanal YouTube Mahfud MD Official Senin (22/09) mendadak jadi sorotan. Mahfud MD blak-blakan soal drama politik di balik reshuffle kabinet Prabowo Subianto.

Dengan nada setengah frustrasi, Mahfud menuturkan bahwa sebelum krisis meledak, banyak usul-usul dari dirinya dan kalangan lain yang tidak didengar. “Kalau lewat menterinya, gak nyambung. Biarin aja. Toh nanti ada masalah yang menuntut sendiri,” katanya.

Dan benar, masalah itu pecah. Prabowo akhirnya berubah haluan. Cepat merespons, ia langsung merombak kabinet.

“Saya kasih dua jempol: pertama ketika redam kerusuhan, kedua saat berani reshuffle,” tegas Mahfud.

Menteri ‘Hebat’ Akhirnya Tumbang

Selama ini Prabowo selalu ngotot: tidak ada reshuffle, karena semua menterinya “hebat-hebat”. Tapi kenyataan berkata lain. Krisis politik-ekonomi memaksa Prabowo menyingkirkan nama besar: Sri Mulyani, Budi Gunawan, hingga Menpora Dito.

“Dulu aspirasi publik tak pernah tembus, sekarang tembus. Lumayan banget,” sindir Mahfud.

Mahfud juga menyorot penunjukan Jenderal (Purn) Jamari  Chaniago sebagai Menkopolhukam. “Dia lebih senior dari Prabowo. Jadi wajar Prabowo hormat. Tinggal keberaniannya menyatukan 14 kementerian dan lembaga di bawahnya,” ujar Mahfud.

Dengan nada setengah menantang, Mahfud mengingatkan: posisi Menkopolhukam adalah wajah presiden di bidang hukum dan keamanan.

Yang mengejutkan, Mahfud mengaku sempat dilobi jenderal senior untuk mengisi kursi Menkopolhukam. Tapi ia menolak dengan alasan etik.

“Jabatan itu sebaiknya untuk mereka yang berkeringat memenangkan Prabowo. Saya tidak. Jadi tidak etis kalau saya masuk,” ungkapnya.

Ia memilih diam, meski rumor di media menempatkannya sebagai kandidat kuat. “Kalau saya menolak, sombong. Kalau menerima, gak tahu diri. Jadi saya ngambang saja,” ucapnya lugas.

Meski menolak kursi panas, Mahfud tetap ikut cawe-cawe. Ia mengaku sudah dipanggil Sekretaris Kabinet Tedi Indrawijaya atas mandat langsung Presiden Prabowo. Tugasnya: masuk dalam Tim Reformasi Polri.

“Negara sudah banyak memberi kepada saya. Kalau saya bisa memberi warna, meski sedikit, saya lakukan. Jangan sok nihil, jangan juga jadi fatalis. Ambil yang bisa dikerjakan,” pungkas Mahfud dengan nada filosofis.

MoneyTalk,Jakarta — Ledakan pernyataan datang dari pengusaha dan pengamat geopolitik, Mardigu Wowiek. Dalam obrolan panas di kanal YouTube dr. Richard Lee, Rabu (17/9), Mardigu menuding bahwa penunjukan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan sejak era SBY, Jokowi, hingga Prabowo, bukan murni urusan politik dalam negeri, melainkan titipan kepentingan IMF dan World Bank.

“Itu bukan keputusan politik, tapi keputusan geopolitik. Beliau dikenal IMF–World Bank, jadi gampang dikendalikan,” tegas Mardigu.

Indonesia Telat 7 Tahun!Menurut Mardigu, akibat terlalu tunduk pada resep IMF, kebijakan fiskal era Sri Mulyani membuat ekonomi Indonesia tertinggal tujuh tahun dari momentum global. Dunia bergerak ke arah easy money, tapi Indonesia justru dicekik dengan kebijakan tight money.

“Harusnya seimbang antara fiskal dan moneter. Tapi kita telat, gara-gara terlalu kaku mengikuti aturan luar,” sindirnya.

Rp200 Triliun: Obat Pengencer Darah, Mardigu memuji langkah Menteri Keuangan saat ini yang langsung menyalurkan stimulus Rp200 triliun. Menurutnya, uang itu ibarat obat pengencer darah untuk tubuh ekonomi Indonesia yang nyaris beku.

“Kalau darah kental, macet. Dikasih Rp200 triliun, lancar lagi. Tapi kalau mau jadi negara terkuat di belahan selatan dunia, kita butuh Rp2.000 triliun. Itu baru obat keras!” katanya lantang.

Bukan Modal, Tapi Mental! Namun Mardigu menegaskan: bukan sekadar uang yang jadi masalah, tapi kurangnya entrepreneur sejati di negeri ini.

“Dari seratus orang, cuma satu yang benar-benar pengusaha tangguh. Padahal yang bisa mendorong ekonomi maju ya entrepreneur kuat. Duit tanpa mental pengusaha, sama saja buang percuma,” tutupnya.

MoneyTalk, Jakarta – Pernyataan mengejutkan datang dari Mardigu Wowiek lewat kanal YouTube-nya, Minggu (14/09). Ia menegaskan bahwa lengsernya Sri Mulyani bukan sekadar reshuffle kabinet, tapi “kudeta ekonomi” yang menandai pergeseran poros Indonesia dari Barat ke Timur.

“Selama 20 tahun Menkeu kita jadi kepanjangan tangan Washington. Dia sendiri bingung, patriot atau agen Amerika? Faktanya, ia jalankan agenda IMF dan World Bank: jaga dolar, pajak ketat, defisit rapih. Itu agenda Amerika, bukan agenda bangsa,” kata Mardigu.

Menurutnya, Prabowo Subianto kini tampil sebagai “harimau tua” yang pulang dari Beijing dan Moskow membawa restu perubahan besar. “Prabowo dapat sinyal: silakan, buang dulu penjaga IMF itu. Dan Sri Mulyani pun lengser,” tegasnya.

Mardigu menyebut langkah ini adalah awal dari pergeseran ideologi ekonomi: Dari austerity ke sovereign spending.Dari defisit ketat ke investasi masif.Dari barat ke Timur

“Target pertumbuhan 8% bukan lagi slogan. Kredit murah dari Tiongkok akan mengalir deras. Tapi siap-siap, sembilan naga baru akan lahir, bukan dari Harvard Club, tapi dari mereka yang pandai merapat ke Tiongkok dan Rusia,” ujarnya pedas.

Mardigu menegaskan: “Kita tidak sedang membenci Sri Mulyani. Kita hanya sedang membaca perubahan zaman. Ini kudeta ekonomi. Peace.

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat pasar modal Yanuar Rizky melontarkan kritik tajam terhadap Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudhi Sadewa. Dalam pernyataannya di kanal Kanal SA pada Kamis (11/9), Yanuar menilai pergantian menteri tidak akan mengubah arah fundamental RAPBN 2026.

Menurutnya, publik tidak bisa berharap banyak dari perubahan figur. “Postur RAPBN 2026 akan tetap sama. Pergantian ini tidak akan merubah porsi game plan yang tetap akan mengejar pajak ke masyarakat,” tegas Yanuar.

Ia menyoroti pernyataan awal Purbaya yang dianggap “keluar dari konteks sosiologi masyarakat” dengan menyebut hanya sebagian kecil rakyat yang kesulitan hidup. “Itu tone deaf, bahkan cenderung menghina rakyat. Seolah-olah rakyat yang merasa kurang dianggap serakah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Yanuar menyebut gaya komunikasi Purbaya arogan dan penuh bluffing. “Dia lebih menteri keuangan dari menteri keuangan. Bahkan menampilkan dirinya sebagai king maker yang mempengaruhi presiden. Ini gejala megalomania,” kata Yanuar.

Yanuar mengingatkan bahwa strategi mendorong belanja negara tanpa pembenahan kelembagaan berpotensi memperparah krisis. Ia mengibaratkan kondisi ekonomi Indonesia saat ini “gemuk tapi obesitas”.

“Ekspansi fiskal tanpa diet, semua dibiayai hutang. Walaupun indikator tampak sehat, kelincahan ekonomi berkurang. Ini bahaya,” jelasnya.

Menurut Yanuar, Presiden Prabowo seharusnya menurunkan ego dan fokus pada perbaikan kelembagaan untuk mencegah kebocoran anggaran. “Kalau kelembagaan tidak dibereskan, ekspansi fiskal hanya jadi garam di air laut,” tambahnya.

Yanuar juga membandingkan jam terbang Purbaya dengan pendahulunya, Sri Mulyani Indrawati. Meski ia kerap mengkritik kebijakan Sri Mulyani, Yanuar menilai mantan Menkeu itu setidaknya memiliki legacy kelembagaan dan kredibilitas di mata pasar.

“Kalau figur sekelas Sri Mulyani saja diragukan mampu membendung Prabowo, apalagi Purbaya,” sindirnya.

Potensi Risiko Sistemik

Ia juga menyinggung adanya risiko insider trading dalam kebijakan fiskal, terutama terkait proyek-proyek seperti Patriot Bond dan keterkaitan dengan kelompok bisnis tertentu. “Ini lebih parah dari insider trading biasa, karena kebijakan negara sudah didesain oleh kelompok yang sama,” tegasnya.

Yanuar menegaskan bahwa harapan publik sederhana: mencegah krisis. “Kita tidak ingin 1998 terulang. Maka, fungsi parlemen dan publik adalah mengawal Menkeu baru ini. Jangan sampai arogan, banyak bicara, tapi minim eksekusi,” tutup Yanuar.

MoneyTalk, Jakarta – Pernyataan mengejutkan datang dari Juru Bicara Era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Adhie Massardi, yang menuding mantan Menteri Keuangannya Sri Mulyani Indrawati, melakukan pelanggaran serius terhadap undang-undang keuangan negara.

Adhie menyebut Sri Mulyani selama 2015–2023 (9 tahun) menarik utang jumbo hingga Rp773 triliun untuk proyek infrastruktur yang diklaim sebagai “investasi pemerintah”, tanpa memasukkannya ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Ini jelas melanggar aturan, karena utang negara wajib tercatat dalam APBN dan disetujui DPR. Tapi praktiknya, utang besar itu ditarik di luar mekanisme resmi. Akibatnya, BUMN Karya menjadi korban, dipaksa menanggung beban utang raksasa yang tidak bisa mereka kelola,” tegas Adhie, Rabu (10/9).

Menurut Adhie, utang “siluman” tersebut ditopang oleh skema investasi pemerintah di BUMN Karya. Perusahaan pelat merah di bidang konstruksi dipaksa membiayai ambisi pembangunan infrastruktur Jokowi mulai dari jalan tol, bendungan, hingga proyek mercusuar lain tanpa kajian lingkungan hidup (amdal) yang memadai.

Hasilnya, bukannya menjadi mesin pertumbuhan ekonomi, BUMN Karya justru terjerat utang hingga triliunan rupiah. Banyak dari mereka kini berada di ambang kebangkrutan, bahkan beberapa telah melakukan restrukturisasi besar-besaran dengan campur tangan perbankan dan negara.

“BUMN dijadikan sapi perah untuk menutupi nafsu infrastruktur Jokowi. Akibatnya, mereka kini megap-megap, menanggung utang yang seharusnya tidak pernah ada jika kebijakan fiskal berjalan sesuai aturan,” ucap Adhie.

Lebih jauh, Adhie mendesak agar aparat hukum, baik Kejaksaan Agung maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), membuka penyelidikan mendalam terkait dugaan pelanggaran hukum oleh Sri Mulyani.

“Kalau terbukti benar, ini bukan sekadar maladministrasi, melainkan pelanggaran undang-undang yang menimbulkan kerugian keuangan negara dalam jumlah sangat besar. Sri Mulyani harus bertanggung jawab, tidak bisa berlindung di balik jargon reformasi fiskal,” tegasnya.

Adhie juga menyinggung potensi kerugian berlapis yang ditanggung rakyat Indonesia. Pertama, utang luar negeri yang harus dibayar dengan pajak masyarakat. Kedua, kerugian akibat ambruknya BUMN Karya yang seharusnya menjadi motor pembangunan nasional.

“Rakyat akhirnya yang dipaksa menanggung beban ganda. Bayar pajak lebih tinggi, sementara BUMN yang dibiayai malah tumbang,” jelasnya.

Adhie Massardi menegaskan kembali bahwa kasus ini tidak bisa dibiarkan berlalu begitu saja. Ia mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk berani membuka audit investigasi menyeluruh atas seluruh utang yang ditarik selama era Jokowi, terutama yang tidak tercatat dalam APBN.

“Kalau dibiarkan, ini akan menjadi beban sejarah. Generasi mendatang akan terus menanggung akibatnya. Jangan sampai utang raksasa dan bangkrutnya BUMN hanya jadi catatan kelam tanpa ada yang dimintai pertanggungjawaban,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto baru saja mengguncang panggung politik nasional dengan melakukan reshuffle besar-besaran terhadap kabinetnya. Sejumlah nama penting seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menko Polhukam Budi Gunawan, Menpora Dito Ariotedjo, hingga Menteri Perlindungan Pekerja Migran Abdul Kadir Karding diganti. Langkah ini sontak menimbulkan reaksi keras, salah satunya dari kelompok relawan Laskar Cinta Jokowi yang menilai keputusan tersebut sebagai sebuah “bunuh diri politik”.

Koordinator Laskar Cinta Jokowi, Suhandono Baskoro, menegaskan bahwa pencopotan Budi Arie Cs merupakan langkah fatal. Menurutnya, Prabowo kehilangan insting politik dengan menyingkirkan sosok yang justru memiliki kedekatan dengan kalangan relawan Jokowi, serta mengganti Sri Mulyani yang dikenal luas sebagai menteri dengan reputasi global.

“Ini bukan sekadar reshuffle, ini langkah bunuh diri politik. Presiden seakan mengabaikan kredibilitas internasional dan jaringan relawan di dalam negeri. Efeknya sangat besar, baik di pasar keuangan maupun di akar rumput,” ujar Suhandono dalam keterangannya, Selasa (9/9/2025).

Lebih jauh, ia menilai reshuffle ini hanya akan memperdalam ketidakpercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo, yang belakangan sudah didera kritik tajam pasca-kerusuhan demonstrasi di Jakarta. Laskar Cinta Jokowi bahkan menyebut, bila arah kebijakan tidak segera diperbaiki, dukungan massa pro-Jokowi yang semula bisa diajak bekerja sama, justru akan berubah menjadi oposisi jalanan.

Penggantian Sri Mulyani Indrawati menjadi sorotan utama. Selama dua periode pemerintahan sebelumnya hingga awal kepemimpinan Prabowo, ia dikenal sebagai “penjaga kredibilitas fiskal” Indonesia. Reputasinya di mata internasional membuat investor percaya pada stabilitas ekonomi nasional.

Tak heran, begitu kabar pencopotannya beredar, pasar modal dan nilai tukar rupiah mengalami gejolak. Indeks saham anjlok, sementara rupiah tertekan akibat kekhawatiran bahwa disiplin anggaran akan melemah.

Penggantinya, Purbaya Yudhi Sadewa, memang memiliki latar belakang ekonomi, namun analis menilai tantangan yang dihadapinya sangat berat. Ia harus membuktikan bahwa percepatan pembangunan yang dicanangkan Prabowo tidak mengorbankan kredibilitas fiskal.

“Pasar melihat Sri Mulyani sebagai simbol stabilitas. Tanpa kejelasan arah kebijakan fiskal, investor bisa kehilangan kepercayaan,” ungkap Suhandono.

Nama Budi Arie Setiadi juga tidak kalah kontroversial. Sebelum reshuffle, posisinya sudah tertekan akibat sorotan publik terkait dugaan keterkaitan beberapa tokoh dengan kasus judi online yang tengah disidangkan di Polda Metro Jaya. Meski Budi Arie tidak pernah secara resmi ditetapkan sebagai tersangka, opini publik yang berkembang membuat posisinya rawan.

Pencopotan Budi Arie dinilai sebagai upaya Prabowo meredam tekanan politik. Namun, di sisi lain, langkah itu dianggap mengorbankan jalur komunikasi dengan kalangan relawan Jokowi yang selama ini melihat Budi Arie sebagai representasi mereka di kabinet.

Pengamat politik Rokhmat Widodo menilai ada tiga kemungkinan alasan di balik reshuffle besar-besaran ini:

-Menjawab Krisis Legitimasi Publik. Setelah gelombang demo besar di DPR dan beberapa insiden yang menimbulkan korban, Prabowo ingin menunjukkan respons cepat dengan mengubah jajaran menteri.

-Konsolidasi Kekuasaan. Pergantian menteri bisa dibaca sebagai upaya menyingkirkan tokoh yang dianggap tidak loyal atau rentan secara politik.

-Sinyal Perubahan Arah Ekonomi. Mengganti Sri Mulyani memberi tanda bahwa pemerintah ingin lebih agresif dalam mendorong pertumbuhan, meski berisiko melemahkan disiplin fiskal.

Namun, Rokhmat memperingatkan bahwa jika reshuffle dilakukan tanpa strategi komunikasi politik dan ekonomi yang jelas, hal itu bisa menjadi blunder besar. “Alih-alih memperkuat, reshuffle ini bisa justru membuka front baru perlawanan, baik dari pasar maupun dari kelompok relawan yang dulu bersama Jokowi,” ujarnya.

Reshuffle ini juga memperlihatkan fragmentasi dukungan. Di satu sisi, partai politik koalisi masih solid di permukaan. Namun di sisi lain, jaringan relawan yang dahulu solid di era Jokowi kini mulai menaruh curiga pada langkah-langkah Prabowo. Laskar Cinta Jokowi bahkan sudah menyerukan agar presiden mundur jika tidak mampu menjaga stabilitas.

Bagi Prabowo, kondisi ini bisa berbahaya. Hilangnya kepercayaan relawan pro-Jokowi, ditambah keresahan pasar internasional, akan mempersempit ruang manuver pemerintah. Ia dituntut segera memberi kepastian arah kebijakan agar tudingan “bunuh diri politik” tidak menjadi kenyataan.

Reshuffle yang seharusnya menjadi momentum konsolidasi, justru kini dipandang sebagian kalangan sebagai langkah yang melemahkan legitimasi pemerintah. Sri Mulyani, simbol kredibilitas fiskal, dicopot. Budi Arie, penghubung dengan relawan, tersingkir.

Dengan situasi politik yang panas dan pasar keuangan yang gelisah, bola kini ada di tangan Presiden Prabowo. Apakah reshuffle ini akan menjadi strategi jitu memperkuat pemerintahannya, atau justru mencatatkan babak baru “bunuh diri politik” sebagaimana kritik keras Laskar Cinta Jokowi?

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai janji Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk tidak menaikkan tarif pajak pada 2026 belum cukup meredam gelombang kemarahan kelas menengah yang kian terjepit.

Menurut Bhima, kelas menengah merupakan kelompok paling patuh membayar pajak. Namun, beban yang mereka tanggung justru lebih berat dibandingkan kelompok kaya. “Pajak regresif seperti PPN porsinya lebih besar terhadap pengeluaran kelas menengah. Sementara kelompok kaya punya banyak cara untuk menghindari pajak, dari tax avoidance hingga alih aset ke luar negeri,” tegas Bhima dalam program Kompas Bisnis (6/9/2025)

Ia menyebut, disposable income atau pendapatan yang bisa dibelanjakan masyarakat terus tergerus. Setelah dipotong PPh 21, PPN, dan beban lainnya, ruang konsumsi kelas menengah makin menyempit. “Maka wajar kalau mereka marah. Tidak cukup hanya janji tidak menaikkan pajak. Yang dibutuhkan adalah reformasi fiskal yang adil,” jelasnya.

Bhima juga mengkritik strategi pemerintah yang kerap mengejar pajak dari UMKM dan sektor informal. Menurutnya, langkah itu ibarat “berburu di kebun binatang”. “UMKM sudah dikenakan pajak berdasar omzet, sementara daya beli mereka sedang tertekan. Bahkan ada daerah pasang CCTV di warung makan untuk awasi pajak. Ini salah arah. Yang harus dikejar justru manipulasi di sektor SDA, misinvoicing ekspor, dan penyalahgunaan insentif pajak,” ujarnya.

Bhima mencontohkan, dari evaluasi insentif pajak saja, negara bisa memperoleh Rp137 triliun tanpa harus mengutak-atik PPN. Potensi lain datang dari reformasi pajak kekayaan (wealth tax), yang menurutnya bisa menghasilkan Rp81 triliun sekaligus menutup defisit tanpa menekan konsumsi masyarakat.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa pelemahan industri manufaktur menjadi akar masalah rendahnya penerimaan pajak. “Sekitar sepertiga penerimaan pajak dulunya berasal dari industri. Tapi deindustrialisasi prematur membuat basis pajak makin rapuh. Hilirisasi tidak sama dengan industrialisasi. Kalau tidak ada dorongan industri formal, penerimaan pajak akan stagnan,” papar Bhima.

Ia juga menyinggung aksi protes besar-besaran kelas menengah beberapa waktu terakhir yang bahkan menjadikan rumah Menteri Keuangan sebagai sasaran massa. “Ini anomali. Rumah menteri jarang jadi target amarah publik. Artinya ada krisis kepercayaan serius. Pemerintah tak bisa lagi sekadar memoles angka ekonomi yang cantik tapi tak terasa di dapur rakyat,” tegasnya.

Bhima menutup dengan peringatan: janji tak ada kenaikan pajak hanyalah solusi jangka pendek. “Kalau reformasi perpajakan tidak segera dilakukan dengan adil dan transparan, gejolak kelas menengah akan terus berlanjut. Mereka bukan lagi silent majority, tapi angry middle class yang turun ke jalan,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Kediaman Kemenkeu Sri Mulyani ikut dijarah massa saat aksi beberapa waktu lalu. Massa mengambil barang-barang, diantaranya ada yang mengambil mainan anak-anak. Adapun bernama Geo usai mengambil mainan anak-anak di kediaman Sri Mulyani, merasa tidak tenang yang akhirnya mengembalikannya ke pemiliknya.

Jubir Presiden era Abdurrahman Wahid, Adhie Massardi mengomentari terkait hal tersebut diungah di akun X yang dulu bernama Twitter pada Selasa, 2/9/2025.

Adhie Massardi singgung masa depan anak-anak yang terambil dana kehidupan mereka oleh kebijakan Menteri Keuangan.

“MASA DEPAN ▪︎ MAINAN ANAK” ujar Adhie Massardi.

Adhie menyebut mainan anak-anak yang dijarah warga dikembalikan ke kediaman Sri Mulyani.

“Mainan anak yang “dijarah” dari rumah Sri Mulyani dikembalikan warga,” katanya.

Kemudian Adhie ungkapkan pertanyaan warga masyarakat dengan mengembalikan mainan yang diambilnya kapan jutaan masa depan anak-anak dikembalikan Sri Mulyani?

“Kini giliran WARGA MASYARAKAT bertanya: “KAPAN (jutaan) MASA DEPAN ANAK-ANAK KAMI YANG KALIAN JARAH DIKEMBALIKAN?” tandasnya.

Usai ikut jarah rumah Menkeu Sri Mulyani, seorang warga bernama Geo (28) mengaku tak tenang dan memilih mengembalikan barang.

Adapun Geo tak tenang setelah ikutan mengambil barang di rumah Sri Mulyani pada Ahad (31/8/2025).

Kini ia pun memilih mengembalikan barang yang diambilnya dari rumah Menteri Keuangan tersebut.

Sebelumnya ia datang langsung ke rumah Menteri Keuangan (Menkeu) tersebut, di Jalan Mandar X, Bintaro Sektor 3A, Tangerang Selatan.

Barang yang dikembalikan itu berupa mobil mainan anak-anak serta panci, gelas, dan mangkok kaca.

Menurut keterangannya, saat kejadian aksi massa geruduk rumah Sri Mulyani sekitar pukul 2.30 WIB, dia bersama temannya menemukan barang-barang tersebut tergeletak di lingkungan rumah Bendahara Negara itu.

“Lagi lewat, kok rame-rame, terus yah penasaran,” kata dia ditemui di lingkungan rumah Sri Mulyani.

Barang-barang itu pun dibawa dengan mobilnya. Barulah di sore harinya, dia membawa kembali barang yang ditemukan tersebut ke rumah Sri Mulyani.

“(Kepikiran balikin) yah dari pada saya dikira yang enggak-enggak,” ucapnya.

Panit Binmas Polsek Pondok Aren R. Gunawan, yang menerima barang tersebut, mengatakan tindakan pengembalian barang ini diharapkan bisa diikuti warga lainnya.

“Mudah-mudahan ke depan ada warga lagi yang dengan suka rela menyerahkan kepada kami agar dikembalikan. Mudah-mudahan terbuka, karena itu niatnya untuk kebersamaan kita semua. Jangan sampai ada penjarahan-penjarahan ini berkembang dan efeknya kepada pihak lain,” kata dia.

Adapun pengembalian barang itu kemudian ditindaklanjuti dengan Geo dimintai keterangan atau berita acara pemeriksaan (BAP) di Polsek Pondok Aren, Tangerang Selatan.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani baru-baru ini meminta semua pihak untuk tidak lelah mencintai Indonesia.

Ia pun menyampaikan semangat demokrasi yang sehat usai rumahnya menjadi salah satu obyek yang dijarah pasca-demonstrasi menuntut penghapusan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Hal ini dikatakan Sri Mulyani dalam unggahan akun Instagram-nya @smindrawati merespons rumahnya yang dijarah massa, Senin (1/9/2025). ()

MoneyTalk, Jakarta – Ekonom dari Political Economy and Policy Studies (PEPS), Prof. Dr. Antoni Budiawan, melontarkan kritik keras terhadap kondisi pengelolaan keuangan negara selama satu dekade terakhir. Dalam pernyataannya di Podcast Forum Keadilan TV pada Selasa (26/08), ia menegaskan bahwa Indonesia tengah berada di ambang krisis fiskal akibat kebijakan yang dinilai salah arah.

“Sepuluh tahun terakhir ini pengelolaan keuangan negara kita sudah gagal total. Target menaikkan rasio pajak justru meleset, bahkan terus menurun. Tax amnesty yang diharapkan bisa meningkatkan penerimaan, faktanya hanya memberikan keuntungan kepada mereka yang sebelumnya tidak membayar pajak,” ujar Antoni.

Rasio Pajak Terus Merosot

Menurut Antoni, tax amnesty yang dijalankan pada 2016–2017 awalnya ditargetkan mampu mendongkrak rasio pajak hingga 14,6%. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Angka tersebut turun dari 10,4% menjadi 9,8%, hingga kini merosot lebih jauh ke 8,48% per Juni 2025.

“Bayangkan, dibandingkan dengan era SBY di tahun 2008 tax ratio kita masih 13,3%. Sekarang hanya 8,48%. Ini kegagalan besar. Dan yang dipajaki malah rakyat menengah ke bawah, sementara orang kaya diberi insentif,” tambahnya.

Antoni menyoroti kebijakan penghapusan subsidi yang justru membebani masyarakat kecil. Mulai dari penghapusan subsidi kereta ekonomi, penghapusan BBM Premium, kenaikan PPN pada April 2022, hingga kenaikan harga Pertalite dan Solar pada September 2022.

Di sisi lain, pemerintah justru memberikan insentif besar bagi kalangan kaya, seperti subsidi mobil listrik dan tax holiday hingga 30 tahun bagi investor asing di sektor hilirisasi nikel.

“Mobil listrik itu konsumen kaya dapat subsidi, produsen juga diberi kemudahan. Hilirisasi nikel malah dinikmati asing, terutama perusahaan Cina. Sementara rakyat menengah ke bawah terus dipajaki,” kritiknya.

Utang Membengkak, Fiskal Kian Tertekan

Dampak kegagalan kebijakan tersebut terlihat dari melonjaknya utang negara. Antoni memaparkan, dalam 10 tahun terakhir utang Indonesia naik lebih dari 230%, dari sekitar Rp2.600 triliun pada 2014 menjadi Rp8.700 triliun pada 2024.

Kondisi makin berat karena pembayaran bunga utang kini mencapai 25% dari penerimaan pajak, naik drastis dari Rp130 triliun menjadi Rp527 triliun pada 2024.

“Artinya setiap Rp1 penerimaan pajak, Rp0,25 hanya untuk bayar bunga utang. Itu pun bunga utang dibayar pakai utang baru. Ini sudah gali lubang tutup lubang versi lebih parah,” jelasnya.

Antoni memperingatkan bahwa Indonesia kini sudah masuk fase krisis fiskal. Jika pola pengelolaan keuangan negara tidak berubah secara struktural, bukan tidak mungkin negara akan menghadapi gagal bayar.

“Kalau tidak ada perubahan signifikan, ada kemungkinan bangkrutnya negara ini. Bukan berarti negara hilang, tapi keuangan negara tidak sustain lagi. Dampaknya bisa krisis ekonomi besar,” tegasnya.

Ia juga menyinggung bahwa beban pajak kini semakin diarahkan ke rakyat menengah ke bawah, termasuk lewat kenaikan PBB dan pajak daerah lainnya.

Sri Mulyani dan Kebijakan Regresif

Lebih jauh, Antoni menilai kebijakan perpajakan sejak 2008 saat Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan telah menggeser sistem pajak dari progresif menjadi regresif.

“Undang-Undang Perpajakan 2008 membuat orang kaya justru bayar pajak relatif lebih kecil, sementara beban ke masyarakat bawah semakin besar. Di sinilah akar persoalannya,” ungkap Antoni.

Antoni juga menyoroti kebijakan Presiden Jokowi sejak awal menjabat pada 2014. Menurutnya, keputusan menaikkan harga BBM Premium di saat harga minyak dunia justru turun adalah kebijakan yang “anti rakyat”.

Ia juga menilai program tax amnesty sebagai bentuk “legalized money laundering” yang melegalkan pencucian uang melalui mekanisme undang-undang, dengan tarif tebusan hanya sekitar 3%.

Selain itu, ia menuding program Kartu Prakerja dan proyek pandemi seperti PCR hanya menjadi lahan bisnis kroni.

“Kartu Prakerja itu hanya numpang lewat, pelatihannya asal-asalan, tapi anggarannya lebih dari Rp20 triliun. Ini sebenarnya korupsi yang dilegalkan lewat aturan,” pungkasnya.